Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (10/11/2025), di Istana Negara.

Peresmian ini Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Gus Dur menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia periode 1999-2001 atau selama 2 tahun 9 bulan. Dia menggantikan Presiden ke-3, B.J Habibie.

Mantan presiden tersebut merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan KH Wahid Hasyim dan Sholichah. Lahir di Jombang, 7 September 1940, Gus Dur juga merupakan cucu KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Semasa kecil, dia pindah dari Jombang ke Jakarta dan menempuh pendidikan sekolah dasar di KRIS dan SD Matraman Perwari. Setelah lulus, Gus Dur melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Gowongan, Yogyakarta.

Namun Gus Dur dipindahkan oleh orang tuanya ke Pondok Pesantren Krapyak. Setelahnya, Gus Dur melanjutkan pendidikan di Pesantren Tegalrejo.

Memasuki jenjang pendidikan tinggi, Gus Dur menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir sejak 1963-1966. Dia mengambil jurusan Syariah atau Hukum Islam.

Akan tetapi, dia tidak menuntaskan pendidikan di sana dan melanjutkan di Universitas Baghdad, Irak (1966-1970) mengambil jurusan Studi Islam dan Kebudayaan Arab.

Pada tahun 1969, Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah Wahid dan dikaruniani empat orang anak yakni Taufiq Wahid, Alissa Wahid, Yaqut Cholil Qoumas, dan Ahmad Wahib Wahid.

Dia juga cukup aktif di dunia politik, sebab menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 1984-1999. Memiliki massa yang banyak, Gus Dur berhasil berkoalisi dengan beberapa partai Islam hingga mendominasi di MPR.

Pada sidang MPR 1999, Gus Dur memperoleh suara terbanyak, mengalahkan Megawati. Semasa menjabat, Gus Dur dikenal sebagai bapak Pluralisme karena menjunjung tinggi keberagaman suku, agama, dan ras.

Dia juga mampu menyelesaikan diskriminasi bagi warga Tionghoa dengan mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang larangan Kegiatan Perayaaan Imlek.

Kiprahnya sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober 1999, digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5.

Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta di usia yang ke-69 tahun.

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa nilai-nilai adab dalam budaya Sunda merupakan dasar penting bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan Dedi saat memberikan keynote speech dalam Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian di Makara Art Center, Universitas Indonesia, Depok, Selasa (21/10/2025).

Acara ini digelar dalam rangka peringatan 15 tahun penerbitan buku “Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian” antara KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Daisaku Ikeda (Presiden Soka Gakkai Internasional).

Dalam budaya Sunda, terdapat empat adab, yakni adab kepada Tuhan, alam, orang tua dan sesama manusia.

Menurut Dedi, keempat nilai adab tersebut telah menjadi panduan hidup masyarakat Sunda dalam membangun harmoni sosial.

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, mencontohkan bagaimana masyarakat Sunda telah terbiasa menghormati keberagaman budaya.

“Saat saya kecil, setiap bulan Januari selalu turun hujan ngebul. Orang-orang menyebutnya ieu keur tahun baru China, ceunah. Artinya, simbol-simbol kebudayaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan bersama, bukan sumber perpecahan,” katanya.

Ia menilai, berbagai bentuk konflik sosial yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh perbedaan agama atau budaya, melainkan karena kepentingan politik yang menunggangi simbol-simbol keagamaan dan identitas kelompok.

“Dalam sejarah bangsa Indonesia, seluruh daerah telah memahami pluralisme sejak lahir. Hal yang merusak justru ekspansi kekuasaan dan hegemoni ekonomi,” ungkapnya.

KDM mengajak masyarakat untuk kembali meneguhkan nilai-nilai adab sebagai pedoman hidup.

"Harapan saya, orang tidak lagi menggunakan sisi-sisi sensitif untuk kepentingan politik jangka pendek karena itu merusak peradaban jangka panjang,” tegasnya.

Acara Talkshow Dialog Peradaban 2025 yang mengusung tema “Aksi Nyata: Dari Dialog ke Kolaborasi” turut dihadiri oleh akademisi, tokoh lintas agama, dan perwakilan masyarakat. Seluruh peserta sepakat bahwa penguatan nilai adab dan etika lokal menjadi kunci dalam membangun bangsa yang toleran, berbudaya, dan berkeadaban.