Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan terdapat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025).

Bimo menjelaskan terdapat 5 PP yang telah diterbitkan oleh pihaknya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kedua, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 tentang PPN yang dibebaskan dan PPN atau PPN, PPnBM yang tidak dipungut atas impor atau penyerahan barang jasa kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, dana atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean.

Ketiga Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban perpajakan.

Keempat, PP 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang sudah diterbitkan dan sedang dilakukan proses perubahan.

Bimo menjelaskan, perubahan dalam PP 55/2022 didasarkan oleh proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD yang mana atas proses aksesi tersebut Indonesia direkomendasikan untuk mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap.

"Maka kami mengusulkan di dalam PP 55 Tahun 2025 ada usulan perubahan penambahan Pasal 20A terkait dengan pengaturan biaya suap, gratifikasi, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto," ujar Bimo dalam rapat dengar pendapat, Senin (17/11/2025).

Kelima, DJP melakukan perubahan PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 tas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perubahan PP tersebut didasarkan oleh terdapat beberapa oknum wajib pajak yang memanipulasi omset.

"Untuk itu, maka kami melakukan usulan perubahan Pasal 58 Penyusulan Penghitungan Peredaran Bruto oleh Kriteria wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPH final ataupun yang dikenai PPH non-final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri," ujarnya.

Keenam, DJP juga tengah menggodok Peraturan Pemerintah terkait peta jalan pajak karbon.

Bimo menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tengah melakukan perancangan peraturan turunan dari PP tersebut. "Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang pajak jalan Karbon sudah kami draft, menyesuaikan nanti PP yang bersangkutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri sistem komunikasi kabel laut (SKKL) menyoroti sejumlah dinamika kebijakan yang memengaruhi proses perizinan dan tata kelola infrastruktur strategis selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) Resi Y. Bramani mengatakan selama ini asosiasi memiliki hubungan yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait pada pemerintahan sebelumnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dia menambahkan, Askalsi selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh instansi tersebut dan merasa aspirasinya selama ini cukup didengarkan.

Namun, menurutnya, pergantian rezim pemerintahan turut membawa dinamika kebijakan baru yang berdampak terhadap industri, terutama setelah pembubaran Kemenko Marvest dan perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Seiring pergantian rezim pemerintahan menjadi Prabowo–Gibran, tak lepas dengan adanya dinamika kebijakan yang menyertai, yang menurut kami berdampak pada proses perizinan dan kebijakan penataan kabel bawah laut seperti pembubaran Kemenko Marvest, yang merupakan motor penggerak dalam Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Kementerian Komdigi,” kata Resi saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Resi menambahkan perubahan kebijakan di masa pemerintahan saat ini cukup berdampak terhadap proses perizinan SKKL. Meski demikian, dia mengakui pelaku industri akhirnya dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Dia mengatakan, sejauh ini belum ada kebijakan yang dianggap signifikan karena durasi perizinan penggelaran SKKL masih memakan waktu lama, keringanan terhadap regulatory charging belum terealisasi, kebijakan “pemutihan” Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk SKKL eksisting belum berjalan, serta isu perlindungan dan keamanan SKKL masih memerlukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah.

Askalsi juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2025 yang dinilai membawa persoalan baru bagi pelaku usaha SKKL, khususnya yang beroperasi di wilayah Batam.

Meski demikian, asosiasi menilai kementerian dan lembaga terkait pada dasarnya mendukung pembangunan SKKL dan mengakui infrastruktur ini sebagai objek vital nasional. Namun, ASKALSI menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk terobosan regulasi untuk memangkas birokrasi perizinan.

“Kami merasa perlu lebih dari itu, seperti terobosan regulasi dan kebijakan untuk pemangkasan proses perizinan, atau tahapan pada beberapa proses perizinan dapat dilakukan secara paralel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses perizinan pembangunan SKKL ataupun pemeliharaan SKKL,” kata Resi.

Lebih lanjut, Resi menyoroti adanya perbedaan kewenangan antara regulasi baru dan aturan sebelumnya. Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, izin membangun SKKL kini termasuk dalam Perizinan Berusaha untuk Usaha Menengah dan Usaha Kecil (PB UMKU) yang kewenangannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan demikian, PKKPRL dan izin membangun berada di bawah satu kementerian. Namun, menurutnya, belum jelas apakah hal tersebut dapat disebut sebagai terobosan, sebab selama ini penerbitan izin membangun dan perpanjangannya masih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016.

Resi menyampaikan Askalsi berharap dalam satu tahun ke depan pemerintah dapat menghadirkan terobosan regulasi yang mampu mempercepat dan mempermudah proses perizinan, baik untuk pembangunan maupun operasional SKKL. Dia mencontohkan, percepatan tersebut diharapkan mencakup tahapan seperti proses PKKPRL, persetujuan lingkungan, hak labuh, serta izin membangun.

“Kemudian biaya/regulatory charging untuk SKKL itu dapat menjadi lebih rendah seperti keringanan dalam penghitungan PBB sektor lainnya serta PNBP PKKPRL [bagi SKKL eksisting yang masih belum memiliki PKKPR],” pungkas Resi.

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut evaluasi terkait harga dan distribusi minyak goreng rakyat atau MinyaKita masih terus dilakukan hingga melibatkan kajian dari perguruan tinggi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pemerintah tidak berhenti melakukan pembahasan terkait dengan harga MinyaKita yang tidak kunjung turun.

"Sedang kita review, karena kita juga sedang menggunakan apa namanya, kajian dari IPB dan Unpad (Universitas Padjajaran). Jadi kita berlandaskan kajian itu. Kita melakukan revisi Pemerintah Menteri Nomor 18 Tahun 2024," ujar Iqbal di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Iqbal mengatakan revisi terkait aturan minyak goreng rakyat tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Menurut dia, perlu kajian yang mendalam untuk menentukan apa yang perlu untuk diubah, baik terkait harga eceran tertinggi (HET) ataupun pola distribusinya.

"Saya sih maunya secepat mungkin ya, tapi kan kita nggak bisa buru-buru. Kalau misalnya kajiannya nggak ada, kan nanti angkanya ngambil dari langit. Saya juga yang kena nanti," katanya.

Terkait dengan harga MinyaKita saat ini, Iqbal mengatakan bahwa harga rata-rata nasional masih berada di Rp16.700 per liter atau berada di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Namun demikian, terdapat dua provinsi yang harganya berada sesuai HET, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

"Yang sesuai HET di dua provinsi ini konsisten nih sampai sekarang tetap Rp15.700 per liter, itu tercapai di provinsi itu. Yang lain tuh ada yang Rp16.000 per liter, ada yang Rp15.000 sekian gitu. Jadinya itu yang kita evaluasi," katanya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025