Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal Pilkada tidak langsung kembali mencuat melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian imbas dari sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW).

Tito memang tidak mengungkapkan secara gamblang apakah Pilkada tidak langsung segera diterapkan. Hanya saja ketika dimintai keterangan oleh awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026), Tito menyinggung Pilkada langsung tidak bisa menjamin pemberantasan korupsi.

"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ya ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus," kata Tito.

Menurutnya, melalui Pilkada langsung dapat mencetak pemimpin daerah yang kompeten dan ada juga yang tidak. Tito menganggap bahwa hal ini tidak lepas kaitannya dengan kesejahteraan, moral hazard, serta integeritas.

Perlu diketahui bahwa selama triwulan I/2026, KPK telah menangkap dan menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka korupsi.

Tito menilai rentetan kasus tersebut menandakan adanya masalah yang sistematis. Salah satunya, kata Tito, adalah proses rekrutmen yang selama ini digunakan.

"Artinya kan ada problema yang sistematis, begitu. Ada problem yang mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada," ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, mekanisme ini menghadirkan sejumlah aspek positif dalam demokrasi.

Namun di sisi lain, terdapat konsekuensi yang tak bisa diabaikan, terutama terkait tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para kandidat.

Selain itu, proses pemilihan langsung juga dianggap belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa sosok yang terpilih merupakan figur yang benar-benar berkualitas dan berintegritas.

Dari hasil survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan 60,7% masyarakat Indonesia tidak setuju dengan Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.

"Ini saya kira masukan dan catatan penting dari publik untuk diperhatikan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa kecenderungan publik, kecenderungan pemilih di Indonesia tidak setuju kepala daerah, bupati, wali kota itu dipilih secara langsung oleh DPRD," kata Peneliti Utama di lembaga survei Poltracking Indonesia Masduri Amrawi melalui siaran daring, Senin (13/4/2026).

Dari data yang dipaparkan, 26,9% masyarakat sangat tidak setuju dan 33,8% tidak setuju. Di sisi lain, 15,7% cukup setuju dan 1,3% sangat setuju dengan total 17,0%.

Dia menjelaskan masyarakat cenderung mendukung Pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat.

"Jadi mandatnya diberikan secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum yang berlangsung melibatkan seluruh pemilih yang ada di Indonesia," ucapnya.

Menanggapi adanya desas-desus Pilkada tidak langsung, Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai ketika hal ini terjadi akan memberikan rasa kekecewaan terhadap rakyat setelah berjuang melawan Pilkada tidak langsung sebelum reformasi.

"Prosesnya kan di zaman reformasi yang menghendaki adanya pemilihan langsung dengan dalil bahwa pemilihan tidak langsung itu cenderung untuk upaya membangun kekuasaan yang absolut dari para kaum elit, tidak ada ruang bagi masyarakat terlibat banyak. Itu kan sejarah yang enggak bisa dilupakan," katanya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Riko menyatakan alasan biaya politik yang mahal dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Sebab, seluruh pengeluaran saat pesta politik dapat dihitung secara rinci.

Sebaliknya, pemantik biaya politik yang mahal diakibatkan praktik politik uang yang berujung pada tindakan korupsi.

"Yang nggak bisa diukur adalah praktik politik uang yang kemudian berimplikasi pada praktik korupsi setelah kepala daerah itu terpilih. Ini yang kedua yang Pak Tito nggak menyadari seolah-olah bahwa biaya mahal itu adalah biaya operasional, tapi biaya yang paling mahal adalah biaya praktik politik uang," tuturnya.

Aspek lainnya adalah kualitas dari kepala daerah yang tidak mumpuni dan tidak berintegritas. Termasuk para Partai Politik telah gagal memilih kader-kader terbaiknya untuk memimpin sebuah daerah.

Riko menguraikan selain adanya persoalan personal pada diri kepala daerah, proses rekrutmen dan pencalonan oleh partai politik yang cenderung transaksional turut memperparah situasi.

Kondisi ini dinilai berdampak pada pilihan yang dihadapi publik, di mana figur dengan kualitas yang kurang memadai tetap dapat tampil menarik karena dikemas secara baik dalam proses politik.

"Jadi ada persoalan personal di kepala daerahnya, kemudian diperkuat dengan tata cara pemilihan partai politik yang cenderung transaksional. Akibatnya masyarakat disuguhi barang-barang yang kurang bagus tapi dikemas bagus," ucapnya.

Riko menjelaskan dalam konteks penjaringan calon kepala daerah, mekanisme konvensi dinilai sebagai salah satu metode yang dapat menghasilkan kandidat berkualitas.

Baginya penentuan calon masih cenderung didominasi oleh partai politik, sehingga ruang partisipasi publik menjadi terbatas.

"Kalau di konvensi seperti yang pernah dilakukan di Partai Demokrat itu kan terbuka dan orang bisa tahu siapa calon-calonnya. Lagi-lagi kan mereka yang terpilih secara konvensi belum tentu pula menjadi calon yang ditetapkan oleh partai," ujarnya.

Pasalnya, kepala daerah yang dipilih harus yang memiliki integritas cukup baik dan mempunyai visi yang kuat untuk masyarakat. Riko turut menanggapi mengenai pernyataan Mendagri terkait Pilkada dipilih langsung oleh rakyat dan seolah berkontribusi terhadap tindak pindana korupsi di level kepala daerah.

Dia menayampaikan mekanisme pemilihan kepala daerah butuh kesadaran politik yang kuat

"Kalau kita bicara bahwa 'oh masyarakatnya pendidikan politiknya lemah', yang bisa melakukan pendidikan politik itu kan ada institusinya; yang pertama itu tentu partai politik; yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan; yang ketiga itu negara, negara punya peran untuk pendidikan politik warga negara," tutur Riko.

Dia memaparkan kelebihan dan kekurangan Pilkada langsung, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Menurutnya, Pilkada langsung adalah perwujudan publik yang lahir dari proses sejarah demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin.

Kemudian mekanisme ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi siapa pun warga negara yang memiliki integritas untuk ikut serta dalam kontestasi politik.

Namun Pilkada langsung juga tidak lepas dari tantangan karena proses yang panjang dan kompleks, serta membutuhkan sumber daya dan energi yang besar.

"Saya pikir itu masih bisa ada jalan keluar. Nah ini yang prosesnya ini yang kemudian sering kali dijadikan alasan oleh negara untuk mengembalikan ke pilkada tidak langsung," jelasnya.

Di sisi lain, wacana pilkada tidak langsung dipandang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi yang mendorong keterlibatan publik secara luas.

Kata dia, Pilkada tidak langsung mengurangi peran masyarakat dalam memilih pemimpin justru dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa langkah tersebut justru akan membawa kembali praktik-praktik politik ke pola lama di masa lalu.

"Saya belum melihat apakah pilkada tidak langsung pasca reformasi itu jauh lebih baik. Saya malah khawatir kembali ke era masa lalu," tandasnya.

JAKARTA - Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD terus bergulir. Pilkada melalui DPRD dinilai justru berpotensi memperbesar biaya politik. Pilkada tidak langsung juga membuka peluang terjadinya transaksi di ruang gelap yang sulit diawasi publik.

"Memilih Pilkada tidak langsung justru membuat ancaman politik biaya tinggi malah bisa lebih buruk karena ruang-ruang transaksi ilegal yang tidak bisa diawasi masyarakat, yang ada di ruang abu-abu semakin terbuka," ujar Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini di Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).

Jika Pilkada tidak dilaksanakan secara langsung, biasanya hal tersebut hanya berlaku untuk daerah yang memiliki kekhususan, misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang kepala daerah tingkat provinsi atau Gubernur dijabat sultan dari keraton.

Menurut Titi, bicara soal Pilkada memang saat ini banyak hal yang harus dibenahi dari sistem pemilihan tersebut, tapi bukan berarti menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Sebab, konstitusi telah menegaskan mekanisme Pilkada hanya tersedia secara langsung atau artinya dipilih rakyat.

"Pembenahan itu berkaitan dengan tata kelolanya, mulai dari mekanisme pencalonan yang lebih terbuka, transparan, dan murah. Karena ternyata selama ini banyak biaya-biaya ilegal, biaya-biaya di ruang abu-abu yang tidak tersentuh akuntabilitas penegakan hukum," ungkapnya.

"Dari sisi manajemen, misalnya penggunaan teknologi, tata kelola yang lebih sederhana, efektivitas kerja penyelenggara itu bisa dibenahi, memfungsikan sistem rekapitulasi elektronik juga dapat mengurangi biaya," ucapnya.

Dia menuturkan solusi mengganti Pilkada lewat DPRD ini justru lebih condong menguntungkan segelintir elite politik. Sebab, membuka ruang bagi partai penguasa untuk menentukan kepala daerah yang mereka sukai.

"Judulnya memang pemilihan oleh DPRD. Faktanya bukan pemilihan oleh anggota DPRD tetapi pemilihan yang sudah diskenariokan dan sudah ditentukan oleh elite-elite pusat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh partai politik untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Pasalnya, laporan keuangan kerap menjadi celah tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan laporan keuangan tidak akuntabel membuka peluang aliran dana tidak sah masuk ke kantong para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

"Tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/12/2025).

Pernyataan ini dilatar belakangi kasus suap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang diduga menggunakan uang hasil korupsi Rp5,25 miliar guna membayar utang kampanye.

Budi menuturkan bahwa itu baru temuan awal dari tim lembaga antirasuah dan tidak menutup kemungkinan ada dana-dana lainnya yang digunakan demi kebutuhan politik.

Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Budi, korupsi di lingkaran partai politik disebabkan oleh biaya aktivitas politik yang besar seperti kampanye. Para kader akhirnya berlomba-lomba berupaya membalikan modal politik dengan menghalalkan segala cara.

"Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai," ujar Budi.

Menurutnya, permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

Riki dan Mohamad Lukman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Ardito, Ranu, dan Anton ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta adanya standardisasi atau sistem pelaporan keuangan partai politik (parpol). Hal ini menyusul temuan KPK terkait Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang menggunakan dana korupsi untuk melunasi biaya kampanye.

KPK menilai temuan ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih mempunyai beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut. Selain itu, tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik.

"KPK mendorong pentingnya standardisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (13/12/2025).

KPK juga menilai ada permasalah mendasar lain terkait integrasi rekrutmen kaderisasi dalam partai politik. Masalah ini memicu adanya mahar politik di mana hanya kader-kader yang memiliki kekuatan finansial yang bisa maju.

"Permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antarparpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas," tutur dia.

Budi menyebut Direktorat Monitoring KPK akan melakukan kajian terkait hal ini. Hasil kajian ini nantinya akan disampaikan sebagai rekomendasi untuk memperbaiki sistem dalam pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

"KPK melalui Direktorat Monitoring masih berproses untuk melengkapi kajian ini, dan nantinya akan menyampaikan rekomendasi perbaikannya kepada para pemangku kepentingan terkait, sebagai upaya pencegahan korupsi," tandas dia.

Sebelumya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap sebesar Rp5,75 miliar.

Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto mengungkapkan Ardito menerima suap itu untuk melunasi utang saat berkampanye sebagai calon Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030

“Di antaranya diduga digunakan untuk dana operasional bupati sebesar Rp500 juta dan pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp5,25 miliar,” kata Mungki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember 2025

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan praktik suap di lingkungan pemerintah daerah (pemda) masih mendominasi kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data KPK, sebanyak 51 persen perkara korupsi yang ditangani ternyata terkait pejabat daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 bertema “Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah” di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

"Sebanyak 51% perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif," kata Fitroh.

Ia menjelaskan, 1.666 perkara yang telah ditangani KPK, sebanyak 854 melibatkan pejabat daerah. Menurutnya, fenomena ini berkaitan dengan tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah, yang kemudian mendorong praktik transaksional.

"Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal, yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Inilah akar dari banyak kasus korupsi di daerah," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa korupsi selalu berawal dari niat jahat, meskipun sering dibungkus dalih kebutuhan politik atau budaya permisif.

Selain itu, pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dan komitmen moral untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

KPK juga menekankan pentingnya pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti e-procurement, e-planning, dan e-audit.

Selain integritas, Fitroh menilai pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

“Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan,” ucapnya.