Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) melalui entitas anaknya, PT BNI Sekuritas (BNIS), resmi menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan PT Danantara Asset Management (PT DAM) terkait divestasi PT BNI Asset Management (BNI AM).

Transaksi yang diteken pada 1 April 2026 ini mencakup pelepasan 39,96 juta saham atau setara 99,9% kepemilikan BNIS di BNI AM dengan total nilai mencapai Rp359,64 miliar.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyebut langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem investasi BUMN melalui Danantara.

“PT DAM selaku holding operasional bermaksud untuk menciptakan perusahaan aset manajemen yang akan menjadi champion dengan daya saing yang kuat melalui inovasi produk dan layanan,” tulis manajemen, dikutip Minggu (5/4/2026).

BNI menegaskan bahwa transaksi ini tergolong sebagai transaksi afiliasi karena melibatkan pihak-pihak yang berada dalam kendali tidak langsung negara, namun tidak termasuk transaksi material sesuai ketentuan regulator.

“Transaksi Afiliasi tidak termasuk dalam kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020,” jelas perseroan.

Meski demikian, aksi korporasi ini tetap mengacu pada POJK No. 42/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Berdasarkan penilaian independen oleh KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (SRR), nilai pasar BNI AM tercatat sebesar Rp354,85 miliar. Nilai transaksi yang disepakati berada di atas valuasi tersebut, sehingga dinilai wajar.

“Harga yang ditentukan dalam Transaksi Afiliasi adalah wajar karena lebih tinggi dari nilai pasar Saham BNI AM,” ungkap laporan penilai independen.

Penilai juga menyimpulkan bahwa transaksi ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan ke depan.

“Transaksi Afiliasi akan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham,” demikian hasil analisis yang disampaikan.

Manajemen BNI memastikan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan telah melalui prosedur yang sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku.