Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 80 pondok pesantren di tanah air yang memiliki kondisi fisik dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Artinya, bangunannya berisiko sewaktu-waktu ambruk.

Hal tersebut dituturkan Nasaruddin di sela-sela menghadiri International Conference of Indonesian Islam, yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/11/2025).

“Kita inventarisir ada sekitar 80 pondok pesantren yang punya tingkat kerawanan yang sangat tinggi,” beber Nasaruddin.

Dirinya menyebut, hal itu terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan audit terhadap seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia, setelah tragedi ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, akhir September silam.

“Maka itu kami kerjasama atas arahan Bapak Presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan,” tegasnya.

Nasaruddin juga menerangkan, Presiden Prabowo memberi instruksi agar pondok pesantren yang memiliki kerawanan tinggi untuk segera diperbaiki. Hal tersebut untu mengantisipasi peristiwa naas Al Khoziny yang menewaskan setidaknya 63 santri, tidak terulang di masa depan.

“Presiden langsung memberikan instruksi itu harus diperbaiki sebelum terjadinya korban. Ya, dan inilah kita bersyukur presiden kita itu sangat proaktif untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren,” katanya

Sementara soal Tragedi Al Khoziny sendiri, Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengaku langsung meninjau ke lokasi kejadian. Pihaknya juga telah memberikan berbagai macam bantuan darurat, hingga berkolaborasi dengan instansi lain untuk melakukan penanganan sesegera mungkin.

“Maka itu kami kerjasama atas arahan bapak presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nadhatul Ulama (NU) memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan Indonesia, mulai dari pendidikan, sosial-keagamaan, hingga kehidupan kebangsaan.

Di balik posisinya yang besar saat ini, NU lahir dari sebuah perjalanan panjang para ulama pesantren yang berupaya mempertahankan tradisi keislaman sekaligus memperjuangkan martabat bangsa di era penjajahan dan dinamika dunia Islam awal abad ke-20.

Melansir laman resmi NU, jauh sebelum NU resmi berdiri, kalangan pesantren telah menyadari pentingnya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap tekanan kolonial dan ketertinggalan sosial ekonomi. Dari kesadaran itulah lahir berbagai gerakan yang dipelopori KH Abdul Wahab Chasbullah.

Dia memulai dengan mendirikan Tashwirul Afkar pada 1914, yang dikenal juga sebagai Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebuah forum diskusi yang menjadi ruang belajar sosial-politik bagi kaum santri.

Gerakan ini kemudian berkembang menjadi pencetus berbagai inisiatif membangun wahana pendidikan santri Islam lainnya yang bersifat nasionalis dan ekonomi, seperti:
1. Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916 yang mendorong semangat cinta tanah air, dan
2. Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar) pada 1918 yang memperkuat perekonomian rakyat melalui jejaring saudagar.
Pesantren pada masa itu tidak hanya menjadi ruang belajar agama, tetapi juga pusat pergerakan intelektual dan sosial, seperti yang dikutip dari website resmi NU Jawa Barat.

Seiring berkembangnya kesadaran kebangsaan, gelombang kebangkitan juga muncul di tingkat global. Pada saat yang sama, dunia Islam berada dalam situasi genting ketika Raja Ibnu Saud berencana menerapkan mazhab Wahabi sebagai satu-satunya rujukan di Mekah dengan penghancuran berbagai situs sejarah Islam maupun pra-Islam karena dianggap bid’ah.

Langkah Raja Ibnu Saud mendapat sambutan dari kalangan modernis di Indonesia, namun ditolak oleh pesantren yang menjunjung keberagaman mazhab dan pelestarian tradisi.

Perbedaan sikap ini membuat ulama pesantren dikeluarkan dari delegasi Kongres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925 dan tidak dilibatkan dalam pertemuan internasional Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan membahas masa depan praktik keagamaan di Tanah Suci.

Merasa bahwa keputusan itu akan mengancam keberlangsungan tradisi keagamaan umat Islam dunia, para ulama pesantren mengambil langkah sendiri. Mereka membentuk Komite Hejaz, dengan KH Wahab Chasbullah sebagai ketuanya, untuk menyampaikan keberatan langsung kepada Raja Ibnu Saud.

Delegasi ini memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan meminta agar situs-situs warisan sejarah Islam tetap dipertahankan. Desakan Komite Hejaz serta dukungan ulama dari berbagai negara akhirnya membuat rencana Raja Ibnus Saud dibatalkan. Hingga kini, jamaah dari berbagai mazhab bebas melaksanakan ibadah sesuai tradisi masing-masing di Mekah dan menjadi sebuah capaian penting dari kalangan santri dalam diplomasi internasional.

Momentum itu menyadarkan para ulama untuk membentuk organisasi besar yang mampu merangkum aspirasi pesantren secara lebih terstruktur. Setelah melalui berbagai musyawarah dengan para kiai, lahirlah sebuah kesepakatan untuk mendirikan organisasi bernama Nahdlatul Ulama, yang diumumkan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Surabaya.

NU berdiri berkat peran sejumlah tokoh utama, di antaranya KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, dan Sayyid Alwi Abdul Aziz al-Zamadghon, sosok yang kemudian memberikan nama "Nahdlatul Ulama".

Lambang NU dirancang oleh Kiai Ridwan Abdullah. Dalam perjalanan pendirian NU, Kiai As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo memainkan peran penting sebagai mediator dengan membawa pesan langsung dari Syaikhona Kholil Bangkalan kepada KH Hasyim Asy’ari, sebuah perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki dari Bangkalan menuju Jombang. Baik Kiai As’ad maupun KH Hasyim merupakan murid kepercayaan Syaikhona Kholil, yang memberi restu berdirinya NU.

Setelah NU berdiri, KH Hasyim Asy’ari dipercaya sebagai Rais Akbar sekaligus Ketua Syuriah pertama, sementara kepemimpinan Tanfidziyah diemban oleh H. Hasan Gipo. Untuk mempertegas arah dasar organisasi, KH Hasyim Asy’ari kemudian menyusun Qanun Asasi dan I‘tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dua risalah penting yang menjadi fondasi Khittah NU dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

NU memposisikan dirinya sebagai penjaga tradisi Islam yang moderat, mengedepankan sikap adil dan seimbang serta menjauhkan pendekatan ekstrim (Tawasuth dan I'tidal), menghargai keragaman (Tasamuh), serta seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT (Tawazun).

Dari perjalanan panjang yang dimulai di ruang-ruang pesantren, NU tumbuh menjadi organisasi besar yang mempengaruhi perjalanan bangsa. Lahir dari kegigihan ulama dalam mempertahankan tradisi dan memperjuangkan kemerdekaan berpikir umat, NU hingga kini menjadi salah satu pilar terpenting dalam wajah Islam Indonesia yang moderat dan inklusif.

Tingkatan Pengurus :

A. PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Pusat

B. PWNU : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Provinsi

C. PCNU : Pengurus cabang Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Kabupaten/Kota

D. PCI NU : Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama , untuk Luar Negeri

E. MWC NU : Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Kecamatan

F. RANTING NU : Untuk tingkat kelurahan/Desa

G. ANAK RANTING : Untuk tingkat RW

Struktur Kepengurusan NU

A. Musytasyar ( Penasehat )

B. Syuriyah ( Pimpinan tertinggi ) terdiri dari:

- Rais Aam

- Wakil Rais Aam

- Beberapa Rais

- Katib Aam

- Beberapa Wakil Katib

- A'wan .

C. Tanfidziyah ( Pelaksana ) Terdiri dari :

- Ketua Umum

- Beberapa Ketua

- Sekretaris

- Beberapa Wakil Sekertaris

- Bendahara

- Beberapa Wakil Bendahara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama merupakan langkah konkret untuk memperkuat perhatian negara terhadap dunia pesantren di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penyambutan kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri 2025 atas nama Presiden dan pemerintah.

“Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah ingin mengucapkan selamat Hari Santri 2025. Semoga peringatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, gagasan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren berawal dari peristiwa yang menimpa salah satu lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo, beberapa waktu lalu. Dari kejadian itu, pemerintah menilai perlunya perhatian lebih terhadap keamanan, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan pesantren.

“Saat ini ada sekitar 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Presiden sangat konsen terhadap keamanan bangunan, karena banyak yang belum memenuhi prosedur keamanan teknis. Beliau memberi arahan kepada Kementerian PU untuk melakukan asesmen terhadap kondisi bangunan pesantren,” jelasnya.

Selain keamanan fisik, kata Prasetyo, Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren.

Dengan jumlah santri mencapai sekitar 16 juta orang, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah ingin para santri mendapat bekal keilmuan yang lebih luas.

“Presiden menghendaki agar santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tapi juga dibekali ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Harapannya, para santri bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai akhlak,” tambahnya.

Prasetyo menegaskan bahwa pembentukan Ditjen Pondok Pesantren juga bertujuan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan pesantren, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.

“Presiden memberi petunjuk agar ada program pelatihan bagi santri, yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR. Mereka akan mendapat pembekalan dasar di bidang bangunan, konstruksi, dan sipil. Jadi kalau ada pembangunan di pesantren, ada santri yang paham aspek teknisnya,” tutur Prasetyo.

Skema Pendanaan dan Dukungan Pemerintah

Terkait pendanaan, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah akan menghitung secara cermat kemampuan APBN dalam mendukung pembangunan infrastruktur pesantren.

“Nanti akan dihitung dan diinventarisasi bersama, melihat status dan kemampuan keuangan negara. Kalau memungkinkan, pembangunan bisa dibebankan ke APBN,” katanya.

Meski masih dalam tahap perencanaan, pemerintah juga akan memverifikasi daerah dan pondok pesantren mana saja yang akan menjadi prioritas penerima manfaat program.

“Kita identifikasi dulu datanya. Tapi para santri juga sudah masuk dalam program pemerintah lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

Lebih jauh, Prasetyo menyoroti keberhasilan sejumlah pesantren yang telah mengembangkan ekonomi mandiri di lingkungannya.

“Banyak pesantren yang sukses menggerakkan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Itu bisa jadi role model untuk pesantren lain,” katanya.

Dia menegaskan, perhatian Presiden Prabowo terhadap pesantren bukan hanya pada aspek spiritual dan pendidikan, tapi juga pada kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial.

“Bangunannya harus aman, pendidikannya adaptif terhadap zaman, dan SDM-nya sehat serta produktif. Itu arah kebijakan Presiden,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama, bertepatan dengan Hari Santri 2025 yang jaruh pada Rabu (22/10/2025).

Sebelumnya, usul pembentukan Ditjen Pesantren sudah berlangsung sejak 2019 yakni pada era Menag Lukman Hakim Saifuddin.
Usulan Kemenag ke Kemenpan dan RB kembali diajukan pada 2021 dan 2023 pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas. Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kemenpan dan RB pada 2024, di era Menag Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan lebih detil terkait terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren.

"Saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama," ujar Wamenag, Rabu (22/10/2025).

Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

Romo Syafi’i menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga ranah utama yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa," katanya.

Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan, Ditjen Pesantren ini nantinya akan melakukan konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Selama ini, mungkin ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah.

"Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi," jelas Menag.

Menag menegaskan bahwa keberadaan Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren dapat menjalankan peran strategisnya dengan baik.

"Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren juga akan memperkuat kontribusi Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat, sekaligus membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.

"Harapan kita, Hari Santri menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman," ujar Menag.

Ke depan, lanjut Menag, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan agar data menjadi lebih valid dan pelaksanaan program semakin tertib.

"Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama RI segera membentuk Direktorat Jenderal Pesantren, dimana surat izin prakarsanya sudah bergulir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ke Sekretariat Negara.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, usai bertemu dengan Menpan RB Rini Widyanti mengatakan surat izin prakarsa Ditjen Pesantren telah ditandatangani hari ini.

Sebagai catatan, pengelolaan pesantren saat ini ditangani Direktorat Pesantren di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Kemenag.

"Saya optimistis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo," terang Syafi'i usai pertemuan di Jakarta, Jumat (17/10/2025)

Dia pun mengapresiasi pendampingan yang dilakukan Kemenpan RB dalam proses pengusulan pembentukan Ditjen Pesantren. Pasalnya, usul ini sudah berproses sejak 2019, lalu dimunculkan kembali pada 2021, 2023, dan 2024.

"Tim KemenpanRB selama ini terus melakukan pandampingan. Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini, ada progress signifikan. Kita sangat apresiasi," ujar Wamenag.

Wamenag juga menjelaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren sangat mendesak mengingat saat ini Kementerian Agama mencatat ada lebih dari 42.000 pesantren yang terdaftar di seluruh negeri.

Jumlah pesantren bahkan diperkirakan bisa mencapai 44.000 karena masih ada beberapa lembaga yang belum terdaftar. Puluhan ribu pesantren itu, kini mengelola lebih dari 11 juta santri dengan kurang lebih 1 juta kiai atau dewan guru.

Selain itu, Direktorat Pesantren saat ini juga membina 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 194.901 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ).

Ini secara kuantitas bukan jumlah yang sedikit. Ditjen Pesantren dibutuhkan karena kehadirannya sesuai dengan kebutuhan atas layanan umat beragama. Kita juga sudah hitung analisis beban kerja setiap unit organisasi/jabatan jika terbentuk Ditjen Pesantren," tegas Wamenag.

Dia juga mengaku optimistis bahwa izin prakarsa dari presiden terkait Ditjen Pesantren akan terbit sebelum 22 Oktober 2025, yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional.

"Sekaligus penghormatan kepada para kyai yang telah mendedikasikan diri untuk pengembangan pesantren," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan total pesantren yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya sebanyak 51 unit dari total pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 42.000 unit.

Sejalan dengan hal itu, Dody mengaku menyayangkan hal tersebut dan berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terkait hal tersebut.

"Data yang kami dapatkan dari Kementerian Agama, sementara ada 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jutaan santri. Tapi yang kami sayangkan baru hanya sekitar 51 yang memiliki izin PBG," kata Dody dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa (14/10/2025).

Sebagai langkah lanjut, pemerintah hendak memberikan insentif pembentukan PBG. Meski demikian, dia belum menjelaskan secara lebih rinci seperti apa bentuk insentif tersebut.

Dody menambahkan, pemberian insentif itu saat ini masih berada dalam tahapan penggodokan untuk dapat diteken Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian PU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Undang-Undang HKPD [Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah] pasal 156 juga telah memberikan ruang bagi Pemda untuk bisa memberikan pembebasan retribusi dan insentif layanan teknis bagi kegiatan sosial dan pendidikan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo juga sebelumnya sempat menyoroti pentingnya dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum masyarakat resmi mengeksekusi konstruksi bangunan.

Hal itu disampaikannya usai melakukan peninjauan ke Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Pascainsiden tersebut Dody mengaku akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya izin dan sertifikasi bangunan, khususnya bagi pondok pesantren.

"Ke depan kami akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama agar seluruh pondok pesantren memahami pentingnya PBG, dulu namanya IMB, sekarang berubah menjadi PBG dan memastikan kualitas bangunannya memenuhi standar keselamatan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan pondok pesantren di berbagai daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kajian ini muncul sebagai tindak lanjut atas peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu silam.

“Ya, pasca kejadian kemarin [ambruknya Ponpes Al-Khoziny] kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi, mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN,” ujar Prasetyo kepada wartawan usai menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Menurutnya, pemerintah masih mempelajari secara menyeluruh kemungkinan tersebut, termasuk mekanisme penyaluran dan kriteria pesantren yang akan menjadi prioritas penerima dukungan.

“Semua sedang kita pelajari, karena berkaitan dengan jumlah dan perkembangan apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis menjadi prioritas, ataukah ke depan ada pembangunan pondok-pondok baru. Itu sedang dicoba dipelajari,” jelasnya.

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pendataan dan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi pondok pesantren di Indonesia.

Langkah itu bertujuan memastikan bahwa aspek keselamatan dan kelayakan bangunan menjadi perhatian utama.

“Yang penting adalah pasca kejadian kemarin, Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan pendataan, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga diminta melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Pemerintah ingin memastikan seluruh pembangunan fisik pondok pesantren memiliki standar keamanan yang memadai.

Dia mengatakan langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan bagi santri serta tenaga pengajar di lingkungan pesantren, sekaligus menandai perhatian serius pemerintah terhadap keamanan dan kualitas sarana pendidikan keagamaan.

“Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya, supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin,” tandas Prasetyo.