Padang, Sumbar (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meremajakan (replanting) 14.919 ha perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sejak program itu digagas pada 2018.

"Sejak digulirkan program ini telah memfasilitasi peremajaan sawit rakyat seluas 14.919 ha," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Sumbar, Senin.

Gubernur mengatakan peremajaan sawit rakyat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lewat dukungan pendanaan hibah dari dari BPDPKS yang berada di bawah naungan Kemenkeu.

Dari tahun ke tahun dukungan pendanaan tersebut juga mengalami peningkatan.

Pada 2018 hingga 2021 bantuan diberikan sebesar Rp25 juta per ha. Kemudian naik menjadi Rp30 juta pada 2022-2024, dan pada 2025 kembali naik menjadi Rp60 juta per Ha.

"Total dana BPDPKS yang telah disalurkan untuk program replanting sawit di Sumbar sejak 2018 mencapai Rp463 miliar," sebut eks Wali Kota Padang itu.

Khusus di Koperasi Perkebunan Sawit (KPS) Tompek Tapian Kandis, Kabupaten Agam, Sumbar, bantuan diberikan dalam dua tahap.

Pada 2020 terdapat 143,75 ha dan di 2022 seluas 145,30 ha dengan total nilai Rp7,95 miliar.

"Capaian di Kabupaten Agam ini bisa menjadi contoh bahwa dengan manajemen yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan, program replanting dapat menjaga bahkan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani," ujar Mahyeldi.

Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar, target replanting sawit rakyat pada 2025 mencapai 5.400 ha.

Perkebunan sawit itu tersebar di tujuh titik yakni Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2.000 ha, Kabupaten Solok Solok Selatan, Pesisir Selatan 600 ha, Kabupaten Pasaman 300 ha, Kabupaten Pasaman Barat 1.000 ha serta masing-masing 500 ha di
Kabupaten Agam dan Kabupaten Sijunjung.

Sementara itu, Bupati Agam Benni Warlis mengatakan daerahnya baru saja melakukan panen perdana sawit rakyat di lahan plasma KPS Tompek Tapian Kandis setelah menunggu empat tahun usai peremajaan dilakukan.

"Inilah bukti bahwa kolaborasi dapat menghasilkan perubahan. Program ini bukan hanya soal peningkatan produksi, tapi juga tentang keberlanjutan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten sawit milik TP Rachmat, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,31 triliun pada kuartal III-2025. Perolehan itu melesat 51,2% secara tahunan atau year on year (yoy) dari periode yang sama setahun sebelumnya.

Perolehan tidak terlepas dari pendapatan konsolidasi yang juga melesat double digit, yakni 24,7% yoy menjadi sebesar Rp 8,94. Torehan ini dicapai seiring kenaikan harga jual dan volume produksi kelapa sawit.

Mengutip keterbukaan informasi, bisnis kelapa sawit masih menjadi penopang utama pendapatan dengan kontribusi 88% atau mencapai Rp 7,85 triliun, naik 27,8% secara tahunan. Lonjakan ini didorong kenaikan harga CPO dan PKO masing-masing 16% yoy dan 83% yoy.

Meski masih berada dalam tekanan eksternal, segmen produk kayu mencatat pertumbuhan 9% yoy dengan kontribusi sekitar 11% terhadap total penjualan atau hampir Rp 1 triliun, didorong volume dan harga jual yang lebih baik. Sementara segmen energi terbarukan membukukan pendapatan Rp 148,9 miliar, turun 8,3% yoy akibat volume dan harga jual lebih rendah.

Dari sisi operasional kebun, produksi tandan buah segar (TBS) mencapai 1,62 juta ton sepanjang Januari-September 2025, naik 4% yoy. Namun pada kuartal-III terjadi penurunan 12,9% secara kuartalan karena efek defisit air tahun sebelumnya.

Produksi CPO tercatat 457.968 ton, meningkat 3,9% yoy, sementara harga jual rata-rata CPO naik menjadi Rp 14,44 juta per ton.

Program pengembangan kebun juga terus berjalan. Total areal tertanam mencapai 111,2 ribu hektare dengan umur rata-rata tanaman 15 tahun. Perseroan telah melakukan replanting 2.400 hektare tahun ini.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan per 30 September 2025 tercatat Rp 17,2 triliun atau turun tipis 1,2% dibanding akhir 2024, dipengaruhi penggunaan kas untuk pembayaran dividen dan pelunasan utang. Total liabilitas menurun 16,9% sebagai bagian strategi deleveraging perseroan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha kelapa sawit buka suara soal potensi China yang ingin berinvestasi karbon di Indonesia, mengingat China merupakan salah satu negara penghasil karbon cukup tinggi.

Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga dalam acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025).

"China sudah berkeinginan membeli emisi karbon di Indonesia, karena mereka kan penghasil karbon tertinggi saat ini," kata Sahat dalam paparannya, Kamis (23/10/2025).

Dengan adanya potensi China yang ingin membeli karbon di Indonesia, maka dana tersebut akan digunakan untuk mendanai pengembangan koperasi dan mesin pengolahan sawit di Indonesia.

"Mari kita kembangkan koperasi secepatnya. Kita cari dana dengan menjual karbon, emission karbon, untuk mendanai pengembangan koperasi dan mesin," lanjutnya.

Tak hanya itu saja, China juga siap membantu para petani untuk melakukan penanaman kembali atau replanting sawit hingga enam tahun dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 171,2 triliun.

"Saya siap mendukung koperasi dan UMKM. Saya juga siap membawa China karena saya disampaikan ke China, berapa dana dibutuhkan untuk para petani semua? Untuk replanting saja saya perlu 6 tahun kira-kira Rp 171,2 triliun," ujarnya.

Sebelumnya pada Mei lalu, Sahat juga mengungkapkan China sudah mulai tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk mesin-mesin sebesar US$ 9 miliar atau sekitar Rp 148,59 triliun (asumsi kurs Rp 16.510/US$).

"China akan bersedia memberikan bantuan investasi mesin pengolahan sebesar US$ 9 miliar, dan mereka juga berniat ingin membantu petani kita, dengan catatan mereka diberikan hak untuk membeli emisi karbon itu dan 35% dari hasil produksi sawit model baru bernutrisi tinggi, saat ini kami dengan China tengah dalam proses penjajakan," ungkap Sahat.

Menurutnya, investasi tersebut direncanakan berlangsung selama tujuh tahun dan dimulai pada 2026.

Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan mesin-mesin tandan buah segar (TBS) dan pihaknya berharap nantinya petani dapat memanfaatkan lebih baik tidak hanya dari produksi, tetapi juga mendapat keuntungan dari penjualan emisi karbon.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Aturan berisi 103 pasal ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025. Peraturan Presiden ini berlaku saat tanggal diundangkan, juga 10 Oktober 2025.

Dengan ini, potensi China yang akan membeli karbon dan juga turut membantu investasi dalam pemenuhan teknologi baru pengolahan sawit Indonesia dan peningkatan kesejahteraan petani sawit, maka tentunya sektor sawit Indonesia akan makin tumbuh pesat ke depannya.

Foto: Ketua Umum Dewan Minyak Sawit (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga memberikan paparan di acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi) Ketua Umum Dewan Minyak Sawit (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga memberikan paparan di acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)