Bisnis.com, YOGYAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan atau sustainability bond mencapai Rp54,94 triliun atau setara dengan US$3,28 miliar sampai akhir Desember 2025.

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici menuturkan saat ini, pasar modal berada pada titik persimpangan penting antara peluang dan tanggung jawab. Di luar peran tradisionalnya dalam menghimpun modal untuk pertumbuhan ekonomi, pasar kini juga harus berfungsi sebagai platform pembangunan berkelanjutan, membiayai proyek dan entitas usaha yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial.

“Di Indonesia, pasar modal telah menunjukkan peran esensialnya dalam mendukung prioritas pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif keuangan berkelanjutan,” ucap Retno dalam 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting di Yogyakarta, Senin (2/2/2026).

Dia juga menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan signifikan dalam keuangan berkelanjutan terlihat di Indonesia.

Dia menyebut data pasar menunjukkan nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan di Indonesia mencapai sekitar Rp54,94 triliun, setara dengan US$3,28 miliar, pada akhir Desember 2025. Sukuk dan obligasi korporasi ini dikategorikan dalam label hijau, sosial, keberlanjutan, dan sustainability-linked.

Retno menuturkan sejak diterbitkannya regulasi OJK tentang obligasi dan sukuk berkelanjutan pada 2023, penerbitan obligasi dan sukuk tematik berkelanjutan terus mengalami peningkatan.

“Upaya OJK dalam mendorong keuangan berkelanjutan, termasuk publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia serta berbagai inisiatif lainnya, menjadi faktor pendukung utama kemajuan ini,” tuturnya.

Dari sisi pemerintah, ucapnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah memprakarsai penerbitan green sukuk, SDGs bonds, dan blue bonds. Selain mendorong keuangan berkelanjutan, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan, regulasi, dan program strategis untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Lebih lanjut, Retno menuturkan pasar obligasi Indonesia, baik konvensional maupun dengan obligasi mata uang lokal, merupakan bagian integral dari infrastruktur keuangan nasional.

Sebagian besar obligasi negara yang dapat diperdagangkan dimiliki oleh investor domestik, yang menunjukkan keterlibatan lokal yang kuat serta potensi ketahanan terhadap gangguan ekonomi eksternal.

Menurutnya, penguatan pasar obligasi dengan mata uang lokal berkontribusi pada stabilitas keuangan, mengurangi risiko nilai tukar, serta memfasilitasi pembiayaan jangka panjang bagi proyek infrastruktur, inisiatif sosial, dan pertumbuhan korporasi.

Pada tingkat regional, pasar modal Asia, khususnya di negara-negara ASEAN juga menurutnya menawarkan peluang besar untuk integrasi dan ekspansi.

“Pengembangan pasar mata uang lokal yang dalam, likuid, dan saling terhubung akan membantu mendiversifikasi sumber pendanaan, menarik spektrum investor yang lebih luas, serta mendorong kolaborasi antar pelaku pasar lintas negara,” ucapnya.