Bisnis.com, BATAM– Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat sistem perizinan terpadu menyusul pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat proses penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) menjadi maksimal 29 hari kerja.

Penguatan ini sejalan dengan regulasi terbaru terkait Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memberikan kewenangan luas kepada BP Batam dalam mengelola perizinan.

Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Harry Prasetyo Utomo, mengatakan BP Batam kini memegang kewenangan atas 16 sektor strategis dengan lebih dari 2.400 jenis perizinan.

Menurut dia, percepatan proses tersebut didukung pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK-LH) KPBPB Batam yang melibatkan unsur internal BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, serta tenaga ahli dari kalangan akademisi.

“Tim ini bertugas memverifikasi dokumen lingkungan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami memastikan proses lebih cepat tanpa mengurangi kualitas kajian lingkungan,” ujar Harry, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya berada di tingkat pusat atau provinsi kini telah didelegasikan kepada KPBPB Batam.

Kebijakan tersebut dinilai mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam proses perizinan.

“Di daerah lain prosesnya bisa memakan waktu lama karena birokrasi berlapis. Di Batam, kami upayakan lebih efisien agar pelaku usaha mendapat kepastian waktu,” katanya.

Dalam skema perizinan terbaru, pelaku usaha di kawasan KPBPB Batam diwajibkan memenuhi tiga persyaratan utama, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKKH), serta Persetujuan Lingkungan (PL).

BP Batam optimistis penyederhanaan dan percepatan perizinan ini akan meningkatkan daya saing investasi Batam, sekaligus menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Bisnis.com, BATAM - BP Batam memperkuat diplomasi ekonomi dengan Jerman dan Jepang guna memperluas jejaring investasi global serta menegaskan posisi Batam sebagai pusat industri strategis di kawasan.

Delegasi BP Batam yang dipimpin Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fary Francis, bertemu dengan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, pada Senin (23/2/2026) dan Minister Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Enoshita, pada Selasa (24/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam memaparkan berbagai transformasi kebijakan sepanjang satu tahun terakhir, termasuk penguatan kewenangan perizinan terpadu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 serta perluasan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.

“Kebijakan ini menjadi landasan kami untuk meningkatkan kepastian berusaha, mempercepat proses investasi, serta mengoptimalkan potensi maritim dan logistik,” ujar Fary.

Dalam dialog dengan pihak Jerman, pembahasan difokuskan pada peluang kolaborasi di sektor industri berteknologi tinggi dan rekayasa teknik. Jerman tercatat sebagai salah satu mitra utama Eropa dan secara konsisten menempati peringkat kedua investor asal Eropa di Batam.

Diskusi juga menyoroti pentingnya stabilitas regulasi dan integrasi ekosistem kawasan guna memperkuat kemitraan industri jangka panjang.

Sementara itu, pertemuan dengan pihak Jepang membahas integrasi ekosistem kawasan, termasuk sinergi antara KPBPB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Proyek Strategis Nasional (PSN). Jepang merupakan salah satu investor utama Batam secara global dan memberikan perhatian pada penguatan sektor maritim dan logistik sebagai bagian dari strategi konektivitas regional.

Fary menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Batam dalam arus investasi global yang semakin kompetitif.

“Batam akan terus bertransformasi menjadi execution hub yang menghubungkan arus investasi dan rantai pasok antara Eropa dan Asia,” katanya.

Pihak Kedutaan Besar Jerman menyatakan ketertarikannya untuk memahami lebih lanjut arah pengembangan Batam dalam menarik investasi Eropa serta membuka peluang kolaborasi industri yang lebih luas.

Adapun perwakilan Kedutaan Besar Jepang menilai penguatan kewenangan perizinan di Batam meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor untuk memperluas kemitraan di kawasan tersebut.
Foto :

Bisnis.com, BATAM - Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) di Batam berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan stakeholder terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Hal tersebut diungkapkan salah satu pengusaha maritim ternama di Batam Osman Hasyim. "Ada dua lembaga yang nantinya akan sama-sama memberikan pelayanan, yakni BP Bata da KSOP. Ini tidak efisien, dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum," katanya di Batam, Senin (13/10/2025).

Dia melihat situasi di tengah para pengusaha maritim di Batam tidak kondusif. Osman juga menyebut sejumlah pihak tengah menghadapi proses hukum akibat ketidakpastian hukum di Batam.

"Jika PP tersebut diterapkan tanpa sinkronisasi dengan undang-undang yang berlaku, maka izin dan perizinan yang dikeluarkan bisa dianggap invalid," katanya lagi.

Salah satu contohnya yakni terkait dengan persoalan pemanduan dan penundaan kapal di Batam, yang baru-baru ini menyeret sejumlah pihak ke dalam proses hukum. Osman menilai kondisi ini merupakan dampak tumpang tindih kewenangan.

"PP 25/2025 tidak hanya berdampak kepada masyarakat, tapi juga bisa membuat izin-izin yang dikeluarkan menjadi tidak sah karena tidak bersesuaian dengan perundangan. Ada yang bekerja sama dengan KSOP disebut merugikan negara, ada juga yang kerja sama dengan BP malah disebut merugikan juga," jelasnya.

Osman menegaskan bahwa berdasarkan Perpu Nomor 1/2000, BP Batam mendapatkan kewenangan melalui pelimpahan dari kementerian. Jadi tidak ada pengambilalihan kewenangan.

Karena itu, Osman menilai langkah BP Batam yang membuat aturan setingkat perundangan sudah melampaui kewenangan yang diatur.

"BP Batam itu hanya boleh membuat ketentuan, bukan perundangan. Kalau mengambil alih kewenangan, itu sudah bertentangan dengan undang-undang," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Amsakar Achmad membantah tudingan tumpang tindih tersebut. Ia menyebut PP 25 telah melalui kajian oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Amsakar menjelaskan selain PP 25, ada juga PP 28/2025 yang juga bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan transparan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi di Batam.

"Seluruhnya sudah dibahas bersama 11 kementerian di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Jadi saya yakin tidak ada benturan hukum. Kini seluruh perizinan yang menjadi kewenangan BP Batam sudah ditake over dan kini terintegrasi dalam sistem kami," paparnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga kategori utama layanan dalam kedua peraturan tersebut yakni pelayanan dasar, pelayanan perizinan berusaha, dan pelayanan perizinan untuk menunjang usaha. Serta 2.416 jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan dari 16 sektor usaha.

“Semua layanan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BP Batam sudah tersedia dalam aplikasi online, termasuk kesiapan sumber daya manusianya,” pungkasnya. (239)