Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru terkait penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di lembaga jasa keuangan. Beleid ini efektif berlaku sejak diundangkan pada 23 Februari 2026.

Melalui ketentuan tersebut, OJK membatasi masa jabatan TKA yang menduduki posisi Pejabat Eksekutif serta Tenaga Ahli atau Konsultan paling lama lima tahun.

Aturan itu tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum. Jangka waktu tersebut berlaku juga untuk jabatan tertentu yang memiliki kompetensi khusus.

“Dalam POJK ini diatur penyesuaian jangka waktu penggunaan TKA untuk jabatan Pejabat Eksekutif serta Tenaga Ahli atau Konsultan menjadi paling lama lima tahun, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan pertimbangan OJK,” jelas OJK dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Jangka waktu tersebut sedikit lebih panjang dibandingkan aturan sebelumnya yakni POJK No.37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Sebelumnya, OJK membatasi masa kerja tenaga kerja asing (TKA) yang bertugas sebagai tenaga ahli atau konsultan selama maksimal tiga tahun. Masa penugasan tersebut masih dapat diperpanjang satu kali dengan durasi paling lama satu tahun.

Selain penyesuaian jangka waktu, OJK juga mengatur penambahan jabatan tertentu yang membutuhkan kompetensi khusus bagi bank umum yang sahamnya dimiliki lebih dari 25% oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan tetap memerlukan persetujuan OJK.

Otoritas melalui beleid ini juga menekankan kewajiban bagi bank yang menggunakan TKA untuk menugaskan tenaga kerja Indonesia di internal bank ke luar negeri untuk memperoleh pengalaman dan pengembangan kompetensi internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat proses alih pengetahuan dan pengembangan kompetensi SDM nasional.

“Penugasan tersebut dapat dilakukan melalui skema pertukaran talenta, antara lain melalui program secondment maupun intra-corporatetransferee secara berkelanjutan,” jelas OJK.

Pelaksanaan penugasan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan OJK dalam memberikan persetujuan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di luar Pejabat Eksekutif serta Tenaga Ahli atau Konsultan, termasuk dalam penetapan jangka waktu penggunaan TKA maupun persetujuan perpanjangan penggunaan TKA lebih dari lima tahun.

Adapun seiring diterbitkannya beleid ini, OJK menyatakan POJK No.37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dicabut dan tidak berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru terkait penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di lembaga jasa keuangan. Beleid ini efektif berlaku sejak diundangkan pada 23 Februari 2026.

Melalui ketentuan tersebut, OJK membatasi masa jabatan TKA yang menduduki posisi Pejabat Eksekutif serta Tenaga Ahli atau Konsultan paling lama lima tahun.

Aturan itu tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum. Jangka waktu tersebut berlaku juga untuk jabatan tertentu yang memiliki kompetensi khusus.

“Dalam POJK ini diatur penyesuaian jangka waktu penggunaan TKA untuk jabatan Pejabat Eksekutif serta Tenaga Ahli atau Konsultan menjadi paling lama lima tahun, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan pertimbangan OJK,” jelas OJK dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Jangka waktu tersebut sedikit lebih panjang dibandingkan aturan sebelumnya yakni POJK No.37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Sebelumnya, OJK membatasi masa kerja tenaga kerja asing (TKA) yang bertugas sebagai tenaga ahli atau konsultan selama maksimal tiga tahun. Masa penugasan tersebut masih dapat diperpanjang satu kali dengan durasi paling lama satu tahun.

Selain penyesuaian jangka waktu, OJK juga mengatur penambahan jabatan tertentu yang membutuhkan kompetensi khusus bagi bank umum yang sahamnya dimiliki lebih dari 25% oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan tetap memerlukan persetujuan OJK.

Otoritas melalui beleid ini juga menekankan kewajiban bagi bank yang menggunakan TKA untuk menugaskan tenaga kerja Indonesia di internal bank ke luar negeri untuk memperoleh pengalaman dan pengembangan kompetensi internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat proses alih pengetahuan dan pengembangan kompetensi SDM nasional.

“Penugasan tersebut dapat dilakukan melalui skema pertukaran talenta, antara lain melalui program secondment maupun intra-corporatetransferee secara berkelanjutan,” jelas OJK.

Pelaksanaan penugasan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan OJK dalam memberikan persetujuan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di luar Pejabat Eksekutif serta Tenaga Ahli atau Konsultan, termasuk dalam penetapan jangka waktu penggunaan TKA maupun persetujuan perpanjangan penggunaan TKA lebih dari lima tahun.

Adapun seiring diterbitkannya beleid ini, OJK menyatakan POJK No.37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dicabut dan tidak berlaku.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto memastikan adanya perubahan aturan mengenai skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Aturan tersebut tengah dibahas dengan sejumlah Menteri dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada hari ini (17/11/2025) di gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta.

Pertama, Airlangga jelaskan adanya aturan soal pembagian jenis KUR berdasarkan plafon yang diberikan kepada debitur yang akan berlaku tahun depan. Walaupun dipecah beberapa jenis, KUR tetap diberi bunga 6%.

"Dalam kebijakan itu dilanjutkan bahwa kur itu ada 3 level Yaitu KUR yang di bawah 10 juta, kemudian super mikro. Kemudian KUR yang di bawah Rp100 juta tanpa agunan. Kemudian KUR kecil yang Rp100 sampai dengan Rp500 juta," katanya.

Ia menuturkan bahwa anggaran yang disiapkan adalah adalah 300 triliun dengan program ini.

"Angka 300 triliun itu tidak termasuk 130 triliun yang perumahan. Jadi ini nantinya akan menjadi on top. Tetapi tahap awal yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam kuartal 1 itu sekitar targetnya 28 triliun," ucapnya.

Selain itu, Airlangga membeberkan strategi untuk menarik debitur baru antara lain dengan menerapkan single tarif, yaitu 6% dan untuk sektor produksi, sektor pertanian, sektor perdagangan untuk ekspor.

Kemudian juga didorong untuk sektor yang terkait dengan pertanian. Demikian pula KUR untuk kredit investasi industri padat karya juga dilanjutkan.

Selain itu, KUR terkait dengan kredit program perumahan juga akan didorong untuk implementasinya.

Ia juga berbicara soal kesiapan perbankan untuk program KUR tersebut.

"Kemudian kita minta ke depan ini juga akan disiapkan terutama kesiapan perbankannya. Jadi kami minta kepada Danantara dan juga kepada KP BUMN untuk mendorong sistem perbankan untuk bisa menyalurkan kredit untuk sektor perumahan."

Selanjutnya, Airlangga pun mendorong untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penjaminan KUR dengan asosiasi yang akan dibahas lebih lanjut.