JAKARTA - Identitas profesional Bhayangkara ditopang oleh Tri Brata — tiga sumpah kesetiaan kepada Tuhan, rakyat, dan negara — serta Catur Prasetya sebagai pedoman tugas. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang membedakan kepolisian demokratis dari aparatur represif era sebelumnya.

Analis Politik dan Hukum, Boni Hargens, menegaskan bahwa visi Polri Presisi — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan — dicanangkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai cetak biru transformasi menyeluruh institusi kepolisian Indonesia. Visi tersebut mencerminkan sebuah paradigma baru yang menempatkan Polri sebagai pelayan publik yang adaptif, akuntabel, dan berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Prediktif artinya Polri bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan berbasis intelijen dan analisis data. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kepolisian mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum eskalasi terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep smart policing yang diakui secara internasional sebagai standar kepolisian modern.

Responsibilitas dimaknai dalam konteks setiap tindakan aparat kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika profesi, dan moral publik. “Responsibilitas menuntut keberanian institusional untuk menindak pelanggaran internal, membangun mekanisme pengawasan yang efektif, serta memastikan bahwa penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan terukur,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Dia menuturkan, transparansi berkeadilan mengacu pada keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses hukum adalah prasyarat kepercayaan sosial. “Polri Presisi mendorong publikasi kinerja, keterbukaan anggaran, serta mekanisme pengaduan yang responsif — memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Boni mengatakan bahwa demokrasi substansial tidak dapat berdiri tanpa institusi penegak hukum yang independen, profesional, dan berkomitmen pada rule of law. Polri menempati posisi strategis dalam ekosistem demokrasi Indonesia. "Maka, dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu,” ujarnya.

“Oleh karenanya, kita patut mengapresiasi bahwa agenda reformasi Polri yang sudah berjalan mencerminkan perubahan multidimensional yang sungguh menyentuh aspek struktural, kultural, maupun kapasitas sumber daya manusia secara simultan dan berkelanjutan,” tambahnya.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu juga menengarai bahwa yang tak kalah penting adalah bagaimana Polri terus berusaha membangun harmonisasi antara kepolisian dan masyarakat. "Bagaimanapun, legitimasi kepolisian pada akhirnya ditentukan oleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Program community policing yang autentik tentunya menjadi tulang punggung strategi operasional Polri di tingkat daerah,” kata doktor filsafat lulusan terbaik dari Unversitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Dialog antara aparat dan warga, keterlibatan komunitas dalam identifikasi masalah keamanan lokal, serta respons yang cepat dan empatik terhadap laporan masyarakat adalah investasi jangka panjang dalam modal sosial kepolisian. "Polri yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kepercayaan publik adalah sumber otoritas sejati dalam negara demokrasi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Produktivitas padi hingga 12,4 ton per hektare dari rata-rata sekitar 5-6 ton menjadi klaim hasil uji lapangan sistem Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang kini disiapkan pemerintah untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Lompatan hasil panen yang mendekati tiga kali lipat itu menjadi alasan Kementerian Pertanian mulai memperluas penerapan metode tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana produktivitas padi bisa meningkat sejauh itu?

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan PM-AAS dikembangkan dengan memadukan tiga pendekatan utama, yakni optimalisasi fotosintesis tanaman melalui pengaturan jarak tanam menggunakan sistem tanam 4:1 dan 6:1, peningkatan populasi tanaman secara berkesinambungan (continuous planting), serta penerapan pertanian presisi (precision agriculture) agar penggunaan pupuk, air, dan input produksi menjadi lebih efisien.

Menurut Amran, pendekatan tersebut bukan hanya mengejar hasil panen yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan keuntungan petani melalui efisiensi biaya usaha tani.

"Kalau petani sudah merasakan keuntungan yang besar, mereka akan menanam dengan sendirinya. Tidak perlu lagi didorong terus-menerus karena usaha taninya sudah terbukti menguntungkan," katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Ia mengatakan model PM-AAS mampu meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata sekitar 5-6 ton menjadi minimal 10 ton, bahkan hasil uji lapangan telah mencapai 12,4 ton per hektare.

"Model yang dikembangkan ini mampu meningkatkan produktivitas padi hingga hampir tiga kali lipat, dari rata-rata sekitar 5–6 ton menjadi minimal 10 ton bahkan mencapai 12,4 ton per hektare," kata Amran saat memimpin Rapat Koordinasi Perluasan Pelaksanaan PM-AAS secara hybrid.

Menurut dia, peningkatan hasil panen tersebut juga didorong oleh bertambahnya populasi tanaman. Jika pada pola budidaya sebelumnya populasi berkisar 300 ribu hingga 360 ribu rumpun per hektare, melalui PM-AAS jumlahnya dapat meningkat menjadi sekitar 800 ribu hingga satu juta rumpun per hektare.

"Kalau jajar legowo memperbaiki fotosintesis, maka sistem kontinyu meningkatkan populasi tanaman. Populasi yang biasanya sekitar 300 ribu hingga 360 ribu rumpun per hektare bisa meningkat menjadi 800 ribu sampai satu juta rumpun. Dengan populasi hampir tiga kali lipat, produksinya juga sangat masuk akal meningkat hingga mendekati tiga kali lipat," jelasnya.

Selain meningkatkan produksi, Amran menilai sistem tersebut dapat menekan biaya produksi.

"Kalau ini diterapkan dengan benar, biaya pupuk dan air bisa jauh lebih efisien. Input turun, tetapi hasil panen meningkat. Di situlah keuntungan petani akan naik," ujarnya.

Aksi korporasi tersebut juga sejalan dengan program Penataan dan Pengelolaan Anak Perusahaan BUMN

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan BUMN sektor konstruksi PT PP Presisi Tbk (PPRE) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Independen menyepakati pelepasan seluruh kepemilikan saham (divestasi) pada PT Lancarjaya Mandiri Abadi (PT LMA) kepada PT Lancarjaya Investama Abadi dengan nilai transaksi mencapai Rp1,6 triliun.

Langkah strategis itu bagian dari upaya perseroan untuk memperkuat struktur keuangan melalui pemenuhan kewajiban kepada kreditur, menurunkan beban bunga, meningkatkan likuiditas, serta memperkuat modal kerja guna mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha ke depan.

“Aksi korporasi tersebut juga sejalan dengan program Penataan dan Pengelolaan Anak Perusahaan BUMN, sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengelolaan portofolio dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Direktur Utama PPRE Rizki Dianugrah dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Rizki mengatakan berbagai langkah strategis perseroan merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan untuk menciptakan struktur bisnis yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan pasar.

"Kami terus berfokus pada penguatan fundamental, optimalisasi portofolio bisnis, serta peningkatan efisiensi operasional guna menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Rizki.

Perseroan juga menggelar RUPSLB Tahun 2026, yang menyetujui perubahan susunan dewan direksi dan dewan komisaris, sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan kepemimpinan perusahaan.

Susunan dewan komisaris dan direksi PP Presisi hasil RUPSLB Tahun 2026, diantaranya ;

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama/Komisaris Independen : Narwanto
• Komisaris : Maulana Malik Ibrahim
• Komisaris : Albert Simangunsong

Dewan Direksi

• Direktur Utama : Rizki Dianugrah
• Direktur Keuangan & Human Capital Management : Ramlan Nurdiansah
• Direktur Operasi : Yovi Hendra

Tahun buku 2025, PP Presisi mencatatkan pendapatan konsolidasi senilai Rp3,9 triliun, atau tumbuh 4 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp3,8 triliun.

Pada periode sama, perseroan juga mencatatkan rasio likuiditas (Current Ratio) sebesar 1,15 kali, atau tetap berada di atas batas covenant perbankan sebesar 1,1 kali.

Sementara itu, rasio utang berbunga terhadap ekuitas (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) berada pada level 0,86 kali, yang juga di bawah batas covenant.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Anak usaha PT PP Tbk (PTPP), yakni PT PP Presisi Tbk (PPRE) mendivestasikan anak usaha dibidang konstruksi PT Lancarjaya Mandiri Abadi (PT LMA) kepada PT Lancarjaya Investama Abadi dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,6 triliun.

Divestasi entitas usaha ini sejalan dengan program penataan dan pengelolaan anak usaha BUMN yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan portofolio serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Langkah strategis ini juga demi memperkuat struktur keuangan melalui pemenuhan kewajiban kepada kreditur. Aksi itu juga diharapkan mengurangi beban bunga, meningkatkan likuiditas, hingga memperkuat modal kerja untuk mendukung operasional dan ekspansi PPRE bisnis ke depan.

Direktur Utama PP Presisi, Rizki Dianugrah, mengatakan berbagai langkah strategis yang dijalankan PPRE merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan untuk membangun struktur bisnis yang lebih kuat, sehat, dan adaptif terhadap dinamika pasar.

"Perseroan terus berfokus pada penguatan fundamental, optimalisasi portofolio bisnis, serta peningkatan efisiensi operasional," ujar Rizki dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (26/6).

Apabila menilik kinerja keuangannya tahun buku 2025, kinerja emiten konstruksi pelat merah itu lesu sepanjang 2025. Kinerja PPRE malah berbalik dari laba pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, PPRE mencatatkan rugi bersih Rp 1,46 triliun sepanjang 2025. Angka itu berbalik dari laba pada tahun 2024 yang sempat mencatatkan keuntungan Rp 90,33 miliar. Jika dikalkulasikan rugi BUMN konstruksi itu terkontraksi 1.719% secara tahunan atau year on year (yoy).

Dari sisi pendapatan, PPRE masih mencatatkan kenaikan 4,09% yoy menjadi Rp 3,94 triliun, meningkat 4,09% dibandingkan Rp 3,79 triliun pada 2024. Namun, beban pokok pendapatan melonjak lebih tinggi, yakni 35,25% yoy menjadi Rp 4,07 triliun dari Rp 3,01 triliun pada 2024. Akibatnya, perseroan berbalik dari laba kotor Rp 778,22 miliar menjadi rugi kotor Rp 128,76 miliar atau anjlok 116,54% yoy.

Dari sisi operasional, beban usaha meningkat 3,95% yoy menjadi Rp 107,09 miliar. Kerugian penurunan nilai melonjak tajam 1.053,49% yoy menjadi Rp 656,03 miliar dari Rp 56,90 miliar. Beban keuangan juga naik 12,83% yoy menjadi Rp 374,27 miliar.

Setelah pajak, Perseroan membukukan rugi bersih Rp 1,35 triliun, berbalik dari laba Rp 194 miliar atau anjlok 796,55%. Sejalan dengan itu, rugi per saham dasar tercatat Rp 143,06, berbalik dari laba per saham Rp 8,84.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP Presisi Tbk. (PPRE) menetapkan susunan baru direksi dan dewan komisaris sekaligus menyetujui rencana divestasi senilai Rp1,6 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (25/6/2026).

Direktur Utama PP Presisi Rizki Dianugrah mengatakan berbagai langkah strategis tersebut merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan untuk membangun struktur bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar.

"Perseroan terus berfokus pada penguatan fundamental, optimalisasi portofolio bisnis, serta peningkatan efisiensi operasional guna menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Salah satu keputusan strategis dalam RUPSLB Independen adalah persetujuan atas pelepasan seluruh kepemilikan saham perseroan di PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) kepada PT Lancarjaya Investama Abadi dengan nilai transaksi mencapai Rp1,6 triliun.

Manajemen menjelaskan aksi korporasi tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan fleksibilitas keuangan perseroan.

Dana hasil divestasi akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur, menurunkan beban bunga, meningkatkan likuiditas, serta memperkuat modal kerja guna mendukung operasional dan pengembangan usaha.

Langkah tersebut juga sejalan dengan program penataan dan pengelolaan anak perusahaan BUMN yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan portofolio dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Selain menyetujui aksi divestasi, pemegang saham PPRE juga menyepakati perubahan susunan direksi dan dewan komisaris sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan.

Berdasarkan hasil RUPS, susunan pengurus baru PP Presisi adalah:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Narwanto
• Komisaris: Maulana Malik Ibrahim
• Komisaris: Albert Simangunsong

Direksi

• Direktur Utama: Rizki Dianugrah
• Direktur Keuangan & Human Capital Management: Ramlan Nurdiansah
• Direktur Operasi: Yovi Hendra

Di tengah tantangan industri, PP Presisi membukukan pendapatan konsolidasian sebesar Rp3,9 triliun sepanjang 2025, meningkat sekitar 4% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3,8 triliun.

Perseroan juga mempertahankan rasio likuiditas (current ratio) sebesar 1,15 kali, di atas batas covenant perbankan sebesar 1,1 kali. Sementara itu, rasio utang berbunga terhadap ekuitas (interest bearing debt to equity ratio) tercatat 0,86 kali atau masih berada di bawah batas covenant.

Manajemen menilai capaian tersebut mencerminkan keberhasilan strategi diversifikasi bisnis dan pengelolaan keuangan yang disiplin sehingga mampu menjaga stabilitas fundamental di tengah dinamika industri.

Dengan perubahan susunan pengurus, kondisi keuangan yang tetap terjaga, serta rencana divestasi senilai Rp1,6 triliun, PP Presisi optimistis dapat meningkatkan daya saing dan memperluas peluang bisnis pada tahun-tahun mendatang.

MALANG - Sebanyak 15 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tingkat III/58 Batalyon Ksatrya Hawin menjalani Latihan Kerja (Latja) di Polres Malang. Para taruna mendapatkan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan tugas kepolisian sebagai bekal sebelum bertugas sebagai perwira Polri melalui kegiatan yang digelar pada 6-20 Juni 2026.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan bahwa latihan kerja menjadi tahapan penting dalam membentuk kemampuan teknis, karakter kepemimpinan, serta profesionalisme calon perwira Polri. “Latja bukan sekadar menjalankan program pendidikan, tetapi menjadi kesempatan bagi para taruna untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di Akademi Kepolisian ke dalam situasi tugas yang nyata di lapangan,” ujar AKBP Taat melalui keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, pemahaman terhadap dinamika tugas kepolisian tidak cukup diperoleh melalui pendidikan di kelas. Pengalaman lapangan diperlukan agar para taruna dapat memahami secara langsung peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Latja, para taruna akan mengikuti berbagai kegiatan operasional dan pembinaan yang mencakup lima fungsi teknis kepolisian, yakni Lalu Lintas, Reserse Kriminal, Samapta, Intelijen dan Keamanan (Intelkam), serta Pembinaan Masyarakat (Binmas). Dia menuturkan, Polres Malang berkomitmen memberikan pendampingan dan pembelajaran secara maksimal agar para peserta memperoleh pengalaman yang komprehensif selama menjalani latihan kerja.



“Kami berharap para taruna dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi, serta membangun karakter kepemimpinan yang profesional dan berintegritas,” ungkapnya.

Selain memperdalam kemampuan teknis, para taruna juga didorong memahami implementasi Program Presisi dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. “Melalui latihan kerja ini, para taruna diharapkan mampu memahami bagaimana Program Presisi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga nantinya siap menjadi perwira yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selama dua pekan pelaksanaan Latja, para peserta akan mengikuti kegiatan pembelajaran, observasi, hingga praktik lapangan yang dipandu personel pada masing-masing fungsi kepolisian. “Kami ingin para taruna mendapatkan pengalaman yang utuh tentang tugas kepolisian di wilayah. Dengan begitu, saat terjun sebagai perwira nanti mereka telah memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong penggunaan data yang lebih akurat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Pendekatan berbasis nama dan alamat atau by name by address dinilai penting agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat menyasar keluarga yang membutuhkan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan, data presisi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting.

"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/6/2026)

Menurut Budi, penguatan sistem data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Budi menjelaskan, ketersediaan data yang berkualitas menjadi syarat penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.

"Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Budi.

Selain data yang akurat, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah juga dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah berperan langsung dalam pelaksanaan program karena berhadapan dengan masyarakat dan memahami kebutuhan wilayah masing-masing.

"Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program," tuturnya.

Budi menilai penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi memadai dan lingkungan yang mendukung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Budi mengatakan, percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan Bank Dunia dan Bappenas disebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga agar penanganan stunting berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

"Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan," ucap Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Rumah Sakit Kanker Dharmais mulai mengadopsi teknologi Next-Generation Sequencing (NGS) dalam layanan penanganan kanker.

Teknologi berbasis analisis genomik ini digunakan untuk membantu dokter memahami karakteristik molekuler tumor pasien sehingga terapi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik, Eka Widya Khorinal, menyampaikan bahwa perkembangan penanganan kanker di berbagai pusat kanker dunia kini semakin bergerak menuju konsep precision medicine.

Pendekatan ini menekankan pentingnya terapi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pasien.

Sebab, setiap pasien kanker memiliki kondisi yang berbeda sehingga tidak bisa diperlakukan dengan pola terapi yang sama. Oleh karena itu, pengobatan kini disusun secara lebih personal dengan memperhatikan karakteristik genetik tumor, kondisi biologis pasien, dan respons tubuh terhadap terapi yang diberikan.

Dokter Eka menyebut penerapan teknologi NGS di RSK Dharmais menjadi bagian dari perkembangan layanan kanker tersebut. Sebab, dengan teknologi ini, dokter dapat langsung menguji berbagai gen secara bersamaan tanpa harus dilakukan satu per satu.

"NGS sebagai alat diagnostik presisi memungkinkan pemeriksaan berbagai biomarker genomik secara komprehensif dalam satu kali pemeriksaan," katanya dalam acara bertema Memperkuat Penanganan Kanker Melalui Next-Generation Sequencing (NGS) di Jakarta Barat, Kamis (4/6/2026).

Dengan tersedianya informasi molekuler yang lebih komprehensif, dokter dapat memahami karakteristik penyakit pasien secara lebih mendalam. Hal ini juga membantu mempercepat proses penentuan strategi pengobatan serta mendukung pengambilan keputusan terapi yang lebih personal, tepat sasaran, dan berbasis bukti.

Diagnosis Berbasis Genomik

Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan identifikasi hingga 45 jenis mutasi gen pada kanker payudara dan kanker paru, serta 23 jenis mutasi gen pada CLL secara lebih efisien.

Pada kanker payudara HR+/HER2-, hasil pemeriksaan tersebut dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik biologis tumor serta perubahan molekuler yang terjadi, termasuk adanya mutasi genetik pada PIK3CA, AKT, dan PTEN.

Informasi dari profil biomarker tersebut juga dapat dijadikan salah satu acuan dalam menentukan pilihan terapi bertarget, seperti capivasertib, apabila didukung oleh indikasi klinis yang sesuai, ketersediaan obat, serta hasil evaluasi komprehensif dari dokter yang menangani pasien.

Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan, Arif Riswahyudi Hanafi, menekankan pemahaman terhadap biomarker kini memang menjadi aspek penting dalam penanganan kanker.

Dia mencontohkan, pada kasus kanker paru, pasien dengan diagnosis yang sama dapat memiliki karakteristik molekuler yang berbeda. Karena itu, dibutuhkan informasi diagnostik yang lebih komprehensif untuk mendukung strategi penanganan yang lebih tepat dan personal.

Terlebih, pada kanker paru yang terdiagnosis pada stadium lanjut, kecepatan dan ketepatan informasi biomarker menjadi faktor krusial dalam menentukan arah terapi pasien.

"Pemeriksaan molekuler yang komprehensif seperti NGS membantu dokter memahami karakteristik biologis penyakit secara lebih spesifik, sehingga keputusan terapi dapat didukung oleh informasi yang lebih kuat, presisi, dan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien,” imbuhnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Globocan 2022, kanker masih menjadi salah satu tantangan kesehatan utama di Indonesia. Tercatat lebih dari 408.000 kasus baru kanker muncul setiap tahunnya, dengan kanker payudara dan kanker paru sebagai dua jenis yang paling banyak ditemukan.

Tingginya beban penyakit tersebut menunjukkan bahwa tantangan penanganan kanker tidak hanya berkaitan dengan jumlah kasus, tetapi juga kompleksitas biologisnya. Karakteristik kanker yang dapat berbeda pada setiap pasien membuat penanganan memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan tidak dapat disamaratakan.

IDXChannel - PT PP Presisi Tbk (PPRE) mengumumkan rencana untuk melepas saham atau divestasi anak usahanya, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) senilai Rp1,61 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari perbaikan struktur modal, terutama akibat tingginya utang perseroan.

Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan pada Selasa (19/5/2026), PPRE berencana menjual 331.500 atau 51 persen saham LMA. Saham tersebut akan dijual kepada pemegang saham PT Lancarjaya Investama Abadi (LIA) yang menggenggam 41 persen saham LMA. Dengan demikian, LIA yang tidak terafiliasi dengan PPRE akan menjadi pemegang saham tunggal LMA.

Transaksi ini tergolong material karena berdasarkan laporan keuangan 2025, ekuitas PPRE tercatat sebesar Rp2,13 triliun. Nilai transaksi itu setara 75,79 persen dari ekuitas PPRE.

"Hasil dari rencana transaksi ini dilakukan untuk mengurangi tekanan arus kas dan beban keuangan PPRE akibat dari pembayaran utang," kata manajemen PPRE.

Hingga akhir 2025, Debt to Equity Ratio (DER) PPRE mencapai 2,18 kali dengan Debt Service Ratio 0,30 kali dan Debt (Interest Bearing) to Equity Ratio 0,86 kali. Sementara Current Ratio berada di level 1,15 kali.

Di periode yang sama, posisi liabilitas PPRE mencapai Rp4,65 triliun dengan rincian liabilitas jangka pendek Rp4,09 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp553 miliar. Sementara aset PPRE tercatat sebesar Rp6,78 triliun.

Terkait kinerja LMA, sepanjang tahun lalu, perusahaan meraih pendapatan sebesar Rp2,03 triliun. Laba kotor mencapai Rp449 miliar dengan laba bersih Rp225,76 miliar. Aset mencapai Rp3,68 triliun dengan liabilitas Rp1,51 triliun dan ekuitas Rp2,17 triliun.

Angka tersebut mencerminkan bahwa LMA adalah perusahaan yang sehat. Setelah divestasi LME, total aset dan ekuitas PPRE diperkirakan menyusut sebesar Rp1,20 triliun.

Namun, PPRE saat ini tengah menghadapi tekanan likuiditas sekaligus utang yang mendekati jatuh tempo pada tahun 2026. Perseroan memerlukan dana untuk memenuhi cash deficiency support (CDS) dan membayar kewajiban jatuh tempo yang meliputi utang bank jangka pendek dan panjang, angsuran leasing, serta kewajiban lainnya.

Meski aset dan ekuitas PPRE menyusut, divestasi ini akan membuat keuangan jauh lebih efisien. Dengan pelunasan pokok pinjaman bank, beban bunga akan berkurang sehingga laba bersih diharapkan bisa meningkat.

"Perseroan meyakini bahwa rencana transaksi ini merupakan langkah yang diperlukan dan terukur untuk menjaga kelangsungan usaha (going concern) perseroan," katanya.

Terkait divestasi ini, perseroan menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham (RIPS) pada 24 Juni 2026. Diharapkan, pemegang saham dapat memberikan restu terkait rencana pelepasan anak usaha tersebut.

(Rahmat Fiansyah)

INDRAMAYU - Polda Jawa Barat (Jabar) menggelar acara Panen Raya Ketahanan Pangan Polri di Indramayu. Acara tersebut dipimpin langsung Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan.

Hal yang menarik dalam kegiatan tersebut yakni hadirnya Ulil Albab Presisi atau Ulil Presisi (3) yang sebelumnya viral diacara Polisi Sahabat Anak yang digelar Satlantas Polresta Bogor Kota beberapa waktu lalu.

Dalam kegiatan itu, Ulil terlihat akrab dengan Kapolda Jabar. Bocah yang diberi nama dari Program Kapolri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) ini terlihat lugas menjawab pertanyaan dari Irjen Pol Rudi Setiawan.

“Namanya siapa? Tanya Irjen Pol Rudi.

"Ulil Presisi,” jawab Ulil, kemudian saat Kapolda menanyakan umur, Ulil menjawab 3 Tahun.

“Ulil kalau besar mau jadi apa?” tanya Irjen Pol Rudi

"Jadi Polisi,” sahut Ulil

Lihat video: BREAKING NEWS! Strategi Prabowo: Resmikan Panen Raya Jagung Sekaligus Groundbreaking Gudang Pangan!

Ulil Pun berkesempatan foto bersama Kapolda Jawa Barat dengan pose yang lucu. Tak Lupa Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mendoakan agar kelak Ulil Presisi sukses menggapai cita-citanya dimasa depan dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa, dan bangsa.

"Sesuai namanya Presisi dan sesuai harapan orang tuanya semoga Ulil Sukses ya dalam meraih apa yang dicita-citakan, aamiin,” ucap Irjen Pol Rudi Setiawan

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejumlah inovasi yang dikembangkan Polri untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memanfaatkan limbah hasil panen guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat panen raya jagung serentak kuartal II/2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu, Sigit mengatakan Polri menggandeng usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal untuk mengolah limbah tongkol jagung menjadi sumber energi alternatif.

Sigit dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan pemanfaatan hasil samping pertanian dilakukan melalui pengembangan briket tongkol jagung bernama miracle carbon.

"Sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga, pendukung UMKM, penghangat kandang ayam, serta pengganti kayu bakar," katanya.

Ia menjelaskan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sektor pangan.

Selain pengolahan limbah pertanian, Polri juga mengembangkan inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara untuk membantu memperbaiki kualitas tanah pertanian.

Sigit mengatakan pupuk tersebut mampu meningkatkan tingkat keasaman tanah sekaligus memperbaiki unsur hara sehingga mendukung produktivitas tanaman.

"Inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara bermanfaat untuk menaikkan pH sebanyak satu sampai dengan dua tingkat, sekaligus merestorasi unsur hara, sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman," ujarnya.

Kapolri menambahkan inovasi pupuk tersebut telah diterapkan pada lahan pertanian jagung di Jawa Barat dan Papua sebagai bagian dari program peningkatan hasil produksi pangan nasional.

Selain itu, Polri juga mengembangkan sejumlah teknologi pendukung pertanian modern, antara lain vertical dryer, mobil pemipil jagung, soil tester, pompa tenaga surya, atmosphere water generator, hingga mobile rotary dryer.

Menurut Sigit, penggunaan teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses pascapanen serta membantu petani menjaga kualitas hasil produksi.

"Yang bermanfaat untuk mengeringkan jagung secara merata dan lebih bersih tanpa harus membawa hasil panen ke gudang," katanya.

Berbagai inovasi tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap agenda swasembada pangan nasional melalui penguatan produktivitas pertanian, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pengembangan ekosistem pangan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis pemetaan wilayah yang lebih presisi guna memastikan intervensi program tepat sasaran dan berdampak nyata.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa fokus ke depan akan diarahkan pada 16.550 desa dan kelurahan prioritas sebagai titik utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Dengan pemetaan yang tepat dan kerja yang terintegrasi, kita optimistis target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai,” ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (28/4/2026).

Dia menyampaikan bahwa capaian penurunan kemiskinan ekstrem sejauh ini menunjukkan progres yang signifikan, dengan sebagian masyarakat telah berhasil keluar dari kategori tersebut.

“Kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Ini capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, atau sekitar 1,36 juta orang telah keluar dari kategori tersebut.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam ketepatan sasaran program. Tercatat lebih dari 774.000 keluarga pada kelompok desil 1 belum tersentuh intervensi, terutama di sejumlah wilayah seperti Garut, Bogor, Cirebon, Cianjur, dan Kulonprogo.

Selain itu, sekitar 8,1% keluarga juga belum menerima bantuan sama sekali.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong perubahan pendekatan kebijakan dari sekadar berorientasi pada serapan anggaran menjadi fokus pada hasil yang terukur.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas dampaknya. Berapa orang yang berhasil keluar dari kemiskinan harus menjadi ukuran utama,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan memperluas cakupan program agar menjangkau seluruh kelompok desil 1, sekaligus mengarahkan bantuan sosial menjadi program pemberdayaan ekonomi produktif.

Integrasi lintas kementerian dan lembaga juga akan diperkuat dengan mengacu pada lokasi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Percepatan penguatan infrastruktur, program padat karya, sinergi vokasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk ekonomi kreatif, koperasi serta UMKM,” kata Muhaimin.