Bisnis.com, JAKARTA - Tepat 28 tahun silam, 21 Mei 1998 menjadi momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari itu, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah memimpin selama 32 tahun.

Tanggal 21 Mei 1998 menjadi tanda kejatuhan rezim Orde Baru sekaligus menandai lahirnya era Reformasi di Indonesia.

Peristiwa tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Krisis moneter yang melanda Asia sejak 1997 menjadi pemicu utama memburuknya kondisi ekonomi dan politik nasional. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun hingga memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.

Awal Krisis Moneter 1997

Krisis ekonomi Asia mulai menghantam Indonesia pada pertengahan 1997. Saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tajam dari sekitar Rp2.200 per dolar menjadi Rp12.000 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri mengalami kesulitan besar. Beban pembayaran utang meningkat drastis, sementara aktivitas ekonomi melemah. Di sisi lain, masyarakat mulai menukarkan rupiah ke dolar AS karena khawatir terhadap kondisi ekonomi. Kepanikan ini semakin memperburuk nilai tukar rupiah.

Dampaknya terasa langsung di kehidupan masyarakat. Harga bahan pokok naik tajam, inflasi meningkat, dan angka pengangguran bertambah. Situasi ekonomi yang memburuk kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik.

Krisis Perbankan dan Fenomena Bank Runs

Sebelum krisis 1998 terjadi, industri perbankan Indonesia sebenarnya sempat mengalami pertumbuhan pesat setelah pemerintah menerbitkan Paket Oktober (Pakto) 1988. Kebijakan tersebut mempermudah pendirian bank baru sehingga jumlah bank umum meningkat drastis hingga lebih dari 200 bank.

Namun, lemahnya pengawasan membuat banyak bank menyalurkan kredit secara tidak sehat. Kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat dan memperburuk kondisi perbankan nasional.

Krisis semakin parah ketika pemerintah menutup 16 bank pada November 1997. Penutupan tersebut justru memicu kepanikan masyarakat dan menyebabkan fenomena bank runs, yakni penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara bersamaan.

Akibatnya, banyak bank mengalami tekanan likuiditas. Salah satu bank yang terdampak saat itu adalah Bank Central Asia atau BCA. Nasabah ramai-ramai menarik simpanan mereka sehingga kondisi keuangan bank terguncang. Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Secara keseluruhan, kondisi perbankan Indonesia saat itu mengalami kemerosotan tajam. Rasio kecukupan modal perbankan turun drastis dan banyak bank mengalami kerugian besar akibat krisis.

Tragedi Trisakti dan Gelombang Demonstrasi

Situasi ekonomi yang semakin memburuk memicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998 ketika ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai menuntut reformasi dan meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Namun, aksi tersebut berakhir tragis setelah aparat keamanan melakukan penembakan terhadap demonstran. Empat mahasiswa gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendriawan Sie.

Kematian empat mahasiswa tersebut memicu kemarahan publik. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan meluas di berbagai kota, terutama di Jakarta pada 13–15 Mei 1998. Kerusuhan disertai aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang menyebabkan ratusan korban jiwa serta kerusakan ribuan bangunan.

Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR

Pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka menuntut reformasi total dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Di tengah tekanan publik yang semakin besar, Ketua DPR/MPR saat itu, Harmoko, secara terbuka meminta Soeharto mundur demi menjaga stabilitas nasional.

Desakan dari masyarakat, mahasiswa, elite politik, hingga memburuknya kondisi ekonomi membuat posisi pemerintah semakin tertekan.

Soeharto Resmi Mundur

Pada Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, jabatan presiden kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto menyatakan bahwa situasi nasional sudah tidak memungkinkan dirinya menjalankan pemerintahan secara efektif. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga persatuan bangsa dan kelangsungan negara.

Pengunduran diri Soeharto menjadi akhir dari era Orde Baru dan awal dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Dampak Reformasi terhadap Indonesia

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia. Setelah kejatuhan Orde Baru, pemerintah melakukan berbagai pembenahan, termasuk reformasi di sektor ekonomi dan perbankan.

Pengawasan terhadap industri perbankan diperketat untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Pemerintah juga membentuk berbagai lembaga pengawas dan memperbaiki sistem keuangan nasional.

Hingga kini, peristiwa Reformasi 1998 terus dikenang sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Momentum tersebut menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam menuntut demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perubahan sistem pemerintahan yang lebih terbuka.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal nilai tukar rupiah yang menunjukkan tren melemah belakangan, bahkan menembus level Rp17.600 per dolar AS hari ini.

Purbaya membantah anggapan yang menarasikan Indonesia berpotensi mencapai krisis ekonomi seperti jelang reformasi 1998 silam berdasarkan amblasnya nilai tukar rupiah saat ini.

"Kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti '97, '98 lagi. Beda, '97 '98 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi," kata Purbaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya menyebut saat itu Indonesia sudah mengalami resesi sejak pertengahan 1997, sedangkan kondisi hari ini menurutnya berbeda.

Ia mengatakan Indonesia belum mengalami resesi, bahkan perekonomian Indonesia bertumbuh kencang.

"Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua," ucapnya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan tren negatif dalam beberapa waktu terakhir. Pada Senin (18/5) siang, nilai tukar rupiah nyaris menembus level Rp17.700 per dolar AS. Angka ini menjadi level mata uang Garuda yang terlemah sepanjang sejarah.

Pantauan CNNIndonesia.com dalam situs Bloomberg, rupiah berada di level Rp17.676 per dolar AS pada pukul 12.00 WIB. Posisi itu melemah 80 poin atau 0,45 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Pelemahan itu juga memperdalam tekanan rupiah setelah pada pembukaan perdagangan pagi tadi rupiah sudah berada di level Rp17.630 per dolar AS, turun 33 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Level itu melampaui rekor pelemahan rupiah saat krisis moneter 1998 yang sempat menyentuh kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menutup celah hukum penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, tetapi dalam penerapannya menuai perdebatan karena bersinggungan dengan aturan sektoral dan kebijakan internal Polri.

Hasil dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta kembali menjadi panggung bagi satu perdebatan lama yang tak pernah benar-benar selesai sejak Reformasi 1998 sejauh mana batas antara polisi dan jabatan sipil dalam negara demokratis.

Ketukan palu Ketua MK Suhartoyo menandai dibacakannya Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang secara tegas menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian selama masih berstatus aktif.

Frasa kunci yang dipersoalkan mengenai “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini langsung mengguncang satu praktik yang selama bertahun-tahun berlangsung nyaris tanpa perdebatan serius penempatan perwira aktif Polri di kementerian dan lembaga sipil.

Namun, sebagaimana banyak putusan MK lainnya, palu hakim tidak otomatis mengakhiri polemik. Dia justru membuka babak baru perdebatan tafsir, benturan regulasi, dan tarik-menarik kepentingan antara supremasi sipil dan kebutuhan koordinasi negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyebut keberadaan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sebagai sumber ketidakpastian hukum.

Norma tersebut, menurut MK, justru memperluas makna Pasal 28 ayat (3) yang sejatinya sudah tegas bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

“Penambahan frasa tersebut memperluas makna norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun bagi aparatur sipil negara di luar kepolisian,” ujar Ridwan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

MK juga menilai frasa itu berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan satu kalimat penjelasan, seorang polisi aktif dapat menduduki jabatan yang tertutup bagi warga sipil lain.

Putusan ini tidak bulat. Dua hakim Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah menyampaikan dissenting opinion. Hakim Arsul Sani mengajukan concurring opinion. Namun, mayoritas hakim bersepakat bahwa norma penugasan Kapolri telah melampaui batas konstitusional.

Gugatan Warga dan Bayang-bayang Dwifungsi

Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite, dua warga negara yang memandang praktik penugasan polisi aktif di jabatan sipil sebagai ancaman serius bagi netralitas aparatur negara.

Dalam permohonannya, mereka menyinggung sederet contoh: anggota Polri aktif yang menduduki posisi strategis di KPK, BNN, BNPT, BSSN, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa mengundurkan diri atau pensiun.

Menurut para pemohon, praktik ini tidak hanya menciptakan ketimpangan kesempatan bagi warga sipil, tetapi juga membuka kembali bayang-bayang dwifungsi Polri sebuah konsep yang secara ideologis ingin dikubur pasca-Reformasi.

Polisi, dalam kerangka negara demokratis, memang ditempatkan sebagai alat negara yang bersifat sipil. Namun, ketika seragam kepolisian tetap melekat di ruang-ruang birokrasi sipil, garis pembatas itu kembali kabur.

Legislator: Hormati MK, Tapi Jangan Tergesa

Di Senayan, putusan MK disambut dengan sikap hati-hati. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Rudianto Lallo menyatakan menghormati putusan MK, tetapi menilai implementasinya tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa penyelarasan regulasi.

“Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta-merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain,” ujarnya, Jumat (13/11/2025).

Rudianto menyoroti bahwa UU Polri masih memberikan ruang penugasan perwira aktif, selama berkaitan dengan fungsi kepolisian dan dilakukan atas perintah Kapolri. Dengan pendekatan acontrario, dia menilai jabatan yang relevan dengan tugas kepolisian masih dimungkinkan diisi perwira aktif.

Bagi Rudianto, penugasan lintas lembaga justru bagian dari penguatan sinergi antarinstitusi, sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tentang fungsi keamanan negara.

Namun, sikap ini juga menegaskan satu hal: putusan MK belum sepenuhnya menjadi titik temu, melainkan awal dari perdebatan legislasi baru.

Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025

Di tengah dinamika itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah lebih dulu menandatangani Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa peraturan tersebut masih sejalan dengan regulasi yang berlaku, bahkan setelah putusan MK.

Menurut Trunoyudo, sejumlah aturan masih membuka ruang penugasan, antara lain mulai dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 28 ayat (3); UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang memungkinkan jabatan tertentu diisi anggota Polri; dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Berdasarkan regulasi tersebut, Polri mencatat 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi anggota Polri, mulai dari Kemenko Polkam hingga lembaga strategis seperti BNN, BIN, BSSN, OJK, PPATK, dan KPK.

Untuk mencegah rangkap jabatan, Polri melakukan mutasi struktural, menjadikan perwira tersebut sebagai pati atau pamen dalam penugasan khusus.

Namun, di titik inilah polemik kembali mengeras apakah pengalihan jabatan administratif dapat menghapus status “polisi aktif”?

Mantan Kapolri Badrodin Haiti melihat persoalan ini secara lebih lugas. Menurutnya, implementasi putusan MK sepenuhnya berada di tangan Kapolri.

“Kalau secara hukum, sudah banyak pakar yang bicara. Bunyinya jelas dan harus dilaksanakan. Tapi dilaksanakan atau tidak, itu tergantung Kapolri,” ujarnya.

Badrodin mengingatkan bahwa sejak pemisahan TNI dan Polri pada 2000, polisi secara formal sudah menjadi bagian dari sipil. Namun, dalam praktik, kultur kepolisian masih belum sepenuhnya mencerminkan civilian police.

“Budaya militernya masih kental. Ini sering menjadi problem dalam pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat,” katanya.

Pandangan senada sebelumnya pernah disampaikan Mahfud MD, mantan Ketua MK dan mantan Menko Polhukam. Dalam berbagai kesempatan, Mahfud menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, serta harus menjadi rujukan utama dalam penataan relasi sipil-militer-polisi.

Menurut Mahfud, penempatan aparat bersenjata aktif di jabatan sipil berpotensi melahirkan konflik kepentingan dan distorsi tata kelola demokrasi.

“Kalau mau jabatan sipil, ya lepaskan dulu status kepolisian. Itu prinsip negara hukum,” kata Mahfud.

Data Mabes Polri menyebutkan sekitar 300 anggota Polri aktif saat ini menduduki jabatan manajerial di kementerian dan lembaga. Angka itu berasal dari total 4.132 personel yang ditugaskan di luar struktur Polri.

Di ruang publik, sentimen masyarakat relatif jelas. Survei big data Continuum INDEF menunjukkan 83,96 persen publik mendukung putusan MK, sementara 16,04 persen bersikap kritis.

Menariknya, publik juga menuntut prinsip yang sama diberlakukan pada institusi lain, terutama TNI.

Polemik polisi aktif mengisi jabatan sipil sesungguhnya bukan sekadar soal tafsir hukum. Dia adalah cermin dari ketegangan lama dalam demokrasi Indonesia: antara kebutuhan koordinasi negara dan tuntutan supremasi sipil.

Putusan MK telah memberi garis tegas di atas kertas. Namun, bagaimana garis itu ditegakkan dalam praktik, akan menentukan arah reformasi kepolisian ke depan.

Apakah Indonesia akan melangkah menuju polisi sipil sepenuhnya, atau tetap membiarkan ruang abu-abu tempat seragam dan jabatan sipil saling bertukar? Jawaban itu, kini, bukan lagi di tangan hakim konstitusi melainkan di ruang kebijakan, kepemimpinan, dan keberanian menegakkan prinsip negara hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dinilai bakal mengkhianati reformasi 1998 dan melawan hukum.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian demokrasi dan kebajikan publik Public Virtue Research Institute (PVRI), Muhammad Naziful Haq menolak rencana penetapan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto

Menurutnya, jika gelar tersebut tetap diberikan, maka sama saja mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak lepas dari historis Soeharto yang lekat dengan pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan, hingga militeristik.

"Soeharto bukan bukan nominasi yang tepat. Secara historis, dia adalah bagian dari otoritarianisme masa lalu yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Dia juga menyoroti usulan nama yang mendapatkan gelar pahlawan di mana dari 40 nama, 10 di antaranya berlatar belakang militer, 11 memiliki latar belakang elite agama, 19 lainnya dari berbagai latar.

Dia menilai, hal ini berkaitan erat dengan kepentingan politik antara para elite untuk memberikan gelar pahlawan.

"Nominasi nama-nama pahlawan di satu sisi tidak lepas dari politik pengkultusan individu, namun di sisi lain mencerminkan kompromi antara aktor penguasa dan kelompok agama yang sedang diakomodasi," ujarnya.

Selain itu, menurut Peneliti PVRI, Alva Maldini usulan nama Soeharto seolah mencoba mengubur masalah-masalah yang terjadi masa itu. Terlebih, katanya, nama Marsinah dan Gus Dur masuk dalam usulan sebagai simbol kelompok buruh dan ikon demokrasi.

"Namun ketika dua nama ini bersanding dengan nama Suharto dalam situasi militerisme dan menyempitnya ruang sipil, ada risiko dua nama ini menjadi apologi untuk situasi saat ini atau bahkan tukar guling politik," jelas Alva.