Banda Aceh (ANTARA) - Masyarakat Desa Pulau Siumat, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, wilayah pulau terluar di Provinsi Aceh, mengharapkan pembangunan dermaga yang menjadi akses transportasi utama di wilayah tersebut.

Kepala Desa Pulau Siumat Kristian di Simeulue, Jumat, mengatakan pembangunan dermaga yang diharapkan tersebut menggantikan dermaga apung yang sebelumnya rusak setelah dihantam ombak

"Dermaga apung sebelumnya dibangun menggunakan dana desa dan mulai difungsikan sejak Maret 2026. Akan tetapi, dermaga tersebut rusak dihantam ombak beberapa waktu lalu," katanya.

Menurut dia, dibutuhkan dana besar membangun atau memperbaiki dermaga tersebut. Pemerintah Desa Pulau Siumat tidak memiliki dana memperbaiki dermaga tersebut, karena kebutuhan anggaran mencapai Rp15 juta.

"Dermaga tersebut merupakan satu-satunya akses keluar masuk dari dan ke Pulau Siumat. Pulau Siumat berjarak 2,5 jam pelayaran menggunakan perahu motor dari Pulau Simeulue, yang menjadi pulau utama di Kabupaten Simeulue," kata Kristian.

Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat Pulau Siumat mengharap Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat membantu membangun atau memperbaiki dermaga tersebut.

Sementara itu, Camat Simeulue Timur Ali Afwan mengatakan dermaga tersebut dibutuhkan masyarakat Pulau Siumat sebagai pintu masuk dan keluar masyarakat di wilayah tersebut. Namun, kondisi dermaga dalam keadaan rusak, sehingga menyulitkan masyarakat.

"Saat ini, masyarakat Pulau Siumat kesulitan naik turun kapal penyeberangan karena dermaga dalam keadaan rusak berat. Terutama saat ada warga yang sakit dan dirujuk ke rumah sakit di ibu kota kabupaten," kata Ali Afwan.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Perwakilan Bank IndonesiaProvinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) bersinergi dengan TNI Angkatan Laut kembali meluncurkan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang berlangsung mulai tanggal 18 Mei - 24 Mei 2026.

Raden Aga Nugraha, Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang (DPU) Bank Indonesia menjelaskan dengan menggunakan Kapal Perang KRI Pulau Rimau-724, tim ERB akan menyinggahi 5 (lima) pulau Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) di wilayah NTB, yakni Pulau Moyo, Pusu Langgudu, Medang, Maringkik, dan Gili Gede.

"Pada ekspedisi kali ini, kami membawa modal kerja penukaran sebesar Rp8,34 miliar angka ini meningkat 3,15% dibandingkan pelaksanaan tahun 2025," ujar Raden dikutip Selasa (19/5/2026).

Raden menjelaskan bahwa ERB merupakan bagian dari mandat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang untuk menjamin ketersediaan Rupiah layak edar di seluruh wilayah NKRI.

Tantangan geografis dan keberagaman tingkat pemahaman masyarakat terhadap uang Rupiah menjadi alasan utama pentingnya edukasi melalui ERB. Sejak tahun 2012 hingga 2025, kolaborasi ini telah melaksanakan 150 kali kegiatan kas keliling 3T dengan menjangkau 766 pulau.

"Keberhasilan ini bahkan telah diakui di tingkat global melalui penghargaan Currency Initiative Award dalam ajang Central Banking Awards 2024 di London. ERB dinilai sukses mengatasi kompleksitas geografis Indonesia melalui sinergi luar biasa dengan TNI Angkatan Laut," tambah Raden.

Sejalan dengan hal tersebut, Komandan Lanal Mataram, Kolonel Laut (P) Asep Tri Prabowo, menegaskan dukungan penuh TNI AL dalam pelaksanaan ERB 2026.

“Sinergi bersama Bank Indonesia merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi melalui penggunaan Rupiah di wilayah 3T,” jelas Asep.