Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah insentif untuk perbaikan, demi mendukung implementasi kebijakan tata kelola Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang baru.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi meyakini kewajiban retensi 100% DHE SDA bisa memastikan hasil kekayaan alam memberikan efek penggandaan yang optimal bagi perekonomian nasional. Kendati demikian, OJK ingin coba memastikan stabilitas sistem keuangan tetap berjalan.

"Dalam implementasi PP DHE SDA ini, kami akan memastikan dukungan industri perbankan berjalan secara prudent [hati-hati], tertib, dan berintegritas. Secara khusus, OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini," jelas Friderica dalam sosialisasi dengan lengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Di samping mandat pengawasan, OJK juga merancang pemanis agar kebijakan retensi devisa ini tidak menyempitkan ruang gerak fungsi intermediasi perbankan. Friderica memaparkan dua insentif utama yang disiapkan otoritas.

Pertama, dana DHE SDA yang diparkir di perbankan kini dapat diperlakukan sebagai agunan tunai (cash collateral). Syaratnya, penempatan tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, yang mencakup bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Kedua, penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dari instrumen DHE SDA tersebut akan dikecualikan dari kalkulasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

"Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," kata Friderica.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian relaksasi ini, OJK dalam waktu dekat akan menerbitkan surat resmi kepada seluruh jajaran direksi bank di Tanah Air. Surat edaran tersebut akan merinci bentuk operasional dukungan OJK dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) terbaru terkait DHE SDA, sekaligus menetapkan kebutuhan kelengkapan data dan informasi perbankan yang harus disetorkan kepada otoritas, kementerian, maupun lembaga terkait.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Kendati demikian, pemerintah menyadari perlunya insentif untuk menjaga iklim investasi dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.