PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) berhasil menghimpun dana segar Rp29,9 miliar melalui aksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Melalui keterbukaan informasi yang diumumkan pada 19 Juni 2026, MUTU menerbitkan 309.278.300 saham baru dengan harga Rp97 per saham. Aksi ini diikuti oleh sejumlah investor strategis.

PT Samala Serasi Utama menjadi investor terbesar dengan mengambil 103.092.700 saham. Perusahaan ini merupakan kemitraan antara Sandiaga Salahuddin Uno dan Roestandi Tsamanov.

PT Bumi Hijau Sedaya menyerap 41.237.100 saham.

Interra Resources Limited, perusahaan asal Singapura yang bergerak di sektor energi dan sumber daya, berinvestasi melalui anak usahanya di Indonesia.

Selain itu, investor lama seperti Andreas Tjahjadi, Leonard Tanubrata, serta Ridzki Kramadibrata (mantan Presiden Grab Indonesia) juga turut serta dalam aksi ini.

Manajemen MUTU menegaskan bahwa semua investor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun dewan komisaris perseroan.

Direktur Keuangan MUTU, Sumarna, menyambut positif masuknya investor baru ini. Menurutnya, kepercayaan dari para investor strategis akan menjadi bahan bakar bagi MUTU untuk tumbuh lebih cepat.

"Kehadiran mereka menegaskan bahwa visi bisnis jangka panjang kami berada di jalur yang tepat,” ujar Sumarna.

Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan bahwa investasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Ia melihat MUTU memiliki peran penting sebagai penyedia layanan sertifikasi, pengujian, dan verifikasi keberlanjutan.

Dana hasil private placement akan digunakan untuk memperkuat kapasitas operasional, antara lain:

Ekspansi laboratorium di sektor Halal.

Pengembangan bisnis Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA).

Percepatan pengembangan layanan karbon dan dekarbonisasi.

Langkah ini sejalan dengan kewajiban perdagangan karbon yang mulai berlaku pada 2026.

Pasca-transaksi, total saham MUTU yang ditempatkan dan disetor penuh meningkat menjadi 3.452.228.885 lembar. Dilusi kepemilikan saham bagi pemegang lama sekitar 8,96%.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Halilintar Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menghitung 22 perusahaan tambang harus membayar denda sebanyak Rp29,2 triliun.

Ketua Satgas Halilintar PKH, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan 22 perusahaan itu dinilai melanggar karena melakukan pembukaan tambang di luar IUP masing-masing PT.

Dia menambahkan, perhitungan denda ini dilakukan berdasarkan luas lahan bukaan tambang yang dilakukan oleh korporasi di luar izin usaha yang telah diberikan.

"Sudah ada 22 PT yang dilakukan penghitungan. Itu dengan total nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut dengan 22 PT ini kurang lebih Rp29,2 triliun," ujar Febriel dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema Komitmen Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Tambang, di kantor Bisnis, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Selanjutnya, kata Febriel, pemberian sanksi administratif perusahaan tambang memiliki tantangan tersendiri jika subjek hukumnya tidak jelas. Sebab, tambang ilegal itu bisa dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan.

"Ya apalagi khususnya bukaan-bukaan yang belum diketahui subjek hukumnya. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan dalam skala besar. Ini yang menjadi tantangan tersendiri pak, kita tim turun melakukan identifikasi," imbuhnya.

Adapun, sejauh ini Satgas Halilintar PKH telah melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang yang melanggar dari 51 perusahaan. Wilayah tambang yang melanggar itu kini sudah dipasang plang oleh Satgas PKH.

Dalam hal ini, Febriel menegaskan bahwa penindakan oleh Satgas ini menyasar terhadap bukaan tambang ilegal. Oleh sebab itu, bagi perusahaan yang melakukan aktivitas di IUP-nya maka dipastikan tidak akan ditindak.

"Artinya dalam IUP yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kalau bagian yang tidak melanggar itu mereka tetap melakukan aktivitas," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa per Agustus 2025, porsi pembiayaan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dan Pendanaan Bersama (Pindar) ke sektor produktif dan UMKM mencapai Rp29,64 triliun atau 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri.

Angka tersebut menandakan bahwa peran strategis fintech lending dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK, Agusman, mengatakan bahwa peningkatan kontribusi pembiayaan fintech lending ini sejalan dengan semangat inklusi keuangan dan penguatan akses permodalan produktif di Indonesia.

“Dengan terbitnya POJK 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM, diharapkan dapat memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk melalui peran aktif Penyelenggara Pindar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis, Kamis, (30/10/2025).

Adanya kebijakan baru tersebut memberi sinyal kuat bagi pelaku fintech lending untuk memperbesar portofolio pembiayaan ke sektor produktif.

Langkah ini dinilai mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong peningkatan kapasitas usaha UMKM yang selama ini kerap menghadapi kendala akses permodalan.

Selain memperluas jangkauan pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola dan mitigasi risiko dalam operasional fintech lending.

Pendekatan ini diharapkan menjaga keberlanjutan ekosistem pendanaan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan berbasis teknologi.

Dengan dorongan regulasi dan potensi pertumbuhan yang besar, sektor fintech lending diproyeksikan akan semakin berperan sebagai alternatif pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha produktif di Tanah Air.