DIREKTUR Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri meminta pemerintah memperkuat regulasi untuk menggenjot investasi di sektor hulu minyak dan gas atau migas. Landasan hukum yang kuat dibutuhkan karena investasi di sektor ini terus menurun akibat tekanan harga minyak yang menggerus keuntungan perusahaan.Ia mengatakan penguatan regulasi dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang Migas atau RUU Migas yang sedang dibahas Komisi XII DPR. “Tanpa regulasi yang kuat, daya tarik investasi akan terus melemah dan ketahanan energi ikut terancam,” ujar Simon dalam rapat dengar pendapat, Senin, 17 November 2025.Menurut dia, industri hulu migas kini bekerja keras menahan laju penurunan produksi yang terjadi secara alami. Namun upaya tersebut tidak cukup tanpa kepastian kebijakan jangka panjang.Berdasarkan data Kementerian ESDM 2024, produksi minyak nasional hanya mencapai 212 juta barel, sementara impor mencapai 330 juta barel yang terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel BBM.Untuk memperkuat sektor hulu, Simon mengusulkan pembentukan petroleum fund yang dikelola Badan Usaha Khusus Migas. Dana tersebut dapat digunakan untuk eksplorasi, pembangunan infrastruktur, hingga program dekarbonisasi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menyampaikan RUU Migas masuk dalam daftar prioritas legislasi dan ditargetkan rampung tahun ini. RUU tersebut juga mencakup pembentukan badan baru pengganti SKK Migas serta pengaturan program untuk meningkatkan lifting minyak. Pembentukan badan khusus merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas pada 2012. Sejak itu, pengelolaan hulu migas sementara dialihkan kepada SKK Migas yang bersifat ad hoc dan belum memiliki landasan undang-undang.Ketua Umum Serikat Pekerja SKK Migas Afriandi Eka Prasetya turut menyoroti perlunya reformasi sistem perizinan dan tata ruang agar pengelolaan migas lebih efisien serta tidak tumpang tindih dengan sektor lain. Ia menilai negara lain seperti Malaysia dan Iran berhasil membangun model lembaga tunggal yang memudahkan investor.“Kami ingin Indonesia memiliki lembaga yang menjadi pintu masuk tunggal bagi investor, seperti Petronas di Malaysia,” katanya dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR, 30 Juni 2025.Ia menyebut Indonesia berada di posisi kurang kompetitif dengan hanya satu dari 14 proyek migas yang menarik minat investor. Model pengelolaan yang berlaku saat ini juga dinilai menciptakan ketidakpastian hukum serta memperumit koordinasi lintas kementerian.Ia mengusulkan reformasi hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha. Saat ini, kontrak kerja sama dilakukan dalam bentuk government to business (G to B) melalui SKK Migas. Skema itu lebih tepat diubah menjadi business to business (B to B) dengan menunjuk badan usaha khusus yang sah sebagai pemegang konsesi migas.“Negara memberi konsesi kepada badan usaha khusus, lalu badan usaha itu yang bermitra secara bisnis dengan investor,” ujarnya.

DIREKTUR Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengusulkan penyusunan Rencana Umum Minyak dan Gas Bumi Nasional (RUMGN) dan Rencana Umum Pengembangan Migas (RUPMG) agar diatur dalam RUU Migas. Ia mengatakan konsep rancangan itu mengadopsi dari Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) dalam industri ketenagalistrikan.

“Kami ingin agar RUMGN dan RUPMG masuk sebagai bagian dari perencanaan nasional,” kata Simon dalam rapat dengar pendapat tentang RUU Migas di Komisi XII DPR, Senin, 17 November 2025.

Menurut Simon, kedua dokumen tersebut dapat menjadi payung hukum investasi yang mengikuti target kebijakan energi nasional. Selain itu, Simon mengusulkan agar RUU Migas memberi kepastian fiskal dan perpajakan yang disesuaikan dengan keekonomian masing-masing wilayah kerja.

Skema itu, ia melanjutkan, ditujukan kepada proyek migas di laut dalam, enhanced oil recovery, lapangan tua, migas nonkonvensional, hingga proyek dekarbonisasi.

Selain itu, Simon menekankan pentingnya pembentukan petroleum fund yang dikelola Badan Usaha Khusus Migas. Dana ini akan dialokasikan untuk kebutuhan strategis, termasuk eksplorasi, pembangunan infrastruktur, dan program dekarbonisasi.

Ia juga menyoroti perlunya kepastian hukum terhadap lembaga hulu migas dalam RUU Migas, karena struktur kelembagaan menjadi faktor kunci bagi iklim investasi di sektor hulu. “Sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi, negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN sebagai pemegang konsesi untuk mengelola migas dan melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan RUU Migas masuk dalam salah satu program legislasi nasional prioritas yang ditargetkan rampung tahun ini. Ia mengatakan selain membentuk badan baru pengganti SKK Migas, perubahan ini juga akan mengatur soal program peningkatan lifting minyak.

Sugeng mengatakan pembentukan badan khusus di sektor hulu migas tersebut merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

“Dalam putusannya, MK memerintahkan harus dibentuk yang namanya badan usaha khusus, inilah yang sedang kita bahas tadi. Dan kedua harus ada pengaturan agar lifting minyak dan perbaikan di sektor hulu,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.

KEPALA Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan Indonesia masih memiliki 65 cekungan minyak dan gas (migas) yang belum pernah dieksplorasi. Potensi besar di wilayah tersebut belum tergarap karena membutuhkan pendanaan besar.“Dari total 128 basin (cekungan) migas yang kita miliki, baru 20 yang sudah berproduksi. Ada 27 yang sudah ditemukan cadangannya tapi belum dikembangkan, dan 65 masih belum tersentuh sama sekali,” kata Djoko dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR, Rabu, 12 November 2025.Menurut Djoko, cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi itu berpotensi menghasilkan penemuan besar (giant discovery) yang bisa membantu Indonesia kembali mencapai swasembada energi. Namun, proses eksplorasi memerlukan investasi besar, mulai dari survei seismik hingga pengeboran.“Kalau tidak ada penemuan cadangan baru yang besar, cepat atau lambat produksi kita akan turun drastis,” ujarnya.Saat ini, pendanaan eksplorasi di SKK Migas yang tersedia hanya sekitar US$1 miliar per tahun. Di lain sisi, Djoko melanjutkan, tidak ada bank dalam negeri yang berani membiayai eksplorasi karena risikonya tinggi.Padahal, kata dia, tingkat keberhasilan eksplorasi di Indonesia terus meningkat. Jika dulu hanya satu dari sepuluh pengeboran yang menemukan cadangan baru, kini peluangnya mencapai 30 persen. “Artinya dari sepuluh pengeboran, tiga di antaranya bisa menghasilkan temuan,” katanya.Untuk mengatasi kendala pendanaan, Djoko mengusulkan agar sebagian keuntungan dari kegiatan hulu migas dialokasikan kembali untuk eksplorasi. Skema ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris dan Malaysia.“Di Inggris, pendapatan dari hulu migas dikembalikan untuk eksplorasi. Hasilnya, mereka berhasil menemukan ladang gas besar di timur laut. Malaysia juga melakukan hal yang sama lewat Petronas,” ucapnya.Djoko menilai, model pembiayaan berkelanjutan seperti itu penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah, elpiji, dan bensin. Meski Indonesia sudah mandiri dalam produksi solar berkat program B30 dan B35, pasokan bensin masih bergantung pada impor.Ia berharap, pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Migas yang tengah dibahas DPR dapat memasukkan ketentuan tentang pendanaan eksplorasi dari keuntungan sektor hulu. “Kalau kita bisa memanfaatkan potensi itu dengan dukungan pendanaan memadai, bukan tidak mungkin kita kembali mencapai swasembada energi,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas dan RUU Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) merupakan inisiatif DPR. Pemerintah, kata dia, saat ini memfokuskan diri pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBN.

“RUU itu inisiatifnya DPR. Kalau mau gas, gas saja. Jangan bola pingpong. Saya fokus menjalankan perintah Presiden Prabowo dan mencapai KPI yang sudah ditetapkan,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR pada Selasa, 11 November 2025.

Hal itu menanggapi pernyataan Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa yang menyoroti perlunya harmonisasi regulasi sektor energi agar sejalan dengan agenda transisi energi dan target net zero emission pada 2060. Ia menilai aturan setingkat undang-undang penting sebagai dasar kebijakan yang jelas dan terarah.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu mempertanyakan peran Biro Hukum Kementerian ESDM dalam menyiapkan kebijakan yang mendukung transformasi energi, termasuk penyusunan peta jalan harmonisasi regulasi untuk mempercepat investasi energi baru terbarukan (EBT).

Ia juga menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan sektor sumber daya mineral agar program strategis nasional pada 2025 tidak terhambat, serta meminta agar kebijakan energi memiliki kepastian hukum, terutama terkait tarif dan skema bagi hasil migas.

Lebih jauh, Bahlil menyatakan kedua RUU tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang, dengan catatan koordinasi dan sinkronisasi tetap dijaga. “Saya berpandangan dua RUU ini baik untuk masa depan energi. Tapi untuk sekarang saya fokus pada target pemerintah."

RUU Migas dan RUU EBT masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025. Sebelumnya, pembahasan kedua aturan ini sempat berjalan di Komisi VII pada 2024, namun belum mencapai tahap pengesahan.

DPR menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang Migas akan dimulai akhir tahun ini. Anggota Komisi XII Eddy Soeparno menuturkan revisi tersebut antara lain akan menghadirkan badan baru pengganti SKK Migas dan menyentuh lebih dari 50 persen substansi undang-undang yang berlaku saat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII, Sugeng Suparwoto, menyebut revisi tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, yang memerintahkan pembentukan badan usaha khusus pengelola hulu migas sekaligus perbaikan tata kelola lifting minyak nasional.

“Dalam putusannya, MK memerintahkan harus dibentuk yang namanya badan usaha khusus, inilah yang sedang kita bahas tadi. Dan kedua harus ada pengaturan agar lifting minyak dan perbaikan di sektor hulu,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.