JAKARTA - Identitas profesional Bhayangkara ditopang oleh Tri Brata — tiga sumpah kesetiaan kepada Tuhan, rakyat, dan negara — serta Catur Prasetya sebagai pedoman tugas. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang membedakan kepolisian demokratis dari aparatur represif era sebelumnya.

Analis Politik dan Hukum, Boni Hargens, menegaskan bahwa visi Polri Presisi — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan — dicanangkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai cetak biru transformasi menyeluruh institusi kepolisian Indonesia. Visi tersebut mencerminkan sebuah paradigma baru yang menempatkan Polri sebagai pelayan publik yang adaptif, akuntabel, dan berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Prediktif artinya Polri bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan berbasis intelijen dan analisis data. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kepolisian mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum eskalasi terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep smart policing yang diakui secara internasional sebagai standar kepolisian modern.

Responsibilitas dimaknai dalam konteks setiap tindakan aparat kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika profesi, dan moral publik. “Responsibilitas menuntut keberanian institusional untuk menindak pelanggaran internal, membangun mekanisme pengawasan yang efektif, serta memastikan bahwa penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan terukur,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Dia menuturkan, transparansi berkeadilan mengacu pada keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses hukum adalah prasyarat kepercayaan sosial. “Polri Presisi mendorong publikasi kinerja, keterbukaan anggaran, serta mekanisme pengaduan yang responsif — memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Boni mengatakan bahwa demokrasi substansial tidak dapat berdiri tanpa institusi penegak hukum yang independen, profesional, dan berkomitmen pada rule of law. Polri menempati posisi strategis dalam ekosistem demokrasi Indonesia. "Maka, dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu,” ujarnya.

“Oleh karenanya, kita patut mengapresiasi bahwa agenda reformasi Polri yang sudah berjalan mencerminkan perubahan multidimensional yang sungguh menyentuh aspek struktural, kultural, maupun kapasitas sumber daya manusia secara simultan dan berkelanjutan,” tambahnya.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu juga menengarai bahwa yang tak kalah penting adalah bagaimana Polri terus berusaha membangun harmonisasi antara kepolisian dan masyarakat. "Bagaimanapun, legitimasi kepolisian pada akhirnya ditentukan oleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Program community policing yang autentik tentunya menjadi tulang punggung strategi operasional Polri di tingkat daerah,” kata doktor filsafat lulusan terbaik dari Unversitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Dialog antara aparat dan warga, keterlibatan komunitas dalam identifikasi masalah keamanan lokal, serta respons yang cepat dan empatik terhadap laporan masyarakat adalah investasi jangka panjang dalam modal sosial kepolisian. "Polri yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kepercayaan publik adalah sumber otoritas sejati dalam negara demokrasi," pungkasnya.

MALANG - Sebanyak 15 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tingkat III/58 Batalyon Ksatrya Hawin menjalani Latihan Kerja (Latja) di Polres Malang. Para taruna mendapatkan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan tugas kepolisian sebagai bekal sebelum bertugas sebagai perwira Polri melalui kegiatan yang digelar pada 6-20 Juni 2026.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan bahwa latihan kerja menjadi tahapan penting dalam membentuk kemampuan teknis, karakter kepemimpinan, serta profesionalisme calon perwira Polri. “Latja bukan sekadar menjalankan program pendidikan, tetapi menjadi kesempatan bagi para taruna untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di Akademi Kepolisian ke dalam situasi tugas yang nyata di lapangan,” ujar AKBP Taat melalui keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, pemahaman terhadap dinamika tugas kepolisian tidak cukup diperoleh melalui pendidikan di kelas. Pengalaman lapangan diperlukan agar para taruna dapat memahami secara langsung peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Latja, para taruna akan mengikuti berbagai kegiatan operasional dan pembinaan yang mencakup lima fungsi teknis kepolisian, yakni Lalu Lintas, Reserse Kriminal, Samapta, Intelijen dan Keamanan (Intelkam), serta Pembinaan Masyarakat (Binmas). Dia menuturkan, Polres Malang berkomitmen memberikan pendampingan dan pembelajaran secara maksimal agar para peserta memperoleh pengalaman yang komprehensif selama menjalani latihan kerja.



“Kami berharap para taruna dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi, serta membangun karakter kepemimpinan yang profesional dan berintegritas,” ungkapnya.

Selain memperdalam kemampuan teknis, para taruna juga didorong memahami implementasi Program Presisi dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. “Melalui latihan kerja ini, para taruna diharapkan mampu memahami bagaimana Program Presisi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga nantinya siap menjadi perwira yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selama dua pekan pelaksanaan Latja, para peserta akan mengikuti kegiatan pembelajaran, observasi, hingga praktik lapangan yang dipandu personel pada masing-masing fungsi kepolisian. “Kami ingin para taruna mendapatkan pengalaman yang utuh tentang tugas kepolisian di wilayah. Dengan begitu, saat terjun sebagai perwira nanti mereka telah memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai,” pungkasnya.

JAKARTA - Nama Analis Kebijakan Madya Bidang Eksus Bareskrim Polri Kombes Pol Muhammad Arsal Sahban masuk dalam tiga besar diajang Hoegeng Awards 2026 untuk kategori Polisi Berintegritas. Kategori yang oleh para juri disebut sebagai yang paling sulit, berlapis verifikasinya, dan paling bergengsi dalam ajang ini.

Sebab dalam kategori ini, rekam jejak kandidta harus ditelusuri secara menyeluruh dan berlapis, mulai dari kewajaran laporan keuangan LHKPN, ada tidaknya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas, gaya hidup, hingga konfirmasi silang dari berbagai sumber independen. Kategori ini, menurut para juri, akan menjadi wajah utama Polri di hadapan masyarakat.

Masuknya nama Kombes Pol Muhammad Arsal ini bukan tanpa alasan. Dia dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya selama menjabat sebagai Kapolres Lumajang.

Lumajang kala itu sudah dikenal luas di Jawa Timur sebagai “kota begal.” Angka kriminalitas tinggi, kepercayaan masyarakat pada aparat rendah, dan ketakutan berkendara malam hari sudah menjadi bagian keseharian warga.

Menyikapi situasi tersebut, Arsal bergerak cepat dengan membentuk unit khusus yang diberi nama Tim Cobra. Tugasnya fokus pada tiga masalah utama yakni, begal, pencurian sapi, dan tambang pasir ilegal. Tidak lama, nama Tim Cobra menjadi momok bagi para pelaku kejahatan di seluruh kabupaten.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kejahatan yang dilaporkan di wilayah Polres Jawa Timur, angka kriminalitas Kabupaten Lumajang mencatat titik terendahnya tepat di 2019 saat Kombes Pol Muhammad Arsal masih menjabat.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Sebelum 2018, angka kejahatan mencapai 522 kasus per tahun. Namun saat Kombes Pol Muhammad Arsal angkanya menurun menjadi 312 per tahun dengan penyelesaian kasus mencapai 88,46%. Angka kejahatan kembali melonjak hingga mencapai 1.378 kasus per tahun usai dia tak lagi menjabat Kapolres Lumajang.

Di luar tugasnya sebagai perwira aktif, Arsal Sahban menjalani kehidupan akademik yang serius. Ia adalah dosen tetap STIK-PTIK dengan pangkat akademik Lektor — gelar yang diakui dan dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ini bukan sekadar jabatan fungsional internal; ini pengakuan negara atas kapasitas keilmuannya.

Sebagai akademisi, ia tidak berhenti belajar. Pada Desember 2025, Arsal Sahban menyelesaikan pendidikan kepemimpinan tertinggi Polri di Sespimti — bukan sebagai pengajar, melainkan sebagai peserta didik.

Saat mengikuti pendidikan Sespimti, dia mendapat penghargaan Naskah Strategis (Nastrap) terbaik, Sespimti Polri Dikreg 34 Gelombang 2 yang berjudul “Ancaman Baru di Balik Blockchain: Strategi Polri dalam Memitigasi Cyber Dependent Financial Crime demi Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional”

Dia meraih predikat lulusan terbaik bidang Sanyata Sumanasa Wira Aksara (Novelty). Penghargaan diserahkan langsung oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana.

“Untuk memastikan penerima kategori Polisi Berintegritas memang betul-betul polisi yang berintegritas, perlu dilakukan pengecekan secara berlapis untuk memastikan integritasnya terjamin,” ujar Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 Gufron Mabruri.

INDRAMAYU - Polda Jawa Barat (Jabar) menggelar acara Panen Raya Ketahanan Pangan Polri di Indramayu. Acara tersebut dipimpin langsung Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan.

Hal yang menarik dalam kegiatan tersebut yakni hadirnya Ulil Albab Presisi atau Ulil Presisi (3) yang sebelumnya viral diacara Polisi Sahabat Anak yang digelar Satlantas Polresta Bogor Kota beberapa waktu lalu.

Dalam kegiatan itu, Ulil terlihat akrab dengan Kapolda Jabar. Bocah yang diberi nama dari Program Kapolri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) ini terlihat lugas menjawab pertanyaan dari Irjen Pol Rudi Setiawan.

“Namanya siapa? Tanya Irjen Pol Rudi.

"Ulil Presisi,” jawab Ulil, kemudian saat Kapolda menanyakan umur, Ulil menjawab 3 Tahun.

“Ulil kalau besar mau jadi apa?” tanya Irjen Pol Rudi

"Jadi Polisi,” sahut Ulil

Lihat video: BREAKING NEWS! Strategi Prabowo: Resmikan Panen Raya Jagung Sekaligus Groundbreaking Gudang Pangan!

Ulil Pun berkesempatan foto bersama Kapolda Jawa Barat dengan pose yang lucu. Tak Lupa Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mendoakan agar kelak Ulil Presisi sukses menggapai cita-citanya dimasa depan dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa, dan bangsa.

"Sesuai namanya Presisi dan sesuai harapan orang tuanya semoga Ulil Sukses ya dalam meraih apa yang dicita-citakan, aamiin,” ucap Irjen Pol Rudi Setiawan

JAKARTA - Seorang anak bernama Ulil Albab Presisi dipanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Mabes Polri. Pemanggilan itu berawal saat pertemuan tak terduga pada April 2025.

Arjun, ayahnya warga asal Bogor itu merasa beruntung bisa bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di ruang kerja.

Mengenang pertemuan kala itu, Ulil Albab Presisi saat ini pada Sabtu (25/4/2026) mengikuti Acara Little Road Heroes Polisi Sahabat Anak di Mako Polresta Bogor Kota di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor.



Dalam kegiatan tersebut Ulil Presisi mengikuti kegiatan Edukasi Lalu Lintas, Naik Mobil Polisi, Serta Meet And Greet bersama Polisi yang dipimpin oleh Iptu Fanny Rizki selaku Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polresta Bogor Kota.

Saat ditanya terkait Program Presisi Kapolri yang dijadikan nama anaknya, Arjun menganggap sangat bangga dan tidak menyesal mengabadikan Program Presisi Kapolri di buah hatinya.

"Saya sangat bangga dengan Polisi sekarang yang semakin humanis, melayani dengan senyuman dan tulus serata semakin menjadi sahabat masyarakat serta selalu hadir setiap masyarakat membutuhkan bantuan,” ujar Arjun, Sabtu (25/4/2026).

Masih Arjun, sederhananya saja, waktu masyarakat mudik dan balik Polisi kita paling terdepan 24 jam tanpa henti dan stanby ada di jalanan tidak mengenal lelah bahkan beberapa polisi harus kelihangan nyawanya demi melaksanakan tugas menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran/Hari Raya Idulfitri.

Saat ditanya terkait cita-citanya Ulil Presisi, Arjun menyerahkan sepenuhnya ke anaknya, yang jelas ayahanda selalu menanamkan nilai bahwa Polisi itu baik, suka membantu dan menolong masyarakat serta menangkap penjahat.

"Bagi kami yang bukan siapa-siapa ini sangat bahagia dan yakin bahwa kalau Kapolrinya baik, low profile, serta tidak membedakan orang saat membantu masyarakat kami yakin lambat laun Polisi kita akan meneladani sifat dan kebaikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terlebih polisi-polisi yang tidak baik/ melanggar serta menyalagunakan wewenang sudah langsung ditindak oleh Kapolri seperti saat disampaikan di pertemuan kami dengan Beliau di ruang kerja Mabes Polri kala itu,” katanya.

Arjun juga mendoakan semoga Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit senantiasa diberikan kesehatan sekeluarga juga kekuatan untuk terus menjalankan amanahnya menjadi Kapolri dan membawa Polri semakin Presisi.

JAKARTA - Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan perayaan Idulfitri tahun ini melalui program Mudik Gratis Polri Presisi 2026. Hal tersebut dikatakan oleh Analis Politik Senior Boni Hargens.

Boni berpendapat bahwa program tersebut bukan sekadar inisiatif seremonial, melainkan wujud konkret dari perubahan paradigma Polri dalam memandang hubungannya dengan masyarakat dan wujud nyata transformasi Polri, dari paradigma kekuasaan menjadi paradigma pelayanan.

"Program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 menjadi cerminan nyata transformasi wajah institusi kepolisian Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebuah transformasi budaya kelembagaan yang fundamental, dari power approach menuju servant approach, kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat luas," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Senin (23/3/2026).

Dia menambahkan, Polri secara aktif meringankan beban masyarakat dengan menghadirkan program mudik gratis, sekaligus memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib. Dia menuturkan, totalitas pengabdian personel Polri dalam momen ini tidak dapat diragukan lagi.

"Pengamanan arus mudik dan balik dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan lalu lintas di titik-titik kritis, pendampingan perjalanan, hingga pelayanan informasi bagi para pemudik. Dedikasi ini mencerminkan semangat korps yang telah berubah secara mendasar dalam memaknai tugas dan tanggung jawab kepada bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, transformasi yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar perubahan kosmetik atau pergantian seragam semata. Transformasi tersebut merupakan sebuah pergeseran paradigma yang dalam dan menyeluruh, dari power approach (pendekatan kekuasaan) yang menjadi ciri dominan tradisi kepolisian lama, menuju servant approach (pendekatan pelayanan) sebagai fondasi baru identitas institusi.

Dalam tradisi lama, institusi kepolisian kerap diposisikan dan memposisikan dirinya, sebagai entitas yang berkuasa atas masyarakat. Relasi yang terbangun cenderung hierarkis dan satu arah, polisi memerintah, masyarakat mematuhi. Pendekatan ini, meskipun memiliki logika ketertiban tersendiri, pada kenyataannya menjauhkan polisi dari masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

"Sebaliknya, servant approach menempatkan personel kepolisian sebagai pelayan publik yang hadir untuk membantu, melindungi, dan memberdayakan masyarakat. Dalam pendekatan ini, kewenangan tetap ada, namun digunakan sebagai alat untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan, bukan sebagai instrumen intimidasi atau dominasi," ujarnya.

Maka itu, Boni menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak mendapatkan apresiasi yang tulus atas keberhasilannya dalam mewujudkan slogan Presisi dalam situasi dan konteks yang tepat. Menurut dia, kepemimpinan yang efektif tidak hanya soal memiliki visi yang baik, tetapi soal kemampuan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

"Program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 adalah salah satu bukti paling konkret dari keberhasilan kepemimpinan ini. Dengan mengintegrasikan pelayanan langsung kepada masyarakat ke dalam fungsi pengamanan, Kapolri berhasil menunjukkan bahwa kepolisian modern bisa sekaligus menjaga ketertiban dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat yang dilayaninya," kata Boni.

"Lebih dari itu, kepemimpinan Listyo Sigit telah meletakkan fondasi budaya kelembagaan baru yang berpotensi bertahan dan berkembang melampaui masa jabatannya — sebuah warisan institusional yang sesungguhnya paling berharga bagi sebuah organisasi negara," sambung Boni yang juga pernah mendalami ilmu criminal justice system di Universitas Walden, Amerika Serikat itu.

Boni juga menyoroti pengorbanan tak ternilai anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Brigadir Fajar Permana yang gugur dalam tugas pengamanan mudik. Menurut Boni, gugurnya Brigadir Fajar merupakan fakta yang menjadi pengingat keras bahwa setiap momen keamanan yang dirasakan masyarakat adalah buah dari dedikasi, bahkan nyawa, para penjaga ketertiban.

"Kepergian Brigadir Fajar dalam menjalankan tugas merupakan bukti paling autentik dari totalitas Polri. Ini bukan sekadar statistik pengabdian, melainkan cerminan dari transformasi nilai yang benar-benar telah meresap ke dalam jiwa korps kepolisian. Personel yang rela berkorban jiwa dalam menjalankan tugas pelayanan adalah personel yang telah menghayati makna sejati dari servant approach," kata dia.

Maka itu, kata Boni, pengorbanan semacam ini sepatutnya mendapat apresiasi dan penghormatan seluruh bangsa. Menurut dia, gugurnya seorang personel dalam tugas pengamanan mudik mengingatkan bahwa keamanan dan kenyamanan yang masyarakat nikmati selama perjalanan Idulfitri tidak datang begitu saja, melainkan diperjuangkan dengan sepenuh hati oleh para abdi negara yang berdiri tegak di setiap sudut jalanan.

"Gugurnya Brigadir Fajar dalam tugas adalah bukti paling autentik bahwa transformasi nilai Polri bukan sekadar slogan, melainkan jiwa yang dihayati hingga pengorbanan tertinggi. Setiap personel yang bertugas di lapangan membawa beban tanggung jawab yang besar demi keselamatan jutaan pemudik Indonesia," jelasnya.

Dia mengatakan perkembangan positif dalam kinerja Polri memiliki implikasi yang jauh melampaui urusan keamanan sehari-hari. Menurutnya, transformasi ini sangat signifikan dalam rangka memperkuat society policing, bukan sekadar hubungan antara penegak hukum dan objek penegakan hukum.

Society policing adalah sebuah konsep di mana masyarakat dan kepolisian bekerja bahu-membahu sebagai mitra setara dalam menciptakan keamanan. Penguatan society policing ini, kata Boni, merupakan fondasi kritis bagi kerja sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

"Dalam paradigma Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian menempati posisi sebagai penjaga gerbang utama (gatekeeper). Artinya, kualitas dan integritas kinerja kepolisian akan menentukan kualitas seluruh proses peradilan pidana yang mengikutinya,mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemasyarakatan," tutur dia.

Boni juga mengatakan, kemajuan yang ditunjukkan Polri berpotensi besar mengubah persepsi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara mendasar dan berkelanjutan. Dia mencatat bahwa ada pergeseran persepsi yang nyata di mana dahulu polisi kerap dianggap kurang ramah dengan masyarakat, bahkan dalam banyak kasus dipandang dengan rasa takut atau ketidakpercayaan.

"Namun dengan tren transformasi yang sedang berlangsung, Polri berpotensi menyatu dan dicintai oleh masyarakat, sebuah kondisi ideal yang menjadi cita-cita institusi kepolisian di negara-negara demokrasi maju," imbuhnya.

Boni menilai Polri sedang dalam jalur transformasi yang benar dan bermakna. Menurut dia, perubahan dari power approach menuju servant approach bukan sekadar retorika, tetapi nyata sebagaimana kenyataan yang dirasakan jutaan pemudik Indonesia di setiap momen Idulfitri.

"Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menempatkan PRESISI bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai kompas arah yang benar-benar memandu tindakan di lapangan. Ini adalah pencapaian kepemimpinan yang langka dan patut diapresiasi secara objektif oleh seluruh komponen bangsa, terlepas dari dinamika politik yang melatarinya," ujarnya.

Ke depan, kata Boni, tugas untuk mempertahankan dan memperdalam transformasi ini tetaplah besar. Kepercayaan publik yang mulai tumbuh harus dijaga dengan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas.

"Namun fondasi telah diletakkan dan itu adalah langkah terpenting. Polri yang dicintai masyarakat, yang menyatu dalam society policing, dan yang berfungsi optimal sebagai penjaga gerbang dalam sistem peradilan pidana terpadu, adalah Polri yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Indonesia yang demokratis, adil, dan berkeadaban," pungkasnya.

JAKARTA - Dalam rangka menjawab tantangan era digitalisasi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri menggelar kegiatan soft launching aplikasi Learning Management System (LMS) Presisi pada Selasa (3/3/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung Kalemdiklat Polri Irjen Pol Achmad Kartiko dan dihadiri Wakalemdiklat Polri, para Karo, Kasatdiklat, Ka LSP, Kabag, dan peserta workshop baik secara luring maupun daring melalui zoom meeting.

Momentum ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi menuju Polri Presisi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

“Soft launching ini merupakan tahap uji coba implementasi LMS Presisi sebagai platform pembelajaran terintegrasi yang menyatukan kurikulum, standar kompetensi, materi ajar, hingga evaluasi peserta didik secara digital,” kata Achmad.

Aplikasi ini dirancang menjangkau seluruh satuan pendidikan Polri mulai dari Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim), Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa), hingga Sekolah Polisi Negara (SPN), sehingga mutu pendidikan dapat terstandarisasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.

"Kami berharap aplikasi ini dapat meningkatkan mutu anggota kepolisian sehingga dapat lebih adaptif dengan perkembangan tekhnologi saat ini dan masa depan" ujarnya.

Aplikasi LMS Presisi ini merupakan hasil karya personel Subbag Teknologi di bawah pimpinan Karo Jianbang Brigjen Pol Yusran Cahyo dan AKBP Gunawan Wibisono. Kemudian, menjadi sumbangsih Alumni Akpol 2010 B Detasemen Rinaksa Sakalamandala sebagai bentuk dedikasi nyata bagi kemajuan pendidikan Polri.

Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan aktif menggunakan, mengeksplorasi, serta memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan sistem sebelum peluncuran penuh. Kehadiran LMS Presisi bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi wujud komitmen Lemdiklat Polri dalam mencetak SDM Polri yang unggul, profesional, dan modern guna memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Komitmen kami tetap sama, mencetak SDM polri yang lebih unggul, profesional dan modern sehingga dapat lebih memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat serta negara,” ucapnya.

JAKARTA - Korlantas Polri akan memaksimalkan penggunaan drone presisi dalam Operasi Ketupat 2026 untuk memantau kepadatan arus mudik dan balik secara real time.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, teknologi tersebut akan digunakan untuk mendeteksi titik rawan kemacetan, perlambatan, serta memantau pergeseran arus kendaraan di sejumlah ruas tol dan rest area.

Beberapa titik yang menjadi fokus pemantauan antara lain KM 29, KM 81, serta sepanjang KM 70 hingga KM 414. Selain itu, pengawasan juga dilakukan di rest area serta kawasan rawan seperti Gadog, Malang Raya, dan Bali.

Drone presisi akan memberikan data traffic counting dan gambaran situasi langsung dari udara. Informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas seperti contraflow, sistem satu arah (one way), maupun pengalihan arus.

Meski memiliki kemampuan penegakan hukum, pendekatan dalam Operasi Ketupat bersifat kemanusiaan. “Kami tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas karena keberhasilan Operasi Ketupat juga bergantung pada disiplin pengguna jalan,” ujar Agus, Rabu (4/3/2026).

Menurut dia, Operasi Ketupat bukan hanya pengamanan jalan, tetapi pengamanan seluruh rangkaian aktivitas masyarakat agar mudik berjalan aman, lancar, dan masyarakat dapat berkumpul bersama keluarga dengan selamat.

"Bukan hanya selamat saat berangkat, tapi selamat sampai tujuan dan bahagia dengan keluarganya (di kampung), serta selamat saat kembalinya itu kita jamin," katanya.

JAKARTA - Hasil survei terbaru lembaga Rumah Politik Indonesia (RPI) menunjukkan mayoritas masyarakat optimistis bahwa reformasi budaya Polri bakal terjadi di Tahun 2026. Model kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan agenda Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), telah menempatkan transformasi budaya organisasi sebagai fondasi utama.

Melengkapi reformasi struktural dan operasional, guna membangun Polri yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif RPI Fernando Emas dalam launching hasil survei bertajuk 'Survei Nasional Optimisme Publik terhapus Transformasi Budaya Polri' di Jakarta, Senin (12/1/2026). "Berdasarkan hasil survei terbaru yang kami lakukan, mayoritas publik mengaku optimistis transformasi budaya Polri akan terjadi di Tahun 2026," ujarnya.

"Pandangan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima langsung layanan kepolisian merupakan indikator penting untuk menilai perubahan budaya tersebut dirasakan, diterima, dan dianggap berkelanjutan," sambungnya.

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 76,2 persen mengaku optimistis (cukup optimis/optimis/sangat optimis) transformasi Polri terjadi di Tahun 2026. Sedangkan sebesar 19,9 persen responden menjawab kurang optimis, dan sebesar 3,9 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Mayoritas publik atau sekitar 67,8 persen, kata Fernando juga mengakui optimis Polri bakal memiliki keberanian mengoreksi internal di Tahun 2026. Lalu, sebesar 22,2 persen responden menjawab kurang optimis soal keberanian Polri dan sebesar 10 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Selain itu, survei RPI ini juga menunjukkan fakta-fakta positif soal langkah Polri di Tahun 2026, yakni sebanyak 72,2 persen publik optimis akan terjadi pergeseran signifikan budaya militeristik ke civilian policing dalam Polri.

Sebanyak 69,2 persen publik optimis Polri berorientasi pada pelayanan publik, bukan kekuasaan; sebanyak 75,9 persen publik optimis kepemimpinan Polri akan menjadi teladan dan role model; dan sebanyak 65,6 persen, publik optimis Polri responsif terhadap penanganan kejahatan siber, transnasional, dan kejahatan modern selama ini.

"Kami juga menemukan mayoritas publik optimis Polri akan mampu melakukan penguatan community policing di tahun 2026, yakni sebanyak 73,1 persen yang optimis, sedangkan sebesar 17,5 persen publik menjawab kurang optimis, dan sebesar 9,4 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab," ujar Fernando.

Dia mengungkapkan responden optimistis atas transformasi Polri karena melihat Polri konsisten melakukan transformasi Polri. Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat dari dibentuknya Tim Transformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri. Selain itu, Polri dinilai memiliki keberanian untuk melakukan koreksi internal.

"Dapat dilihat bagaimana Polri menertibkan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Transparansi tata kelola dan juga modernisasi pelayanan juga menjadi perhatian dari responden ketika melihat keseriusan polri melakukan transformasi," tutur dia.

"Perlu bagi Polri untuk melakukan perbaikan dalam penerapan hukum dalam menentukan waktu penanganan perkara agar masyarakat semakin percaya dan optimis terkait dengan transformasi Polri," tandas Fernando.

Survei RPI ini dilakukan pada 2-9 Januari 2026 terhadap masyarakat di atas 17 tahun dan berasal dari 30 Provinsi di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah multistage random sampling.

Metode ini cocok untuk populasi besar dan tersebar secara geografis, di mana populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau klaster, lalu sampel dipilih secara acak dari setiap klaster secara bertahap. Tahap-tahap ini bisa berupa pembagian dari provinsi ke kota, lalu ke tingkat desa atau RT, dan seterusnya, hingga mencapai unit individu yang akan disurvei.

Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 30 Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.Jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 1200 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,8 % pada tingkat kepercayaan sekitar 95%.

JAKARTA - Aktivis nasional yang juga Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI) Sandri Rumanama mengungkap hasil kajian dan telaah mendalam terkait kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di sepanjang 2025.

"Polri menunjukan kinerja positif dan capain sangat baik di berbagai bidang," ujar Sandri di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Aktivis berdarah Maluku itu mengungkapkan hasil analisis dan kajian Haidar Alwi Institut (HAI) terkait gebrakan penting Polri pada 2025 di berbagai sektor antara lain sektor kamtibmas, penegakan hukum, keamanan siber, termasuk sektor ketahanan pangan.

Sandri yang juga fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai kinerja positif Polri di 2025 sangat linier dengan program Polri Presisi yang digaungkan Kapolri.

Polri telah menunjukkan fungsi dan kinerja maksimal baik dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum maupun pengayom dan pelindung dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.



Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI) Sandri Rumanama. Foto: Ist

"Bisa kami katakan bahwa Polri lebih banyak berbuat, lebih banyak mendengar, dan lebih banyak memberi solusi atas persoalan di masyarakat. Itu hasil kajian yang kami lakukan selama ini," katanya.

Sandri menjabarkan sejumlah kinerja Polri yang dapat dipotret secara garis besar.

1. Kamtibmas

1. Polri berhasil mewujudkan zero attack dari aktivitas terorisme. "Sudah tidak pernah lagi kita lihat terorisme di masa Kapolri Jenderal Sigit. Itu nyata prestasi Polri," kata Sandri.

2. Polri berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas hingga 31,43 persen dan tingkat fatalitas 53,42 persen dalam Operasi Ketupat 2025.

3. Polri sukses mengamankan (menangkap dan menyadarkan) 13.438 pelaku premanisme.

2. Penegakan Hukum

1. Polri sukses menindak 23.456 perkara kejahatan dengan barang bukti senilai Rp6,97 triliun.

2. Polri menindak 1.297 perkara judi online dengan barang bukti senilai Rp922,53 miliar.

3. Mengidentifikasi 325 kampung narkoba dan mentransformasi 145 di antaranya menjadi kampung bebas narkoba.

4. Polri memproses 13 perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan aset senilai Rp1,8 triliun.

3. Ketahanan Pangan

1. Polri mendirikan 139 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 430.000 penerima manfaat.

2. Melakukan penanaman jagung dengan total luas lahan 429.000 ha.

3. Melakukan panen raya jagung serentak kuartal I dan II 2025 dengan total 2,08-2,5 juta ton.

4. Keamanan Siber

1. Polri Membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) dan satgas optimalisasi penerimaan negara.

2. Membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri.

3. Mengembangkan pelayanan Super Apps Presisi dan Command Center.

5. Melaksanakan Misi Kemanusiaan

1. Melakukan kerja sama penegakan hukum lintas negara.

2. Membangun pusat misi internasional kawasan Asia Tenggara di Tangerang Selatan.

JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menutup kegiatan apel Kasatwil tahun 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Jawa Barat, Rabu, 26 November 2025. Dalam amanatnya, dia menegaskan apel Kasatwil bukan akhir melainkan titik awal dari ekspektasi publik agar Polri semakin transparan, humanis, responsif, dan berpegang pada prinsip to serve and protect.

"Apel Kasatwil merupakan momentum refleksi, transfer knowledge, serta evaluasi bersama atas kinerja tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kinerja Polri ke depan," ujar Dedi.

Mantan Irwasum Polri ini mengatakan, Polri bukan organisasi antikritik. Masukan dari masyarakat, akademisi, dan pemerhati menjadi dasar bagi Polri untuk berubah menjadi lebih profesional dan dipercaya publik.

Untuk itu, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis terkait perubahan paradigma penanganan unjuk rasa sebagai ruang partisipasi publik dalam penyusunan Perkap.

Polri saat ini sedang menyusun Perkap baru terkait penanganan unjuk rasa sebagai bagian dari perubahan institusi menuju ke arah yang lebih baik. Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis.

"Penyusunan Perkap dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan masukan dari koalisi masyarakat sipil, pakar, akademisi, serta berbasis studi komparatif, termasuk rencana referensi ke Inggris untuk memperdalam konsep code of conduct," ungkapnya.

Mantan Kadiv Humas Polri ini menuturkan pada Januari 2026 akan dilaksanakan studi komparatif ke Inggris untuk mendalami lima siklus dalam bertindak yang menjadi standar kepolisian di negara tersebut.

Aturan baru nantinya menggantikan pola tiga tahapan (hijau–kuning–merah) menjadi lima tahapan dengan enam cara bertindak. "Mengarahkan bahwa setiap komandan lapangan wajib membuat laporan terperinci mengenai cara bertindak dalam lima tahapan unjuk rasa dalam bentuk decision log sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan profesionalisme penanganan unjuk rasa ke depan," ujarnya.

Menurut dia, para Kapolres adalah calon pemimpin Polri di masa depan, sehingga perubahan Polri ke arah yang lebih baik ditentukan oleh kualitas SDM yang mengisinya. "Mengajak seluruh jajaran berpikir kritis dalam menghadapi masalah serta memastikan penyelesaian berbasis kajian dan fakta di lapangan," ucapnya.

Mengambil pembelajaran dari Agustus Kelabu dan Black September, khususnya terkait kelayakan tenda personel di lapangan, yang harus diperbaiki agar lebih layak bagi pergantian pasukan yang berlangsung hingga satu bulan.

Prototipe tenda baru telah dirumuskan melalui studi komparatif, lebih manusiawi, dan tidak panas, serta didistribusikan bertahap ke seluruh satuan wilayah.

Dia pun mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja satu tahun terakhir dan menekankan pentingnya menyamakan visi sejalan dengan program Akselerasi Transformasi Polri dan Quick Wins yang mencerminkan perubahan nyata serta terukur.