Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menaruh harapan kepada Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) untuk menjadi jembatan bergeraknya investasi energi baru terbarukan (EBT).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan wilayah Sumbar memiliki potensi EBT yang besar dan sejauh ini potensi itu baru dimanfaatkan dalam angka yang cukup kecil. Kunci percepatan pemanfaatan EBT ini adalah mendatangkan investor.

"Kami terus mencatat kinerja dari pemanfaatan EBT ini. Jadi dalam lima tahun ke depan kami membutuhkan tambahan sekitar 27,7% dari capaian saat ini yang sudah mencapai 30,59%,” katanya, Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam upaya percepatan transisi energi ini, sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumbar 2025–2029, khususnya misi Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan, di mana Sumbar menargetkan porsi EBT dalam bauran energi primer mencapai 58,29% pada tahun 2030.

Adanya target ini, lanjut Mahyeldi, melihat pada potensi EBT di Sumbar yang masih sangat besar belum terkelola, seperti halnya untuk potensi energi air sejauh ini baru digarap 33% dari total potensi, panas bumi 1.651 megawatt (MW), bioenergi 923,1 MW, energi angin 428 MW, serta potensi energi surya setara 5.898 MW yang belum tergarap optimal.

“Untuk potensi memang besar, namun ada tantangan yang harus dijawab bersama, terutama soal investasi,” ujarnya.

Mahyeldi mengakui masih terdapat sejumlah kendala masuknya investasi ke Sumbar terkait EBT ini, seperti keterbatasan pemerintah daerah dalam memfasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor yang masih lemah, serta tantangan sosial dan lingkungan di lapangan, yang kemudian menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dengan telah adanya METI di Sumbar, Mahyeldi menaruh harapan yang besar kepada METI supaya persoalan yang menjadi kendala selama ini untuk pemanfaatan EBT bisa terselesaikan.

"Saya berharap METI dapat berperan aktif mendukung dan menjadi mitra strategis dalam pengembangan energi terbarukan," sebutnya.

Gubernur menilai kehadiran METI di daerah merupakan wadah strategis yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pengembangan energi terbarukan.

Alasan harapan yang disampaikan Mahyeldi ini, karena melihat Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, serta komitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060.

"Jadi sejalan dengan itu, Pemprov Sumbar berkomitmen mendukung pemanfaatan energi bersih sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan," tegasnya.

Dia menuturkan bahwa potensi EBT itu diharapkan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan, sehingga memberi manfaat bagi pemenuhan kebutuhan energi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan energi terbarukan tidak hanya soal penyediaan energi, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ketua Umum METI Pusat Zulfan Zahar, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari energi surya, air, angin, panas bumi, hingga bioenergi. Menurutnya, potensi tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Transisi energi membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, agar target nasional dapat tercapai,” ujarnya.

Zulfan menyampaikan bahwa METI dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah serta berkontribusi aktif dalam mendorong pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Bisnis.com, SOLOK SELATAN - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Barat untuk mengoptimalkan eksplorasi potensi energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan hal itu sembari mengapresiasi manfaat pengembangan pembangkit tenaga listrik panas bumi (PLTP) oleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML).

"Jadi kalau potensi energi yang ada di Sumbar ini bisa dimanfaatkan secara optimal, maka akan memberikan dampak ekonomi bagi daerah, dan bahkan kepada masyarakat juga," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

Dia menjelaskan melihat sejak 2019, proyek panas bumi 86 MW (MegaWatt) hingga akhir 2024, tercatat PNPB lebih dari Rp200 miliar yang ditransfer ke daerah dalam bentuk DBH (dana bagi hasil), ada juga bonus produksi sebesar Rp56 miliar untuk daerah sekitar.

"Hal itu terlihat ada manfaat langsung yang diterima daerah. Bagaimana pengembangan energi transisi ini memberikan manfaat langsung ke daerah,” ujar Gigih.

Dikatakannya Provinsi Sumbar memiliki potensi geothermal yang sangat besar, proyek di Muara Laboh adalah salah satunya yang berhasil. Kemudian, Solok Selatan juga memiliki potensi baru panas bumi. Dari penciutan wilayah kerja panas bumi dari seluas 56.000 hektar menjadi 2.000 hektar, ada potensi baru di Balun.

“Hal ini telah dilakukan survey oleh Supreme Energy dikembalikan kepada pemerintah, jadi bisa segera kami kembangkan dan setelah kembali ke Jakarta, melalui Dirjen kami laporkan kepada Menteri ESDM,” ucapnya.

Menurut data yang disampaikan, potensi panas bumi di Balun ini diperkirakan sebesar 40 MW. Potensi lainnya juga ada di daerah lainnya di Sumatera Barat seperti di Pasaman, Pasaman Timur, Bonjol, Solok, dan lainnya.

Kemudian, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda menyampaikan melihat pada investasi PT. SEML untuk Unit 2 sebesar Rp7 triliun di Solok Selatan tentunya memberi peluang bagi daerah untuk mendapatkan tambahan potensi PAD. Apalagi pemerintah pusat telah melakukan perubahan skema penganggaran. Pemerintah daerah didorong untuk kemandirian fiskal, termasuk dalam PAD

“Ketahanan energi salah satu program nasional pemerintah, mudah-mudahan adanya investasi ini, beredarnya uang di Solok Selatan bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat Sumatera Barat, Solsel khususnya,” kata Zigo.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menilai keberadaan investasi panas bumi di Solok Selatan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Mulai dari pemberian beasiswa, penyerapan tenaga kerja hingga Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk daerah.

Buya, sapaan akrab Gubernur Sumbar itu menyebut bahwa proyek panas bumi adalah salah satu penyumbang energi hijau atau green energy, selain PLTA, PLTS dan lainnya.

“Energi hijau ini telah menjadi prioritas nasional, maka potensi yang luar biasa tersebut perlu investasi dari investor,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Di Sumbar sendiri, pemanfaatan energi terbarukan panas bumi baru sebesar 5% dan energi dari air sebesar 30%.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Solok Selatan Khairunas memberikan apresiasi kepada PT Supreme Energy atas proyek panas bumi Unit 2 ini, dan manfaat besar kehadiran PT SEML, tidak hanya dirasakan secara nasional, bagi daerah perusahaan memberikan dampak positif yang signifikan dari sisi pendapatan daerah.

“Dana bonus produksi dan dana bagi hasil mencapai Rp30 miliar setiap tahunnya untuk Solok Selatan, selain itu juga memberikan peluang tenaga kerja, 85% adalah tenaga kerja putra putri terbaik Solok Selatan,” ungkapnya.

Kemudian, kehadiran PT SEML melalui berbagai program CSR telah berperan aktif dalam mendukung Pembangunan daerah bidang di antaranya bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.