JAKARTA - BPJS Kesehatan senantiasa menghadirkan akses layanan kesehatan yang semakin mudah bagi peserta Program JKN. Penguatan pelayanan dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa sejalan dengan kick off HUT ke-58 BPJS Kesehatan yang mengusung tema “Jaminan Kesehatan Berkualitas, dengan Gotong Royong Sehat Bersama”, pihaknya berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penguatan layanan di berbagai fasilitas kesehatan.

Menurutnya, kemudahan akses layanan menjadi bagian penting agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal tanpa terkendala jarak maupun biaya.

“Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, semangat gotong royong dan persatuan juga menjadi penguat komitmen BPJS Kesehatan bersama seluruh stakeholder dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin merata. Salah satu penguatan layanan yang dilakukan BPJS Kesehatan ialah melalui perluasan layanan kesehatan canggih, termasuk layanan kateterisasi jantung (cathlab), kemoterapi, hingga radioterapi," ujar Pujo di Bandung, Rabu (20/5/2026).

Penguatan layanan kesehatan canggih menjadi bagian penting agar peserta dapat memperoleh penanganan medis yang optimal tanpa harus menghadapi kendala akses maupun biaya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan peserta lebih cepat, terutama pada kasus kegawatdaruratan.

“Perluasan layanan cathlab merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan layanan bagi peserta JKN. Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa atau 98 persen lebih dari seluruh penduduk Indonesia, diharapkan peserta dapat memperoleh akses layanan jantung yang lebih dekat, lebih cepat, dan merata sehingga peluang keselamatan peserta juga semakin besar,” ungkap Pujo.

Penyakit kardiovaskular menjadi kelompok penyakit dengan pembiayaan tertinggi pada tahun 2025 dengan pembiayaan JKN mencapai Rp11,83 triliun. Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan biaya lebih dari Rp3,5 triliun untuk pelayanan cathlab, dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 138 ribu kasus atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2021.

Penguatan upaya pencegahan kecurangan, lanjut dia, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. Pada tahun 2025, BPJS Kesehatan berhasil melakukan efisiensi melalui penguatan pencegahan fraud sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 3,4 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Menurutnya, efisiensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan dana gotong royong peserta dimanfaatkan secara optimal.

BPJS Kesehatan juga mendorong upaya promotif preventif melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda. Menurut Pujo, Prolanis Muda ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat usia produktif terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, terutama dalam mencegah penyakit kronis seperti diabetes melitus dan hipertensi yang dapat memicu penyakit jantung dan stroke.

“Selain fokus pada upaya kuratif, BPJS Kesehatan juga mendorong masyarakat agar semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga, risiko penyakit kronis dapat dicegah sehingga masyarakat tetap sehat dan produktif,” jelasnya.

BPJS Kesehatan juga memperpanjang kerja sama dengan Universitas Padjadjaran dalam impelementasi Kurikulum Jaminan Sosial di lingkungan perguruan tinggi. Pujo menambahkan, BPJS Kesehatan memiliki big data yang dapat dimanfaatkan akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk penelitian serta kebijakan berbasis bukti. Hal ini dapat menjadi ruang berbagi masukan, pengalaman, dan strategi implementasi terkait pelaksanaan Program JKN, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik.

"Penguatan akses layanan kesehatan dan upaya promotif preventif tersebut juga menjadi bagian dari dukungan BPJS Kesehatan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sehat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan produktif menyambut Indonesia Emas 2045," ucap Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan, perluasan akses dan peningkatan mutu layanan menjadi langkah strategis yang perlu dikawal bersama. Peran seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, akademisi, organisasi profesi, hingga mitra kerja BPJS Kesehatan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan Program JKN dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin mudah, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan gotong royong harus dijaga dalam memperkuat ekosistem JKN. Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh aspek pembiayaan dan kepesertaan, tetapi juga kualitas layanan, integritas tata kelola, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Stevanus.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benyamin Paulus Octavianus dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan Program JKN harus mampu memastikan pelayanan yang mudah diakses, bermutu, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi kesehatan canggih, tetapi juga ketepatan dalam pemberian pelayanan sesuai kebutuhan medis pasien.

“Pemberian layanan kesehatan harus dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas, diagnosis yang tepat, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan tentang semakin banyak tindakan medis yang dilakukan, melainkan bagaimana memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat pada waktu yang tepat,” ujar Benyamin.

Ia menambahkan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dalam ekosistem JKN, mulai dari memastikan akses pelayanan bagi masyarakat, menjaga mutu pelayanan kesehatan, mempertahankan keberlanjutan pembiayaan, hingga menjamin keselamatan pasien. Baginya, pelayanan kesehatan canggih memang sangat penting, namun seluruh implementasinya harus didukung indikasi klinis yang kuat, tata kelola yang baik, serta pengawasan mutu yang berkelanjutan.

“Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, saya yakin kita dapat menghadirkan layanan Program JKN yang semakin berkualitas, adil, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Benyamin.

Selain itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional yang diwakili oleh Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Agus Taufiqurrohman, menuturkan bahwa Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, Program JKN bentuk komitmen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.

"Pelayanan canggih pada Program JKN harus dirasakan secara merata, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga hingga wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T). Diperlukan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak dalam rangka menjaga keberlanjutan penyelenggaraan Program JKN," tegas Agus.

JAKARTA - Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menegaskan pentingnya proses kredensialing dan rekredensialing fasilitas kesehatan sebagai langkah dalam menjaga mutu layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Proses tersebut menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap mitra fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar bagi peserta JKN.

“Dalam menjalin kerja sama, setiap faskes wajib melalui proses kredensialing. Ini merupakan tahap penilaian awal untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi kualifikasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN,” ujar Rizzky, Rabu (1/4/2026).

Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.532 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter, serta 3.189 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan yang bermitra telah melalui proses seleksi dan penilaian, sehingga dinyatakan memenuhi kriteria serta layak memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Menurutnya, dalam proses kredensialing dan rekredensialing, BPJS Kesehatan tidak bekerja sendiri. Terdapat berbagai pihak yang terlibat, mulai dari dinas kesehatan hingga asosiasi faskes yang turut memberikan penilaian secara objektif sesuai dengan kompetensi masing-masing.

“Proses ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak terkait sesuai mandat regulasi Program JKN. Hasil penilaian didasarkan pada indikator yang terukur dan merupakan keputusan bersama tim, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegas Rizzky.

Ia menambahkan, rekredensialing dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan, sehingga faskes dapat terus meningkatkan kualitas layanan seiring dengan perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.

“Kredensialing menjadi momentum evaluasi bagi faskes untuk terus berbenah dan beradaptasi. Kami ingin memastikan bahwa kualitas layanan tidak stagnan, tetapi terus meningkat,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Noor Arida Sofiyana sepakat bahwa kredensialing tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi menjadi upaya bersama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa rumah sakit berkomitmen memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan, mulai dari kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia, kesiapan sarana prasarana, hingga kepatuhan terhadap standar akreditasi dan keselamatan pasien.

Ia melihat, penguatan kredensialing yang juga mencakup indikator kinerja layanan, seperti waktu tunggu pasien serta integrasi sistem digital, menjadi langkah positif dalam mendorong pelayanan yang semakin efektif dan efisien. Menurutnya, transformasi digital yang terus didorong akan semakin memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

Lebih lanjut, Arida juga mendorong penguatan mekanisme kredensialing melalui digitalisasi proses dan penyempurnaan instrumen penilaian yang mengedepankan aspek mutu layanan. Keterlibatan asosiasi dalam penyusunan indikator dan evaluasi sistem dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan semakin implementatif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami harap sinergi tersebut terus dilakukan sehingga asosiasi faskes dengan BPJS Kesehatan bisa menyamakan persepsi untuk menghadirkan pelayanan yang mengedepankan mutu bagi peserta," tegas Arida.

Dalam proses kredensialing dan rekredensialing, BPJS Kesehatan tidak memungut biaya apapun. Jika di lapangan masyarakat menemukan hal-hal yang tidak sejalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, masyarakat bisa melaporkan melalui laman bpjs-kesehatan dengan menyertakan kronologi kejadian dan bukti yang lengkap dalam setiap laporan agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 21 daftar penyakit yang tetap tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan per bulan Februari 2026 ini.

BPJS merupakan program asuransi kesehatan milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui BPJS Kesehatan, peserta bisa mendapatkan layanan pengobatan dengan biaya yang jauh lebih ringan, bahkan dalam banyak kasus ditanggung sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, seperti sistem asuransi pada umumnya, peserta tetap diwajibkan membayar iuran setiap bulan. Besaran iuran tersebut menyesuaikan dengan kelas layanan yang dipilih.

Meski memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, perlu diketahui bahwa BPJS Kesehatan tidak menanggung semua jenis penyakit maupun layanan medis.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sebagai contoh, BPJS Kesehatan tidak menanggung layanan yang tidak termasuk kebutuhan medis dasar, seperti prosedur estetika atau perawatan untuk tujuan kecantikan.

Berikut adalah Daftar 21 Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.

2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.

3. Perataan gigi seperti behel.

4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.

5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.

6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.

7. Penyakit yang tidak di-cover BPJS Kesehatan lainnya ialah terkait dengan pengobatan mandul atau infertilitas.

8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak bisa dicegah, seperti tawuran.

9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri

10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.

11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.

12. Alat kontrasepsi.

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.

16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.

17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.

18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.

19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Itulah daftar 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, SEMARANG — PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) meresmikan rumah sakit (RS) anyarnya di Jalan Fatmawati, Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Selasa (23/12/2025). Fasilitas kesehatan tersebut menjadi unit ke-52 yang dimiliki Hermina Group.

RS Hermina Salatiga berdiri di atas lahan sekitar 9.252 meter persegi dengan kapasitas hingga 100 tempat tidur. Rumah sakit ini juga telah menerapkan Electronic Medical Record sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan.

"Sistem layanan ini terintegrasi secara digital,” jelas Yulisar Khiat, Direktur Utama RS Hermina Salatiga dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

Layanan ini mencakup instalasi gawat darurat (IGD), kamar operasi, ICU, PICU/NICU, ruang bersalin (VK), serta layanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi. Yulisar menambahkan, kehadiran RS Hermina Salatiga akan terhubung dengan jaringan fasilitas Hermina lain di kota tersebut. “SIA Hermina Mutiara Bunda akan menjadi Klinik Utama Maternity yang merupakan feeder RS Hermina Salatiga,” lanjutnya.

Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menyambut positif kehadiran RS baru tersebut. Menurut dia, fasilitas kesehatan tambahan akan memperluas akses layanan bagi warga. “Semakin banyak fasiltias kesehatan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Apalagi RS Hermina Salatiga ini juga melayani pasien BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Robby berharap keberadaan rumah sakit ini turut mendorong aktivitas ekonomi lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja. “Saya berharap pelayanan kesehatan ibu dan anak di Salatiga akan semakin baik. Salatiga bebas dari stunting, bebas dari anemia pada ibu hamil, dan nantinya melahirkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter,” harapnya.

Di sisi pasar modal, analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menilai prospek emiten rumah sakit seperti HEAL masih menarik pada 2026. Optimisme tersebut didukung kenaikan pasien privat sepanjang Januari–September 2025 yang mencapai 8% year on year.

Kinerja saham HEAL belakangan berada dalam tekanan. Secara year to date hingga Rabu (24/12/2025), saham HEAL turun 15,03% menjadi Rp1.385 per lembar. Penurunan itu direspons dengan aksi pembelian saham oleh manajemen.

Sepanjang November 2025, Direktur Utama Yulisar Khiat tercatat tiga kali menambah kepemilikan dengan nilai total Rp32,61 miliar. Pasca transaksi, Yulisar menggenggam 6,35% saham HEAL dan menjadi pengurus dengan kepemilikan terbesar.

Pada periode yang sama, Komisaris Utama Hasmoro turut menambah porsi melalui lima kali transaksi. Saat ini Hasmoro menguasai 4,86% saham HEAL atau sekitar 746,49 juta saham.

Bisnis.com, CILACAP - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa khitan massal bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu (14/12) bertempat di Fuel Terminal Lomanis, Jalan Banjaran No. 1, Cilacap, mulai pukul 07.00 hingga 12.00 WIB.

Sebanyak 95 anak terdaftar sebagai peserta dalam kegiatan khitan massal ini. Dari jumlah tersebut, 94 anak berhasil menjalani tindakan khitan, sementara satu anak lainnya belum dapat dilakukan tindakan karena terindikasi memiliki kelainan hipospadia dan telah diarahkan untuk menjalani konsultasi lanjutan ke dokter spesialis urologi dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan khitan massal ini bekerja sama dengan Tim Rumah Khitan Cilacap yang didukung oleh tenaga medis profesional dan berpengalaman. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh tamu undangan dari unsur pemerintah dan aparat setempat, antara lain Lurah Donan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, sebagai bentuk sinergi dan dukungan terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur perusahaan dalam momentum HUT ke-68 Pertamina sekaligus bentuk kepedulian nyata terhadap kesehatan masyarakat.

“Melalui kegiatan khitan massal ini, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak agar menjadi generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan bakti sosial khitan massal ini berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, serta mendapat sambutan positif dari para orang tua peserta dan masyarakat sekitar. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program sosial yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menanggapi kritik Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning yang menilai pelayanan BPJS di lapangan masih berbelit-belit dan mempersulit hak pasien.

Ia menegaskan bahwa kehadiran BPJS Kesehatan justru bertujuan memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kecil.

"Tentu BPJS Kesehatan hadir untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, yang dahulu tidak mungkin, khususnya 'wong cilik' yang memiliki keterbatasan keuangan, jadi memungkinkan akses (layanan kesehatan)," ujar Ghufron kepada Kompas.com dikutip Senin (10/11/2025).

Menurutnya, selama peserta BPJS Kesehatan mengikuti prosedur dan memenuhi indikasi medis, fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit akan memberikan pelayanan sesuai ketentuan.

Jikalau ada yang mempersulit administrasi, Ghufron mengimbau masyarakat untuk melaporkan ke care center BPJS Kesehatan dengan menghubungi 165 atau WhatsApp ke nomor 08118165165.

Ia juga mendorong agar para pemilik rumah sakit ikut aktif mengawasi mutu pelayanan dan memastikan tidak ada pihak yang menghambat hak peserta.

"Saya optimistis klinik, puskesmas dan rumah sakit membantu. Jika ada oknum yang mempersulit administrasi bisa di laporkan ke Care Center bahkan bisa beri rating pelayanan, lebih bagus jika owner RS ikut terlibat," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning mengkritik pelayanan BPJS Kesehatan di lapangan yang dinilainya masih berbelit-belit dan mempersulit hak pasien.

Awalnya, Ribka menyoroti bahwa BPJS lahir dari keinginan untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta (universal coverage).

Hal ini disampaikan Ribka saat acara seminar pelatihan relawan kesehatan PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

"BPJS itulah sebenarnya intinya, BPJS itu untuk memperkecil birokrasi kesehatan. Tapi, kan sekarang yang di lapangan malah jadi berbelit-belit," kata Ribka, dikutip dari keterangannya, Sabtu.

Dia mengatakan, pada era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sempat ditandatangani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut dia, setelah era Megawati selesai, DPR RI kemudian membuat badan BPJS.

"Dulu kan ada Jamkesmas, Askes, tapi kan mentok. Setelah beliau (Megawati) turun, harusnya satu tahun namanya SJSN-nya diimplementasikan. Tapi, kan dicuekin," ujar dia.

Bagi Ribka, hak untuk sehat merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ribka menegaskan semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk sehat, mulai dari presiden sampai tukang sapu.

Di kesempatan ini, ia mengungkap pesan dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh relawan kesehatan.

"Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang," tutur dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah bakal mengeluarkan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan agar segera melakukan registrasi ulang untuk mengembalikan status kepesertaannya.

Dalam program ini, kata Imin, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Cak Imin di Istana Presiden, Selasa (4/11/2025).

Dalam hal ini, Imin berharap agar program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

Meskipun begitu, sejatinya pemerintah belum mengungkap mekanisme program ini secara detail.

Namun demikian, berdasarkan rancangan pemutihan BPJS yang tengah disusun, program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Khususnya, program pemutihan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selanjutnya, BPJS juga berencana hanya menghapus tunggakan sampai dengan dua tahun. Alhasil, apabila peserta memiliki tunggakan di luar batas tersebut maka tidak akan dihapus.

Syarat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Nah, berikut ini syarat untuk bisa ikut pemutihan iuran BPJS:

1. Peserta yang beralih ke PBI jadi prioritas.

2. Pemutihan untuk peserta dari kalangan tidak mampu.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).