Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Hery sebagai tersangka.

"Tim penyidik Jampidsus telah menetapkan yaitu Saudara HS ya, menetapkan tersangka Saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini dilatarbelakangi oleh persoalan perhitungan PNBP oleh Kemenhut terkait PT TSHI. Kemudian PT TSHI mencari solusi dengan meminta bantuan Hery selaku komisioner ombudsman.

Perannya, Hery telah membuat surat rekomendasi untuk mengoreksi persoalan PT TSHI. Surat itu merekomendasikan agar PT TSHI bisa melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar.

Atas perannya itu, Hery diduga telah menerima sejumlah uang dari dari Direktur PT TSHI. "Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah satu setengah miliar rupiah atau Rp1,5 miliar," imbuhnya.

Atas perbuatannya itu, Hery dipersangkakan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP yang baru.

"Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah milik mantan Komisioner Ombudsman dengan inisial YH pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi CPO korporasi.

"Iya [penyidik Kejagung menggeledah rumah] YH," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan, dalam kesempatan ini, penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI juga turut menggeledah kantor Ombudsman RI.

Adapun, Anang menjelaskan, perkara ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Benar ada penggeledahan di kantor Ombudsman," tutur Anang.

Sekadar informasi, Kejagung memang tengah mengusut kasus perintangan penyidikan penanganan sejumlah perkara seperti korupsi timah, CPO korporasi hingga impor gula.

Sejauh ini, ada tiga terdakwa yang telah menjalani proses persidangan, yakni Junaidi Saibih selaku advokat/akademisi; Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan JAKTV dan M Adhiya Muzakki selaku pemimpin buzzer.

Adapun, Tian Bahtiar Cs tengah divonis bebas dalam perkara tersebut karena tidak terbukti bersalah melakukan pidana perintangan. Sementara itu, khusus perkara perintangan atas tersangka lainnya, yakni Advokat Marcella Santoso, belum ke meja hijau.