REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah masih dibayangi sentimen global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ketidakpastian negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran membuat pelaku pasar cenderung bersikap hati-hati.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kondisi ini memicu sentimen risk-off di pasar keuangan. Investor menilai proses perdamaian masih belum jelas dan berisiko berlarut.

“Sentimen ini dipicu oleh laporan bahwa Gedung Putih masih menunggu respons Iran sebelum memulai negosiasi perdamaian. Investor menafsirkan pernyataan tersebut sebagai sinyal masih tingginya ketidakpastian terkait proses perdamaian,” kata Josua, Jumat (24/4/2026).

Meski tertekan sentimen global, rupiah pada Jumat pagi tercatat menguat tipis. Mata uang Garuda naik 6 poin atau 0,03 persen ke level Rp17.280 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.286 per dolar AS.

Perkembangan geopolitik menunjukkan negosiasi belum menemukan titik terang. Gencatan senjata dua pekan antara AS dan Iran sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan.

Amerika Serikat bahkan menyatakan akan memblokade kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran. Di sisi lain, Iran menyatakan siap berunding, namun meragukan komitmen AS dalam proses negosiasi.

Dari sisi ekonomi, data terbaru menunjukkan ketahanan ekonomi Amerika Serikat masih cukup kuat. Indeks PMI manufaktur dan jasa April tercatat di atas ekspektasi pasar.

S&P Global US Manufacturing PMI naik ke 54,0 dari 52,3, sementara Services PMI meningkat ke 51,3 dari 49,8. Data ini memberi sentimen positif terhadap dolar AS.

Namun, data tenaga kerja menunjukkan tekanan mulai muncul. Initial Jobless Claims meningkat menjadi 214 ribu dari sebelumnya 208 ribu.

Josua memperkirakan rupiah masih akan bergerak terbatas dengan volatilitas tinggi. Rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp17.225 hingga Rp17.350 per dolar AS.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus para calon pekerja migran asal NTB dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp10 miliar.

"Alokasi anggaran untuk tahap awal sebesar Rp10 miliar dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidy Furqon dalam pernyataan di Mataram, Selasa.

Aidy mengatakan skema KUR bagi pekerja migran asal NTB tersebut bekerja sama dengan Bank NTB Syariah selaku perusahaan milik daerah.

Pemerintah NTB tidak memberikan uang tunai bagi para pekerja migran yang mengajukan kredit usaha.

Proses pembiayaan diberikan secara terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.

Menurut Aidy, skema itu dirancang agar calon pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak tahap awal keberangkatan dan meminimalkan potensi praktik nonprosedural yang selama ini masih menjadi persoalan.

"Mereka tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja," ucapnya.

Lebih lanjut Aidy menyampaikan bahwa pemerintah NTB bersama Bank NTB Syariah saat ini masih menyusun regulasi KUR pekerja migran agar memiliki payung hukum yang kuat sebelum diluncurkan secara resmi.

Skema pembiayaan terintegrasi menjadi langkah strategis pemerintah NTB dalam membangun tata kelola penempatan pekerja migran yang lebih aman, terstruktur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada 2025, sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Malaysia menjadi negara tujuan utama penempatan para pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat tersebut dengan jumlah 23.685 orang.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Badan Pusat Statistik mencatat nilai remitansi atau transfer uang yang dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga mereka di NTB sebanyak Rp221,46 miliar.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

agar pendapatan selama bekerja di luar negeri tidak habis untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif

Mataram (ANTARA) - Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Mataram memperluas inklusi keuangan dengan membangun literasi tentang investasi pasar modal untuk para pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala BEI Mataram Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana mengatakan, pihaknya mendorong para pekerja migran bukan hanya sekadar pengirim remitansi, namun juga menjadi investor aktif di pasar modal.

"Kami ingin mereka mampu mengelola keuangan secara baik agar pendapatan selama bekerja di luar negeri tidak habis untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif," ujar Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana ditemui di Mataram, NTB, Rabu.

Pada pertengahan 2025, BEI Mataram menginisiasi Program Pekerja Migran Cerdas Investasi yang menyasar para calon pekerja migran untuk diberikan pembekalan tentang manfaat menjadi investor pasar modal.

Program literasi tersebut bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta melibatkan akademisi.

BEI Mataram memberikan edukasi langsung ke desa-desa yang memiliki banyak pekerja migran, di antaranya Desa Batu Kuta dan Desa Tempos di Lombok Barat.

"Ketika mereka hendak berangkat keluar negeri, kami kasih pembekalan tentang bagaimana mengelola keuangan dan investasi agar saat mereka mendapatkan gaji bisa ditabung dan diinvestasikan ke pasar modal," kata Ngurah.

Lebih lanjut ia berharap pekerja migran memiliki tabungan dan portofolio yang bisa menjadi modal usaha atau sumber pendapatan pasca kepulangan dari bekerja di luar negeri.

Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyebutkan selama periode Januari sampai Juni 2025, NTB tercatat sebagai provinsi keempat penyumbang pekerja migran terbanyak secara nasional dengan total 15.333 orang.

Mayoritas pekerja migran asal NTB berasal dari tiga kabupaten di Pulau Lombok, yakni Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat.

Daerah penyumbang pekerja migran terbanyak adalah Lombok Timur mencapai 5.840 orang atau sekitar 38 persen dari keseluruhan pekerja migran asal NTB. Kemudian, diikuti oleh Lombok Tengah dan Lombok Barat yang masing-masing berjumlah 4.193 orang dan 2.200 orang.

Sementara daerah lain di NTB, seperti Kabupaten Sumbawa hanya menyumbang 1.050 orang, Kabupaten Bima sebanyak 701 orang, dan Kota Mataram berjumlah 446 orang. Kota Bima menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran paling sedikit, yaitu hanya 98 orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai remitansi tercatat sebanyak Rp167,82 miliar selama periode Januari sampai September 2025.

Jumlah itu lebih sedikit ketimbang remitansi pada periode yang sama tahun lalu dengan nilai uang mencapai Rp223,17 miliar.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025