Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal Pilkada tidak langsung kembali mencuat melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian imbas dari sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW).

Tito memang tidak mengungkapkan secara gamblang apakah Pilkada tidak langsung segera diterapkan. Hanya saja ketika dimintai keterangan oleh awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026), Tito menyinggung Pilkada langsung tidak bisa menjamin pemberantasan korupsi.

"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ya ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus," kata Tito.

Menurutnya, melalui Pilkada langsung dapat mencetak pemimpin daerah yang kompeten dan ada juga yang tidak. Tito menganggap bahwa hal ini tidak lepas kaitannya dengan kesejahteraan, moral hazard, serta integeritas.

Perlu diketahui bahwa selama triwulan I/2026, KPK telah menangkap dan menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka korupsi.

Tito menilai rentetan kasus tersebut menandakan adanya masalah yang sistematis. Salah satunya, kata Tito, adalah proses rekrutmen yang selama ini digunakan.

"Artinya kan ada problema yang sistematis, begitu. Ada problem yang mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada," ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, mekanisme ini menghadirkan sejumlah aspek positif dalam demokrasi.

Namun di sisi lain, terdapat konsekuensi yang tak bisa diabaikan, terutama terkait tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para kandidat.

Selain itu, proses pemilihan langsung juga dianggap belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa sosok yang terpilih merupakan figur yang benar-benar berkualitas dan berintegritas.

Dari hasil survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan 60,7% masyarakat Indonesia tidak setuju dengan Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.

"Ini saya kira masukan dan catatan penting dari publik untuk diperhatikan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa kecenderungan publik, kecenderungan pemilih di Indonesia tidak setuju kepala daerah, bupati, wali kota itu dipilih secara langsung oleh DPRD," kata Peneliti Utama di lembaga survei Poltracking Indonesia Masduri Amrawi melalui siaran daring, Senin (13/4/2026).

Dari data yang dipaparkan, 26,9% masyarakat sangat tidak setuju dan 33,8% tidak setuju. Di sisi lain, 15,7% cukup setuju dan 1,3% sangat setuju dengan total 17,0%.

Dia menjelaskan masyarakat cenderung mendukung Pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat.

"Jadi mandatnya diberikan secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum yang berlangsung melibatkan seluruh pemilih yang ada di Indonesia," ucapnya.

Menanggapi adanya desas-desus Pilkada tidak langsung, Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai ketika hal ini terjadi akan memberikan rasa kekecewaan terhadap rakyat setelah berjuang melawan Pilkada tidak langsung sebelum reformasi.

"Prosesnya kan di zaman reformasi yang menghendaki adanya pemilihan langsung dengan dalil bahwa pemilihan tidak langsung itu cenderung untuk upaya membangun kekuasaan yang absolut dari para kaum elit, tidak ada ruang bagi masyarakat terlibat banyak. Itu kan sejarah yang enggak bisa dilupakan," katanya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Riko menyatakan alasan biaya politik yang mahal dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Sebab, seluruh pengeluaran saat pesta politik dapat dihitung secara rinci.

Sebaliknya, pemantik biaya politik yang mahal diakibatkan praktik politik uang yang berujung pada tindakan korupsi.

"Yang nggak bisa diukur adalah praktik politik uang yang kemudian berimplikasi pada praktik korupsi setelah kepala daerah itu terpilih. Ini yang kedua yang Pak Tito nggak menyadari seolah-olah bahwa biaya mahal itu adalah biaya operasional, tapi biaya yang paling mahal adalah biaya praktik politik uang," tuturnya.

Aspek lainnya adalah kualitas dari kepala daerah yang tidak mumpuni dan tidak berintegritas. Termasuk para Partai Politik telah gagal memilih kader-kader terbaiknya untuk memimpin sebuah daerah.

Riko menguraikan selain adanya persoalan personal pada diri kepala daerah, proses rekrutmen dan pencalonan oleh partai politik yang cenderung transaksional turut memperparah situasi.

Kondisi ini dinilai berdampak pada pilihan yang dihadapi publik, di mana figur dengan kualitas yang kurang memadai tetap dapat tampil menarik karena dikemas secara baik dalam proses politik.

"Jadi ada persoalan personal di kepala daerahnya, kemudian diperkuat dengan tata cara pemilihan partai politik yang cenderung transaksional. Akibatnya masyarakat disuguhi barang-barang yang kurang bagus tapi dikemas bagus," ucapnya.

Riko menjelaskan dalam konteks penjaringan calon kepala daerah, mekanisme konvensi dinilai sebagai salah satu metode yang dapat menghasilkan kandidat berkualitas.

Baginya penentuan calon masih cenderung didominasi oleh partai politik, sehingga ruang partisipasi publik menjadi terbatas.

"Kalau di konvensi seperti yang pernah dilakukan di Partai Demokrat itu kan terbuka dan orang bisa tahu siapa calon-calonnya. Lagi-lagi kan mereka yang terpilih secara konvensi belum tentu pula menjadi calon yang ditetapkan oleh partai," ujarnya.

Pasalnya, kepala daerah yang dipilih harus yang memiliki integritas cukup baik dan mempunyai visi yang kuat untuk masyarakat. Riko turut menanggapi mengenai pernyataan Mendagri terkait Pilkada dipilih langsung oleh rakyat dan seolah berkontribusi terhadap tindak pindana korupsi di level kepala daerah.

Dia menayampaikan mekanisme pemilihan kepala daerah butuh kesadaran politik yang kuat

"Kalau kita bicara bahwa 'oh masyarakatnya pendidikan politiknya lemah', yang bisa melakukan pendidikan politik itu kan ada institusinya; yang pertama itu tentu partai politik; yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan; yang ketiga itu negara, negara punya peran untuk pendidikan politik warga negara," tutur Riko.

Dia memaparkan kelebihan dan kekurangan Pilkada langsung, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Menurutnya, Pilkada langsung adalah perwujudan publik yang lahir dari proses sejarah demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin.

Kemudian mekanisme ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi siapa pun warga negara yang memiliki integritas untuk ikut serta dalam kontestasi politik.

Namun Pilkada langsung juga tidak lepas dari tantangan karena proses yang panjang dan kompleks, serta membutuhkan sumber daya dan energi yang besar.

"Saya pikir itu masih bisa ada jalan keluar. Nah ini yang prosesnya ini yang kemudian sering kali dijadikan alasan oleh negara untuk mengembalikan ke pilkada tidak langsung," jelasnya.

Di sisi lain, wacana pilkada tidak langsung dipandang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi yang mendorong keterlibatan publik secara luas.

Kata dia, Pilkada tidak langsung mengurangi peran masyarakat dalam memilih pemimpin justru dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa langkah tersebut justru akan membawa kembali praktik-praktik politik ke pola lama di masa lalu.

"Saya belum melihat apakah pilkada tidak langsung pasca reformasi itu jauh lebih baik. Saya malah khawatir kembali ke era masa lalu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah partai politik di Tanah Air masih bergeliat mengusung penyelenggaraan Pilkada lewat DPRD, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pengamat politik menilai, dorongan agar Pilkada lewat DPRD malah akan menjadi bumerang bagi partai pengusung.

Geliat dorongan agar Pilkada dilakukan lewat tangan DPRD masih ditunjukkan oleh partai politik, seperti PKB. Dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (4/2/2026) di Istana Negara, PKB di antaranya mengusulkan agar gelaran Pilkada dilakukan secara tidak langsung.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa poin-poin pikiran Pilkada agar dipilih DPRD menjadi yang diusung PKB. Menurut Cak Imin, Presiden pun menyetujui poin-poin pikiran yang diusung PKB itu.

"PKB dari dulu menginginkan pilkada melalui DPRD," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, politik yang terlampau kompetitif menghasilkan politik yang tidak produktif. Dia mengatakan kompetisi politik saatnya dibatasi, salah satunya adalah Pilkada yang dikembalikan pada sistem yang lebih kondusif.

"Namun, soal kapan [Pilkada dipilih DPRD], belum waktunya kita membahas itu, di DPR juga belum, nanti pada saatnya," ujar Cak Imin.

Golkar pun menjadi salah satu partai yang mengusulkan gelaran Pilkada lewat DPRD. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Golkar membuka peluang formulasi baru pilkada, termasuk melalui DPRD, dengan catatan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat.

Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan.

Bagi Golkar, pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi. Rakyat, dalam pandangan ini, tidak harus selalu hadir di bilik suara; cukup diwakili melalui proses yang diklaim lebih terstruktur.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menjelaskan bahwa apabila wacana Pilkada lewat DPRD terus bergulir dan kemudian disepakati, maka akan kontraporduktif.

Menurutnya, yang diuntungkan dalam gelaran Pilkada lewat DPRD adalah partai penguasa. Kemudian, yang dirugikan adalah partai menengah dan kecil.

"Kalau dipaksakan akan jadi bumerang bagi partai-partai yang mengusung," kata Agung kepada Bisnis pada Rabu (4/2/2026).

Selain itu, peluang Pilkada menghasilkan pemimpin lokal menjadi tereduksi. Regenerasi pimpinan nasional pun tersumbat.

Padahal, Pilkada secara langsung menurutnya telah memetik sejumlah tokoh pemimpin nasional sekaliber Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Emil Dardak, hingga Khofifah Indar Parawansa.

Dia menjelaskan dalih money politic atau biaya politik yang tinggi jika Pilkada dilakukan secara langsung bisa dibantah. Menurutnya, akar urusan money politic dari partai. Alhasil, seharusnya bukan hak asasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya yang ditebas.

"Problem biaya politik yang mahal atau money politic itu problem di hilir. Sedangkan hal yang substantif diamputasi, dan di hulunya yang dihabisi," katanya.

Sejumlah upaya bisa dilakukan dalam menekan money politic, seperti pengawasan yang diperkuat dan hukum yang diperjelas. Apabila, ongkos penyelenggaraan Pemilu dinilai terlalu mahal, maka bisa dilakukan e-voting, hingga pemadatan jumlah TPS.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno juga sebelumnya menjelaskan banyak dampak yang akan dirasakan ketika Pilkada dilakukan lewat pemilihan di DPRD. Pertama, rakyat tak lagi memiliki kemewahan untuk memilih kepala daerah secara langsung.

"Rakyat dianggap tak penting suaranya," katanya.

Kedua, yang bisa memilih kepala daerah hanya segelintir DPRD saja. Kepala daerah kemudian hanya takut kepada DPRD, bukan kepada rakyat.

Ketiga, praktik politik uang atau money politic potensial pindah yang biasanya ke rakyat, kemudian terpusat di DPRD. Keempat, tidak ada lagi ada istilah Pilkada sebagai pesta rakyat. Pilkada kemudian hanya menjadi pesta DPRD.

Bisnis.com, BANDUNG - Sejumlah akademisi dan praktisi di Kota Bandung membeberkan dampak positif dan negatif dari wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme perwakilan di DPRD alias Pilkada tidak langsung.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa demokrasi tidak bisa disempitkan maknanya hanya pada pemilihan langsung oleh rakyat.

Menurut dia, dalam konstitusi Indonesia tidak ada satu pun norma yang secara eksplisit mewajibkan kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih.

"Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu tidak identik dan tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung," ujar Dedi Kurnia Syah dalam diskusi politik "Pilkada: Dipilih Rakyat atau Wakil Rakyat?" di Bandung, Senin (19/1/2026).

Menurut Dedi, sistem perwakilan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis karena anggota DPRD lebih dahulu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif.

Dengan begitu, mandat publik sebenarnya sudah diberikan kepada parlemen daerah untuk mengambil keputusan strategis, termasuk menentukan kepala daerah.

"Dalam bahasa sederhana, rakyat sudah menyerahkan mandatnya kepada DPRD. Maka ketika DPRD memilih kepala daerah, itu tetap bagian dari pelaksanaan demokrasi," tuturnya.

Dedi menilai Pilkada langsung justru melahirkan banyak persoalan serius, terutama tingginya biaya politik yang berujung pada praktik korupsi.

Dorongan untuk mengembalikan modal kampanye kerap menjadi pemicu kepala daerah terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Masalahnya bukan sekadar dipilih langsung atau tidak, tetapi ongkos politik yang sangat mahal. Dari situ muncul dorongan balik modal, dan itu salah satu akar korupsi di daerah," ucap Dedi.

Dari perspektif sosiologis, sosiolog dari kota Bandung, Garlika Martanegara, menilai praktik Pilkada langsung selama ini justru merusak nilai demokrasi Pancasila karena mendorong masyarakat ke arah materialisme politik.

Menurut dia, masyarakat tidak diedukasi untuk memahami politik, tetapi dibiasakan menerima imbalan.

"Yang lebih merusak itu mental materialistis yang berlindung di balik kata demokrasi. Di lapangan saya temukan sampai ada 'pasaran amplop' untuk rakyat kecil, dan itu jelas bukan pendidikan politik yang baik," kata Garlika.

Garlika menegaskan, pemilihan langsung hanya ideal jika masyarakat sudah dewasa secara politik dan memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Dalam kondisi ketimpangan literasi politik seperti sekarang, Pilkada langsung dinilai justru mudah dimanipulasi dan memicu polarisasi sosial, konflik, dan ujaran kebencian di ruang sosial.

Menurut Garlika, sistem perwakilan di DPRD justru dapat memperjelas arah pertanggungjawaban kekuasaan di daerah. Warga tidak lagi terjebak pada logika "kan kamu yang memilih", tetapi memiliki jalur institusional untuk menuntut kinerja pemerintah daerah.

"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, maka DPRD juga tidak bisa lepas tangan. Arah protes masyarakat jelas, ke wakil-wakilnya di parlemen," kata Garlika.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Bonti Wiradinata, mengatakan bahwa demokrasi memiliki harga yang harus dibayar, namun biaya tersebut seharusnya dipahami sebagai investasi politik, bukan sekadar beban anggaran.

Bonti mengingatkan bahwa perubahan kebijakan selalu membawa konsekuensi, termasuk pergeseran pusat kekuasaan dan legitimasi politik.

"Masalahnya bukan langsung atau tidak langsung, tapi apakah sistem itu mampu menyelesaikan persoalan publik," kata Bonti.

Dia juga menyoroti jika Pilkada langsung menciptakan risiko yang lebih besar karena memperluas ruang politik uang dan mobilisasi massa.

"Sebagus apapun sistemnya, kalau perilaku tidak dibenahi, korupsi tetap ada. Tapi Pilkada langsung memang memperbesar hazard karena biaya politiknya tinggi," tuturnya.

Bonti menekankan bahwa dalam kebijakan publik, fokus utama harus pada masalah yang ingin diintervensi.

Jika problemnya adalah korupsi dan maraknya OTT kepala daerah, maka sistem perwakilan dinilai lebih terkendali karena mempersempit distribusi transaksi politik ke masyarakat luas.

Dia menilai Pilkada tak langsung, secara teori, lebih memungkinkan pengendalian risiko kepala daerah terjerat masalah korupsi.

Untuk diketahui, Jabar menjadi salah satu provinsi yang paling sering mencatat kepala daerah hasil Pilkada langsung terseret kasus korupsi.

Fenomena ini tidak hanya muncul secara sporadis, namun berulang dalam rentang hampir dua dekade terakhir.