Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Asset Management (DAM) mengambil alih mayoritas kepemilikan pada sejumlah perusahaan manajer investasi milik bank-bank BUMN, menandai pergeseran pengelolaan bisnis investasi dari level perbankan ke holding negara.

Sebelumnya, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pengalihan saham tersebut dilakukan pada 1 April 2026 melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara entitas anak usaha masing-masing bank sebagai penjual dengan DAM sebagai pembeli.

Transaksi ini melibatkan tiga bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Dari sisi nilai, Bank Mandiri mencatat transaksi terbesar melalui pengalihan PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) senilai Rp1,025 triliun. BNI melepas PT BNI Asset Management (BNI AM) dengan nilai Rp359,64 miliar, sementara BRI melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengalihkan PT PNM Investment Management (PNM IM) senilai Rp345 miliar.

Secara kepemilikan, Mandiri Sekuritas menjual 99,93% saham MMI, BNI Sekuritas mengalihkan 99,9% saham BNI AM, dan PNM melepas 99,999% saham PNM IM kepada DAM.

Merujuk pengumuman resmi yang dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia edisi 17 April 2026, sejumlah perusahaan juga menyampaikan rencana pengambilalihan saham oleh DAM yang akan mengakibatkan perubahan pengendali.

Pengumuman tersebut antara lain disampaikan oleh PT BNI Asset Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, serta PT PNM Investment Management.

Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa seluruh saham perseroan yang saat ini dimiliki oleh pemegang saham eksisting akan dialihkan kepada DAM, sehingga perseroan akan berada di bawah pengendalian baru.

Langkah ini mengindikasikan arah konsolidasi manajer investasi BUMN ke dalam satu entitas terpusat di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam rencana awal yang mengemuka sejak 2025, konsolidasi ini diproyeksikan akan menghimpun dana kelolaan hingga US$8 miliar atau setara sekitar Rp132,94 triliun, membentuk entitas pengelola aset berskala besar yang lebih kompetitif.

Manajemen Bank Mandiri menyatakan pengalihan ini merupakan bagian dari inisiatif DAM untuk mengintegrasikan bisnis pengelolaan aset di dalam ekosistemnya.

“Pengalihan saham MMI dilakukan sebagai bagian dari inisiatif DAM dalam rangka mendukung rencana konsolidasi perusahaan manajemen aset di dalam ekosistem anak perusahaan DAM,” tulis manajemen.

Dari sisi struktur, transaksi ini tergolong sebagai transaksi afiliasi karena melibatkan entitas yang berada dalam pengendalian yang sama, yakni Negara Republik Indonesia. DAM berada di bawah Danantara, sementara ketiga bank juga merupakan bagian dari ekosistem BUMN.

Meski demikian, kontribusi entitas yang dialihkan terhadap kinerja masing-masing bank relatif terbatas. Pada Bank Mandiri, misalnya, porsi aset, laba bersih, dan pendapatan usaha MMI tercatat di bawah 1% terhadap total konsolidasi perseroan.

Ketiga bank juga memastikan bahwa transaksi tidak mengandung benturan kepentingan, telah melalui penilaian independen, serta dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai transaksi pun dinyatakan wajar dan tidak tergolong material, sehingga tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Sejalan dengan proses tersebut, dalam pengumuman resmi juga disebutkan bahwa para kreditur dan pihak berkepentingan lainnya diberikan waktu paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal pengumuman untuk menyampaikan keberatan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

IDXChannel - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) melalui anak usahanya, PT BNI Sekuritas (BNIS), menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan PT Danantara Asset Management (DAM) terkait divestasi PT BNI Asset Management (BNI AM). Nilai transaksi tersebut mencapai Rp359,64 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kesepakatan tersebut ditandatangani pada 1 April 2026. Dalam transaksi tersebut, BNIS melepas sekitar 39,96 juta saham atau setara 99,9 persen kepemilikan di BNI AM kepada PT DAM.

Manajemen menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat ekosistem investasi BUMN di bawah naungan Danantara.

“PT DAM selaku holding operasional bermaksud untuk menciptakan perusahaan manajemen aset yang akan menjadi champion dengan daya saing kuat melalui inovasi produk dan layanan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (5/4/2026).

BNI juga menyebutkan bahwa transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, mengingat pihak-pihak yang terlibat masih berada dalam kendali negara secara tidak langsung. Meski demikian, transaksi ini tidak termasuk dalam kategori transaksi material sesuai ketentuan regulator.

“Transaksi Afiliasi tidak termasuk dalam kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020,” jelas perseroan.

Aksi korporasi tersebut juga disebut telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Berdasarkan hasil penilaian independen dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (SRR), nilai pasar BNI Asset Management ditetapkan sebesar Rp354,85 miliar.

Dengan nilai transaksi mencapai Rp359,64 miliar, harga yang disepakati dinilai berada di atas valuasi pasar sehingga dianggap wajar.

“Harga yang ditentukan dalam Transaksi Afiliasi adalah wajar karena lebih tinggi dari nilai pasar saham BNI AM,” tulis laporan penilai independen tersebut.

Selain itu, penilai juga menyimpulkan bahwa transaksi ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap prospek keuangan perseroan di masa depan.

Manajemen BNI menegaskan seluruh proses transaksi telah dilakukan sesuai praktik bisnis yang berlaku serta tidak mengandung unsur benturan kepentingan.

“Transaksi afiliasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perseroan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham,” tulis manajemen.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) melalui entitas anaknya, PT BNI Sekuritas (BNIS), resmi menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan PT Danantara Asset Management (PT DAM) terkait divestasi PT BNI Asset Management (BNI AM).

Transaksi yang diteken pada 1 April 2026 ini mencakup pelepasan 39,96 juta saham atau setara 99,9% kepemilikan BNIS di BNI AM dengan total nilai mencapai Rp359,64 miliar.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyebut langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem investasi BUMN melalui Danantara.

“PT DAM selaku holding operasional bermaksud untuk menciptakan perusahaan aset manajemen yang akan menjadi champion dengan daya saing yang kuat melalui inovasi produk dan layanan,” tulis manajemen, dikutip Minggu (5/4/2026).

BNI menegaskan bahwa transaksi ini tergolong sebagai transaksi afiliasi karena melibatkan pihak-pihak yang berada dalam kendali tidak langsung negara, namun tidak termasuk transaksi material sesuai ketentuan regulator.

“Transaksi Afiliasi tidak termasuk dalam kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020,” jelas perseroan.

Meski demikian, aksi korporasi ini tetap mengacu pada POJK No. 42/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Berdasarkan penilaian independen oleh KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (SRR), nilai pasar BNI AM tercatat sebesar Rp354,85 miliar. Nilai transaksi yang disepakati berada di atas valuasi tersebut, sehingga dinilai wajar.

“Harga yang ditentukan dalam Transaksi Afiliasi adalah wajar karena lebih tinggi dari nilai pasar Saham BNI AM,” ungkap laporan penilai independen.

Penilai juga menyimpulkan bahwa transaksi ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan ke depan.

“Transaksi Afiliasi akan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham,” demikian hasil analisis yang disampaikan.

Manajemen BNI memastikan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan telah melalui prosedur yang sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer investasi PT BNI Asset Management (BNI AM) angkat bicara terkait potensi dampak penambahan batas minimal saham publik atau free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 7,5% menjadi 15%.

Chief Investment Officer BNI Asset Management Farash Farich mengatakan kenaikan free float akan berdampak positif bagi investor. Menurutnya, rencana ini akan menurunkan risiko likuiditas dan memperluas opsi investasi bagi para manajer investasi (MI).

"Penambahan free float akan membuat semakin banyak emiten yang bisa masuk ke universe investasi bagi manajer investasi," terangnya kepada Bisnis, dikutip Senin (9/2/2026).

Meski demikian, Farash mengingatkan agar proses dan struktur penambahan free float perlu dirancang dengan baik. Hal tersebut agar total shareholders return (TSR) dapat meningkat.

Terkait strategi peracikan portofolio, Farash menuturkan, BNI AM memiliki parameter manajemen risiko, dimana saham dengan tingkat likuiditas tertentu hanya dapat dibeli dengan bobot tertentu di portofolio

Dia menuturkan, parameter tersebut diberlakukan agar investor dapat masuk dan keluar dari reksa dana dengan mudah dan cepat tanpa menimbulkan dampak negatif ke NAV reksa dana.

Selain itu, BNI AM juga memilih saham berdasarkan fundamental, momentum dan valuasi dalam pemilihan saham serta faktor likuiditasnya.

Dia melanjutkan, penambahan free float tidak akan mengubah strategi BNI AM dalam memilih saham untuk meracik produk reksa dana sahamnya. Meski demikian, dilihat dari strategi tersebut saham-saham big caps mainstream memiliki potensi return yang relatif lebih baik tahun ini

"Hal ini didukung juga dengan dividend yield yang tinggi," tambahnya.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float. Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%. Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

"Paling sedikit 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000," tulis ketentuan di poin III.3.7.1.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.