Bisnis.com, JAKARTA — Supply Chain Indonesia (SCI) mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Selat Malaka yang selama ini lebih banyak berfungsi sebagai jalur lintasan global tanpa memberikan nilai tambah signifikan bagi Indonesia.

Founder & CEO Supply Chain Indonesia Setijadi memandang bahwa saat ini Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 100.000 kapal melintas setiap tahun dan mengangkut sekitar 22% perdagangan maritim global.

Selain itu, sekitar 23 juta barel minyak per hari juga melewati jalur ini. Hal ini menjadikannya koridor utama distribusi energi dunia. Namun, sebagian besar kapal hanya melintas tanpa melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.

“Indonesia perlu bertransformasi dari sekadar negara lintasan menjadi negara penyedia layanan dalam ekonomi maritim,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, intensitas lalu lintas di Selat Malaka dan keterkaitannya dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) seharusnya menjadi peluang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui layanan pelabuhan dan logistik.

Setijadi menuturkan bahwa setiap tahunnya ada lebih dari 90.000 kapal yang melintas jalur tersebut.

Berdasarkan perhitungannya, apabila hanya 5% hingga 10% kapal saja yang melakukan port call di Indonesia, dampaknya akan terasa pada pendapatan pelabuhan, jasa logistik, serta industri pendukung.

Sayangnya, Setijadi melihat Indonesia masih menghadapi kendala struktural dalam menarik kapal internasional untuk singgah. Kinerja pelabuhan yang belum kompetitif dari sisi turnaround time dan efisiensi menjadi salah satu hambatan utama.

Berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) 2023, rata-rata waktu putar kapal alias turnaroundtime kapal di pelabuhan mencapai 1,8 hari. Jauh lebih lama ketimbang Singapura maupun Vietnam yang masing-masing 1,2 hari dan 0,9 hari.

Selain itu, keterbatasan layanan bernilai tambah seperti bunkering, perbaikan kapal, dan transshipment membuat Indonesia kalah bersaing dengan hub regional.

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa nilai ekonomi terbesar dari jalur pelayaran berasal dari layanan tambahan, bukan sekadar lalu lintas kapal. Negara tersebut saat ini menjadi hub bunkering terbesar di dunia dengan volume lebih dari 50 juta ton bahan bakar kapal per tahun dan menangani lebih dari 37 juta TEUs peti kemas setiap tahun.

Di sisi lain, struktur arus muatan Indonesia yang masih tersebar di berbagai pelabuhan membuat volume tidak terkonsolidasi. Kondisi ini membuat pelabuhan domestik kurang menarik bagi kapal besar untuk melakukan direct call.

Akibatnya, arus ekspor-impor Indonesia masih banyak bergantung pada skema transshipment di hub regional seperti Singapura dan Port Klang. Ketergantungan ini berdampak pada biaya logistik yang lebih tinggi, waktu pengiriman lebih panjang, serta hilangnya potensi nilai tambah di dalam negeri.

Setijadi menilai perubahan paradigma kebijakan menjadi kunci untuk memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global.

Pengembangan maritime logistics hub di sekitar Selat Malaka dan ALKI, peningkatan layanan pelabuhan, serta integrasi multimoda menjadi langkah strategis yang perlu dipercepat.

Dia menegaskan bahwa pendekatan berbasis layanan lebih relevan dan berkelanjutan dibandingkan mengandalkan pungutan lintas, sekaligus sejalan dengan ketentuan hukum internasional.

“Selat Malaka dan ALKI dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan layanan dan infrastruktur logistik,” ujarnya.