Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah insentif untuk perbaikan, demi mendukung implementasi kebijakan tata kelola Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang baru.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi meyakini kewajiban retensi 100% DHE SDA bisa memastikan hasil kekayaan alam memberikan efek penggandaan yang optimal bagi perekonomian nasional. Kendati demikian, OJK ingin coba memastikan stabilitas sistem keuangan tetap berjalan.

"Dalam implementasi PP DHE SDA ini, kami akan memastikan dukungan industri perbankan berjalan secara prudent [hati-hati], tertib, dan berintegritas. Secara khusus, OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini," jelas Friderica dalam sosialisasi dengan lengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Di samping mandat pengawasan, OJK juga merancang pemanis agar kebijakan retensi devisa ini tidak menyempitkan ruang gerak fungsi intermediasi perbankan. Friderica memaparkan dua insentif utama yang disiapkan otoritas.

Pertama, dana DHE SDA yang diparkir di perbankan kini dapat diperlakukan sebagai agunan tunai (cash collateral). Syaratnya, penempatan tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, yang mencakup bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Kedua, penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dari instrumen DHE SDA tersebut akan dikecualikan dari kalkulasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

"Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," kata Friderica.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian relaksasi ini, OJK dalam waktu dekat akan menerbitkan surat resmi kepada seluruh jajaran direksi bank di Tanah Air. Surat edaran tersebut akan merinci bentuk operasional dukungan OJK dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) terbaru terkait DHE SDA, sekaligus menetapkan kebutuhan kelengkapan data dan informasi perbankan yang harus disetorkan kepada otoritas, kementerian, maupun lembaga terkait.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Kendati demikian, pemerintah menyadari perlunya insentif untuk menjaga iklim investasi dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan berlaku per 1 Juni 2026.

Peraturan pemerintah (PP) tersebut merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Revisi, perubahan terhadap PP (Nomor) 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi, perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen," kata Airlangga saat jumpa pers di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Kendati demikian, untuk penempatan devisa hasil ekspor dari sektor ekstraktif, salah satunya minyak dan gas (migas), Airlangga menjelaskan ketentuannya masih mengacu pada aturan yang lama, yaitu wajib ditempatkan minimal 30 persen pada rekening bank dalam negeri selama tiga bulan.

"Terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku tiga bulan," kata Airlangga.

Revisi peraturan pemerintah terkait penempatan DHE SDA merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Ketentuan baru itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir nantinya diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor dalam bentuk valas di perbankan domestik, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ketentuan baru itu juga akan mengatur penurunan batas konversi DHE dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen ke rupiah guna memberi ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga pasokan valas di dalam negeri.

Di Istana Merdeka, Selasa malam, Airlangga bersama jajaran pejabat lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan kondisi keuangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, KSSK, yang terdiri atas Menko Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, melaporkan antara lain kondisi keuangan Indonesia yang relatif baik selama periode Kuartal I/2026, kemudian strategi BI untuk stabilisasi nilai mata uang rupiah, yang undervalue alias melemah dalam beberapa pekan terakhir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, tentu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sedang direvisi, dengan perubahan utama agar eksportir wajib menempatkan devisa tersebut di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menkeu mengungkapkan bahwa selama ini DHE bisa dipindahkan ke bank-bank lain, dikonversi ke dolar Amerika Serikat (AS), dan dibawa keluar negeri, sehingga tidak efektif dalam menambah suplai dolar domestik.

“Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, tentu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah,” kata Purbaya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Purbaya menambahkan bahwa perubahan aturan ini juga bertujuan menutup “kebocoran” dan memudahkan pengawasan, karena pengelolaan DHE hanya dilakukan melalui bank Himbara. Selain itu, konversi DHE ke rupiah juga akan dibatasi dalam jumlah tertentu untuk menjaga stabilitas pasar.

Mengenai waktu pemberlakuan aturan baru, Purbaya mengatakan bahwa aturan akan berlaku begitu PP diterbitkan. Aturan baru kini dalam tahap penyelesaian akhir, dengan sebagian besar proses telah rampung.

Menjawab pertanyaan mengenai ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank non-Himbara, ia menyatakan bahwa fokus utama adalah menstabilkan suplai dolar AS terlebih dahulu. Sementara penyesuaian untuk bank non-Himbara akan dipertimbangkan setelah mekanisme ini berjalan lancar.

Purbaya pun menegaskan bahwa kebijakan baru merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi yang selama ini terjadi, untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan optimal dalam pengelolaan DHE SDA.

Terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu juga membenarkan proses revisi PP DHE SDA.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha, yang dilanjutkan dengan proses harmonisasi agar peraturan baru dapat segera diundangkan.

“Terutama untuk perbaikan pengawasan itu, kami minta (DHE SDA) ditempatkan di bank Himbara saja supaya lebih mudah pengawasan oleh Bank Indonesia,” kata Febrio.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA pada 17 Februari 2025. Aturan tersebut tidak spesifik menyebut kewajiban penempatan DHE SDA di bank Himbara, melainkan hanya “sistem keuangan Indonesia”.

Secara rinci, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 8/2025, DHE SDA yang dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus (reksus) wajib tetap ditempatkan sebesar 100 persen dalam sistem keuangan Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 12 bulan.

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), untuk DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi, besaran persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan dalam reksus paling sedikit sebesar 30 persen untuk jangka waktu penempatan paling singkat tiga bulan.

Menyusul PP 8/2025, Bank Indonesia (BI) juga telah menerbitkan Peraturan BI (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) yang berlaku efektif pada 1 Maret 2025.

Sebelumnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti telah mengungkapkan bahwa kebijakan DHE SDA sebesar 100 persen memiliki dampak positif dengan pasokan dolar di pasar valas domestik terus membaik, meski hal ini tidak secara otomatis meningkatkan cadangan devisa nasional.

Menurut Destry, tingkat kepatuhan eksportir dalam menyimpan DHE SDA pada reksus juga sangat tinggi sejak diberlakukan PP 8/2025, yakni mencapai sekitar 95 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 100 persen memang memiliki dampak positif di mana pasokan dolar di pasar valas (valuta asing) domestik terus membaik, namun tidak secara otomatis meningkatkan cadangan devisa nasional.

“Penambahan valas itu tidak langsung serta-merta akan meningkatkan cadangan devisa kita. Kenapa? Karena valas itu justru dipakai untuk menambah suplai valas di pasar valas domestik,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025 secara daring di Jakarta, Rabu.

Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, Destry mengatakan tingkat kepatuhan eksportir dalam menyimpan DHE SDA pada rekening khusus (reksus) sangat tinggi, yakni mencapai sekitar 95 persen.

Dari total penempatan dana di reksus tersebut, mayoritas atau sekitar 78,2 persen digunakan eksportir untuk mengonversi valas ke rupiah. Langkah konversi ini yang mendorong penambahan pasokan dolar di pasar valas domestik.

“Tapi intinya, untuk PP DHE, saya rasa sejauh ini eksportir sudah menjalankan sesuai yang diamanahkan,” kata Destry.

Untuk diketahui, posisi cadangan devisa Indonesia mencapai 148,7 miliar dolar AS per September 2025. Jumlah ini mengalami penyusutan sebesar 2 miliar dolar AS dari sebelumnya 150,7 miliar dolar AS pada Agustus 2025.

Meski menyusut, bank sentral memastikan cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Destry mencatat, dalam dua bulan terakhir terjadi outflow yang cukup besar, sehingga bank sentral perlu menggunakan sebagian cadangan devisa untuk melakukan intervensi di pasar valas.

Tekanan terhadap cadangan devisa tersebut juga dipengaruhi oleh pembayaran dividen, repatriasi keuntungan investor asing, serta pelunasan pinjaman luar negeri.

Pada kesempatan yang sama, dalam pemaparannya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa peningkatan konversi valas ke rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan DHE SDA turut mendukung tetap terkendalinya nilai tukar rupiah.

Rupiah sempat melemah pada September 2025 sebesar 1,05 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan level pada akhir Agustus 2025 sejalan dengan ketidakpastian yang cukup tinggi.

Guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI pun menempuh langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar spot dan pasar NDF baik di off-shore maupun on-shore (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Menurut bank sentral, respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tercermin dari perkembangan rupiah yang kembali menguat pada Oktober 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Cadangan devisa (cadev) yang belum bertambah signifikan dinilai tidak bisa dijadikan bukti tunggal atas efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait dengan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mengevaluasi implementasi beleid tersebut yang mewajibkan eksportir selama tujuh bulan ini memarkirkan devisa hasil ekspornya di dalam negeri selama 12 bulan sebesar 100%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menjelaskan terdapat berbagai faktor yang memengaruhi mengapa cadev belum bertambah signifikan pascaimplementasi tersebut. Apalagi, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa posisi cadev sampai akhir September 2025 sebesar US$148,7 miliar atau menurun dari bulan sebelumnya yakni US$150,7 miliar.

Posisi cadev akhir September 2025 itu pun lebih rendah dari torehan September 2024 yakni US$149,9 miliar. Menurut Josua, kondisi tersebut tidak bisa menjadi bukti tunggal bahwa PP DHE SDA tidak efektif dan perlu direvisi. Dia menilai cadev tidak semestinya menjadi satu-satunya parameter untuk mengukur efektivitas beleid dimaksud.

"Lebih tepat menilai lewat serangkaian indikator tujuan kebijakan, antara lain kedalaman likuiditas valas domestik, stabilitas kurs dan penurunan kebutuhan intervensi, penurunan selisih harga DNDF terhadap pasar spot, kepatuhan pelaku ekspor, serta besaran konversi devisa ke rupiah dibanding pemanfaatannya untuk impor, dividen, dan pelunasan utang," terangnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Josua pun menyebut kebijakan-kebijakan BI saat ini, salah satunya menurunkan suku bunga acuan ke level 4,75%, harusnya menegaskan bahwa sasaran jangka pendek pemerintah maupun bank sentral bukan untuk mengakumulasi cadangan dalam waktu cepat.

Adapun faktor di luar kendali yang membuat cadangan devisa tidak bertambah bahkan bisa turun, terangnya, meliputi gejolak pasar keuangan global yang memicu arus keluar portofolio. Untuk itu, BI dinilai perlu menambah pasokan valas untuk menenangkan pasar.

Di sisi lain, ada juga beberapa faktor yang turut memengaruhi kinerja cadev yaitu volatilitas harga komoditas utama ekspor yang menekan nilai DHE, serta kebutuhan impor barang modal dan bahan baku ketika investasi dan program pemerintah dipercepat.

Menurut Josua, apabila evaluasi pemerintah untuk sementara memutuskan perlunya penyesuaian regulasi, maka harusnya diarahkan bukan untuk membatalkan semangat kebijakan. Ada beberapa opsi teknis yang bisa dipertimbangkan, salah satunya memperkuat insentif penempatan agar unggul secara imbal hasil terhadap alternatif luar negeri.

Kemudian, memperluas kanal penempatan yang tetap berada dalam pengawasan onshore, serta membuat skema berbasis profil sektoral sehingga porsi yang wajib ditahan dan porsi utilisasi untuk impor atau utang valas lebih selaras dengan siklus usaha masing-masing komoditas.

Tidak hanya itu, pemerintah dinilai bisa mempercepat status eksportir bereputasi baik agar memperoleh kemudahan administratif tanpa mengurangi disiplin, serta menautkan pemanfaatan DHE dengan pembiayaan ekspor LPEI guna mendorong konversi ke rupiah ketika diperlukan.

Di luar itu, pada sisi eksternal, kendati tren surplus neraca dagang berlanjut hingga 64 bulan berturut-turut, Josua mengingatkan bahwa pada saat yang sama terjadi arus keluar portofolio bersih cukup besar. Khususnya, pembalikan posisi di instrumen surat utang BI yakni SRBI seiring pelonggaran kebijakan moneter.

Dia mencatat bahwa sampai dengan 10 Oktober 2025, akumulasi arus portofolio masih negatif sekitar Rp159 triliun, dengan rincian SRBI outflow Rp132 triliun, sedangkan aliran masuk ke SBN baru mulai kembali dan pasar saham masih net outflow.

"Arus keluar seperti ini menahan penambahan cadangan devisa karena BI perlu menyeimbangkan pasar melalui intervensi, sehingga sebagian devisa justru digunakan untuk stabilisasi nilai tukar," jelasnya.

Tidak hanya itu, ada faktor harga komoditas yang bekerja berlawanan arah. Harga batu bara dan minyak sempat melemah dibanding tahun lalu, sedangkan nikel berada dalam tren turun akibat kelebihan pasokan global.

Josua mengatakan nilai tukar ekspor tidak setinggi fase komoditas super-cycle sebelumnya. Pada saat bersamaan, impor barang modal untuk proyek dan belanja pemerintah kembali naik, sehingga menambah kebutuhan devisa di sisi penggunaan.

"Kombinasi pelemahan harga komoditas dan kenaikan kebutuhan impor ini membuat setoran DHE bernilai lebih rendah dan sebagian besar cepat terpakai untuk kebutuhan usaha dan kewajiban valas perusahaan," pungkasnya.