Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

TEL AVIV - Iran telah meluncurkan serangan siber besar-besaran terhadap Israel. Menurut rezim Zionis, jumlah serangan tersebut telah meningkat tiga kali lipat sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan agresi gabungan akhir Februari lalu.

Direktur Jenderal Direktorat Siber Nasional Israel, Yossi Karadi, mengatakan kepada surat kabar Jerman; Die Welt, bahwa pada Juni 2025 selama operasi militer Israel melawan Iran, otoritas Israel mencatat sekitar 1.600 insiden siber yang bermusuhan.

Menurutnya, pada bulan yang sama di tahun 2026, jumlahnya melonjak menjadi sekitar 4.800 insiden.

"Beberapa kelompok sangat terampil," kata Karadi. "Kami dapat menanganinya, tetapi kami harus menanggapinya dengan serius. Tidak seperti di ranah kinetik, tidak ada gencatan senjata di dunia maya," paparnya, yang dikutip The New Arab, Selasa (30/6/2026).

Karadi mengatakan serangan siber Iran ditujukan terhadap sistem yang digunakan oleh infrastruktur penting Israel, organisasi pusat, perusahaan kecil hingga menengah, dan masyarakat umum, dengan menyebutkan kantor hukum dan firma akuntansi sebagai beberapa perusahaan kecil yang terkena dampak.

"Sejauh ini—dan semoga tetap seperti itu—kami telah berhasil menangkis serangan terhadap infrastruktur penting," klaim Karadi.

Perusahaan yang lebih mudah ditembus seringkali berakhir dengan penghapusan data sistem komputer mereka, kata Karadi, tanpa menyebutkan nama.

Iran biasanya menyangkal melakukan kampanye peretasan terhadap negara lain sambil melaporkan serangan terhadap dirinya sendiri.

Ini termasuk serangan Israel, di mana Iran menyalahkan Israel atas serangan siber yang mengganggu layanan perbankan utama pada 23 Juni, serta serangan siber skala besar pada tahun 2021 dan 2023 terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Iran.

JAKARTA - Bagian dari mitigasi ancaman siber di sektor finansial, khususnya pasar bursa atau efek, Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI). Ketua Umum ADIGSI, Firlie Ganinduto mengingatkan, ancaman kejahatan siber yang terus berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan laporan, proyeksi kerugian global akibat serangan siber mencapai sekitar USD10,5 triliun per tahun pada tahun 2025. "Ini peningkatan yang mengejutkan dari USD3 triliun pada tahun 2015," terang Firlie saat berbicara di Capital Market Cyber Resilience Forum, di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Firlie mengungkapkan, sebagian besar kerugian ini berasal dari ransomware dan pelanggaran data, dengan sektor jasa keuangan, perawatan kesehatan, dan manufaktur menjadi yang paling terdampak. Akibatnya, selain kerugian finansial, sektor-sektor ini juga menghadapi pengeluaran pemulihan sistem dan pertanggungjawaban hukum.

ADIGSI Bersama Kedubes Inggris Perkuat Keamanan Siber



"Tentu itu belum termasuk juga kerusakan reputasi dari sebuah brand yang tentu berkaitan dengan perlindungan data nasabah atau konsumen," urainya.

Ia mengungkapkan, kerja sama ini bersifat strategis mengingat peran penting pasar bursa dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di saat yang sama, ADIGSi sebagai ekosistem keamanan siber nasinal baru saja menjalin kemitraan dengan CREST International dan menetapkan standar global di bidang ini.

"Keamanan siber tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab fungsi teknologi informasi, tapi bagian dari tata kelola, manajemen risiko, keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen, dan reputasi perusahaan yang tentu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," kata Firlie.

Melalui kolaborasi ini, ADIGSI akan menyiapkan Executive Cyber Resilience Assessment Program sebagai langkah awal bagi perusahaan efek untuk mengukur kesiapan sibernya. Termasuk menyediakan konseling bagi perusahaan efek untuk memperkuat keamanan sibernya serta kolaborasi pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau tim khusus yang untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan sistem dari insiden serangan siber di pasar bursa.

"Ini akan menjadi referensi praktis yang dapat digunakan oleh perusahaan efek untuk melakukan evaluasi awal terhadap kesiapan dan ketahanan siber masing-masing," tutur Firlie.

Sementara Ketua APEI, Prama Nugraha menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, di tengah meningkatnya aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan perusahaan efek melalui digitalisasi, terdapat perluasan eksposur risiko siber.

Menjaga Keamanan Data dari Ancaman Kejahatan Siber



Ancaman seperti phishing, social engineering, account takeover, ransomware, kebocoran data, serangan terhadap aplikasi dan API, penyalahgunaan akses internal, serta gangguan pada penyedia teknologi pihak ketiga dapat berdampak langsung terhadap operasional perusahaan.

"Di sinilah konteks perlindungan aset dan data nasabah, serta kepercayaan investor menjadi begitu penting," terangnya.

Nugraha berharap, penandatanganan Nota Kesepahaman antara APEI dan ADIGSI bisa menjadi landasan kolaborasi dalam penguatan kapasitas, peningkatan kesiapan, serta pembangunan ketahanan siber industri pasar modal Indonesia. "Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini, karena bagi kami kepercayaan nasabah begitu penting," tutupnya.

Sebagai informasi Capital Market Cyber Resilience Forum mengusung tema "Strengthening Trust and Security in the Digital Capital Market”. Kegiatan yang digelar ADIGSI dan APEI ini dirancang sebagai forum eksekutif dan pembelajaran praktis untuk memperkuat pemahaman serta kesiapan perusahaan efek dalam menghadapi risiko siber.

Selain sesi diskusi strategis, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkomitmen kuat dalam menjalankan tanggung jawab sosial serta mengimplementasikan pilar Environmental, Social, and Governance (ESG), PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Pondok Aren bersinergi dengan komunitas sosial Sahabat Berbagi Tangsel menyelenggarakan kegiatan mulia berupa santunan bagi anak yatim, piatu, dan kaum dhuafa pada Sabtu (23/5/2026). Acara penuh khidmat ini sekaligus diselenggarakan guna menyemarakkan rangkaian perayaan Milad ke-6 Sahabat Berbagi Tangsel dengan mengusung tema, "Merajut Ukhuwah, Tebarkan Kebaikan, Raih Keberkahan."

Aksi kepedulian yang dilangsungkan di kawasan Tangerang Selatan tersebut diisi dengan penyerahan paket bantuan bahan pokok (sembako) yang dikemas menggunakan wadah ramah lingkungan serta pemberian santunan berupa dana tunai. Langkah ini ditujukan untuk meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus memberikan kebahagiaan bagi puluhan anak yatim dan keluarga dhuafa penerima manfaat yang hadir dalam momentum milad tersebut.

Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) CPS Pondok Aren, Cepi Kurnia Nugraha, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

"Kegiatan kolaboratif ini merupakan manifestasi nyata dari kepedulian PT Pegadaian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional kami, khususnya di Pondok Aren. Melalui program santunan ini, kami berharap tidak hanya dapat meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita yang membutuhkan, namun juga mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Kerja sama dengan Sahabat Berbagi Tangsel dalam momentum hari jadi mereka yang ke-6 ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, berkah, dan berdampak langsung," ujar Cepi.

Sebagai perusahaan BUMN yang berkelanjutan, PT Pegadaian terus memperluas cakupan program kemitraan dan bina lingkungan yang menyentuh akar rumput. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ini menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan selalu berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal senada juga ditegaskan oleh Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono, yang menyoroti integrasi nilai keberlanjutan global ke dalam aksi korporasi regional.

"Pegadaian secara nasional, khususnya di Wilayah IX Jakarta 2, terus berkomitmen mengintegrasikan pilar-pilar ESG ke dalam setiap lini aktivitas bisnis dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan santunan bersama Sahabat Berbagi Tangsel ini merupakan representasi dari penguatan Pilar Sosial ESG kami, di mana kehadiran Pegadaian harus mampu memberikan nilai tambah (value creation) dan menjadi solusi nyata atas problem sosial di tengah masyarakat. Kami mengapresiasi sinergi ini dan berharap nilai-nilai kebaikan ini dapat terus ditebarkan secara konsisten demi mewujudkan kemandirian masyarakat yang inklusif," tegas Bapak Maryono.

Melalui program kemitraan inklusif ini, PT Pegadaian (Persero) secara konkret merealisasikan aspek Social (Kemasyarakatan) dalam kerangka ESG. Program ini berfokus pada pengentasan kesenjangan sosial ekonomi melalui investasi sosial langsung (social investment) kepada kelompok masyarakat rentan (anak yatim, piatu, dan dhuafa). Di samping itu, penyaluran bantuan ini mengedepankan asas transparansi dan kemitraan lokal yang setara guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan nomor 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

Acara yang berlangsung penuh kehangatan tersebut ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan seluruh pihak yang terlibat, keberlangsungan aksi sosial komunitas Sahabat Berbagi Tangsel, serta kemajuan PT Pegadaian (Persero) agar senantiasa konsisten menjadi pilar kebaikan bagi bangsa dan negara.

Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengatakan, hingga bulan Mei 2026 serapan anggaran BSN mencapai Rp80 miliar atau 47,31 persen dari pagu Rp169 miliar setelah diblokir.

"Sampai dengan bulan Mei 2026 serapan anggarannya adalah 47,31 persen dari pagu setelah diblokir," kata Donny di Jakarta, Senin, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR-RI.

Menurut dia, pagu anggaran BSN pada 2026 sebesar Rp186 miliar lebih dan setelah dilakukan blokir menjadi Rp169 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan di BSN.

Donny mengatakan bahwa di antara program yang telah dijalankan hingga Mei 2026 yaitu penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 46 SNI dari target 300 SNI.

Selain itu, kata Donny, BSN juga telah mengkaji ulang sebanyak 89 SNI dari target 320 SNI, begitu juga dengan penyusunan tujuh kajian standar standar 2027 untuk mendukung hilirisasi, ketahanan energi, swasembada pangan, energi hijau dan energi biru.

"Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang," ujarnya.

Denny menambahkan bahwa BSN juga sudah memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Bina UMK untuk mengikuti sertifikasi SNI.

Ia menjelaskan bahwa data terakhir menunjukkan, pelaku UMKM yang telah tersertifikasi SNI mencapai 1.080.812 pelaku dari jumlah total mencapai 64 juta.

"Kami juga telah memberikan fasilitasi ekspor untuk 6 produk UMK binaan hingga akhir Mei," katanya.

Pada rapat dengar pendapat tersebut, sejumlah Anggota DPR RI meminta kepada BSN untuk memperhatikan sertifikasi kepada pelaku UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta kepada BSN untuk menjaga produk UMKM, agar dapat diterima di pasaran.

Ia mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang harus berurusan dengan penegak hukum serta tidak mendapatkan sertifikasi, seperti penemuan benih padi di Aceh, pembuatan tv bekas dan lainnya.

"BSN ini gerbang penjaga. Untuk itu kami minta BSN turun memperhatikan pelaku UMKM," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

GAZA - Lembaga pengawas campur tangan digital Prancis, Viginum, telah mengaitkan sebuah perusahaan Israel , BlackCore, dengan kampanye pengaruh dan propaganda daring yang dilakukan di seluruh Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat.

Lembaga tersebut mengumumkan temuan tersebut dalam sebuah laporan pada hari Minggu, dengan Kepala Lembaga Marc-Antoine Brillant dan Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengidentifikasi operasi yang menargetkan Prancis, Skotlandia, Angola, Togo, dan Kota New York.

"Investigasi kami tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi sponsor atau sponsor, jika memang ada, di balik campur tangan digital asing ini," kata Brillant kepada Reuters.

Apa Itu Front Kedelapan Israel? Propaganda Digital terhadap Politikus Pro-Palestina

1. Menarget Politikus Pro-Palestina

Menurut laporan tersebut, akun-akun yang terkait dengan BlackCore menargetkan Menteri Pertama Skotlandia John Swinney, yang telah menggambarkan Gaza sebagai "bencana kemanusiaan buatan manusia."

Investigasi Viginum sebelumnya juga menemukan bahwa BlackCore menargetkan kandidat dari partai sayap kiri garis keras France Unbowed di Marseille, Toulouse, dan Roubaix melalui akun otomatis dan kebocoran data, sementara tuduhan "kekerasan seksual" yang dibuat-buat disebarkan terhadap beberapa kandidat.

2. Ikut Campur Tangan pada Pemilu Zohran Mamdani

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga ikut campur dalam pemilihan kota New York, yang dimenangkan oleh Zohran Mamdani. Brillant mengatakan "modus operandi" yang sama yang diamati dalam kampanye Prancis telah digunakan dalam kasus AS, meskipun target spesifik dan sponsor operasi tersebut masih belum jelas.

Anggota Partai Republik Kentucky, Thomas Massie, mengatakan kelompok lobi tersebut menghabiskan "USD500 per suara" untuk menggulingkannya pada bulan Mei.

Laporan tersebut mencatat bahwa kemenangan Mamdani tidak disukai oleh pendukung pro-Israel tradisional yang menentang dukungannya yang terang-terangan terhadap Palestina.

Lecornu mengatakan Paris telah meminta penjelasan diplomatik resmi dari rezim Israel mengenai masalah tersebut.

"Saya tidak ragu sedikit pun bahwa jika sebuah kelompok swasta Prancis, terlebih lagi dari wilayah Prancis, terlibat dalam campur tangan digital asing di Israel, mereka akan melakukan hal yang sama kepada duta besarnya di sana," katanya.

Reuters melaporkan bahwa BlackCore menghapus seluruh keberadaan daringnya setelah menerima pertanyaan dari kantor berita tersebut. Perusahaan tersebut menggambarkan dirinya sebagai "perusahaan pengaruh, siber, dan teknologi elit yang dibangun untuk era modern perang informasi."

3. Mewujudkan Front Kedelapan

Laporan tersebut juga merujuk pada keputusan rezim Israel pada awal Mei untuk mengesahkan anggaran propaganda sebesar USD730 juta untuk tahun 2026, menggambarkannya sebagai peningkatan empat kali lipat yang dimaksudkan untuk membalikkan penurunan persepsi publik global setelah peluncuran perang genosida Tel Aviv di Gaza dan perkembangan regional selanjutnya.

Menurut laporan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut inisiatif itu sebagai "Front Kedelapan" dari perang rezim.

Laporan itu selanjutnya menggambarkan operasi tersebut sebagai "Kubah Besi Digital" yang bertujuan untuk menekan konten daring yang berbeda pendapat melalui pengawasan berbasis AI dan pelaporan massal, sekaligus memperluas jangkauan narasi yang didukung rezim di platform media sosial.

Laporan itu juga mengatakan bahwa, di Amerika Serikat, jutaan dolar disalurkan melalui entitas yang terkait dengan Presiden Donald Trump untuk mengotomatiskan narasi yang direkayasa negara di media sosial dan platform kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Claude.

JAKARTA - Anomali sektor ketenagakerjaan sedang terjadi di Rusia , ketika banyak negara maju terseok-seok menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya angka pengangguran. Namun Negara Beruang Putih ini yang terus-menerus dikepung sanksi ekonomi oleh Blok Barat, mendadak melaporkan kondisi pasar tenaga kerja yang luar biasa kokoh dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam forum St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2026), Wakil Perdana Menteri Rusia, Tatyana Golikova membongkar data yang mencengangkan dunia. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Rusia melesat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 61,5%.

Di saat yang sama, angka pengangguran berhasil ditekan habis hingga tersisa 2,2% saja-sebuah angka yang dinilai mustahil bagi negara yang sedang terisolasi secara geopolitik. Namun di balik angka-angka fantastis tersebut, Moskow ternyata sedang menyimpan kecemasan besar terkait produktivitas pekerjanya dan mulai melirik teknologi masa depan secara agresif.

Sanksi Barat Tak Berdaya, Rusia Catat Rekor Pengangguran Terendah

Paradoks Rusia: Unggul Cetak Pekerja, Tapi Kalah Produktivitas

Pencapaian ketenagakerjaan Rusia ini menyisakan tantangan struktural yang mendalam. Golikova mengakui adanya paradoks besar di negaranya. Meskipun Rusia diakui sebagai salah satu pemimpin global dalam melatih tenaga kerja vokasi (kejuruan) yang sangat terampil, produktivitas kerja mereka secara riil ternyata masih tercecer di peringkat ke-37 dunia.

Untuk mengatasi celah besar ini, Rusia tidak mau tinggal diam. Dalam panel bertajuk 'Labour Market 2.0: AI, Skills Transformation and New Professions', pemerintah Rusia mengumumkan strategi besar untuk menyuntikkan teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) dan sistem robotika ke dalam proses produksi nasional.

Bukan tanpa alasan, kalkulasi para ahli menunjukkan bahwa adopsi AI secara masif diproyeksikan mampu mendongkrak produktivitas tenaga kerja Rusia hingga 21% pada tahun 2032.

Ada kecemasan apakah kehadiran AI yang super cerdas ini akan memicu badai PHK baru dan merebut pekerjaan manusia? Menanggapi ketakutan universal tersebut, Golikova buru-buru menenangkan pasar. Menurutnya, paradigma Rusia terhadap teknologi tidak dirancang untuk menyingkirkan manusia.

"AI, pertama dan terutama, harus dilihat sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, bukan untuk menggantikan manusia. Itulah mengapa membekali pekerja dengan kompetensi baru di bidang teknologi menjadi prioritas utama saat ini, khususnya bagi sistem pendidikan tinggi kami," tegas Golikova.

Meski begitu, ia tidak menampik adanya pergeseran fungsi kerja. Jika sekitar 30% dari potensi teknologi AI ini berhasil direalisasikan, permintaan tenaga kerja tradisional diprediksi akan menyusut sekitar 10%. Namun, alih-alih menghapus profesi secara total, AI akan mengubah jenis tugas yang dilakukan manusia sehari-hari.

Berdasarkan analisis pemerintah Rusia, tiga sektor utama yang paling cepat merasakan hantaman dan transformasi akibat revolusi robotik ini adalah sektor ritel (perdagangan eceran), sektor logistik (pengiriman barang), dan sektor pergudangan (warehousing).

Sebagai informasi, ajang tahunan SPIEF 2026 yang sering dijuluki sebagai 'Davos-nya Rusia' ini berlangsung sukses dengan menyambut sekitar 20.000 pelaku bisnis, politisi, dan tokoh publik terkemuka dari lebih dari 100 negara di dunia.

bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku

Ambon (ANTARA) -

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku melakukan monitoring dan evaluasi produksi benih sumber padi sawah di Kabupaten Seram Bagian Barat guna memastikan program pengembangan benih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami memastikan proses produksi benih sumber padi sawah di Seram Bagian Barat berjalan sesuai target. Hasil panen yang telah diperoleh menjadi bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku,” kata Kepala BBRMP Maluku Gunawan, di Ambon, Senin.

Kegiatan monitoring dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi BBRMP Maluku yang diwakili Kepala Kelompok Substansi (Kapoksi) Program dan Penugasan, Novendra Cahyo Nugroho, di lahan produksi benih yang berlokasi di Waimital, Seram Bagian Barat.

Dalam pemantauan tersebut, tim memastikan kegiatan produksi benih sumber padi sawah berjalan sesuai rencana. Dari total lahan produksi seluas empat hektare, sekitar dua hektare telah dipanen dengan varietas Pajajaran dan menghasilkan sekitar 6,3 ton gabah kering panen (GKP) yang selanjutnya akan diproses menjadi benih bersertifikat.

“Sementara itu, varietas Inpari 42 ditargetkan memasuki masa panen pada pekan kedua Juni 2026 untuk mendukung pencapaian target produksi benih,” ujarnya.

BBRMP Maluku, di 2026 menargetkan produksi 10 ton benih pokok padi sawah. Berdasarkan proyeksi kebutuhan benih pokok untuk Maluku dengan Indeks Pertanaman (IP) 1,5, kebutuhan benih diperkirakan mencapai 13,47 ton.

Dengan asumsi kebutuhan benih sebesar 40 kilogram per hektare dari total luas baku sawah (LBS) Maluku seluas 17.960 hektare, kebutuhan tersebut mencakup LBS Seram Bagian Barat yang mencapai 1.059 hektare.

Menurut BBRMP Maluku, produksi benih sumber varietas unggul baru menjadi faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Data 2025 menunjukkan luas panen padi di Maluku meningkat 1,57 persen, produksi naik 13,93 persen, dan produktivitas meningkat dari 4,6 ton per hektare menjadi 5,19 ton per hektare GKP. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 6,35 ton per hektare.

“Selain memiliki nilai strategis bagi pengembangan pertanian, lokasi kegiatan di Waimital juga menyimpan nilai historis. Wilayah tersebut dikenal dengan Gerakan Masyarakat Baru (Gemba), yang menjadi simbol semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa dan memperkuat ketahanan pangan,” ucapnya.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memberikan kabar baik bagi masyarakat. Mulai Tahun Ajaran 2026/2027, siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) akan mendapatkan seragam sekolah gratis berupa seragam batik dan pakaian olahraga.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban orang tua memenuhi kebutuhan pendidikan anak di tengah kondisi ekonomi saat ini.

“Kita melihat kondisi ekonomi saat ini. Ini merupakan bentuk perhatian Pemkot Tangsel untuk membantu dan meringankan beban masyarakat. Alhamdulillah, respons para orang tua sangat baik. Walaupun mereka berharap seluruh seragam dapat digratiskan, kami mohon doa dan dukungannya agar ke depan bisa terealisasi,” ujar Pilar pada Senin (8/6/2026).

Pilar menjelaskan, bantuan seragam gratis akan diberikan kepada siswa kelas I dan kelas IV SDN serta siswa kelas VII SMPN pada tahun ajaran baru mendatang. “Seragam yang diberikan berupa seragam batik dan pakaian olahraga. Harapannya, program ini dapat membantu mengurangi pengeluaran orang tua saat memasuki tahun ajaran baru,” katanya.

Menurut Pilar, pembiayaan program tersebut bersumber dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Tangerang Selatan yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik.

Lihat video: Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perdana, Warga Tangsel Harap Masyarakat Lebih Sehat



“Anggarannya berasal dari BOSDA Tangsel. Kami mengalokasikan tambahan anggaran untuk pengadaan seragam batik dan olahraga. Ke depan, jika kemampuan anggaran semakin baik dan APBD semakin kuat, kami berupaya menganggarkan seluruh kebutuhan seragam sekolah,” jelasnya.

Pilar menambahkan, program seragam gratis tersebut akan mulai direalisasikan pada tahun ajaran baru 2026/2027 dan didistribusikan langsung melalui masing-masing sekolah. “Nanti dibagikan melalui sekolah masing-masing. Insyaallah mulai tahun ini, saat masuk tahun ajaran baru sekitar bulan Juli, seragam sudah dapat diterima oleh para siswa,” ucapnya.

DEPOK - PT MNC Vision Network TBK bersama MNC Peduli kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian dalam dunia pendidikan serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Indonesia. Salah satunya bersilaturahmi dan berbagi bersama anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia Depok.

Silaturahmi dan pemberian santunan itu dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. Tidak hanya memberikan bantuan, acara juga berlangsung khidmat dengan adanya sesi pengajian dan pembacaan sholawat bersama serta berbincang ramah dengan para anak yatim piatu di panti asuhan tersebut.

Chief Technology Officer DTH Business PT MNC Vision Networks TBK Ferry Aryanto mengatakan, bantuan yang diberikan kepada sekitar 70 anak yatim piatu berupa seragam sekolah, bingkisan dan sembako yang bermanfaat bagi keberjalanan pendidikan dan pengasuhan mereka di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia.

“Hari ini kami memberikan bantuan berupa seragam sekolah dan juga bingkisan serta sembako yang mudah-mudahan dapat membantu meringankan kebutuhan warga Panti Asuhan ini,” ujar Ferry, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, silaturahmi dan penyaluran bantuan ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya dari segi sosial dan pendidikan.

Adanya bantuan tersebut menjadi satu hal yang memberikan dampak positif. Di sisi lain, Ferry juga menginginkan agar kegiatan serupa bisa dilakukan secara berkelanjutan di lokasi lainnya.

“Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan berkesinambungan supaya juga mendapat lebih banyak atensi dari para pemirsa sekaligus MNC Peduli. Sehingga, kami dapat memberikan bantuan lebih banyak lagi dan ke tempat yang lebih beragam,” katanya.

JAKARTA - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyatakan penolakan terhadap wacana kebijakan standardisasi kemasan rokok (plain packaging) di dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Jika diterapkan aturan ini akan mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang merupakan salah satu sektor strategis nasional.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan mengatakan IHT merupakan sektor yang berkontribusi signifikan pada penyerapan tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Sektor ini juga menjadi penopang penerimaan keuangan negara melalui setoran cukai.

“Dampak kebijakan terhadap industri ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, hingga keluarga mereka. Karena itu, kebijakan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Kebijakan non-fiskal terhadap IHT dinilai mengancam kehidupan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan nasional. Terdapat 6 juta orang yang mencari nafkah di sektor pertembakauan, mulai dari buruh tani, pekerja pabrik, hingga mata rantai perdagangan eceran.

Perumusan kebijakan semestinya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh agar menjaga stabilitas masyarakat.

Tekanan terhadap industri juga terlihat dari tren penurunan volume produksi rokok dalam beberapa tahun terakhir. Henry mencatat pada 2019 ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan, produksi rokok nasional mampu mencapai angka 357 miliar batang.

Namun, sepanjang periode 2020-2025 angka produksi terus mengalami penyusutan, termasuk penurunan sebesar 3 persen yang terjadi pada 2024-2025.

"Regulasi yang semakin ketat berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar,” katanya.

Menurut dia, aturan di dalam Rancangan Permenkes menjadi perhatian serius bagi seluruh pelaku usaha karena memberatkan pelaku industri yang saat ini sudah menghadapi tekanan besar dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Kombinasi dari berbagai regulasi turunan tersebut seperti wacana kemasan polos yang tengah didorong Kementerian Kesehatan, batas nikotin dan tar yang tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta aturan bahan tambahan akan mengganggu stabilitas operasional dan proses produksi tembakau nasional.

Saat ini ekosistem industri rokok telah dikepung oleh sejumlah regulasi yang tumpang tindih. Terdapat ratusan aturan di tingkat pusat hingga daerah yang menyasar lini bisnis pertembakauan. Banyaknya regulasi yang menekan dikhawatirkan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan dan berisiko mematikan keberlangsungan ekosistem industri dari hulu sampai hilir.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal stabilitas harga telur ayam ras melalui penguatan penyerapan produksi, perbaikan distribusi, dan penataan pasokan di berbagai sentra produksi nasional.

"Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat pasar dan memperlancar distribusi telur dari daerah surplus ke daerah yang masih membutuhkan pasokan," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurutnya upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan membaiknya pergerakan harga telur di sejumlah sentra produksi setelah sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir.

Ia menjelaskan Kementan terus mengawal stabilisasi harga telur agar peternak rakyat tetap memperoleh harga yang layak.

Menurut dia, tekanan harga yang terjadi sebelumnya dipengaruhi kombinasi peningkatan pasokan, perlambatan serapan pasar, serta distribusi yang belum optimal di sejumlah daerah sentra produksi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah menyampaikan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada 8 Mei 2026 guna mendorong peningkatan pemanfaatan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam surat tersebut, Kementan mengusulkan peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG, pengutamaan pembelian dari peternak lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pelaksanaan pembelian sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti BGN melalui Surat Edaran Nomor SE/01/06/V/2026 yang mendorong peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG, pembelian dari peternak lokal, serta pengadaan sesuai harga acuan pemerintah.

Selain memperkuat penyerapan pasar, Ditjen PKH juga menerbitkan Surat Himbauan kepada pelaku usaha ayam ras petelur pada 18 Mei 2026.

Melalui surat tersebut, pelaku usaha didorong melakukan pengaturan produksi secara mandiri dan terukur sesuai kemampuan serapan pasar, tidak memperpanjang umur produksi ayam petelur secara berlebihan, melakukan afkir secara teratur, serta mengendalikan pengembangan populasi secara terencana.

Ditjen PKH juga mendorong optimalisasi pemasaran, pemerataan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit, serta penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi dan kemitraan usaha.

Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/6) dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas kondisi terkini berbagai komoditas pangan, termasuk telur ayam ras.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat penyerapan telur di daerah sentra produksi yang mengalami tekanan harga.

"Kemarin ada beberapa daerah ya, terutama di Jawa Timur, di Blitar itu harga telur itu kan turun. Sehingga kita sudah berkoordinasi dengan BGN dan dengan Kepala BGN yang baru, bahwa SPPG ya di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur," ujar Mendag.

Mendag menambahkan pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan telur dalam berbagai program bantuan pangan ketika terjadi tekanan harga di tingkat produsen. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan produksi sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengoptimalkan manajemen penyerapan melalui SPPG sehingga produk pangan strategis seperti telur, ikan, dan daging ayam dapat terserap lebih baik ketika terjadi kelebihan pasokan di sentra produksi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menjelaskan pergerakan harga telur dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk peningkatan pasokan di sejumlah sentra produksi dan perlambatan serapan pada periode hari libur yang cukup panjang pada Mei lalu.

Menurut Suwandi, kondisi tersebut menyebabkan tekanan harga di sejumlah wilayah produsen. Namun seiring normalnya kembali aktivitas pasar, penguatan penyerapan, dan membaiknya distribusi, harga telur mulai menunjukkan perbaikan.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan distribusi telur agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh peternak.

Kementan juga mencermati masih adanya disparitas harga antara sentra produksi dan wilayah konsumen sehingga pembenahan tata niaga menjadi salah satu fokus pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menyampaikan koordinasi lintas kementerian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Gizi Nasional telah dilakukan untuk memperkuat penyerapan telur dari peternak sesuai Harga Acuan Pembelian sebesar Rp26.500 per kilogram.

Menurutnya, saat harga telur di sejumlah kabupaten di Jawa Timur turun hingga Rp21.000–Rp22.000 per kilogram, pemerintah segera melakukan koordinasi agar SPPG dapat meningkatkan penyerapan telur peternak.

Ia menilai langkah tersebut mulai memberikan dampak terhadap kondisi pasar yang ditandai dengan pergerakan harga telur yang mulai naik di tingkat peternak.

Meski demikian, pemerintah menilai proses stabilisasi masih perlu terus dikawal karena harga di sejumlah wilayah belum sepenuhnya mencapai tingkat yang diharapkan peternak.

Karena itu, penguatan distribusi, penyerapan, dan tata niaga akan terus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026