Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi gelombang PHK di industri dalam negeri imbas memanasnya kondisi geopolitik.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Selain itu, Kemnaker juga membahas upaya-upaya terkait pencegahan PHK dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang beranggotakan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha.

“Berikutnya, Kementerian Keuangan sendiri punya satgas debottlenecking bisnis itu. Kalau ada pengaruh katakanlah yang berdampak ke PHK, kami selalu dilibatkan untuk membahas. Jadi kami pantau,” kata Indah di DPR, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, sepanjang periode Januari-April 2026, Kemnaker mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.389 orang. Data ini berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang).

“Januari sampai April 2026 sudah ada, datanya [PHK] 8.389 orang dari Barenbang, sampai hari ini,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya belum memiliki perincian jumlah PHK per provinsi maupun terkait sektor penyumbang PHK terbanyak hingga pekan pertama April 2026.

Adapun, mengacu pada laman Satu Data Ketenagakerjaan di situs web Kemnaker, data PHK teranyar yang dipublikasikan masih mencakup periode Januari 2026.

Pada bulan pertama tahun ini, Kemnaker mencatat total pekerja terdampak PHK mencapai 359 orang, yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatra Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang, atau mencakup 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Ancaman PHK Besar-besaran

Sebelumnya, Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan adanya potensi PHK besar-besaran dalam 3 bulan mendatang, lantaran kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global hingga kebijakan perekonomian dalam negeri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel telah membuat harga bahan bakar minyak (BBM) industri melambung. Meningkatnya harga energi disebutnya membuat biaya produksi juga membengkak, sehingga perusahaan akan punya pertimbangan untuk menekan biaya ketenagakerjaan.

“Kalau dia sudah menekan labor cost atau biaya buruh, maka ujung-ujungnya efisiensi. Ini yang sudah disampaikan oleh para pimpinan perusahaan kepada serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ancaman PHK sudah di depan mata, besar-besaran,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Dia melanjutkan, risiko ini kian besar mengingat BBM industri tidak bersubsidi, di samping pemerintah yang memutuskan belum akan meningkatkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi.

Apabila perang berlangsung lebih panjang, maka Said menyebut biaya bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin di industri akan lebih besar dibandingkan keuntungan suatu perusahaan dari sisi penjualan produk.

Pihaknya lantas menyinggung kebijakan dalam negeri yakni impor ratusan ribu mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari India. Menurut Said, apabila pengadaan unit kendaraan itu dikerjakan oleh industri otomotif dalam negeri, maka justru akan menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja.

“Kalau mobil impor yang dari India tadi dikerjakan di Indonesia, maka akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru. Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih melanda sektor ketenagakerjaan Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan angka PHK cenderung kembali terjadi usai memuncak pada masa pandemi Covid-19.

Terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK mencapai 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025.

Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Apabila dikalkulasi, maka jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada 2025 naik sebesar 13,54% dibandingkan 2024. Sepanjang Januari–Desember 2024, Kemnaker melaporkan jumlah tenaga kerja ter-PHK sebanyak 77.965 orang.

Jumlah PHK pada 2024 itu lebih tinggi dibandingkan pada 2023 yang terdapat 64.885 pekerja ter-PHK. Secara persentase, kenaikan PHK pada periode itu adalah sebesar 20,16%.

Lonjakan PHK tertinggi terjadi pada akhir 2023 dibandingkan akhir 2022 yang sebesar 158,35%. Kemnaker mencatat 25.114 pekerja terdampak PHK pada 2022.

Adapun, data PHK Kemnaker pada 2021 terbilang fluktuatif imbas pandemi Covid-19. Dalam catatan Bisnis, Kemnaker sempat melaporkan data PHK Januari–Agustus 2021 sebanyak 538.305 orang berdasarkan jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Namun demikian, dalam laporan tenaga kerja ter-PHK periode 2022, jumlah 25.114 orang ter-PHK itu disebut menurun sekitar 80,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, perkiraan jumlah PHK pada akhir 2021 mencapai 127.100 orang.

Berikut tren PHK lima tahun terakhir berdasarkan data Kemnaker:

2025: 88.519 orang

2024: 77.965

2023: 64.885

2022: 25.114

2021: 127.100 (perkiraan)