JAKARTA - Di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap lulusan yang siap kerja, Pradita University menghadirkan terobosan pembelajaran berbasis industri.

Mahasiswa Program Studi Pariwisata tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga akan menjalani proses pembelajaran langsung di lingkungan operasional hotel selama dua semester melalui konsep living laboratory.

Dalam kesempatan ini Pradita University menggandeng Ascott International Management Indonesia dan Harris Hotel & Convention Serpong.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) oleh Rektor Pradita University, Prof. Richardus Eko Indrajit, Country Director of People & Culture PT Ascott International Management Indonesia Albertha Sekundarti, serta General Manager Harris Hotel & Convention Serpong Lut Abader. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Pradita Indonesia, Aida Halim.

Kolaborasi tersebut menjadi implementasi nyata pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang diterapkan Pradita University. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan teori, tetapi juga dari kompetensi nyata yang dimiliki mahasiswa sesuai kebutuhan industri.

Executive Director Unit Edukasi PT Summarecon Agung sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Pradita Indonesia, Aida Halim, menegaskan bahwa pendidikan tinggi saat ini harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia profesional sejak dini.

“Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyata, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lewat konsep living laboratory, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga merasakan langsung bagaimana industri berjalan sehari-hari," katanya, melalui siaran pers, Selasa (23/6/2026).

Aida menambahkan, ,ahasiswa dapat memahami bagaimana operasional industri berjalan, belajar menghadapi tantangan secara langsung, sekaligus membangun pola pikir profesional sejak dini.

Ia berharap, kolaborasi ini akan dapat membantu melahirkan lulusan yang lebih siap kerja, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan industri,.

Program ini akan mulai diimplementasikan pada September 2026 di Harris Hotel & Convention Serpong. Hotel tersebut dipilih karena memiliki ekosistem operasional yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif, mulai dari layanan tamu, pengelolaan acara, hingga operasional bisnis perhotelan secara menyeluruh.

Melalui program Integrated Learning, mahasiswa akan menjalani pembelajaran teori selama dua minggu di kampus dan dua minggu berikutnya di Harris Hotel & Convention Serpong. Skema ini akan berlangsung secara berkelanjutan selama dua semester masa studi.

Model pembelajaran tersebut semakin memperkuat posisi Pradita University sebagai salah satu perguruan tinggi yang mengembangkan konsep living laboratory, yakni menjadikan lingkungan bisnis dan industri sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Dengan pendekatan ini, kampus tidak lagi menjadi ruang yang terpisah dari dunia kerja, melainkan terhubung langsung dengan ekosistem industri yang sesungguhnya.

Country Director of People & Culture PT Ascott International Management Indonesia, Albertha Sekundarti, menyampaikan bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan industri merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem pengembangan talenta yang berkelanjutan.

“Kolaborasi ini juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi Ascott. Selain mendukung pengembangan pendidikan, kerja sama ini memungkinkan kami berkontribusi secara aktif dalam membangun talenta yang kuat dan berkelanjutan bagi industri perhotelan Indonesia," terangnya.

"Kami memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman operasional, budaya pelayanan, serta praktik terbaik yang kami miliki, sekaligus memperoleh perspektif baru dari dunia akademik. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Ascott dan berharap kemitraan ini dapat terus berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan dan berdampak positif,” pungkasnya.

Ke depan, konsep Living Laboratory berbasis Outcome-Based Education akan terus diperluas ke berbagai program studi.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), hari ini secara resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), menandai babak baru kerja sama untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan , mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.

Berlandaskan pencapaian Fase I yang dilaksanakan pada 2023–2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI Fase II (2026-2029) akan berfokus pada upaya membawa pendekatan yang telah terbukti berhasil dari tahap percontohan menuju sistem yang lebih kuat.

Program ini akan membantu menjadikan kemitraan multi pemangku kepentingan ini sebagai bagian tetap dari cara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama, memantau lebih dekat apa yang berhasil, dan membangun pendanaan yang lebih stabil, sehingga hasilnya dapat terus berlanjut jauh setelah program ini berakhir.

Otorita IKN dan UNDP Kerja Sama Pembangunan Kota Berkelanjutan



"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Fase I, kami telah menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik," ujar Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Y.M. Olivier Zehnder.

"Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” sambungnya.

SLPI Fase II hadir pada momen krusial saat Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan , dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan, sekaligus menjaga sumber daya alam yang menjadi landasan kesejahteraan jangka panjang.

Dengan dukungan dana sebesar CHF 1,6 juta, program ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. SLPI Fase II mendukung prioritas-prioritas ini dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kerja Sama Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia.

“Pada Fase II, kami akan memperkuat keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak,” lanjutnya.

Fase kedua juga akan memberikan penekanan lebih besar pada koordinasi nasional subnasional, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, dan keterlibatan sektor swasta. Prioritas-prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran Fase I dan dimaksudkan untuk mendukung kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia dan para pemangku kepentingan lanskap.

“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” ujar Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.

“Fase II adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak, sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan diantaranya mendukung institusionalisasi forum multipihak di dalam pemerintahan dan mengkaitkannya ke dalam sistem pembiayaan dan perencanaan, sehingga pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal," bebernya.

Peluncuran SLPI Fase II menandakan lebih dari sekadar kelanjutan sebuah program. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melindungi lanskap yang menopang kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi generasi mendatang.

WEDA - Maluku Utara memperkuat perannya sebagai salah satu pusat hilirisasi nikel terintegrasi di dunia melalui North Maluku Sustainability Trip yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang & Industri (Kadin) Komite Bilateral UK dan Irlandia beserta Kadin Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Kegiatan ini mempertemukan sejumlah organisasi internasional terkemuka, pelaku industri, investor, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk meninjau langsung perkembangan ekosistem hilirisasi nikel di Maluku Utara serta mendiskusikan bagaimana kawasan ini dapat menjadi referensi global bagi praktik responsible downstreaming di tengah meningkatnya tuntutan pasar terhadap rantai pasok mineral kritis yang berkelanjutan.

Berdasarkan data terbaru U.S. Geological Survey (USGS), Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia pada tahun 2026 sebesar 62 juta ton atau setara sekitar 44,3% cadangan global. Di mana sekitar 90 persen berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Bahlil Cerita Asal Usul Rencana Pungutan Ekspor Nikel, Pengusaha Setengah Hati Bangun Hilirisasi



Seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap keberlanjutan rantai pasok mineral kritis, Maluku Utara semakin menunjukkan perannya sebagai contoh bagaimana hilirisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab tuntutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang semakin tinggi.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan, “Tahun lalu ekonomi Maluku Utara tumbuh sekitar 34 persen secara tahunan, sementara pada kuartal pertama 2026 mencapai 19,64 persen, tertinggi di Indonesia. Sebagian besar dari industri hilirisasi khususnya di nikel. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa hilirisasi telah menciptakan nilai tambah yang nyata bagi daerah.”

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen untuk terus mendorong penguatan pengawasan lingkungan, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan industri agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

“Lima puluh tahun dari sekarang, Maluku Utara tidak boleh hanya dikenal karena nikel yang diambil dari tanahnya, tetapi karena nilai yang berhasil kita tinggalkan bagi masyarakatnya,” ujar Sherly.

MMP Tegaskan Komitmen Dukung Hilirisasi Nikel



Perkembangan tersebut menjadi latar belakang penyelenggaraan North Maluku Sustainability Trip yang mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk melihat secara langsung bagaimana pertumbuhan industri berjalan berdampingan dengan agenda keberlanjutan.

Kunjungan ini dihadiri oleh berbagai organisasi yang memiliki peran penting dalam pengembangan standar keberlanjutan sektor mineral global, termasuk Nickel Institute, International Council on Mining and Metals (ICMM), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Global Battery Alliance, Glencore, GIZ, akademisi, serta berbagai asosiasi industri lainnya.

Diskusi yang berlangsung berfokus pada berbagai isu strategis, mulai dari responsible mining, transparansi rantai pasok, perlindungan biodiversitas, pengembangan masyarakat, hingga peluang kolaborasi jangka panjang dalam mendukung transisi energi global.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta melakukan kunjungan lapangan ke area pertambangan PT Weda Bay Nickel (WBN) serta berbagai fasilitas di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), mulai dari fasilitas pengolahan nikel, fasilitas pengelolaan lingkungan, pusat riset dan pengembangan, hingga rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dalam satu kawasan industri.

Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melihat secara langsung implementasi hilirisasi nikel sekaligus berbagai inisiatif keberlanjutan yang tengah dijalankan di lapangan.

Ahmad Fikri Susanto, perwakilan Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia sekaligus Direktur BYD Haka Auto menyampaikan, “Investor dan pembeli global kini ingin melihat lebih dari sekadar volume produksi. Mereka ingin memahami bagaimana rantai pasok dikelola, bagaimana lingkungan dijaga, dan bagaimana masyarakat turut merasakan manfaat pembangunan. Upaya membangun kepercayaan kini menjadi sama pentingnya dengan membangun kapasitas produksi itu sendiri.”

Sementara itu, Vice Chair for International Affairs Kadin Indonesia, Bernardino Vega menilai bahwa standar keberlanjutan kini semakin memengaruhi keputusan investasi dan akses pasar bagi industri mineral global. Ia menekankan, semakin banyak dana investasi yang menerapkan kriteria ESG menjadikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan sebagai salah satu prasyarat utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Respons pasar terhadap hal ini terlihat jelas. Investasi di sektor pengolahan mineral Indonesia meningkat 208% antara 2019 hingga 2022, dari USD3,56 miliar menjadi USD10,96 miliar. Menurutnya peran Kadin Indonesia adalah memastikan pelaku usaha nasional memahami dengan jelas standar dan ekspektasi yang terus berkembang tersebut, serta membantu mereka beradaptasi lebih awal.

"Karena pada akhirnya, perusahaan yang mampu menunjukkan praktik pertambangan yang baik serta kinerja ESG yang kredibel dan dapat diverifikasi adalah perusahaan yang akan memperoleh investasi jangka panjang dan akses yang lebih strategis ke pasar global,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi dan kunjungan lapangan, peserta juga menyoroti pentingnya tata kelola lingkungan, efisiensi energi, perlindungan biodiversitas, serta keterlibatan masyarakat sebagai elemen penting dalam pengembangan industri mineral kritis.

Presiden Direktur PT IWIP, Kevin He menyampaikan, Investasi yang berkembang di kawasan ini tidak hanya berkontribusi terhadap agenda industrialisasi Indonesia, tetapi juga mendukung upaya global dalam membangun sistem energi yang lebih bersih, mempercepat adopsi kendaraan listrik, dan memperkuat rantai pasok yang lebih tangguh.

"Namun kami juga menyadari bahwa pertumbuhan industri membawa tanggung jawab yang besar. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Ekspansi industri harus menciptakan peluang dan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal. Dan keberhasilan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh mitra terkait,” ujar Kevin.

Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional, perkembangan ekosistem hilirisasi di IWIP juga memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di Maluku Utara. Saat ini sekitar 85% tenaga kerja di kawasan IWIP berasal dari Maluku Utara, mencerminkan semakin besarnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai industri yang berkembang di wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, para peserta juga mengikuti penanaman mangrove yang menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional, Maluku Utara semakin menunjukkan perannya bukan hanya sebagai pusat produksi nikel dunia, tetapi juga sebagai wilayah yang tengah membangun referensi baru bagi praktik hilirisasi yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang.

LONDON - Bos kriminal yang diduga, Daniel Kinahan, ditangkap di Uni Emirat Arab terkait dugaan pelanggaran kejahatan terorganisir yang serius. Kinahan, berusia 40-an, ditangkap di Dubai berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan Irlandia, demikian dilaporkan oleh penyiar nasional Irlandia RTÉ.

Siapa Daniel Kinahan? Bos Mafia Irlandia yang Memiliki Jaringan Internasional

1. Memimpin Kartel Kinahan

Melansir BBC, Pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepadanya pada April 2022 setelah ia dan anggota keluarganya yang lain diidentifikasi sebagai pemimpin kartel kejahatan terorganisir Kinahan.

Kinahan juga memiliki hubungan dengan dunia olahraga melalui perusahaan manajemen tinju MTK Global yang sekarang sudah bubar, yang mewakili lebih dari 100 petinju termasuk Tyson Fury dan Carl Frampton.

An Garda Síochána (polisi Irlandia) mengatakan mereka mengetahui penangkapan warga negara Irlandia tersebut.

Polisi Dubai mengatakan penangkapan dilakukan pada hari Rabu, 15 April setelah operasi pencarian dan pengawasan intensif.

Polisi Dubai mengatakan mereka telah menangkap seorang buronan Irlandia atas dugaan perannya dalam jaringan kejahatan terorganisir internasional.

Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya untuk memerangi kejahatan lintas batas.

2. Memiliki Jaringan Internasional

Penangkapan tersebut menyusul penerimaan berkas yudisial dari otoritas Irlandia yang merinci dugaan kejahatan Kinahan dan keterlibatannya dalam organisasi kriminal internasional.

Berdasarkan berkas tersebut, Kejaksaan Umum Dubai mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk memulai prosedur hukum sebelum ekstradisinya.

Kinahan ditangkap dalam waktu 48 jam setelah surat perintah dikeluarkan.

Gardaí mengatakan penangkapan tersebut sesuai dengan perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara Irlandia dan Uni Emirat Arab.

Mereka mengatakan penangkapan warga negara Irlandia di Dubai saat ini masih menjadi urusan otoritas di Uni Emirat Arab.

Dalam sebuah pernyataan, An Garda Síochána mengatakan: "Penangkapan hari ini merupakan demonstrasi yang sangat penting lainnya tentang perlunya kerja sama penegakan hukum internasional dalam menangani kejahatan terorganisir transnasional."

Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan bahwa ia mengetahui penangkapan seorang individu di UEA.

Martin mengatakan hal itu menegaskan "hubungan yang kuat dengan Uni Emirat Arab dalam hal pengaturan ekstradisi".

Ia mengatakan bahwa perjanjian tersebut sekarang berjalan efektif dan proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Menteri Kehakiman, Dalam Negeri, dan Migrasi Irlandia, Jim O'Callaghan, menyambut baik penangkapan tersebut.

Ia berkata: "Penangkapan hari ini menyusul permintaan saya kepada UEA untuk ekstradisi individu ini agar menghadapi dakwaan di Irlandia.

"Saya ingin memuji semua pihak yang terlibat dalam perkembangan hari ini, yang merupakan hasil kerja keras tanpa henti."

3. Terlibat dalam Skandal Narkotika dan Pembunuhan

Daniel Kinahan sebelumnya telah disebut di Pengadilan Tinggi di Dublin sebagai kepala kartel narkoba.

Pada 5 Februari 2016, terjadi upaya pembunuhan terhadap Kinahan dalam peristiwa yang dikenal sebagai penembakan di Hotel Regency.

Salah satu rekannya, David Byrne, ditembak mati, sementara dua lainnya ditembak dan terluka.

Insiden ini merupakan bagian dari perseteruan Hutch-Kinahan yang hingga saat ini telah menelan 18 korban jiwa.

Kinahan telah menghabiskan banyak waktu di Costa del Sol di Spanyol, tetapi setelah penembakan di Regency, diyakini ia pindah ke Dubai secara permanen.

Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, sandwich generation yang harus produktif tetap ada batasnya.

Jadi, karena sandwichgeneration ini kan ada limitasinya juga. Sandwichgeneration itu harus produktif. Kalau tidak, dia tidak bisa menopang ke bawah dan tidak bisa menopang ke atas. Tetapi, kemampuan sandwichgeneration juga ada batasnya,” ujarnya dalam agenda Dialog Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Karena itu, dia menilai bahwa National Transfer Accounts (NTA) dibutuhkan sebagai alat ukur aliran sumber daya ekonomi antar-usia dalam “keluarga besar” Indonesia dengan memetakan interaksi antara anak-anak (konsumen), usia produktif (sandwich generation), dan lansia (purna tugas) melalui pajak, keluarga, dan aset.

Penggunaan NTA dipakai untuk menghindari kebijakan berdasarkan perasaan, sehingga memungkinkan penentuan prioritas yang tepat antara kebutuhan pendidikan anak dengan kesehatan lansia secara akurat.

Kemudian juga berfungsi sebagai alat untuk membuat proyeksi strategis menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan kebutuhan guru, dokter, dan infrastruktur sesuai perubahan struktur usia penduduk.

Alat ukur ini juga menjamin beban ekonomi pada sandwich generation agar tak terlalu berat dengan menyeimbangkan distribusi manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok usia, serta mengidentifikasi investasi yang paling mendesak dan berdampak besar dengan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bijak untuk kualitas hidup warga.

“Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua. Jadi, kalau kita ilustrasikan, sebetulnya kita sehari-hari pasti akan bertanya siapa yang sebenarnya membayar anak-anak kita bersekolah. Bisa orang tua, kombinasi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Siapa yang membayar rumah sakit untuk kakek-kakek kita? Siapa yang bekerja menghasilkan uang?,” kata Praktikno.

“Generasi yang produktif ini adalah generasi sandwich, generasi kejepit karena harus berproduksi, kemudian menanggung beban anak-anak, tapi sekaligus juga menanggung beban untuk orang tua. Nah, oleh karena itu, sangat berisiko kalau kita tidak bisa mengatur baik itu kebijakan publik sampai kepada (optimalisasi bonus demografi, penguatan sistem transfer publik, mendorong asset based realocation, serta mengantisipasi aging population,” ungkap dia.

Pihaknya ingin meyakinkan ke seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, bahwa NTA dapat digunakan sebagai basis untuk kebijakan publik.

“Bisa jadi secara nasional kita bisa membuat agregatnya, tetapi kebijakan di daerah bisa jadi berbeda-beda. Misalnya saja, di daerah tertentu mungkin akan lebih banyak fokus kepada pendidikan anak dan seterusnya, tapi di daerah yang lain bisa jadi akan lebih fokus kepada penyiapan klinik lansia, rumah sakit, dan lain-lain, bansos (bantuan sosial) untuk orang tua, dan lain-lain,” ucap Menko PMK.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

UI GreenMetric Sustainable Corporate Rankings kami rancang sebagai platform pembelajaran dan transformasi...,

Depok (ANTARA) - UI GreenMetric bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (IDX) mendorongpraktik keberlanjutan untuk korporasi dengan melalui sustainable corporate rankings.

Untuk itu, UI Greenmetric menyelenggarakan Awareness Session bertajuk “Next Practices in Sustainability: Safe-to-fail, Seamless Integration, and Scope 1–3 Emissions” untuk memperkenalkan kerangka UI GreenMetric Sustainable Corporate Rankings kepada pelaku industri.

Kepala UI GreenMetric, Dr. Vishnu Juwono dalam keterangannya, Selasa menyatakan bahwa pemeringkatan ini dirancang sebagai instrumen strategis, bukan sekadar daftar peringkat.

“UI GreenMetric Sustainable Corporate Rankings kami rancang sebagai platform pembelajaran dan transformasi. Tujuannya adalah membantu perusahaan Indonesia mengukur, membandingkan, dan meningkatkan kinerja keberlanjutan secara berbasis bukti, sehingga mampu bersaing di ekonomi rendah karbon,” ujarnya.

Vishnu mengajak korporasi Indonesia untuk memanfaatkan pemeringkatan ini sebagai alat strategis untuk benchmarking dan transformasi. Keberlanjutan adalah fondasi daya saing masa depan.

Manager Operasional, Data dan Riset UI GreenMetric Rahmi menambahkan, pihaknya menekankan keterlacakan bukti dan validasi silang per indikator.

Sistem ini membantu perusahaan membangun pelaporan ESG yang konsisten, transparan, dan dapat diaudit.

Forum ini juga menampilkan contoh praktik terbaik dari perusahaan internasional dan nasional yang telah menerapkan strategi pengurangan emisi melalui efisiensi energi, transisi energi bersih, dan manajemen rantai pasok berkelanjutan.

Pendekatan tersebut terbukti dapat menghasilkan penghematan energi signifikan sekaligus memperkuat reputasi perusahaan.

Melalui kolaborasi dengan IDX, UI GreenMetric berharap dapat mempercepat adopsi standar keberlanjutan di kalangan emiten dan memperkuat ekosistem bisnis yang lebih hijau di Indonesia.

Dalam paparannya, UI GreenMetric menekankan bahwa inisiatif pemeringkatan korporasi ini dibangun di atas rekam jejak panjang UI GreenMetric dalam menilai keberlanjutan universitas dan kota secara global.

Hingga 2025, jaringan UI GreenMetric telah mencakup lebih dari 1.700 universitas di lebih dari 100 negara, dan kini diperluas untuk membantu sektor korporasi membangun sistem pengukuran keberlanjutan yang transparan dan dapat dibandingkan.

Sesi utama membahas tren global emisi gas rumah kaca yang terus meningkat dan implikasinya bagi dunia usaha. Data terbaru menunjukkan bahwa emisi global hampir terus naik sejak awal 2000-an, dengan dampak langsung terhadap biaya operasional, risiko rantai pasok, dan akses pembiayaan perusahaan.

UI GreenMetric memaparkan bahwa metodologi pemeringkatan korporasi mencakup empat pilar utama: Lingkungan, Sosial, Tata Kelola, serta Riset & SDGs, dengan penekanan pada bukti publik yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan kredibilitas data ESG dan mengurangi risiko klaim berlebihan (greenwashing).

Forum ini menyoroti pentingnya pengukuran emisi gas rumah kaca dan integrasiEnvironmental, Social, and Governance (ESG) sebagai strategi bisnis inti perusahaan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Besar sekali. Ini besar sekali. Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan Di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, Presiden RI tegas memberikan perintah untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan UMKM.

"Pokoknya kita sudah, saya cuma mau bilang sudahi. Pak Presiden sudah tegas memberikan perintah kepada kita untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa barang-barang impor ilegal menimbulkan dampak yang destruktif terhadap pelaku usaha UMKM di Indonesia.

"Besar sekali. Ini besar sekali. Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan Di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada selisih (gap) 800 yang tidak tercatat secara resmi. Jadi kita harus pahami bahwa pada saat angka gap 800 yang masuk ini tidak tercatat, berarti dia suka-sukanya saja kasih harga," katanya.

Menurut Maman, ini sudah masuk dalam kategori zalim. Dirinya tidak melarang impor namun barang-barang yang diimpor ke Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya UMKM di Indonesia juga memiliki daya saing.

"Itu yang mau kita jaga. Jadi kalau ditanya sama saya, prioritas saya adalah mengamankan UMKM," kata Maman.

Dia berharap dengan adanya penahanan terhadap pemilik Blueray Cargo John Field (JF) atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi.

"Saya minta sudah, kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana dampaknya. Jadi saya pikir mari sudah saatnya kita stop permainan (impor ilegal) ini,'' katanya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri jejak kabur pemilik PT Blueray Cargo sekaligus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yakni John Field (JF).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, KPK melakukan penelusuran maupun pendalaman karena khawatir dengan adanya jeda waktu antara penangkapan dan penyerahan diri yang bersangkutan.

Ia juga mengatakan, KPK mendalami kemungkinan John Field bertemu dengan saksi-saksi penting pada kasus tersebut.

Oleh sebab itu, dia mengatakan, salah satu upaya penelusuran maupun pendalaman tersebut dilakukan dengan cara memeriksa secara langsung John Field.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam konteks tersebut, Global Infotech Solution (GIS) kembali mempertahankan penilaian keberlanjutan dari lembaga evaluasi internasional EcoVadis untuk tahun 2026,

Jakarta (ANTARA) - Global Infotech Solution (GIS) kembali meraih penghargaan dari lembaga evaluasi internasional EcoVadis untuk tahun 2026 atas komitmen mendorong praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) yang berkelanjutan dalam tata kelola di industri teknologi.

"Berkat mendorong praktik ESG di industri teknologi, GIS kembali meraih bronze medal EcoVadis 2026," kata Managing Director GIS Amon Fernandes dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kian menjadi tolok ukur penting dalam industri teknologi, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan keberlanjutan dari pelanggan global.

"Dalam konteks tersebut, Global Infotech Solution (GIS) kembali mempertahankan penilaian keberlanjutan dari lembaga evaluasi internasional EcoVadis untuk tahun 2026," ujarnya.

Setelah sebelumnya memperoleh badge Committed pada 2025, di awal tahun 2026 GIS berhasil meningkatkan peringkatnya ke kategori bronze medal, sebagai cerminan penguatan signifikan dalam kebijakan, proses, dan implementasi ESG di seluruh operasional perusahaan.

Menurutnya pencapaian itu juga menempatkan GIS di jajaran 35 persen perusahaan terbaik dari lebih dari 1.000 organisasi yang dinilai oleh EcoVadis.

Adapun terdapat empat aspek utama yang menjadi kerangka utama EcoVadis dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh, yakni lingkungan, ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, etika, serta pengadaan berkelanjutan.

Keberlanjutan penilaian ini, kata dia, mencerminkan konsistensi GIS dalam membangun tata kelola dan praktik operasional yang selaras dengan standar global.

"ESG kini bukan lagi diferensiasi, tetapi prasyarat untuk bisa bertahan dan dipercaya di industri teknologi. Bagi GIS, penilaian EcoVadis menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis kami berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Amon.

Menurutnya hasil penilaian tersebut didukung fondasi keberlanjutan yang telah dicapai GIS sepanjang tahun 2025, termasuk penerapan kerangka ESG melalui berbagai kebijakan dan inisiatif internal, serta didukung oleh perolehan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

"Komitmen ini juga tercermin melalui pengakuan eksternal di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk perolehan Top CSR Award 2025," ucapnya.

Sepanjang 2025 hingga memasuki tahun 2026, GIS memperkuat komitmen keberlanjutan melalui berbagai inisiatif lintas organisasi, mulai dari peningkatan penggunaan kendaraan listrik oleh jajaran direksi, penerapan prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).

Selain itu, pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove, hingga program pengelolaan dan daur ulang limbah operasional melalui GIS Recycling, serta GIS Scholarship untuk mendukung pengembangan pendidikan di bidang teknologi informatika.

GIS juga mendorong efisiensi dan tanggung jawab operasional melalui optimalisasi konsumsi energi, digitalisasi proses internal untuk mengurangi penggunaan kertas, hingga peningkatan standar keselamatan dan kesejahteraan karyawan, serta keterlibatan pemasok yang menerapkan prinsip pengadaan berkelanjutan.

"Selain aspek operasional, GIS melanjutkan berbagai kontribusi sosial dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan," bebernya.

Pendekatan itu, tambah Amon, sejalan dengan peran GIS sebagai perusahaan sistem integrator, yang tidak hanya menyediakan solusi teknologi, tetapi juga berupaya menciptakan dampak berkelanjutan bagi industri dan komunitas di sekitarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perjalanan Siloam Internasional Hospitals dalam memperkuat praktik keberlanjutan kembali membuahkan hasil membanggakan. Tahun 2025 ini, Siloam berhasil meraih Silver Medal dari EcoVadis dengan skor 71, meningkat 7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian ini menempatkan Siloam dalam 15% perusahaan dengan kinerja ESG (Environment, Social and Governance) terbaik secara global, dari lebih dari 130.000 perusahaan yang dinilai EcoVadis. Dalam industri Human Health Activities, Siloam menempati posisi Top 3% perusahaan global-sebuah bukti konsistensi kami dalam menghadirkan layanan kesehatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pada setiap pilarnya, Siloam juga mencatat kinerja unggul: Top 5% untuk Environment, Top 10% untuk Labor & Human Rights, Top 12% untuk Ethics, dan Top 1% untuk Sustainable Procurement. Capaian ini menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan telah terintegrasi kuat di seluruh jaringan layanan Siloam.

Permudah Pasien, Siloam Hospitals Tingkatkan Investasi Digital



CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady menyampaikan, bahwa peningkatan skor ini merupakan bukti nyata kerja keras seluruh tim. “Setiap inisiatif kecil yang konsisten akhirnya membawa kita ke pencapaian yang besar. Berada di 15% perusahaan global dan menjadi salah satu yang terbaik di industri kesehatan bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan di setiap lini operasional Siloam," ungkap Caroline.

Peningkatan Skor yang Mencerminkan Transformasi Nyata

EcoVadis memberikan penilaian komprehensif terhadap 21 kriteria keberlanjutan meliputi Lingkungan, Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia, Etika, dan Pengadaan Berkelanjutan. Skor 71 yang diraih Siloam tahun ini mencerminkan kemajuan signifikan dan peningkatan efektivitas berbagai inisiatif ESG, baik dalam penguatan kebijakan, peningkatan transparansi, maupun implementasi program-program keberlanjutan.

Peningkatan 7 poin dari tahun sebelumnya merupakan lompatan besar dalam skala penilaian EcoVadis, dan menunjukkan bahwa banyak proses, kebijakan, dan tata kelola perusahaan kini berada dalam kategori yang jauh lebih matang.

Fondasi Keberlanjutan yang Semakin Kokoh

Metodologi EcoVadis berlandaskan standar internasional seperti UN Global Compact, ILO Conventions, dan GRI Standards, sehingga pencapaian ini menguatkan kredibilitas Siloam dalam kancah global.

Keberhasilan tahun ini merupakan buah dari akumulasi kerja bertahun-tahun. Siloam telah membangun fondasi keberlanjutan melalui penguatan kebijakan dan penetapan target ESG yang jelas, disertai penerapan berbagai standar internasional seperti ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 27001. Komitmen tersebut juga tercermin dalam keanggotaan Siloam pada UN Global Compact dan penerapan Women’s Empowerment Principles (WEPs) yang mendorong kesetaraan dan inklusivitas dalam lingkungan kerja.

Siloam Hospitals Fokuskan Segmentasi Layanan Kesehatan



Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Siloam juga menjalankan assurance independen terhadap Sustainability Report, serta memperkuat proses pengadaan berkelanjutan agar semakin terstruktur, bertanggung jawab, dan selaras dengan standar global.

Di tengah beragam pencapaian tersebut, Caroline Riady menegaskan bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia menekankan, peningkatan skor ESG ini mencerminkan komitmen untuk menjaga standar keberlanjutan yang tinggi dan memastikan bahwa pertumbuhan perusahaan selalu sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

"EcoVadis bagi kami bukan sekadar alat penilaian, tetapi cermin untuk melihat potensi perbaikan dan arah penguatan ke depan. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, dan kami mendedikasikannya untuk para pasien serta seluruh pemangku kepentingan yang terus memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami. Kami akan terus bergerak maju, mengembangkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan," paparnya.

BALI - Menyikapi semakin mendesaknya tantangan perubahan iklim, pendekatan ekonomi sirkular kini menjadi paradigma penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan konsep yang menekankan ekonomi hijau dan pemanfaatan produk yang dapat dimanfaatkan kembali, ekonomi sirkular semakin relevan untuk diterapkan dalam kebijakan publik maupun strategi industri.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin regional dalam implementasi ekonomi sirkular. Namun keberhasilan transisi ini membutuhkan pemahaman kolektif, kolaborasi multisektor, serta penerapan standar internasional agar implementasinya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah mempercepat pemahaman mengenai Ekonomi Sirkular dan ISO 59000 yang berstandard internasional, Konferensi Internasional tentang Ekonomi Sirkular yang Berkelanjutan (International Conference on Circular Economy and Sustainability/ICCES) pertama di Indonesia sukses diselenggarakan oleh ICEST pada 17–18 November 2025 di Bali yang juga didukung penuh oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian PPN/Bappenas.

Komitmen Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih 2 Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025



ICCES menjadi forum internasional perdana di Tanah Air yang secara khusus membahas Ekonomi Sirkular yang Berkelanjutan dengan meyesuaikan penerapan ISO 59000 sebagai standrad internasional, serta menghadirkan para pakar dari berbagai negara.

Sebagai grup media terkemuka di Indonesia, MNC Group melalui berbagai platform televisi, digital, portal, dan radio berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui inisiatif MNC Peduli, MNC Group juga turut mendukung penerapan ekonomi sirkular melalui beragam program ekonomi hijau yang memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

Dalam konferensi ini, Director of Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution turut hadir sebagai pembicara dan menyampaikan pandangan mengenai peran strategis media dalam transformasi ekonomi sirkular yang Berkelanjutan. Dia menekankan, pentingnya media dalam meningkatkan literasi publik terkait perubahan iklim serta mendorong implementasi solusi berkelanjutan oleh perusahaan maupun individu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

"Kita disini berperan bagaimana bisa mensosialisasikan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang green ekonomi ini karena ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita di dunia ini," ujarnya di Bali, Rabu (3/12/2025).



ICCES 2025 menjadi momentum penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Konferensi ini sekaligus bertepatan dengan peluncuran global standar ISO 59000, dan diharapkan menjadi titik awal terbentuknya forum lintas negara yang fokus pada pengembangan ekonomi sirkular.

Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kristanto Widiwardono berharap, perusahan-perusahaan bisa mengimplementasikan sirkular ekonomi ke depannya. "Ini mudah-mudahan industri dari perusahaan perusahaan ini bisa semakin mengimplementasikan sirkular ekonomi dengan menggunakan standar sni iso 59.000 series yang terkait dengan sirkular ekonomi," paparnya.

Ke depan, konferensi ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk berbagi pengetahuan, membangun kemitraan, dan menciptakan solusi kolektif menuju ekonomi sirkular yang terukur, berdampak, dan berkelanjutan bagi Indonesia maupun dunia.

Sejalan dengan itu, Chair ICEST Institute, Suharman Noerman mengungkap, kegiatan tersebut dimaksudkan atas keprihatinan komunitas global terhadap fenomena bumi yang berlebihan dieksploitasi.

"Kegiatan ini dimaksudkan atas komitmen keprihatinan komunitas global terhadap fenomena bumi yang semakin over eksploitasi sehingga dibutuhkan langkah langkah strategik berbasis standar untuk bisa mendorong perbaikan perbaikan di dalam transisi liner amodel dan menjadi sekular model," tuturnya.

RI Negara Kedua Implementasikan Inisiatif Pengadaan Bertanggung Jawab



Sementara itu, Chair European TC ON CE Sweden, Raul Carlsson menambahkan, konferensi internasional tentang ekonomi sirkular dan berkelanjutan di Bali itu dinilai sangat mencerahkan. Pasalnya, konferensi tersebut menunjukkan bagaimana industri di Indonesia begitu tanggap.

"Konferensi internasional tentang ekonomi sirkular dan keberlanjutan di Bali. Konferensi ini sungguh mencerahkan. Konferensi ini benar-benar menunjukkan bagaimana industri di Indonesia begitu tanggap, eh, menanggapi pertanyaan-pertanyaan besar seputar lingkungan. Saya melihat pengetahuan tentang ekonomi sirkular sangat tinggi dan pemahaman tentang keberlanjutan berada di level yang sangat tinggi," katanya.

transparansi ESG kini bukan lagi sekadar pelengkap proses bisnis, tapi dapat mempengaruhi ekspektasi investor global maupun domestik

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat tingkat kepatuhan perusahaan tercatat (emiten) dalam menyampaikan laporan keberlanjutan (sustainability report) terus menunjukkan tren positif, tercermin dari jumlah emiten yang melapor kini mencapai 90 persen lebih.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

“Memang belum 100 persen (emiten yang menyampaikan laporan keberlanjutan), karena tidak semuanya juga menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, karena itu kan (biasanya disampaikan) satu paket antara laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan,” ujar Jeffrey Hendrik saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Ia pun menambahkan bahwa tidak ada kendala teknis yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan pelaporan Environmental, Social and Governance (ESG) tersebut.

Ia menyatakan tingginya tingkat kepatuhan emiten terhadap implementasi ESG penting untuk menjaga daya saing pasar modal Indonesia di mata dunia.

Pihaknya pun berkomitmen untuk memfasilitasi keterbukaan tersebut agar pasar modal domestik lebih adaptif terhadap kebutuhan investor modern yang mengutamakan keberlanjutan.

"Kami berharap pasar modal Indonesia akan lebih beradaptasi sehingga akan menarik banyak investor global maupun investor domestik yang dari hari ke hari semakin peduli dengan penerapan prinsip-prinsip ESG ini," kata Jeffrey.

Ia mengatakan transparansi ESG kini bukan lagi sekadar pelengkap proses bisnis perseroan, tapi dapat mempengaruhi ekspektasi para investor global maupun domestik.

.

Pelaporan aktivitas keberlanjutan yang baik, lanjut dia, akan membantu investor memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko terkait iklim dan sosial, serta strategi penciptaan nilai jangka panjang.

Ke depannya, BEI berkomitmen untuk memperluas indeks ESG serta mendukung pencatatan instrumen keuangan hijau, seperti sukuk hijau (green bonds) dan produk investasi berkelanjutan lainnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memobilisasi modal menuju proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi transisi di Indonesia.

“Laporan ESG yang kredibel membangun kepercayaan investor dan mendukung nilai perusahaan yang berkelanjutan,” ucap Jeffrey.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah pusat menyiapkan langkah untuk menarik kembali kewenangan penerbitan izin pertambangan pasir kuarsa dari pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola komoditas strategis tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, mencegah penyimpangan izin, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Bahlil, keputusan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jabar, pada Minggu (23/11/2025), dengan fokus penanganan tambang dan perkebunan ilegal yang menimbulkan kerugian negara.

"Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan," kata Bahlil usai melantik pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

"Saya sering juga turun ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Dalam pembahasan ratas, menurut Bahlil, pemerintah turut menyoroti adanya praktik penambangan yang tidak sesuai izin, termasuk temuan pasir kuarsa yang dicampur dengan mineral timah.

"Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa, tapi di dalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diatur lebih baik lagi," sebutnya.

Penarikan kewenangan ini, tambah Bahlil, nantinya akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih, penyalahgunaan izin, serta memastikan perlindungan terhadap lingkungan.

Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung, seiring maraknya praktik penambangan pasir kuarsa yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Pasir kuarsa telah ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025