JAKARTA - Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mendesak agar target Pemerintah Provinsi Jakarta terkait fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara dimaksimalkan sesuai dengan rencana pembangunannya. Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi, pernyataan Gubernur Pramono Anung yang menyebut target 1.000 ton per hari di RDF Plant Rorotan sebagai sudah sangat baik justru menjadi pengakuan tidak langsung atas kegagalan pemerintah mengelola proyek senilai Rp1,28 triliun itu.

Fasilitas yang sejak awal dirancang untuk mengolah 2.500 ton sampah per hari itu kini hanya berjalan atau bahkan baru ditargetkan berjalan di 40 persen kapasitasnya, lebih dari setahun setelah seharusnya beroperasi penuh.

“Analogi sederhananya, kalau kita membeli mobil seharga Rp 1,28 triliun dan mobilnya hanya bisa jalan 40 persen dari kecepatan yang dijanjikan, apakah itu sudah sangat baik? Pernyataan itu bukan kabar baik. Itu pengakuan bahwa ada yang tidak beres, dan pemerintah memilih membingkainya sebagai pencapaian,” kata Fuadi, Senin (9/3/2026).

Fuadi mengungkapkan ada tiga lapis kegagalan yang saling terkait dalam pengelolaan proyek ini. Pertama, kegagalan perencanaan teknis. Teknologi RDF dibangun untuk mengolah sampah yang sudah terpilah dan relatif kering, tapi sampah Jakarta yang datang ke Rorotan masih campur basah.

Akibatnya mesin bekerja dua kali, memilah sekaligus mengolah dan hasilnya jauh dari optimal. Ini konsekuensi dari keputusan membangun teknologi hilir tanpa menyiapkan sistem pemilahan di hulu.

Kedua, kegagalan pengawasan kontrak. Seluruh nilai kontrak Rp 1,28 triliun sudah dicairkan, tapi fasilitas belum beroperasi sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Pengelola berkali-kali melanggar SOP, tapi tidak ada satu pun sanksi kontraktual yang diumumkan kepada publik.

Ketiga, kegagalan komunikasi kepada warga. Masyarakat di sekitar Rorotan sebagai masyarakat terdampak, tidak ada mekanisme informasi yang jujur dan proaktif sejak awal, sebagai langkah preventif.

“Tiga kegagalan itu bukan kebetulan yang datang bersamaan. Itu cerminan dari proyek yang dari awal tidak dikelola dengan serius. Dibangun terburu-buru, dibayar lunas di muka, lalu ketika bermasalah publik diminta bersabar,” tuturnya.

Fuadi meminta publik mencermati angka yang berbicara sendiri. Jakarta menghasilkan 7.400–8.000 ton sampah setiap hari. Dengan operasional 1.000 ton, RDF Rorotan hanya menangani sekitar 12–13 persen dari total sampah ibu kota, jauh dari target awal yang dirancang memangkas 30 persen beban Bantargebang.

Sementara itu, biaya investasi per ton kapasitas yang benar-benar berfungsi menjadi dua setengah kali lipat dari yang dijanjikan. Dan Bantargebang, yang sudah setinggi gedung 16 lantai dengan kontrak yang habis tahun ini, tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu.

“Ini bukan soal tidak sabar. Ini soal fakta bahwa kita sudah kehabisan ruang di Bantargebang, kontraknya habis tahun ini, dan satu-satunya fasilitas pengolahan besar yang kita punya di dalam kota baru bisa jalan 40 persen. Warga Jakarta berhak tahu: sampah mereka mau diapakan?” tegasnya.

Fuadi menegaskan bahwa kondisi ini semakin memperkuat urgensi pembentukan Panitia Khusus di DPRD untuk menginvestigasi proyek RDF Rorotan secara menyeluruh.

Pansus, kata Fuadi, harus secara eksplisit mendorong audit forensik yang menelusuri kesesuaian antara spesifikasi kontrak, realisasi teknis, dan penggunaan anggaran, termasuk menelusuri mengapa proyek PLTSa ITF Sunter yang sudah berstatus Proyek Strategis Nasional dibatalkan dan digantikan RDF Rorotan tanpa penjelasan memadai kepada DPRD maupun publik.

Ia juga mendesak Pemprov segera membuka data lengkap: realisasi kapasitas harian, volume RDF yang berhasil diproduksi dan diserahkan kepada Indocement, serta status jaminan pelaksanaan Rp64 miliar yang diduga tidak diperpanjang.

“Gubernur hari ini secara tidak langsung mengakui bahwa fasilitas ini belum berjalan sesuai yang dijanjikan kepada rakyat. Pansus harus dibentuk, audit forensik harus dilakukan, dan publik berhak tahu berapa sesungguhnya nilai yang mereka dapat dari Rp1,28 triliun yang sudah dikeluarkan itu,” pungkasnya.

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menegaskan operasional RDF Plant Rorotan tidak dijalankan secara penuh. Melainkan bertahap dan dengan pengawasan ketat sejak proses pengangkutan hingga pengolahan sampah.

Hal ini sebagai jawaban di tengah kekhawatiran masyarakat terkait potensi bau, pencemaran, dan dampak lingkungan. Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyampaikan bahwa RDF Plant Rorotan saat ini masih beroperasi secara terbatas, lima hari dalam seminggu dengan dua shift kerja.

Sementara itu, hari Sabtu dan Minggu dimanfaatkan khusus untuk kegiatan pembersihan dan penataan area operasional.

“Kami memahami kekhawatiran warga. Karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami mulai dari 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujar Asep dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Adapun RDF Rorotan ini menerima pasokan sampah yang diolah dari enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima kecamatan di Jakarta Timur.

Dalam setiap tahap peningkatan kapasitas, DLH memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan berfungsi optimal dan sesuai standar teknis. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada aspek pengangkutan sampah yang selama ini menjadi salah satu kekhawatiran utama warga.

Asep menegaskan, pengiriman sampah ke RDF Plant Rorotan hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025.

“Tidak ada lagi kendaraan terbuka yang masuk ke RDF Plant Rorotan. Truk compactor tertutup ini dirancang untuk mencegah bau dan ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan,” tegasnya.

DLH DKI Jakarta juga mengoperasikan pos pantau di dua titik akses utama dari arah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Di pos tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan, termasuk memastikan bak tertutup rapat dan penampungan lindi tidak bocor.

“Kendaraan yang tidak memenuhi SOP langsung kami hentikan dan kami minta kembali ke lokasi asal. Selama hampir empat pekan terakhir, tidak ada keluhan masyarakat terkait ceceran air lindi di sepanjang rute menuju RDF Plant Rorotan,” jelas Asep.

Meski dalam beberapa waktu terakhir Jakarta dihadapkan pada cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi, DLH DKI Jakarta memastikan langkah mitigasi terus dilakukan melalui penyesuaian teknis operasional di lapangan.

“Prinsip kehati-hatian menjadi pegangan kami. Semua proses kami kawal ketat agar pengelolaan sampah berjalan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penguatan teknologi dan pengendalian lingkungan, Asep menegaskan adalah bagian dari upaya menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang modern, aman, dan bertanggung jawab.

“Fasilitas ini dibangun agar Jakarta tidak mengalami krisis pengelolaan sampah seperti beberapa daerah,” pungkas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta untuk mengatasi keluhan masyarakat yang terdampak uji coba operasional proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan.

Sebanyak 20 anak yang berdomisili RT 18 Cakung Timur dilaporkan mengalami sakit yang diduga terdampak uji coba operasional RDF Plant Rorotan yang menghasilkan pencemaran udara di sekitar kawasan tersebut. Penyakit yang dialami warga mulai dari sakit mata, batuk, pilek, muntah, Bronchopneumonia, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Hari Senin [3/11] sore sudah berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan. Dari Selasa [4/11], tim kesehatan dari Puskesmas Rotan ataupun dari Cakung sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Itu yang saya terima dari laporan dari Bu Kadis Kesehatan,” ujar Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/11/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Asep, Puskesmas Cakung melayani 11 pasien yang terdampak RDF Rorotan. Beberapa orang dari 20 anak yang terdampak diketahui sudah sembuh.

Asep mengaku tak bisa memastikan apakah penyakit tersebut hanya disebabkan karena pencemaran udara yang ditimbulkan RDF Rorotan.

“Mungkin sama-sama kita ketahui bahwa memang kondisi saat ini kan kondisi pancaroba. Jadi memastikan bahwa memang itu akibat dari dampak RDF Rorotan, ya kita juga nggak bisa memastikan itu,” kata Asep.

Kendati demikian, Asep mengatakan, pihaknya tetap menangani keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat setempat. Selain memeriksa sumber bau dari air lindi yang menetes, pihak DLH DKI juga memeriksa sumber kebauan lainnya di RDF Rorotan.

Hal itu dilakukan agar ke depannya pengoperasian RDF Rorotan tak lagi mendapatkan protes dari masyarakat.

“Kok masyarakat sedemikian masifnya, padahal ada beberapa masyarakat yang sudah ke RDF Rorotan. Itu tidak ada hal-hal yang menimbulkan keresahan pada saat masyarakat ke sana,” jelas Asep.

Diberitakan Antara sebelumnya, warga Cakung Timur mengeluhkan bau busuk dari pengoperasian RDF Plant Rorotan.

“Jarak perumahan saya sekitar 800 meter dari lokasi dan merasakan dampak. Di perumahan lain juga ikut merasakan hal yang sama,” kata Ketua RT 18 Cakung Timur Andre Maryono.

Dia mengajak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk datang dan hadir langsung di perumahan ini agar dapat merasakan langsung dampak lokasi pengolahan sampah berkapasitas 2.500 ton tersebut.

“Jangan hanya datang ke RDF saja, tapi datang ke sini dan kalau perlu lakukan sidak,” kata dia.

Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kelanjutan persoalan ini.

Pihaknya juga telah bersurat dan memohon audiensi langsung dengan gubernur untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. "Kami khawatir gubernur hanya mendapat laporan yang baik-baik saja selama ini, padahal kondisi sudah memburuk,” kata dia.

Dia meminta agar RDF ini ditutup karena walaupun sudah melakukan serangkaian uji coba tapi hasilnya membawa dampak buruk bagi warga.

“Apa yang dirasakan hari ini sama dengan sewaktu uji coba di awal tahun lalu dan beberapa bulan setelah itu,” kata dia.

Menurut dia, pengelola RDF menjanjikan akan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan juga melakukan perbaikan (improve) seperti peninggian cerobong asap, perbaikan alat pengangkutan dan lainnya.

“Tapi faktanya mereka melanggar SOP yang mereka buat,” kata dia.

Ia mengatakan, warga tersebut sebagian besar menjalani pengobatan mandiri dan ada juga yang berobat ke rumah sakit.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah memerintahkan agar commisioning RDF Plant Rorotan dihentikan sementara hingga memiliki kendaraan pengangkut sampah yang baik.

Dia sudah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta untuk sementara komisioningnya dihentikan terlebih dahulu.

"Dipersiapkan sampai adanya truk yang 'compact' yang bisa membawa sampah ke Rorotan. Karena persoalannya di sana,” kata Pramono di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sedang mendalami persoalan yang timbul di RDF Rorotan. Pramono mengklaim masyarakat tidak memprotes terkait hasil komisioning yang dilakukan beberapa hari ini.

Menurut Pramono, yang menjadi masalah adalah ketika sampahnya dilakukan mobilisasi atau pengangkutan, truknya tidak compact sehingga air lindinya tumpah. "Dan inilah yang menyebabkan bau," katanya.