Bisnis.com, BERAU — Pulau Maratua, sebagai salah satu pulau terluar Indonesia, kini menjadi salah satu contoh nyata pemerataan akses digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina ini terhubung lewat jaringan BTS 4G, layanan Universal Service Obligation (USO), dan sejumlah titik BAKTI Akses Internet (AKSI).

Tak tanggung-tanggung, data pemanfaatan menunjukkan infrastruktur yang digelontorkan kian dirasakan warga.

SD Negeri 001 Payung-Payung, misalnya, mencatat rata-rata pemakai di atas 500 orang setiap bulan, menjadikannya salah satu lokasi BAKTI AKSI dengan tingkat pemanfaatan tertinggi di Kabupaten Berau.

Kantor Kepala Kampung Payung-Payung dan Pos TNI Angkatan Laut Pulau Maratua turut merasakan manfaat serupa, sementara BTS USO di Kampung Bohesilian melayani lebih dari 200 pengguna per bulan dengan tingkat keandalan jaringan yang nyaris tanpa gangguan berkat pemeliharaan rutin oleh mitra BAKTI.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano menyatakan tingginya angka pemanfaatan tersebut sebagai cerminan kesiapan masyarakat Berau menyongsong era digital.

"Tingginya pemanfaatan ini, terutama di sekolah dan kantor kampung, menunjukkan bahwa masyarakat Berau sudah sangat siap memanfaatkan dunia digital. Tugas kami memastikan akses itu hadir, andal, bermanfaat, dan terus ditingkatkan kualitasnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menaikkan kapasitas bandwidth di lokasi-lokasi dengan trafik tinggi, terutama saat ada kepentingan sektoral yang mendesak. Menariknya, infrastruktur digital hadir tepat di lokasi dengan sektor pariwisata favorit regional.

Sebagaimana diketahui, Maratua telah lama menjadi destinasi unggulan Berau dan Kalimantan Timur, bahkan Kampung Payung-Payung telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui SK Dirjen Nomor 65 Tahun 2022.

Selama ini, wilayah perbatasan dan pulau terluar kerap dipandang sebelah mata, hanya sebagai sabuk pengaman teritorial sehingga pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya tertinggal jauh dari pusat.

Darien menyebutkan kondisi ini membuat warga perbatasan tak jarang justru lebih akrab dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kini, paradigma itu mulai bergeser. Konsep security-prosperity nexus mulai diterapkan, di mana kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan berjalan beriringan dengan penguatan kedaulatan negara.

Menurut data yang dihimpun BAKTI Komdigi, kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau meningkat dari 7,24% pada 2021 menjadi 7,78% pada 2025.

(Kiri-kanan) Dirut BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar, Sekretaris Camat Maratua Armin, dan Plt Direktur Infrastruktur Bakti Komdigi Darien Aldiano di Pendopo Kecamatan Maratua, Kamis (11/6/2026)/Bisnis/Muhammad Mutawallie Sya'rawie

Dari sisi pariwisata, jumlah kunjungan melonjak hingga 337% dibandingkan titik terendah saat pandemi, dari 127.396 menjadi 557.214 pengunjung. Bandara Maratua pun mencatat lonjakan wisatawan mancanegara dari 220 orang pada 2020 menjadi 4.294 orang pada 2024.

Menariknya, jumlah unit usaha penginapan di pulau-pulau terluar justru melampaui ibu kota kabupaten. Maratua tercatat memiliki 93 unit akomodasi, disusul Pulau Derawan dengan 79 unit dan Biduk-Biduk 76 unit, jauh di atas Tanjung Redeb yang hanya memiliki 52 unit.

Digitalisasi Bukan Jaminan, tapi Modal Awal

Sejumlah kajian internasional turut memperkuat argumen pentingnya transformasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan ini.

Laporan UNCTAD tahun 2023 mencatat UMKM yang mengadopsi teknologi digital melaporkan pertumbuhan pendapatan 40% lebih tinggi dibandingkan yang tidak.

Bank Dunia pada 2021 bahkan menyebut UMKM yang go digital berpotensi mendongkrak omzet hingga 80% dalam setahun, sementara riset Google-Temasek 2022 menyatakan digitalisasi mampu mengerek produktivitas UMKM hingga 35%.

Kendati demikian, sejumlah pola yang ditemukan di lapangan mengindikasikan bahwa kehadiran internet semata tidak otomatis mendongkrak kesejahteraan.

Darien memaparkan kapabilitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan perangkat digital justru menjadi penentu utama, bukan sekadar status online.

Menurutnya, platform agregator seperti marketplace dan layanan pesan-antar dinilai memberikan pengungkit terbesar bagi usaha mikro dan kecil, sementara potensi perluasan pasar, termasuk pasar ekspor masih jauh dari optimal jika tidak diiringi intervensi pada aspek keterampilan, infrastruktur, dan visibilitas usaha.

Dia mengungkapkan bahwa tingginya pemanfaatan jaringan rupanya membawa konsekuensi tersendiri.

Sejumlah lokasi di Berau, seperti Teluk Sumbang di Kecamatan Biduk-Biduk dan Long Laai di Kecamatan Segah, kini masuk kategori utilisasi kapasitas tinggi dan menjadi prioritas peningkatan bandwidth.

Adapun, dia menuturkan pekerjaan rumah terbesar bukan lagi sekadar membangun infrastruktur jaringan, melainkan memadukannya dengan peningkatan kapabilitas talenta digital melalui program literasi digital, pendampingan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dukungan khusus bagi sektor pariwisata dan kelautan.

Mataram (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mendistribusikan uang kartal layak edar senilai Rp8,34 miliar ke lima pulau terdepan, terluar, dan terpencil melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami membawa modal kerja penukaran sebesar Rp8,34 miliar dalam ekspedisi tahun ini," kata Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Raden Aga Nugraha dalam keterangan di Mataram, Selasa.

Aga mengatakan nilai modal kerja meningkat 3,15 persen dibandingkan pelaksanaan ekspedisi tahun lalu. Peningkatan itu dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan uang kartal masyarakat di wilayah kepulauan.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau-724 milik TNI Angkatan Laut dan berlangsung selama sepekan dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026 mendatang.

Sebanyak lima wilayah kepulauan di NTB yang menjadi sasaran distribusi uang layak edar meliputi Pulau Moyo, Pusu Langgudu, Pulau Medang, Maringkik, dan Gili Gede.

Menurut Aga, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan utama dalam distribusi uang kartal terkhusus ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau layanan perbankan.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kedaulatan mata uang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tinggi.

Sejak 2012 hingga 2025, Bank Indonesia bersama TNI AL telah melaksanakan 150 kegiatan kas keliling ke daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) yang menjangkau sebanyak 766 pulau di seluruh Indonesia.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram, Asep Tri Prabowo mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat sebagai bentuk sinergi menjaga kedaulatan ekonomi hingga wilayah terpencil.

Bank Indonesia mencatat pelaksanaan ekspedisi tersebut di NTB merupakan rangkaian ke-6 dari total 18 kegiatan nasional pada tahun 2026.

Program itu diharapkan memperkuat sistem keuangan inklusif sekaligus mendukung sektor strategis daerah, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM melalui dukungan distribusi uang kartal yang merata serta edukasi keuangan yang berkelanjutan.

Asisten II Sekretariat Daerah NTB Lalu Muhamad Faozal mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam mendistribusikan uang kartal layak edar.

"Program itu membuktikan bahwa pelayanan negara hadir secara adil hingga ke wilayah terpencil," pungkas Faozal.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Di Lingga baru terdapat satu gudang Bulog di Daik. Jarak antara Daik dan Dabok, sekitar satu jam perjalanan laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Perum Bulog terus berupaya memperluas pendistribusian program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) beras medium di pulau tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui penambahan gudang Bulog mulai 2026.

Program pembangunan gudang baru ini merupakan bagian dari peran Bulog mengawal swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di daerah perbatasan, seperti Kepri.

"Khusus di Kepri, tahun ini akan dibangun infrastruktur pasca panen, berupa gudang Bulog di lima titik yang menyasar pulau 3T, seperti Natuna, Anambas, dan Lingga," kata Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq dihubungi Sabtu.

Arief memerinci di Kabupaten Natuna, akan ada penambahan tiga gudang baru Bulog, yaitu di Pulau Laut, Midai dan Serasan, dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton beras.

Saat ini, katanya, sudah terdapat dua gudang Bulog di Natuna, tersebar di Ranai dan Sedanau, dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton beras. Total ke depan, akan ada lima gudang Bulog di gerbang utara NKRI tersebut.

Kemudian, di Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibangun satu gudang Bulog lagi di Pulau Jemaja, dengan kapasitas 1.000 ton beras. Kawasan ini baru memiliki satu gudang Bulog di Tarempa dengan kapasitas 1.000 ton.

Berikutnya, penambahan satu gudang Bulog di Kabupaten Lingga yang dipusatkan di Pulau Dabok, dengan kapasitas 1.000 ton. Untuk di Lingga, realisasi pembangunannya dimulai 2027.

"Di Lingga baru terdapat satu gudang Bulog di Daik. Jarak antara Daik dan Dabok, sekitar satu jam perjalanan laut," ungkap Arief.

Sedangkan untuk kawasan lainnya di Kepri, meliputi Kota Batam, Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan), masing-masing sudah memiliki satu gudang Bulog dengan kapasitas 2.000 sampai 3.500 ton, dan dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras SPHP masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut.

Sementara, khusus di Kabupaten Karimun masih menyewa satu gudang untuk menyimpan beras SPHP, dengan kapasitas 800 ton. Dalam waktu dekat pemerintah pusat akan membangun gudang Bulog permanen di kawasan itu, berkapasitas 2.000 ton beras.

Lanjut Arief menyampaikan penambahan gudang Bulog di kawasan 3T di Kepri, merupakan usulan masyarakat bersama pemerintah daerah setempat, yang kemudian dikaji sekaligus disetujui oleh Bulog bersama Pemerintah Pusat.

Pembangunan gudang Bulog itu akan didanai pusat melalui APBN, sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya perlu menyiapkan hibah lahan.

Bulog tidak hanya membangun pergudangan, tetapi juga komplek yang dilengkapi kantor, rumah dinas, musola, dan buruh.

"Kita akan menempatkan SDM Bulog di pulau 3T," ungkapnya.

Arief menambahkan alasan pembangunan lima gudang baru Bulog di wilayah Kepri, karena kondisi geografis antarpulau memiliki jarak rentang kendali yang jauh, dengan tantangan jalur distribusi laut serta anomali cuaca yang tak menentu. Sebagai contoh, jarak antara pusat ibukota Natuna di Ranai dengan Pulau Laut, memakan waktu sekitar enam jam perjalanan menggunakan kapal laut.

Penambahan gudang baru Bulog di pulau 3T bertujuan meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui distribusi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, serta mampu menjangkau masyarakat dengan beras medium berharga murah dan berkualitas baik.

"Ke depan dengan adanya gudang Bulog seperti di Pulau Laut, harga beras tetap sesuai HET. Kita juga bisa memasok beras sejak jauh-jauh hari guna mengantisipasi musim angin utara dengan gelombang tinggi mencapai empat meter," ucap Arief.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026