program ini dilanjutkan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September, untuk 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,54 triliun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melanjutkan program stimulus bantuan pangan untuk semester II 2026 dengan total anggaran sebesar Rp18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program utama yang dilanjutkan adalah bantuan pangan berupa beras selama tiga bulan, yakni Juli-September 2026. Program tersebut ditargetkan menjangkau 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran Rp17,54 triliun.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, program ini dilanjutkan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September, untuk 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,54 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain bantuan beras, pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi kedelai bagi perajin tahu dan tempe.

Lewat program itu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota sebanyak 250 ribu ton kedelai.

“Kita ketahui, kita beli kebutuhannya (kedelai) adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp2.000 per kg yang nantinya diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian,” ujarnya

Airlangga menerangkan program bantuan beras dan stabilisasi pangan itu telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta kementerian teknis terkait dan telah memperoleh arahan dari Presiden.

"Terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” jelasnya

Adapun secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Menjaga ketersediaan pangan di wilayah Tanah Papua bukan pekerjaan mudah, di mana kondisi medan dan akses transportasi masih terbatas. Belum lagi faktor cuaca yang menjadi tantangan besar dalam memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat.

Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah, melalui Bulog yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN), harus hadir menjangkau masyarakat, hingga ke wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) di Tanah Papua.

Salah satunya di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Moda transportasi udara menjadi pilihan utama dan untuk banyak distrik, menjadi satu-satunya pilihan pendistribusian logistik. Pesawat perintis menjadi sarana pengangkut bahan pangan dari Jayapura menuju Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang. Hanya saja untuk penerbangan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Oksibil menjadi pusat aktivitas masyarakat, sekaligus titik utama distribusi logistik ke distrik-distrik lain di kawasan pegunungan. Meski menjadi pusat pemerintahan, Oksibil tetap menghadapi tantangan besar dalam hal akses pangan.

Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di daerah itu masih didatangkan dari luar daerah. Jalur distribusi utama mengandalkan transportasi udara karena akses darat belum tersedia, sehingga kawasan tersebut seperti terisolir dari wilayah lainnya. Ketika cuaca buruk, penerbangan kerap tertunda, bahkan dibatalkan, sehingga distribusi bahan pangan ikut terganggu.

Dengan kondisi geografis tersebut membuat harga kebutuhan pokok di Oksibil jauh lebih mahal dibanding wilayah perkotaan di Papua maupun daerah lain di Indonesia. Tidak jarang masyarakat harus membeli beras dengan harga tinggi akibat biaya pengangkutan yang mahal, bahkan mencapai Rp1 juta untuk 50 kilogram beras medium.

Meski demikian, pemerintah, melalui Perum Bulog, terus berupaya menjaga ketersediaan pangan di wilayah pegunungan tersebut. Distribusi Program Bantuan Pangan (PBP) dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu langkah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Bagi warga Oksibil, keberadaan pasokan pangan dari Bulog, kini mulai dirasakan lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.

"Beras Bulog baru masuk ke Oksibil pada 2025," kata salah satu masyarakat Oksibil Antium Uopinabin.

Menurut Antium yang merupakan seorang petani di Desa Asua, Distrik Kiwirok, kini masyarakat mulai bergantung pada kelancaran distribusi beras, yang mana sebagian besar kebutuhan pokok tidak diproduksi sendiri di wilayah tersebut. Karena itu, keterlambatan distribusi sangat berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan barang di pasar.

"Harga beras di sini rata-rata Rp40-60 ribu per kilo, tergantung jenisnya. Untuk itu masyarakat sangat menanti masuknya beras dari PBP,” ujar bapak tiga anak itu.

Bantuan yang didapatkan masyarakat dari PBP bukan hanya beras, namun ada juga minyak goreng. Untuk itu, meski menghadapi tantangan tersebut, masyarakat menilai program bantuan pangan pemerintah sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, bantuan beras menjadi penopang kebutuhan pokok rumah tangga.

Hal senada disampaikan Maria Wenda, seorang ibu rumah tangga di Oksibil, yang mana masyarakat merasakan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pangan di wilayah pegunungan.

"Saya baru dapat dua kali bantuan ini, sebelumnya tidak dapat,” ujarnya.

Dengan bantuan ini mama Maria sangat terbantu karena mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membeli minyak goreng. Selain itu, kini anak-anak mulai mengenal beras, selain umbi-umbian yang biasa dimakan.

Kata ibu dari empat orang anak tersebut, kualitas beras yang didapatkan sangat baik, bersih, dan rasanya juga enak. Untuk itu pihaknya selalu menunggu pengiriman beras.

Bagi masyarakat Oksibil, persoalan harga bahan pangan masih menjadi tantangan utama. Tingginya biaya transportasi membuat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sering mengalami kenaikan.

Maria berharap distribusi pangan dapat semakin rutin dan menjangkau seluruh kampung yang berada jauh dari Distrik Oksibil.

"Harapannya pengiriman bisa lebih rutin dan harga lebih stabil. Kami juga berharap ada tambahan bantuan untuk kampung-kampung yang jauh dari Kota Oksibil supaya semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Untuk mendapatkan PBP tersebut biasanya masyarakat mendapat informasi dari pemerintah melalui aparat kampung atau distrik dan semua warga langsung berdatangan membantu menyalurkan ke kampung-kampung dengan berjalan kaki.

Kolaborasi daerah

Sementara itu Asisten I Setda Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Agus Taplo, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh membantu dan mengawal agar distribusi bantuan berjalan lancar dan merata, hingga ke masyarakat penerima manfaat, serta mendukung program ketahanan pangan di Pegunungan Bintang.

Pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung program ketahanan pangan di daerah.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Bintang Barnabas Pedai menjelaskan masyarakat menyambut baik kehadiran Bulog karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar mereka.

"Kalau saya sendiri melihat, dengan hadirnya Bulog di tengah-tengah masyarakat, masyarakat sangat senang dan antusias. Artinya, kehadiran Bulog ini sangat membantu," kata dia.

Menurut Barnabas, program bantuan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses.

“Swasembada ini berkaitan dengan ketersediaan stok. Jangan sampai ada persoalan pangan yang tidak bisa kita atasi. Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran Bulog,” ujarnya.

Dalam upaya distribusi itu, petugas di lapangan, bahkan harus menginap selama beberapa hari demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat penerima manfaat.

Para petugas dan masyarakat itu, sampai menginap berhari-hari di kampung dan di sungai. Tujuannya satu, yaitu memastikan program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang namanya terdata sebagai penerima.

Distribusi pangan di wilayah pegunungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama antara Bulog, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat.

Antusiasme masyarakat terhadap program bantuan pangan ini sangat tinggi karena mereka merasakan langsung manfaatnya.

Pemerintah daerah akan menunjukkan bahwa penyaluran tahap kedua untuk alokasi Februari–Maret ini benar-benar tepat sasaran.

Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor penting agar distribusi bantuan pangan di wilayah pegunungan dapat berjalan lancar.

Sementara itu Pimpinan Bulog Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari mengatakan distribusi pangan ke wilayah Pegunungan Bintang memang membutuhkan mekanisme khusus dan koordinasi panjang karena keterbatasan akses.

Bulog juga sepakat bahwa terkait pendistribusian beras dan minyak goreng ke daerah 3T akan susah jika tidak ada kolaborasi.

Proses distribusi dimulai dari gudang Bulog, lalu menuju bandara di Jayapura, kemudian ditampung sementara di gudang maskapai. Jika cuaca mendukung, maka langsung diterbangkan menuju Oksibil. Jika cuacanya bagus, penerbangan dalam sehari bisa dilakukan hingga tiga kali, langsung dari Jayapura ke Oksibil. Penerbangan itu biasanya memakan waktu sekitar 45 hingga 55 menit. Untuk sekali pengiriman hanya bisa lima ton, hingga tujuh ton saja.

Setibanya di Oksibil, bantuan pangan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan distribusi bantuan pangan di wilayah tersebut juga melibatkan aparat TNI dan Polri untuk memastikan keamanan selama proses penyaluran.

Program nasional seperti ini memang harus dikawal, mulai dari gudang utama, kemudian disalurkan ke gudang-gudang distrik, hingga dibagikan kepada masyarakat, sesuai daftar dari pemerintah daerah.

Menurut data Bulog, jumlah penerima bantuan pangan di Pegunungan Bintang mencapai 18.237 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 34 distrik dan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026, total bantuan beras yang disalurkan mencapai sekitar 364 ton atau 740 kilogram. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan minyak goreng sebanyak 72.948 liter.

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan dua liter minyak per bulan. Jadi untuk dua bulan, masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak.

Dengan kondisi geografis itu, maka distribusi pangan di Pegunungan Bintang memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bulog mencatat, untuk satu kali penerbangan, dengan muatan kurang dari satu ton, menelan biaya hingga Rp26 juta.

Meski biaya distribusi sangat tinggi, Bulog tetap berupaya menjaga pasokan pangan agar masyarakat di wilayah pegunungan tetap memperoleh kebutuhan pokok.

Oleh sebab itu dalam penyaluran bantuan pangan ini pihaknya menerapkan program subsidi silang dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mendorong distribusi beras SPHP agar masyarakat yang tidak masuk kategori penerima bantuan tetap dapat membeli beras dengan harga lebih terjangkau.

Kondisi Pegunungan Bintang menjadi gambaran nyata betapa pentingnya upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya distribusi membuat upaya menghadirkan pangan di wilayah tersebut membutuhkan kerja keras dan komitmen besar.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, masyarakat tetap berharap distribusi pangan dapat berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Harapan mereka sederhana, yakni ketersediaan bahan pokok yang terjaga, harga yang lebih stabil, serta bantuan yang dapat menjangkau seluruh kampung di wilayah pegunungan.

Bagi masyarakat Oksibil, bantuan pangan bukan hanya soal beras dan minyak goreng, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara di wilayah yang sulit dijangkau.

Di tengah kabut pegunungan dan sulitnya akses transportasi, upaya memastikan pangan tetap hadir hingga Oksibil menjadi gambaran kerja panjang yang terus dilakukan pemerintah dan Bulog agar masyarakat di ujung timur Indonesia tetap merasakan ketahanan pangan yang merata.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku "0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan" sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

"Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah," ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih," jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

"Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua," ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.

"Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan," kata Qodari.Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku "0%" merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan

JAKARTA - Suku Besar Meyah di Papua menerima bantuan berupa kendaraan. Bantuan itu untuk mempermudah mobilitas masyarakat suku adat Meyah dalam melakukan berbagai kegiatannya yang positif.

"Kendaraan mobil ini diberikan sebagai komitmen dalam berperan dan berkontribusi untuk masyarakat, yang mana kendaraan itu diperuntukkan sebagai kendaraan operasional kepala adat untuk berinteraksi dan berkegiatan dengan masyarakat serta melakukan kegiatan positif masyarakat," ujar Direktur Utama PT Cidata Citra Papua, Teguh A. Herlambang pada, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, kendaraan tersebut diberikan langsung oleh SPV Operasional Site PT Cidata Citra Papua, Abdul Rifai kepada Kepala Adat Suku Besar Meyah, Musa Mandacan di Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Papua Barat, Papua sebagai kendaraan operasional dan kegiatan masyarakat adat. Bantuan itu diberikan sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pula pada masyarakat.

"Selaku kepala adat, tugas beliau menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat dalam memberikan dampak nyata perusahaan kepada masyarakat melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai bantuan pada masyarakat Papua selama ini, seperti melakukan renovasi tempat ibadah dan kegiatan bermanfaat lainnya untuk masyarakat. Maka itu, telah terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Suku Besar Meyah yang menaungi 7 suku adat lainnya di Manokwari tersebut.

PT Nusantara Regas (NR) menyalurkan bantuan logistik tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyerahan bantuan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Posko BNPB, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu (13/12).

Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Nusantara Regas dalam merespons kondisi darurat yang tengah dihadapi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi aksi seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memastikan keselamatan serta pemulihan warga terdampak bencana.

Berdasarkan data BNPB per 7 Desember 2025, total pengungsi akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatera mencapai sekitar 845.000 jiwa. Curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlanjut menjadikan dukungan logistik sebagai kebutuhan mendesak guna menjaga ketahanan dan keberlangsungan hidup para pengungsi.

Bantuan yang disalurkan Nusantara Regas berupa paket logistik makanan dan non-makanan dengan total berat sekitar ± 3,185 ton, yang mencakup kebutuhan pokok harian seperti bahan pangan siap saji, air minum, beras, susu untuk anak, serta perlengkapan pendukung lainnya.

Selain itu, bantuan non-makanan juga disertakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk perempuan dan balita. Seluruh bantuan disiapkan untuk mendukung fase tanggap darurat dan membantu meringankan beban masyarakat terdampak. BNPB berperan sebagai fasilitator penerimaan bantuan di tingkat nasional dan selanjutnya akan mengoordinasikan pendistribusian melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing wilayah terdampak, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di lapangan.

Plt. Corporate Secretary PT Nusantara Regas, Fahmi, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan peran sosial.

“Bagi Nusantara Regas, melayani sepenuh hati berarti hadir ketika masyarakat membutuhkan, terutama di saat-saat sulit seperti bencana. Bantuan ini kami harapkan dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi penguat semangat bagi saudara-saudara kita yang tengah berjuang menghadapi dampak banjir dan longsor,” ujar Fahmi.

Ia menambahkan bahwa partisipasi Nusantara Regas dalam aksi kemanusiaan ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan empati sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

“Kami percaya bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi dan kepedulian bersama. Nusantara Regas akan terus mendukung upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membantu masyarakat, sebagai bagian dari komitmen kami untuk melayani negeri dengan sepenuh hati,” lanjutnya.

Melalui penyaluran bantuan logistik tanggap darurat ini, Nusantara Regas berharap dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi serta mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

PT Nusantara Regas adalah afiliasi PT Pertamina (Persero) yang didirikan bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk yang bertugas mengoperasikan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat di Perairan Teluk Jakarta dan Onshore Receiving Facilities Muara Karang, DKI Jakarta. Fasilitas ini menerima dan memproses LNG menjadi pasokan energi pembangkit listrik yang punya peran vital di Jakarta dan Jawa bagian barat.

Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pos Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh di Abiansemal, Badung, Bali, pada Minggu (2/11/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa kesiapan PT Pos Indonesia (Persero) dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat, yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025.

Program BLT ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 17 Oktober 2025 di Kantor Pos Cikini. Pemerintah menargetkan bantuan ini menyasar total 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau setara dengan 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.

Dari jumlah masif tersebut, PT Pos Indonesia mendapatkan tugas besar untuk menyalurkan bantuan kepada 17 hingga 18 juta KPM.

"Hari ini Komdigi datang untuk memeriksa kesiapan salah satu Kantor Pos LPU," ujar Meutya di lokasi. "Kita perlu memastikan bahwa Kantor Pos siap untuk menjalankan perintah dari Bapak Presiden, yaitu untuk memberikan BLT yang secara total jumlahnya 35 juta Keluarga Penerima Manfaat atau setara dengan 140 juta jiwa," katanya.

Pemilihan LPU Blahkiuh, menurut Meutya, bukan tanpa alasan. Kantor pos ini dipilih sebagai simbolisasi dari 2.400 LPU di seluruh Indonesia yang menjadi "kaki tangan" pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah pelosok, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah memberikan tenggat waktu yang ketat, di mana Presiden meminta seluruh bantuan ini selesai disalurkan paling lambat 20 November 2025.

Meutya menjelaskan bahwa Kantor Pos mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan target penyelesaian dari Presiden pada 20 November mendatang. Ia menyebut penyaluran baru dimulai pada 17 Oktober, sehingga waktu yang tersedia sekitar satu bulan.

Meutya juga menambahkan, tahap pertama yang berlangsung pada 27 Oktober berjalan lancar, dengan lebih dari 600 ribu KPM telah menerima bantuan.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, merinci tantangan data yang dihadapi dalam penyaluran ini. Ia menjelaskan bahwa dari total 35 juta KPM, sekitar 16 juta di antaranya merupakan penerima bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako. Sisanya merupakan data baru yang memerlukan validasi ketat.

"Sisanya ini, tadi kami sampaikan, ada 7,5 juta yang memang fixed tidak punya rekening di perbankan. Ada sekitar 11 juta yang diindikasikan punya rekening, namun perlu dipastikan apakah masih aktif atau tidak, karena mereka dulu menerima bansosnya sudah lama. Karena itulah kenapa tadi perlu validasi itu," papar Haris.

Haris juga turut menepis anggapan bahwa PT Pos masih bekerja secara manual dalam penyaluran bantuan. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengadopsi digitalisasi untuk mempercepat proses. Penyaluran ini menggunakan sistem rekening giro khusus yang dibuatkan untuk setiap KPM.

"Penerima manfaat ini kami beri namanya surat pemberitahuan yang di dalamnya ada barcode. Pada saat barcode di-scan oleh aplikasi kami, Pos Giro Cash namanya, itu secara otomatis kalau benar orangnya akan membuka blokir rekeningnya tadi. Baru kami salurkan secara tunai," pungkasnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]