Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah memblokir aset saham milik dua wajib pajak (WP) yang menunggak pembayaran pajak senilai total Rp2,6 miliar.

Pemblokiran tersebut dilandasi oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-26/PJ/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan dan Penjualan Atas Surat Berharga Berupa Saham yang Diperdagangkan Di Pasar Modal Dalam Rangka Penagihan Pajak.

"Berdasarkan data Coretax kami sudah melakukan pemblokiran atas dua wajib pajak dengan total Rp2,6 miliar yang berkait dengan aset saham di bursa," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bimo menyebut aturan yang ditetapkan pada 31 Desember 2025 itu mengatur ihwal pemblokiran sekaligus penyitaan saham bagi penunggak pajak.

Namun, dia mengaku saat ini otoritas pajak masih menunggu pembentukan rekening untuk penampungan saham yang diblokir tersebut. Pemrosesan disebut olehnya masih bergulir oleh pihak Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di bursa efek, maka kami belum bisa mengeksekusi. Baru bisa diblokir saja," terangnya.

Adapun dikutip dari Perdirjen No. 26/PJ/2025 itu, ruang lingkup penyitaan dan penjualan saham penunggak pajak itu meliputi rekening dalam pelaksanaan penyitaan dan penjualan saham di pasar modal, pemblokiran saham dalam sub rekening efek dan harta kekayaan yang tersimpan dalam rekening dana nasabah milik penanggung pajak, serta penyitaan dan penjualan saham yang diperdagangkan di pasar modal.

Pada pasal 3, diatur bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal. Namun, DJP harus memiliki rekening efek, rekening dana nasabah dan rekening penampungan sementara atas nama DJP dalam rangka penyitaan.

Kemudian, pasal 5 mengatur bahwa permintaan pemblokiran bisa dilakukan dengan ketentuan sudah diterbitkannya surat perintah pelaksanaan penyitaan, serta kepemilikan informasi mengenai rekening keuangan penanggung pajak.

Di sisi lain, Bimo mencatat bahwa terdapat 23.509 WP yang masih memiliki tunggakan pajak sampai dengan 31 Desember 2025. Mereka masih memiliki piutang pajak di atas Rp100 juta.

Atas sebanyak 29 WP di antaranya, DJP memberlakukan pemblokiran layanan publik terhadap para penunggak pajak tersebut. Tunggakan mereka secara keseluruhan senilai Rp170 miliar, dengan piutang senilai Rp52 miliar itu sudah dilunasi.

"Sejak PER-27/PJ/2025 diterbitkan sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak," ujar Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memblokir layanan publik untuk 29 wajib pajak (WP) sebagai upaya penagihan aktif.

Langkah pemblokiran itu berlandaskan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-27/PJ/2025 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Dan/Atau Permohonan Pembatasan Atau Pemblokiran Layanan Publik Tertentu Dalam Rangka Penagihan Pajak.

"Sejak PER-27/PJ/2025 diterbitkan sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak," terang Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bimo menyebut pemblokiran layanan terhadap 29 WP itu dilakukan akibat masih adanya tunggakan total sebesar Rp170 miliar. Dari total tunggakan, piutang senilai Rp52 miliar itu sudah dilunasi.

Adapun otoritas pajak mencatat bahwa terdapat 23.509 WP yang masih memiliki tunggakan pajak sampai dengan 31 Desember 2025. Mereka masih memiliki piutang pajak di atas Rp100 juta.

Dalam pasal 2 PER-27/PJ/2025, diatur bahwa pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu terhadap WP penunggak pajak meliputi pemblokiran terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pemblokiran akses kepabeanan, serta pembatasan atau pemblokiran akses layanan publik lainnya.

Kemudian, pasal 3 mengatur bahwa rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan maupun pemblokiran layanan publik dapat diajukan terhadap WP dengan dua kriteria, yakni kepemilikan utang pajak berkekuatan hukum tetap paling sedikit Rp100 juta, serta utang pajak paling sedikit Rp100 juta berkekuatan hukum tetap yang telah dilakukan pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak.