Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik data uang pemerintah daerah yang mengendap di perbankan masih menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, sejumlah gubernur bereaksi keras mengenai perbedaan data simpanan pemerintah daerah atau Pemda ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tak menemukan kecocokan data dana Pemprov Jabar yang mengendap dengan yang dilaporkan kepada dirinya oleh para stafnya. Dia membantah bahwa data simapanan yang dijabarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp 4,1 triliun tidak lah benar. Purbaya sendiri mengutip data tersebut dari Bank Indonesia (BI).

Dedi bersikukuh nominal kas Pemda Jabar yang tertera saat ini hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro bukan senilai Rp 4,1 triliun, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan. Ia pun datang ke Jakarta, khusus menyambangi langsung ke Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melihat data saldo mengendap sesungguhnya pada Rabu lalu (22/10/2025).

Dari data Rp 4,17 triliun yang dikonfirmasi ke BI, dia mengungkapkan data simpanan pemerintah provinsi hanya mencapai Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ini menjadi kewenangan BLUD masing-masing.

Dari simpanan Pemprov Rp 3,8 triliun, dia menuturkan tidak ada yang mengendap. Uang tersebut dipakai untuk membayar semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pembayaran proyek.

"Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada karena uangnya Rp 3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, bayar air, belanja para pegawai outsourcing," kata Dedi yang akrab dipanggil KDM di Instagram @dedimulyadi71 usai mendatangi kantor pusat Bank Indonesia (BI).

Reaksi KDM ini agak berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia mengakui data dana mengendap pemerintah daerah atau Pemda di bank sebagaimana yang telah diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Data dana mengendap Pemprov DKI Jakarta sendiri mencapai Rp 14,63 triliun, menjadi yang tertinggi di antara pemprov lainnya, berdasarkan data yang terungkap saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dihadiri Purbaya dan Tito.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100%, tapi 1.000% benar," kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir detikcom, dikutip Kamis (23/10/2025).

Pramono menjelaskan, alasan dana tengah tahun masih tinggi di perbankan karena pengeluaran anggaran di DKI cenderung meningkat pada kuartal terakhir setiap tahun karena ada pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang rampung pada November-Desember.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati turut menjelaskan, dana pemda yang mengendap di perbankan itu memang efek pola belanja yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran saat kuartal terakhir terakhir setiap tahun.

Ia menegaskan, penumpukan dana ini bukan dimaksudkan oleh intensi Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli, sapaan akrabnya, dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta.