Khusus di Sumbar, Kementan mencatat terdapat 6.451 hektare (ha) sawah yang terdampak bencana dan tersebar di 14 kabupaten dan kota

Kabupaten Solok (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) merehabilitasi atau memulihkan sawah-sawah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

"Pencanangan rehabilitasi sawah ini dilakukan secara serentak di tiga provinsi terdampak bencana yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian di Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar, Kamis.

Khusus di Sumbar, Kementan mencatat terdapat 6.451 hektare (ha) sawah yang terdampak bencana dan tersebar di 14 kabupaten dan kota.

Dalam pendataan itu, Kementan membagi sawah kategori rusak ringan, sedang dan berat. Khusus sawah rusak ringan hingga sedang tercatat sebanyak 3.624 ha.

"Sementara untuk sawah rusak berat ada 2.000 lebih ha," sebut Sam Herodian.

Ia menyampaikan sebelum rehabilitasi sawah dilakukan pemerintah daerah atau dinas terkait terlebih dahulu menyelesaikan administrasi. Setelah itu, proses pemulihan dilakukan secara serentak di kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Rehabilitasi sawah akan dimulai dari pengerukan material banjir berupa pasir, batu-batuan dan kayu yang terbawa arus banjir bandang pada akhir November 2025.

Pada tahap ini Kementan terlebih dahulu memprioritaskan sawah kategori rusak ringan hingga sedang dengan waktu pengerjaan Januari-Februari 2026.

Herodian memastikan Kementan akan membantu rehabilitasi seluruh areal persawahan yang terdampak bencana alam.

Selain itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga melakukan normalisasi sungai berupa pengerukan. Normalisasi sungai ini sangat mendesak mengingat areal persawahan sangat bergantung dengan aliran air irigasi.

Kementan bersama Kementerian Pekerjaan Umum secara maraton atau sejak bencana melanda Provinsi Sumbar juga telah mengoperasikan sejumlah ekskavator untuk mengeruk sedimen yang menumpuk di sejumlah aliran sungai.

Tidak hanya itu, dalam program rehabilitasi tersebut Kementan juga menyiapkan bantuan berupa benih atau bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga pupuk bagi petani di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pemulihan sawah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat demi menjaga produksi pangan nasional.

"Sudah dianggarkan Pak Menteri (Pertanian Andi Amran Sulaiman) sekitar Rp5 triliun untuk itu," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian ditemui usai kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan anggaran rehabilitasi sawah tersebut telah disiapkan pemerintah pusat dan bersumber langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan lahan pertanian rusak terdampak bencana tersebut.

Sam menuturkan, Kementerian Pertanian menjadwalkan kegiatan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak di Aceh pada Kamis (15/1), sebagai tanda dimulainya penanganan terpadu lintas wilayah terdampak bencana.

Peresmian pemulihan sawah terdampak bencana itu dijadwalkan akan dipimpin langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Selain Aceh, penanganan serupa juga dilakukan serentak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan kehadiran tim teknis Kementerian Pertanian untuk mempercepat proses rehabilitasi sawah terdampak bencana.

"Jadi hari Kamis (15/1 red.) pagi acara di Aceh untuk groundbreaking, artinya start untuk rehabilitasi lahan yang terdampak untuk tiga provinsi. Jadi Pak Menteri posisinya di sana (Aceh), tapi teman-teman ada di Sumatera Utara, juga di Semata Barat," jelas Sam.

Lebih lanjut dua mengatakan Kementerian Pertanian bertanggung jawab menangani sawah dengan kategori kerusakan ringan hingga sedang, sementara kerusakan berat akan dikoordinasikan bersama kementerian teknis lain sesuai kewenangan masing-masing secara terintegrasi.

"Jadi bukan Kementerian Pertanian semua, kalau yang berat PU (Kementerian Pekerjaan Umum) nanti, kalau yang sedang sampai ringan dari kami. Di kami akan membentuk kembali lahannya sampai menanam (pertanian), kita tangani, sampai bantuan peralatan (alat mesin pertanian)," beber Sam.

Langkah rehabilitasi mencakup pembentukan kembali struktur lahan, perbaikan saluran, hingga pendampingan penanaman dan bantuan alat mesin pertanian agar sawah segera kembali produktif dan bisa ditanami petani.

Pemerintah menargetkan seluruh rehabilitasi sawah terdampak dapat diselesaikan pada musim tanam pertama, sehingga petani tetap dapat berproduksi dan tidak kehilangan kesempatan tanam sebagai kontribusi ketahanan pangan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan tidak akan ada biaya yang dibebankan kepada petani dalam perbaikan sawah yang terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali seperti jadi sawah dan kami kirim peralatan, bantuan, benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” kata Mentan saat meninjau bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12).

Terpisah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan pemerintah mempercepat pemulihan sektor pertanian hingga peternakan pascabencana di wilayah Sumatera, agar kembali berproduksi.

Ditemui dalam pelepasan bantuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk korban bencana Sumatera, di Jakarta, Rabu (31/12), Sudaryono menyampaikan berdasarkan pendataan awal, sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana, dengan sekitar 11 ribu hektare di antaranya mengalami puso akibat kerusakan berat.

“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana agar kembali produktif dan menopang ketahanan pangan daerah. Revitalisasi sawah menjadi fokus utama penanganan pascabencana di Aceh.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam NegeriMuhammad Tito Karnaviansaat meninjau persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang,Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Ahad (11/1/2026).

Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan, sawah terdampak bencana akan masuk program optimalisasi lahan agar bisa kembali ditanami. “Jadi, kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Jadi direvitalisasi lagi,” kata Tito.

Pemulihan sektor pertanian akan dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman melalui pemetaan sawah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tito menjelaskan terdapat dua pendekatan pemulihan, yakni optimalisasi lahan dan cetak sawah.

“Optimalisasi lahan itu lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain,” katanya.

Untuk wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Tito menegaskan pemerintah memilih skema optimalisasi lahan karena lebih cepat diterapkan dibanding cetak sawah. Sawah akan dibersihkan dari lumpur, lalu didukung benih, pupuk, irigasi, serta alat dan mesin pertanian. “Nanti akan rapat, minggu depan saya akan rapat,” ujarnya.

Tito juga menyebut aktivitas perekonomian di Kabupaten Gayo Lues mulai berjalan normal. Pasar, restoran, hotel, warung, hingga toko kembali beroperasi, sementara pasokan BBM dan LPG dinilai mencukupi.

Namun, masih terdapat kampung yang rumah warganya terdampak bencana.

Mendagri meminta Bupati Gayo Lues segera merampungkan pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

Untuk rumah rusak berat, opsi hunian tetap masih terkendala ketersediaan lahan pemerintah.

“Yang berat tidak punya pilihan, indeksnya 60 juta. Kalau dibangunkan, namanya huntap. Tapi di Gayo Lues tidak ada tanah pemerintah, perlu biaya pembebasan lahan sekitar Rp25 miliar,” kata Tito.

Ia menyatakan akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Menteri Perumahan. Selain perumahan, masyarakat terdampak juga berpeluang masuk program bantuan sosial reguler. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan, Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.

“Nah, itu mereka nanti akan bisa diusulkan oleh Pak Bupati,” ujar Tito.

Akses jalan darat di Gayo Lues berangsur pulih sehingga distribusi logistik dinilai cukup lancar. Tito menyebut telah berkoordinasi denganBuloguntuk menyalurkan bantuan beras sesuai permintaan pemerintah daerah. “Kalau untuk bencana, itu negara yang memberikan secara gratis,” kata Tito.