Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyelewengan pada pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengawasan diperketat sejatinya tidak hanya berlaku untuk program MBG, melainkan seluruh program pemerintah.

"Sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya, tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Prasetyo, dalam acara di Sentul, Presiden kembali menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dan meminta seluruh aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan untuk menjalankan tugasnya secara optimal.

Lembaga yang dimaksud antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," katanya.

Ketika ditanya apakah penguatan tersebut dapat berupa tambahan anggaran, Prasetyo menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan jika hal itu diperlukan untuk memperkuat pencegahan korupsi.

"Kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pengawasan ketat tidak hanya dilakukan terhadap program MBG. Menurut dia, seluruh program kementerian dan lembaga pada dasarnya telah berada dalam mekanisme pengawasan rutin pemerintah.

Dia mencontohkan BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang secara berkala melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di berbagai kementerian dan lembaga.

"Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan. Seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," katanya.

Prasetyo juga mengungkapkan Presiden secara rutin menerima laporan mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah, tidak terbatas pada MBG. Laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh kementerian dan lembaga.

"Iya lah, iya. Rutin... rutin... rutin," kata Prasetyo saat ditanya apakah Presiden juga menerima laporan terkait program-program lain di luar MBG.

Meski begitu, ia menegaskan proses monitoring yang dilakukan Presiden tidak selalu berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana. Evaluasi tersebut lebih ditujukan untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi. Tapi makna monitoringnya tidak kemudian selalu sudah mengarah kepada suatu kejadian atau suatu tindakan. Lebih kepada program-program yang harus segera dijalankan oleh kementerian masing-masing," tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 111 Jakarta pada Selasa (2/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo berupaya memastikan program MBG memberikan manfaat langsung bagi para pelajar.

Prabowo disambut oleh para siswa yang telah menunggu di lingkungan sekolah setibanya di SMPN 111 Jakarta. Sorak-sorai dan sapaan hangat dari para siswa mengiringi langkah Prabowo saat memasuki area sekolah.

Presiden kemudian memasuki sejumlah ruang kelas untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG. Di dalam kelas, para siswa tengah menikmati hidangan bergizi yang disediakan melalui program tersebut.

Di salah satu kelas, Prabowo turut makan bersama para siswa. Di kelas lainnya, dia menyempatkan diri berbincang dengan para siswa dan menanyakan cita-cita mereka.

“Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi insinyur? Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi pemain bola?” kata Prabowo dalam kunjungannya di SMPN 111 Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Para siswa pun antusias menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, Prabowo dan para siswa bernyanyi bersama lagu “Hymne Guru”.

Kunjungan Prabowo menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi para pelajar.

Sementara itu, program MBG telah diberikan kepada 61,96 juta penerima hingga akhir April 2026. Penyalurannya dilakukan melalui 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

Adapun rincian penerima program tersebut meliputi 13,1 juta siswa dan 48,9 juta non-siswa.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terhadap program nasionalKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diunggulkan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut KDMP sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

“KMP [koperasi merah putih) ini menjadi program utama Presiden. Kami akan berkolaborasi, baik dari sisi penyediaan lahan maupun pelaksanaan program,” ujar Bobby usai mengikuti peresmian nasional operasionalisasi 1.061 KDMP yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Sabtu (16/5/2026).

Bobby mengatakan Pemprov siap berkolaborasi untuk mewujudkan program nasional tersebut, termasuk dengan Kodam I/ Bukit Barisan agar pembentukan KDMP berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Nantinya, di Sumut akan ada 6.100 Koperasi Merah Putih yang ditarget rampung pada Agustus mendatang.

Bobby pun tak memungkiri hambatan-hambatan yang berpotensi muncul dalam pembentukan maupun operasionalisasi KDMP di masa mendatang.

“Setiap program pasti memiliki kendala, namun dapat kita selesaikan bersama dengan mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Adapun peresmian nasional operasionalisasi 1.061 KDMP dipusatkan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung peresmian menyebut peresmian operasionalisasi KMP sebagai tonggak bersejarah.

Prabowo berharap agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Eks Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo ini juga berharap keberadaan KMP mampu memperluas akses usaha masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat distribusi kebutuhan pokok hingga ke daerah.

“Melalui Koperasi Merah Putih juga kami sediakan kredit-kredit murah untuk rakyat. Intinya, kesuksesan ini perlu kita bangun melalui kolaborasi semua pihak,” kata Prabowo.