Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menghadapi tantangan baru dalam mengelola keuangan desa setelah sebagian dana desa dialokasikan untuk pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kondisi tersebut membuat ruang fiskal desa untuk membiayai pembangunan menjadi lebih terbatas sehingga pemerintah desa dituntut mencari sumber pendapatan baru di luar Dana Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan mengatakan, alokasi anggaran yang harus disiapkan desa untuk mendukung KDMP berkisar antara Rp262 juta hingga Rp337 juta. Besaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing desa.

"Yang paling tinggi sekitar Rp337 juta dan yang paling rendah sekitar Rp262 juta. Besarannya berbeda-beda sesuai kekuatan anggaran desa," kata Iwan, Jumat (5/4/2026).

Menurut dia, kebijakan tersebut membuat pemerintah desa harus lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Sebab, sebagian dana desa yang selama ini banyak digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat kini harus dibagi untuk mendukung program penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Akibatnya, sejumlah program pembangunan yang biasanya mengandalkan dana desa berpotensi mengalami penyesuaian. Pemerintah desa dituntut memilih kegiatan yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Desa harus kreatif. Mereka harus memprioritaskan pembangunan yang paling penting dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat," ujar Iwan.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi desa untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana desa.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Menurut Iwan, selama ini tidak sedikit desa yang masih bergantung pada transfer pemerintah, baik dana desa maupun alokasi dana desa. Padahal, setiap desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

Potensi tersebut antara lain berasal dari pengelolaan aset desa, pengembangan usaha melalui badan usaha milik desa (BUMDes), pengelolaan pasar desa, wisata desa, hingga kerja sama pemanfaatan lahan dan aset dengan pihak ketiga.

“PADes harus mulai diperkuat. Kalau desa memiliki pendapatan sendiri yang kuat, kemampuan membiayai pembangunan juga akan lebih baik dan tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Desa,” katanya.

Iwan menilai, pengembangan sumber-sumber pendapatan baru menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Pasalnya, kebutuhan pembangunan di desa terus meningkat, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, drainase, jalan desa, fasilitas pelayanan masyarakat, hingga program pemberdayaan ekonomi warga.

Di sisi lain, kapasitas anggaran yang tersedia tidak selalu bertambah. Karena itu, desa perlu membangun kemandirian fiskal agar tetap mampu menjalankan berbagai program pembangunan meskipun ruang anggaran semakin terbatas.

Ia optimistis desa-desa di Kabupaten Cirebon memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan jika mampu memetakan dan mengelola potensi yang dimiliki secara profesional.

DMPD, kata dia, juga terus mendorong pemerintah desa untuk memperkuat tata kelola usaha desa agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kami mendorong desa untuk menggali potensi masing-masing. Setiap desa punya karakter dan peluang yang berbeda. Tinggal bagaimana potensi itu dioptimalkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan,” ujar Iwan.

selain mendorong daerah, pemerintah saat ini sedang menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan mulai digulirkan pada Juni 2026

Madiun (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mendorong daerah memperkuat perekonomian berbasis sumber daya lokal agar tetap mampu menjaga perputaran konsumsi masyarakat setempat yang muaranya mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam diskusi bersama Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun bersama organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Madiun, Jawa Timur, Kamis, mengatakan sumber daya lokal yang dikembangkan maksimal tidak hanya mendongkrak PDRB daerah, namun juga mampu menjaga ekonomi nasional yang pada kuartal II tahun 2026 oleh pemerintah pusat terus digiatkan.

"Hari ini dengan Kota Madiun, kemarin kita sudah sharing dengan Magetan dan Ponorogo. Kita diskusi bagaimana PDRB di semua daerah wilayah Madiun dan sekitarnya di kuartal II ini tetap terjaga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu pihaknya menyatakan bahwa pemerintah pusat menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap selaras dengan target nasional di tengah kondisi ekonomi yang dinamis saat ini.

Karenanya ia meminta daerah untuk menguatkan pengelolaan sumber daya yang ada guna menjaga PDRB tetap tinggi. Bisa di sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga ekonomi kreatif.

"Kuartal pertama pertumbuhan nasional cukup tinggi, 5,61 persen. Alhamdulillah Kota Madiun juga selalu di atas pertumbuhan provinsi maupun nasional, ini yang terus didorong juga daerah lain," katanya.

Susiwijono mengatakan selain mendorong daerah, pemerintah saat ini sedang menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan mulai digulirkan pada Juni 2026.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 di tengah tantangan geopolitik global, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga perlambatan daya beli masyarakat.

Menurut dia, stimulus yang disiapkan antara lain perpanjangan kebijakan work from home (WFH), diskon tarif transportasi seperti tiket pesawat dan kereta api, hingga percepatan pencairan gaji ke-13 ASN pada awal Juni.

"Jadi memang kita dorong semua target program yang di pusat itu juga sampai ke daerah," katanya.

Susiwijono menilai Kota Madiun memiliki peluang besar untuk berkembang melalui sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

"Kota Madiun potensinya luar biasa, terutama dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan beberapa sektor jasa yang cocok untuk didorong," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan momentum peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni da Juli nanti hingga berbagai kegiatan wisata urban akan dimaksimalkan untuk menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi lokal.

"Banyaknya kegiatan di bulan Juni dan Juli ini tentunya mendorong perputaran ekonomi semakin besar. Apalagi nanti ada stimulan-stimulan dari pemerintah pusat," kata Bagus.

Pemkot Madiun juga menyiapkan konsep wisata baru berbasis identitas daerah sebagai strategi jangka panjang menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Agenda rangkaian Hari Jadi Kota Madiun banyak melibatkan pelaku UMKM dan Ekraf lokal. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan nasional," tambahnya.

Ia berharap dengan upaya tersebut tak hanya membuka peluang usaha baru, namun sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kota Madiun di tengah tantangan ekonomi nasional.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengimbau Pemerintah Daerah melakukan efisiensi anggaran dan kreatif untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Efisiensi yang dimaksud adalah mengurangi kegiatan rapat, memangkas biaya makan-minum, hingga pemeliharaan perawatan. Menurutnya, pemangkasan tersebut mampu menutup gaji PPPK.

"Efisiensi misalnya rapat-rapat, perjalanan dinas, makan-minum, harwat [pemeliharaan dan perawatan]. Ada daerah yang bisa melakukan efisiensi dan efisiensi itu bisa menutup untuk bayar PPPK. Ada yang seperti itu," katanya kepada jurnalis di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026).

Eks Kapolri itu juga menyampaikan Kepala Daerah tidak hanya bertugas memastikan setiap anggaran dialokasikan sesuai posnya masing-masing.

Namun, diminta kreatif untuk mengelola potensi ekonomi setempat dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga daerah tidak hanya mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD). Dia mengatakan upaya itu disinyalir mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mendagri juga yakin memanfaatkan potensi ekonomi lokal mampu memberikan efek domino berupa terdorongnya kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Tapi bagaimana seorang Kepala Daerah punya kreativitas sehingga dia bisa tidak memberatkan rakyat, misalnya dia BUMD-nya, dia buat rusda atau apapun juga ya, yang membuat itu bisa untung. Dan kemudian dia bisa mendorong UMKM atau mendorong usaha di wilayahnya, sehingga bisa hidup dan kemudian bisa dapat PAD dari situ tambahan," jelasnya.

PAD, katanya, juga dapat ditambah dengan memaksimalkan pungutan pajak yang salah satunya dapat diambil dari pajak restoran.

Selain itu, dia turut menyoroti terkait Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dia menjelaskan dalam beleid tersebut menyebutkan bahwa 30% belanja pegawai dari APBD akan mulai diberlakukan 5 tahun setelah undang-undang disahkan. Artinya berlaku pada 1 Januari 2027.

"Tapi di situ disebutkan dalam ayat (3)-nya, besaran mengenai proporsi belanja pegawai itu dapat disesuaikan oleh menteri yang menyelenggarakan keuangan, menteri keuangan maksudnya, setelah berkoordinasi dengan menteri, katakanlah saya pendekin aja Menteri Dalam Negeri dan Mepan RB," ucapnya.