JAKARTA - Industri halal Indonesia memasuki era baru. Halal kini tidak lagi sekadar label atau kewajiban administratif, melainkan berkembang menjadi identitas, strategi bisnis, hingga fondasi kepercayaan konsumen terhadap sebuah merek. Semangat tersebut melatarbelakangi peluncuran buku Authentic Halal Brand (AHB), karya kolaboratif antara IHATEC Publisher dan Inspark Indonesia.

Buku ini menawarkan perspektif baru mengenai halal sebagai nilai autentik yang harus menyatu dalam budaya, strategi, hingga arah bisnis sebuah perusahaan.

Peluncuran buku yang digelar Halal Review berlangsung di Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Jakarta, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026). Momentum ini disebut menjadi simbol kebangkitan merek lokal maupun global dalam membangun brand halal yang lebih autentik dan berdaya saing global.

Acara tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan industri halal, mulai dari BPJPH, akademisi, pelaku usaha, profesional, halal influencer, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ekosistem halal nasional.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan halal kini telah menjadi bahasa universal yang merepresentasikan kepercayaan dan kualitas sebuah produk maupun layanan.

“Kami berharap buku Authentic Halal Brand dapat menjadi referensi strategis bagi pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, dan seluruh penggerak industri halal dalam membangun brand halal Indonesia yang lebih kuat, terpercaya, dan kompetitif secara global,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri halal dunia melalui sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, dan kriya.

“Industri halal tidak cukup hanya fokus pada sertifikasi formal, tetapi juga harus membangun positioning dan identitas brand yang autentik serta kompetitif di pasar global,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Director of Inspark Indonesia, Wahyu T. Setyobudi, memaparkan konsep Authentic Halal Brand Framework yang menjadi inti buku tersebut. Framework ini menekankan bahwa halal bukan sekadar atribut tempelan, melainkan nilai yang menghidupkan arah bisnis dan pengalaman konsumen.

Framework tersebut memiliki tiga dimensi utama yakni Brand Signifiers, Brand Principals, dan Brand Roles yang kemudian diuji melalui empat tahapan maturitas halal, mulai dari Halal Compliance hingga level tertinggi Authentic Halal Brand.

Peluncuran buku juga diramaikan sesi talkshow yang menghadirkan sejumlah brand besar seperti Wardah, Kahf, Kikkoman Indonesia, d’BestO, Gateway Container Line, dan Sofyan Corp.

Perwakilan Wardah, Novia Sukmawaty, menegaskan halal telah menjadi DNA perusahaan sejak awal berdiri. Menurutnya, konsep halal bukan hanya menyangkut produk, tetapi juga keberlanjutan bisnis hingga dampak sosial yang dihadirkan perusahaan.

Sementara itu, Chairman Sofyan Corp, Riyanto Sofyan, menilai integritas menjadi kunci utama dalam membangun bisnis halal, khususnya di sektor jasa.

Melalui buku ini, para penggagas berharap lahir lebih banyak brand halal Indonesia yang tidak hanya memenuhi standar sertifikasi, tetapi juga menghadirkan nilai, kejujuran, keberlanjutan, dan kepercayaan bagi masyarakat luas.

JAKARTA - Penerapan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan transparansi produk yang beredar di masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan produk yang wajib bersertifikat halal, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian informasi dalam memilih dan menggunakan produk sehari-hari.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, obat-obatan, hingga berbagai barang gunaan. Dampaknya, konsumen memiliki akses yang lebih jelas terhadap status kehalalan suatu produk baik melalui sertifikasi maupun pelabelan yang transparan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan menyatakan cakupan kebijakan ini semakin luas. “Apa saja? Makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan lainnya, termasuk di Oktober 2026 di antaranya tekstil, barang gunaan lainnya, barang yang langsung bersentuhan dengan kulit,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dalam implementasinya, BPJPH berperan sebagai otoritas yang mengoordinasikan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Kolaborasi lintas pihak menjadi kunci agar proses ini dapat berjalan efektif dan inklusif, termasuk dalam menjangkau pelaku usaha dari berbagai skala.

Sejalan dengan hal tersebut, LPH Utama PT Surveyor Indonesia turut berkontribusi dalam proses pemeriksaan halal sebagai bagian dari ekosistem nasional. Hingga saat ini, lebih dari 4.500 pelaku industri telah melalui proses pemeriksaan yang pada akhirnya mendukung tersedianya produk bersertifikat halal di pasar.

Selain pemeriksaan, pihaknya aktif melakukan pendampingan pelaku usaha, termasuk UMKM agar lebih siap menghadapi kebijakan Wajib Halal Oktober. Pendampingan ini mencakup peningkatan pemahaman, asistensi proses sertifikasi, serta penguatan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar halal.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Fajar Wibhiyadi mengatakan, kolaborasi dengan BPJPH menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. “Kolaborasi dengan BPJPH menjadi kunci dalam memastikan proses sertifikasi halal berjalan efektif dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Melalui sinergi ini, kami berupaya tidak hanya mendukung pemenuhan regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan kualitas, kepercayaan, dan daya saing produk di masyarakat,” ungkapnya.

Upaya peningkatan kesadaran publik juga terus dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi. Dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat, halal tidak hanya dipandang sebagai aspek keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari standar kualitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk.

Ke depan, sinergi antara BPJPH, lembaga pemeriksa halal, serta pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal nasional. Dukungan jaringan kerja internasional yang dimiliki berbagai pihak juga membuka peluang bagi produk Indonesia untuk semakin kompetitif di pasar global.

Melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas sekaligus mendorong terciptanya ekosistem industri yang lebih transparan dan terpercaya.

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menyatakan tak masalah para pelaku usaha menjajakan produk nonhalal seperti alkohol hingga babi. Namun, ia meminta agar para pelaku usaha mencantumkan logo nonhalal.

Hal itu diungkapkan Haikal saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Ia berkata, pihaknya tengah berupaya menyosialisasikan sertifikat halal.

"Kami sekarang tengah mengupayakan sosialisasi yang baik karena mengingat di sosmed itu luar biasa hambatan dalam halal menuju WHO, hambatan ini karena gak memahami," kata Haikal.

Haikal menegaskan, logo halal itu diperuntukan produk halal. Sebaliknya, logo nonhalal hanya diperuntukan bagi produk nonhalal.

"Sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol itu gak masalah sebenarnya, silakan. Negara cuma minta dicantumkan bahwa itu non-halal itu saja. Tetapi sosmed itu luar biasa dan selalu mereka itu berada dalam kemenangan," terang Haikal.

Kendati demikian, Haikal berkata, pihaknya tengah menjalin kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem halal.

"119 kabupaten di seluruh indonesia kota siapkan ekosistem itu. Ada dari mulai satgasnya, dari mulai perdanya. Kita ajak kemendagri karena di UU Kemendagri, PP Nomor 25 tahun 2025 itu memberikan sertifikat halal pak dari anggaran daerah," sebutnya.