Kondisi pupuk sekarang baik dan bagus. Dengan Perpres No.113/2025 ini, kita bicara transformasi.

Jakarta (ANTARA) - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menilai kebijakan pupuk yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) No. 113 Tahun 2025 berada di jalur yang tepat dan mencerminkan proses transformasi yang nyata.

Menurut Ketua Umum KTNA Yadi Sofyan, di Jakarta, Senin, salah satu dampak positif Perpres No. 113 Tahun 2025 sebagai revisi Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi, yakni produksi pupuk meningkat dari sekitar 30,5 juta ton menjadi 34,77 juta ton .

"Kondisi pupuk sekarang baik dan bagus. Dengan Perpres No.113/2025 ini, kita bicara transformasi. Dampaknya terasa dari sekitar 30 kantor perwakilan KTNA di daerah, tidak ada keluhan terkait distribusi pupuk bersubsidi," ujarnya.

Artinya, kata dia lagi, hampir tidak ada masalah di lapangan, kalau pun ada dinamika, biasanya terkait petani yang belum masuk e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) elektronik.

KTNA juga mengapresiasi penyederhanaan administrasi penebusan pupuk yang kini cukup menggunakan KTP, sehingga memudahkan petani, ujarnya lagi, Perpres No. 113/2025 pada prinsipnya menyempurnakan Perpres No. 6/2025, termasuk perubahan skema subsidi ke arah market to market.

Namun, Yadi menekankan pentingnya pengawalan kebijakan secara kolaboratif agar manfaatnya optimal bagi petani, selain itu juga menyampaikan tiga pilar rekomendasi untuk mendukung keberhasilan implementasi Perpres No. 113/2025.

Pertama, penyempurnaan data dan digitalisasi dengan melibatkan kelompok tani dalam verifikasi dan validasi penerima di tingkat desa, sembari tetap menyediakan jalur manual bagi petani yang terbatas akses teknologinya.

Kedua, peningkatan sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia diharapkan aktif turun ke lapangan untuk menjelaskan perubahan kebijakan, khususnya terkait skema subsidi dan kategori pupuk.

Ketiga, penguatan pengawasan partisipatif dengan memberikan mandat resmi kepada kelompok tani untuk ikut mengawal penyaluran pupuk, serta memperkuat sanksi bagi pelaku penyelewengan.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Mulyono Makmur menilai Perpres No. 113/2025 sebagai bagian dari revolusi tata niaga pupuk yang patut diapresiasi, meski masih membutuhkan penguatan di tingkat pelaksana, arah kebijakan dinilai positif.

Ia berharap penguatan koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, dapat menjadi penggerak utama ekosistem pertanian modern ke depan, didukung oleh lembaga keuangan, koperasi unit desa, offtaker, dan penyuluh.

"Kami optimistis, dengan tata kelola yang makin baik, pupuk bisa menjadi pilar kuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk "Penguatan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Pasca Terbitnya Perpres 113 Tahun 2025".

Namun demikian, Mulyono menegaskan peran penyuluh pertanian juga sangat penting dalam menyosialisasikan kebijakan tata kelola pupuk baru ini, karena mereka menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan.

Kepala Seksi Pupuk Bersubsidi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, mekanisme pendataan dan penyaluran pupuk bersubsidi saat ini telah berjalan dengan baik dan terstruktur.

Penyusunan kebutuhan pupuk dilakukan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kemudian diinput ke aplikasi, diverifikasi berjenjang hingga kabupaten/kota, selanjutnya ditetapkan sebagai data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Menurut dia, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi pada 6 Desember 2025 sebesar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sekitar 297 ribu ton untuk perikanan. Total anggaran subsidi pupuk tahun 2026 mencapai Rp46 triliun.

Untuk 2026, alokasi pupuk subsidi pertanian tetap sebesar 9,5 juta ton, katanya pula, data penerima yang telah masuk hingga Desember tercatat sekitar 14,1 juta NIK untuk pertanian dan sekitar 101 ribu NIK untuk perikanan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini mulai fokus dalam pengembangan energi hijau atau ramah lingkungan. Salah satu buktinya adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia kini memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan perdagangan karbon lintas negara.

Dengan terbitnya aturan anyar tersebut, Indonesia memiliki payung hukum menuju ekonomi hijau yang berintegritas.

"Perpres 110 Tahun 2025 menjadi fondasi untuk menata pasar karbon yang kredibel dan berintegritas," ujar Mari dalam acara Pembukaan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) III 2025, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Aturan tersebut juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global. Pada dasarnya, Pasal 6 dari Paris Agreement memang memberikan ruang bagi negara-negara untuk bekerja sama lintas batas dalam upaya menurunkan emisi, baik melalui pendekatan pasar maupun non-pasar.

"Dalam implementasi nilai ekonomi karbon, Paris Agreement melalui pasal 6 memang membuka peluang besar untuk kerja sama lintas negara dalam mengurangi emisi. Jadi bukan saja yang compliance market, tapi juga yang non-market. Mekanisme ini sangat penting untuk membuka peluang besar bagi kita," jelasnya.

Dengan regulasi tersebut, Indonesia akan memiliki sistem registrasi unit karbon nasional yang menjamin transparansi dan integritas setiap transaksi. Dia menegaskan, pasar karbon yang dibangun bukan hanya menjadi instrumen ekonomi, tapi juga sarana untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang penting bukan hanya teknisnya, tapi bagaimana kita membangun trust dan confidence dunia luar bahwa pasar karbon Indonesia memiliki integritas, kapasitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Adapun, nantinya hasil dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati investor atau pembeli dari luar negeri, tetapi juga memberi dampak langsung ke komunitas lokal.

"Dalam mendapatkan benefit dari karbon tersebut, bukan saja investornya atau buyernya yang mendapat manfaat, tapi harus dijamin bahwa masyarakat setempat juga mendapat benefit-nya," tegasnya.

Menurutnya, langkah pemerintah saat ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas yakni pertumbuhan ekonomi tinggi yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan.

"Ekonomi hijau bukan sekadar instrumen lingkungan, tetapi strategi pembangunan dan diplomasi ekonomi abad ke-21. Kalau dijalankan dengan benar, akan mengundang investasi dan menciptakan lapangan kerja," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon dapat lebih ramai, usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi juga berharap agar transaksi bursa karbon bisa menjadi lebih likuid.

Ia menilai Perpres baru itu baik, dan dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pasar karbon nasional. Terlebih, dengan adanya Komite Pengarah (Komrah) yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

"Kita harapkan dengan adanya Perpres 110 itu, koordinasi bisa lebih lancar. Sudah ada badan yang dipimpin oleh Pak Menko gitu ya, jadi nanti Insya Allah dengan kayak gini, unit karbon yang bisa dijual di pasar karbon bisa lebih banyak dan transaksi bisa lebih likuid," kata Inarno usai Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Komrah. Zulhas menyebut Perpres 110 tahun 2025 itu membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC).

Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola OJK.

"Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," kata Zulhas pada kesempatan yang sama.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan nilai ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang ke depannya dapat memberikan pendapatan baru bagi negara. Dengan adanya Perpres baru, ia berharap itu akan mempercepat berbagai hambatan pada sektor ekonomi karbon.

"Dengan perpres ini, perdagangan karbon antar negara, perdagangan karbon luar negeri, perdagangan karbon antar swasta itu bisa dilaksanakan. Dan ini akan diperluas tidak hanya sektor energi tetapi di sektor-sektor lain. Apalagi tadi sudah saya sampaikan ini nanti akan ada perdagangan karbon sektoral," pungkas Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan ada perubahan fundamental dalam penyesuaian pendekatan perencanaan karbon dan Nationally Determined Contribution (NDC).

Perubahan tersebut berasal dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional.

"Sistem registrinya dibedakan. Kalau NDC itu SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim), kalau NEK itu pakai SRUK (Sistem Registri Unit Karbon) yang sudah bagus di tempatnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujarnya dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen NEK & Pengendalian Emisi GRK Nasional di Jakarta, Senin.

Perpres tersebut yang sudah ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025, merupakan fondasi penting untuk transformasi kebijakan NEK dan optimalisasi pasar karbon Indonesia.

Aturan itu menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Setelah perpres sebelumnya dianggap rumit, lanjutnya, kehadiran aturan terbaru itu untuk memudahkan penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian emisi GRK nasional.

"Kita memerlukan taman nasional kita banyak, perlu uang banyak. Masyarakat di sekitar hutan, yang perlu sekolah, yang perlu dana, yang perlu pembinaan, juga perlu uang banyak. Jadi, nilai ekonomi karbon ini kita permudah. Kalau yang kemarin sulit, ini kita permudah," ungkap Zulhas.

Di dalam Perpres 110/2025, Menko Pangan menjadi Komite Pengarah (Komrah), dengan melibatkan dua menko dan 17 menteri beserta kepala lembaga, untuk mengoordinasikan penyelenggaraan instrumen NEK dan memperkuat sinergi lintas sektor.

"Dalam pelaksanaannya, komrah yang saya pimpin, didukung oleh UKP (Utusan Khusus Presiden) Perubahan Iklim dan Energi, UKP Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral, dan teman-dari MPR dan DPR," kata dia.

"Kami akan tindak lanjut rapat hari ini, penting, agar OJK nanti membantu SRUK-nya, kemudian bersama LH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan kementerian terkait, kemudian Kemenko Pangan segera membuat tim pelaksana, dan sekretariat komrah, sehingga ini nanti persiapan untuk COP 30 di UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), Amazonia (Brazil) itu bisa kita sosialisasikan ke berbagai pihak yang memerlukan," ucap Zulkifli Hasan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berupaya mempermudah proses sekaligus memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca serta mengoptimalkan pasar karbon nasional. Langkah itu diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, terbitnya Perpres itu memperjelas dan menyederhanakan kebijakan nilai ekonomi karbon di Indonesia.

Ia menjelaskan, kebijakan baru tersebut juga membuka peluang lebih luas bagi berbagai sektor untuk ikut berpartisipasi, termasuk kehutanan, lingkungan, pertanian, hingga pemerintah daerah. Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan taman nasional yang membutuhkan dukungan dana, pembinaan, serta pendidikan.

Zulkifli yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah) mengatakan, struktur koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon akan melibatkan 2 Menko dan 17 menteri serta kepala lembaga. Komrah akan didukung oleh Unit Kerja Presiden (UKP) Perubahan Iklim dan Energi, UKP Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, serta dukungan dari DPR dan MPR.

"Karena ini dibuka peluangnya, Kementerian Kehutanan bisa, [Kementerian] Lingkungan Hidup bisa, Kementerian Pertanian bisa, pemerintah daerah bisa. Semua dipermudah," katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Zulhas menyebut Perpres ini membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC). Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," jelasnya.

Zulkifli menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Amazonia tahun depan, di mana Indonesia akan mempresentasikan kemajuan sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional di forum global tersebut.