Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

List menteri, wamen, dan kepala badan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Seluruh pejabat yang diangkat dalam reshuffle ini diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Demi Allah SWT saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada, UUD negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkas Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet ke-6 selama hampir 2 tahun kepemimpinannya. Sebanyak 6 pejabat baru dilantik.

Prabowo melakukan bongkar pasamg Kabinet Merah Putih untuk memperkuat posisi dalam menjalankan pemerintahan. Muncul beberapa nama baru untuk mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Berikut nama pejabat baru reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin, 27 April 2026:

1. Menteri Lingkungan Hidup: Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan: Hanif Faisol
3. Kantor Staf Presiden: Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman
4. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Muhammad Qodari
5. Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi: Hasan Nasbi
6. Kepala Badan Karantina Nasional sebagai Abdul Kadir Karding

Sebelumnya, Presiden telah beberapa kali melakukan perombakan kabinet sejak 2025. Pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.

Kemudian pada 8 September 2025, reshuffle besar dilakukan dengan mengganti Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa, serta merombak sejumlah posisi lain seperti Menteri Koperasi dan Menteri P2MI.

Dalam catatan Bisnis sebelumnya, gelombang reshuffle pernah terjadi pada 17 September 2025 dengan pergantian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dari Budi Gunawan kepada Djamari Chaniago, serta Menteri Pemuda dan Olahraga dari Dito Ariotedjo kepada Erick Thohir.

Selanjutnya pada 8 Oktober 2025, Prabowo kembali merombak sejumlah posisi wakil menteri dan pejabat strategis, termasuk pengisian posisi di Badan Pengelola BUMN. Terakhir, pada 5 Februari 2026, posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana pada sore ini, Kamis (5/2/2026).

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo nantinya bakal melantik pengganti Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pengganti Thomas Djiwandono hari ini, Kamis (5/2/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya sudah membahas rencana pengisian jabatan yang telah ditinggalkan Thomas Djiwandono.

Namun, keputusan nama yang menggantikan jabatan Wamenkeu belum juga diputuskan hingga Rabu (4/2/2025) malam.

"Kalau rencananya ada tetapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono," ujar Prasetyo di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, posisi Wamenkeu itu masih kosong sejak ditinggalkan Thomas yang resmi terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (27/1/2026).

Dalam catatan Bisnis, sempat tersiar kabar sosok pengganti Thomas di Wamenkeu tak lain Juda Agung. Dia merupakan mantan Deputi BI yang mengundurkan diri sebelum Thomas dipilih melalui proses fit and proper test oleh DPR RI. Bahkan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik rumor yang beredar tersebut.

Meski enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.

"Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Prabowo Lantik Adies Kadir jadi Hakim MK

Selain posisi Wamenkeu, Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada reshuffle kabinet kali ini.

"Nanti sore akan ada agenda untuk Hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR, yang kemarin sudah diputuskan di apa namanya? sidang paripurna," ujar Prasetyo.

Dia menambahkan eks Wakil Ketua DPR RI itu nantinya bakal mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," pungkasnya.

Sekadar informasi, Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia telah menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026.

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," ujar Habiburokhman.