Bisnis.com, PALEMBANG— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. Salah satu pihak yang diamankan yaitu Bupati Muara Enim, Edison.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara tertutup di wilayah Kabupaten Muara Enim.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatra Selatan," ujar Budi, Senin (8/6/2026).

Dari total pihak yang diamankan, 5 orang diinformasikan berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan 5 lainnya dari pihak swasta.

Budi menambahkan, tim KPK masih bekerja di lapangan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan informasi lebih rinci terkait perkara yang sedang ditangani serta identitas dari masing-masing pihak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan proses penyelidikan.

Tim dibagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan penyegelan di rumah dinas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Muara Enim.

Sedikitnya 5 ruangan disegel, yakni ruang perencanaan, ruang sarana dan prasarana, ruang sekretaris, ruang keuangan, serta ruang bidang kebudayaan.

Penyegelan juga dilakukan di ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas bupati. Proses tersebut dilaporkan selesai sekitar pukul 16.00 WIB.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap dugaan tindak pidana maupun konstruksi perkara yang melatarbelakangi kegiatan penyelidikan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, setelah lembaga antirasuah menggelar OTT dan menangkap sejumlah pejabat imigrasi dan pihak swasta. Kasus ini terkait dugaan korupsi pengurusan TKA untuk tinggal di Indonesia.

Dari pantauan Bisnis, Silmy datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) malam, pukul 22.38 WIB. Silmy datang bersama empat ajudan.

Silmy memilih tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media sampai dirinya naik ke ruang pemeriksaan. Sempat terjadi kericuhan karena salah satu ajudan diduga menghalangi kerja awak media.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa Silmy hendak diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Keberadaannya sempat dicari oleh tim KPK, hingga akhirnya dirinya menyerahkan diri.

"Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK, yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu, pada kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi, Rabu (3/6/2026), sebelum Silmy datang ke KPK.

Sebagai konteks, kasus ini adalah rangkaian operasi senyap yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

KPK telah mengamankan 17 orang yang terdiri dari 8 orang penyelenggara negara dan PNS, serta 9 orang merupakan pihak swasta. Dari pihak penyelenggara negara, KPK telah mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat.

Budi menyebut, dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Begitu pun sejumlah pihak lainnya yang diamankan di Jakarta.

KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ucap Budi.

Budi menyampaikan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini. Menurutnya, penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

"Terkait dengan konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kita sama-sama tunggu ya, nanti kami akan update," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang terkait dugaan kasus korupsi pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ingin tinggal di Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari 17 orang tersebut, 8 di antaranya merupakan PNS dan 9 orang pihak swasta. Para pihak swasta tersebut merupakan perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

“Sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta,” kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Budi menyebut dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Sejumlah pihak lainnya juga diamankan di Jakarta.

Sebagai konteks, kasus ini merupakan rangkaian operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

“Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram,” ucap Budi.

Budi mengimbau pihak-pihak terkait untuk kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK guna dimintai keterangan, sehingga dapat memperkaya informasi maupun bukti dalam perkara ini.

Ia menambahkan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini.

Penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

“Terkait konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kami akan update,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada setiap pejabat negara untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri guna mencegah konflik kepentingan dan terhindar dari gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan permintaan THR juga berpotensi bertentangan dengan kode etik atau aturan tindak pidana korupsi.

"Kita terus mengimbau ya, jangan ada praktik-praktik permintaan THR gitu kan, dengan modus apa pun yang kemudian itu tentunya bertentangan dengan kode etik ya, ataupun aturan-aturan tidak hanya soal tindak pidana korupsi saja, tapi pasti juga bertentangan dengan etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Budi menyampaikan imbauan ini juga berlaku bagi pihak swasta untuk tidak memberikan THR kepada pejabat maupun ASN.

Menurutnya pemberian THR ke pejabat negara akan memicu konflik kepentingan yang berisiko terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari.

"Kepada sisi pihak swasta agar juga tidak berinisiatif untuk memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun ya, yang itu berpotensi pada kemudian hari menimbulkan benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah ini kan juga berisiko untuk kemudian nanti terjadi tindak pidana korupsi," jelas Budi.

Para pejabat yang menerima THR dapat segera melaporkan ke KPK secara luring maupun daring melalui laman resmi KPK atau melalui Unit Pengelolaan Gratifikasi yang tersedia di setiap kementerian atau lembaga.

Penerimaan tersebut akan dianalisis oleh tim terkait untuk memastikan barang yang diterima termasuk dalam gratifikasi atau tidak. Budi menyampaikan saat barang tersebut masuk kategori gratifikasi, maka akan disita negara.

"Karena laporan penerimaan gratifikasi itu kan channel-nya banyak. Ada yang lewat online, kemudian datang langsung ke KPK, atau melalui UPG, Unit Pengelola Gratifikasi, yang ada di hampir setiap institusi. Baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah, ya itu. Nanti kita akan collect dari laporan para UPG tersebut," terangnya

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono (OS) menerima aliran dana korupsi proyek di Kabupaten Bekasi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo setelah Ono diperiksa pada Kamis (15/1/2026) sebagai kapasitasnya sebagai saksi.

Budi mengatakan Ono diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini bernama Sarjan.

"Penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada Saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bekasi," kata Budi dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Budi menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami kaitan Ono dengan pihak swasta, termasuk mekanisme penyaluran uang dan tujuannya.

Hal ini sekaligus menelusuri pihak lainnya yang diduga terlibat dalam kasus suap di Kabupaten Bekasi.

"Apakah juga ada modus ataupun penerimaan-penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak-pihak di DPRD Bekasi," jelas Budi.

Hanya saja, Budi belum dapat menyampaikan secara rinci nominal uang yang mengalir ke Ono dan dapat disampaikan setelah menghimpun informasi secara lengkap.

Pasalnya, sebelumnya anggota DPRD Bekasi dari Fraksi Partai PDIP, Nyumarno juga diperiksa oleh tim lembaga antirasuah pada Senin (12/1/2026).

Budi menyebut bahwa Nyumarno diduga menerima Rp600 juta dari Sarjan.

"Dalam pemeriksaan yang dilakukan di gedung Merah Putih itu, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang oleh NYU dari pihak swasta, yaitu SRJ, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.Penerimaan uang dilakukan secara bertahap, dengan total sekitar Rp600 juta," kata Budi, Selasa (13/1/2026).

Sekadar informasi, Pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Sarjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam bentuk rupiah senilai Rp900 juta saat operasi tangkap tangan yang melibatkan jaksa di Banten.

"Tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, total pihak yang diamankan menjadi 9 orang dari informasi sebelumnya sebanyak 5 orang. Budi menjelaskan para pihak diamankan di dua tempat yang berbeda.

"Tm mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta," jelas Budi.

Budi menyebut bahwa pihak yang diamankan merupakan aparat penegak hukum, dua penasihat hukum, dan enam lainnya pihak swasta. Kendati demikian, Budi belum dapat menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap karena para pihak masih diperiksa secara intensif.

"Terkait dengan detil konstruksi perkara kami belum bisa sampaikan saat ini karena ini masih akan dilakukan ekspos, masih didalami dan dianalisis lagi oleh tim dan para pihak yang diamankan juga masih dilakukan pemeriksaan secara intensif," ucapnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan tersebut.

"Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya," pungkasnya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan, apakah menjadi tersangka atau saksi. Kendati demikian, Budi belum dapat menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap karena para pihak masih di periksa secara intensif.

Fitroh menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Dia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan tersebut.

"Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan total pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Banten bertambah menjadi 9 orang, termasuk seorang jaksa.

Sebelumnya, Rabu (17/12/2025) malam tim lembaga antirasuah mengamankan 5 orang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan para pihak diamankan di wilayah Jakarta dan Banten.

"Tm mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta," kata Budi kepada jurnalis, Kamis (18/12/2025).

Budi menyebut bahwa pihak yang diamankan merupakan aparat penegak hukum, dua penasihat hukum, dan enam lainnya pihak swasta. Tim KPK juga menyita uang dalam operasi senyap ini.

"Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta," ujar Budi.

Kendati demikian, Budi belum dapat menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap karena para pihak masih di periksa secara intensif.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Fitroh mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan tersebut.

"Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya," pungkasnya.