Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan bahwa wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan masih dalam tahap pengkajian yang komprehensif.

Otoritas fiskal memberi sinyal bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara gegabah, melainkan sangat bergantung pada kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta produktivitas aparatur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya belum mengetok palu terkait kebijakan tersebut dan masih akan melakukan penghitungan ulang.

"Nanti kita nilai dan kita ases ya," ujarnya singkat dalam konferensi Pers APBN Kita edisi November 2025, dikutip Kamis (27/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat usulan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait penyesuaian gaji abdi negara.

Kendati demikian, Luky menekankan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final. Menurutnya, kenaikan gaji ASN bukan sekadar keputusan menambah nominal penghasilan, melainkan harus diletakkan dalam kerangka transformasi birokrasi yang lebih luas.

"Kami belum mengambil keputusan apapun. Faktor yang kami pertimbangkan banyak," tegasnya pada kesempatan yang sama.

Dua Indikator Utama

Luky menjelaskan bahwa penyesuaian gaji merupakan salah satu elemen dari remunerasi yang tidak bisa dilepaskan dari penataan organisasi.

Oleh karena itu, sambungnya, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara berkorelasi lurus dengan kinerja.

Dua indikator utama yang menjadi sorotan bendahara negara dalam mengkaji usulan ini adalah tingkat produktivitas ASN dan kemampuan fiskal negara.

"Kami selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Tentu saja, kami juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan kami pertimbangkan," tutupnya.