JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi dunia yang saat ini diwarnai ketidakpastian dan berbagai tantangan yang dapat mengancam perdamaian global.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, pada Selasa (10/3/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa situasi dunia saat ini menunjukkan adanya berbagai dinamika geopolitik yang kompleks. Menurut Kepala Negara, di tengah kekuatan besar yang dimiliki sejumlah negara, upaya menjaga perdamaian dunia masih menghadapi berbagai tantangan.

“Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya. Di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus terus memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan global. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga harmoni dan kebersamaan demi memperkuat ketahanan nasional.

Lihat video: ANTISIPASI KRISIS DUNIA! Presiden Prabowo Siapkan Langkah Strategis Hadapi Dampak PERANG



“Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak-banyak bangsa lain, kita perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, menggalang kerukunan di antara kita untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini, untuk menghadapi keadaan yang penuh bahaya ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimistis dan yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, Presiden meyakini bahwa cita-cita bersama bangsa Indonesia dapat dicapai.

“Kita harus yakin, bahwa pada ujungnya yang benar yang akan menang. Bahwa kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan dengan tekad dan komitmen yang sangat jelas dan teguh, insyaallah apa yang kita cita-citakan akan kita capai bersama,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan kembali tanggung jawabnya sebagai kepala negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga keutuhan bangsa.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa serta ajaran universal berbagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan.

LONDON - Invasi Rusia ke Ukraina dan ancaman yang lebih luas terhadap Inggris dan sekutunya memiliki "banyak kesamaan" dengan persiapan tiga tahun menjelang Perang Dunia Kedua. Itu diungkapkan menteri angkatan bersenjata Inggris Al Carns.

Al Carns, mantan kolonel pasukan khusus di Royal Marines, mengatakan Ukraina berada di garis depan pertahanan Eropa saat serangan skala penuh Vladimir Putin memasuki tahun kelima.

Namun ia memperingatkan bahwa Inggris tidak kebal, dengan Rusia menyerang Inggris dan kepentingannya di empat jenis garis depan yang berbeda.

Menteri tersebut berbicara tentang ancaman harian di Atlantik Utara, Arktik, dan serangan siber, serta bahaya yang ditimbulkan oleh berita palsu dan bentuk disinformasi lainnya yang disebarkan secara online - yang dirancang untuk menabur atau memperkuat perpecahan dalam masyarakat Inggris atau antara Inggris dan teman-temannya.

Mengapa Invasi Rusia ke Ukraina Mirip dengan Gejala Perang Dunia II?

1. Sejarah Tidak Berulang, Tapi Berima

Ketika ditanya apakah ia setuju dengan komentar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa Putin telah memulai Perang Dunia Ketiga dengan invasinya ke Ukraina, Carns mengisyaratkan bahwa ia melihat kesamaan antara tantangan yang dihadapi saat ini dan lanskap global dalam tiga tahun menjelang Perang Dunia Kedua.

"Sejarah tidak terulang, tetapi pasti berima," katanya, dilansir Sky News.

"Dan jika Anda kembali ke tahun 1936, '37, '38… pasti ada banyak kesamaan."

"Yang ingin saya katakan adalah bahwa Ukraina benar-benar garis depan pertahanan Eropa, dan mereka melakukan pekerjaan yang sangat bagus."

2. Inggris Jadi Sasaran Rusia

Meskipun Ukraina berada di garis depan mesin militer konvensional Rusia, menteri angkatan bersenjata mengatakan Inggris juga menjadi sasaran Moskow - meskipun konflik tersebut berkecamuk di zona abu-abu yang berada di bawah ambang batas perang habis-habisan.

"Banyak orang mengatakan bahwa Inggris tidak memiliki garis depan," kata Carns.

"Sebenarnya, kita punya. Garis depan itu berada di Atlantik Utara. Garis depan itu berada di Kutub Utara. Garis depan itu berada di dunia maya." Dan pengaruh itu ada di sana - dan saya pikir itu diperjuangkan setiap hari."

3. Rusia Punya Banyak Cara

Ia menjelaskan bagaimana Rusia memiliki berbagai cara untuk menimbulkan kerusakan selain bom dan peluru.

"Bukan melalui kekuatan tajam. Itu melalui pengaruh, melalui dunia maya, melalui spionase industri," kata menteri itu.

"Itu melalui penaburan perpecahan dan perselisihan di negara ini, di Eropa. Memisahkan kita dari AS, memisahkan kita dari sekutu Eropa kita, untuk memecah belah dan kemudian mengisolasi dan mengalahkan."

WASHINGTON - Negara-negara Barat semakin percaya bahwa dunia sedang menuju perang global, menurut hasil dari The POLITICO Poll yang merinci meningkatnya kekhawatiran publik tentang risiko dan biaya era konflik baru.

Di kelima negara yang disurvei — AS, Kanada, Inggris, Prancis, dan Jerman — sebagian besar responden berpikir dunia menjadi lebih berbahaya. Pecahnya Perang Dunia 3 dipandang lebih mungkin terjadi dalam lima tahun ke depan oleh responden Amerika, Kanada, Prancis, dan Inggris.

Proporsi pemilih yang memprediksi konflik global baru telah meningkat tajam sejak lembaga survei independen Public First mengajukan pertanyaan tersebut pada Maret 2025. “Perubahan sikap publik Barat dalam waktu kurang dari setahun mencerminkan pergeseran dramatis ke dunia yang lebih tidak aman, di mana perang dipandang sebagai hal yang mungkin terjadi dan aliansi tidak stabil,” kata Seb Wride, kepala survei di Public First, dilansir Politico.

Rakyat di Negara NATO Prediksi Perang Dunia III Terjadi 5 Tahun Mendatang, Ini 4 Faktanya

1. Menyetujui Peningkatan Anggaran Militer

Namun, Survei POLITICO juga mengungkapkan kesediaan yang terbatas di kalangan publik Barat untuk berkorban demi membiayai pengeluaran militer yang lebih besar. Meskipun ada dukungan luas untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara prinsip di Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada, dukungan tersebut menurun tajam ketika orang-orang mengetahui bahwa hal itu mungkin berarti menambah utang pemerintah, memangkas layanan lain, atau menaikkan pajak.

“Survei kami menunjukkan bahwa meningkatnya kekhawatiran tentang perang tidak memberi para pemimpin izin untuk menghabiskan banyak uang untuk pertahanan,” kata Wride. “Jika ada, para pemilih sekarang kurang bersedia untuk melakukan kompromi yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan militer. Jadi para pemimpin Eropa berada dalam dilema — tidak dapat mengandalkan AS, tidak dapat menggunakan itu sebagai alasan untuk berinvestasi di dalam negeri, dan berada di bawah tekanan yang lebih tinggi untuk segera menyelesaikan masalah ini bagi dunia di mana konflik terasa lebih dekat daripada sebelumnya.”

Temuan tersebut, berdasarkan survei terhadap lebih dari 2.000 pemilih di setiap negara antara 6 Februari dan 9 Februari, mengungkap tantangan yang dihadapi para pemimpin NATO saat mereka mencoba memperkuat keamanan di saat keuangan publik sedang ketat.

2. Perang di Berbagai Negara Terus Bermunculan

Tanpa tanda-tanda berakhirnya perang habis-habisan Rusia selama empat tahun melawan Ukraina, dan AS mengambil tindakan militer di Iran, Suriah, Venezuela, dan Afrika di bawah Presiden Donald Trump, banyak pemilih melihat risiko konflik global yang semakin meningkat.

Pola ini sangat mencolok di Inggris Raya, di mana 43 persen percaya bahwa perang dunia baru "mungkin" atau "sangat mungkin" akan pecah pada tahun 2031 — naik dari 30 persen pada Maret 2025. Hampir setengah dari warga Amerika — 46 persen — berpikir bahwa perang dunia baru "mungkin" atau "sangat mungkin" akan terjadi pada tahun 2031 — naik dari 38 persen tahun lalu. Di antara kelima negara tersebut, hanya orang-orang di Jerman yang secara keseluruhan berpikir bahwa perang global ketiga tidak mungkin terjadi dalam lima tahun ke depan.

Ketika membahas negara-negara yang terlibat dalam aksi militer, responden AS adalah yang paling mungkin berpikir bahwa negara mereka sendiri akan berperang dalam lima tahun ke depan, diikuti oleh responden di Inggris dan Prancis.

3. NATO Siap Menghadapi Perang Dunia III

Ini menunjukkan bahwa kekuatan nuklir NATO mungkin lebih siap menghadapi konflik daripada negara-negara lain, dan bahwa citra Trump sebagai "presiden perdamaian" tidak meyakinkan para pemilih di dalam negeri.

Setidaknya satu dari tiga orang di AS, Inggris, Prancis, dan Kanada percaya bahwa senjata nuklir kemungkinan besar atau sangat mungkin akan digunakan dalam perang dalam lima tahun ke depan.

Rusia dipandang sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian di Eropa, sementara warga Kanada melihat Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump sebagai bahaya terbesar bagi keamanan. Di Prancis, Jerman, dan Inggris, ancaman terbesar kedua adalah AS, yang lebih sering disebut responden daripada Tiongkok.

4. Biayanya Sangat Besar

Mayoritas pemilih di Prancis, Jerman, Inggris, dan Kanada mengatakan negara mereka perlu menghabiskan lebih banyak anggaran pertahanan, dengan sentimen terkuat di Inggris dan Kanada.

Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara membiayainya. Jajak pendapat POLITICO menemukan dukungan untuk pengeluaran pertahanan yang lebih besar menurun ketika orang-orang diminta untuk mempertimbangkan apakah pendanaan tersebut harus berasal dari pemotongan anggaran lain, peningkatan pinjaman pemerintah, atau kenaikan pajak.

Menurut hasil survei, masyarakat Prancis dan Jerman kini cenderung kurang mendukung peningkatan anggaran pertahanan dalam konteks pertukaran pengeluaran dibandingkan tahun lalu.

Di Jerman, pengeluaran pertahanan merupakan salah satu penggunaan uang yang paling tidak populer, hanya di atas bantuan luar negeri.

Pada tahun 2025, 40 persen masyarakat Prancis dan 37 persen masyarakat Jerman menyatakan akan mendukung peningkatan pengeluaran pertahanan jika pertimbangan-pertimbangan yang saling bertentangan telah disebutkan. Tahun ini, dukungan untuk hal itu turun menjadi hanya 28 persen di Prancis dan 24 persen di Jerman.

Kedua negara tersebut kini lebih cenderung menentang pengeluaran lebih banyak untuk pertahanan ketika mereka harus mempertimbangkan bagaimana membayar tagihan tersebut.

Jajak pendapat POLITICO menunjukkan bahwa ada juga skeptisisme publik yang signifikan tentang pembentukan tentara tetap Uni Eropa di bawah satu komando pusat, sebuah ide yang telah disebutkan oleh Komisi Eropa. Usulan tersebut hanya mendapat dukungan dari 22 persen orang di Jerman dan 17 persen di Prancis.

Wajib militer paling populer di Jerman dan Prancis, di mana sekitar setengah dari penduduk mendukung ide tersebut.

BRUSSEL - Ketegangan geopolitik global yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir membuat sejumlah negara Eropa mengambil langkah antisipatif. Salah satu langkah paling nyata adalah membagikan buku panduan kesiapsiagaan perang kepada warga sipil.

Istilah “Perang Dunia III” memang belum menjadi kenyataan, namun skenario konflik berskala besar—baik akibat perang konvensional, serangan siber, sabotase infrastruktur, hingga ancaman nuklir—kini bukan lagi sekadar wacana. Beberapa negara bahkan secara terbuka mengimbau rakyatnya untuk siap menghadapi kondisi darurat ekstrem.

Berikut negara-negara yang telah atau sedang membagikan panduan kesiapsiagaan kepada masyarakatnya.

1. Belanda

Belanda termasuk negara yang mulai memperbarui sistem kesiapsiagaan sipilnya di tengah meningkatnya tensi keamanan Eropa. Pemerintah Belanda mendorong warga untuk memiliki persediaan darurat minimal selama beberapa hari, termasuk makanan, air, obat-obatan, baterai, dan radio.

Otoritas keamanan Belanda juga secara aktif mengedukasi masyarakat soal potensi gangguan besar seperti pemadaman listrik massal, serangan siber terhadap sistem perbankan, hingga konflik bersenjata di kawasan Eropa Timur yang bisa berdampak ke negara-negara NATO.

Panduan yang disosialisasikan tidak secara eksplisit menyebut “Perang Dunia III”, tetapi isinya jelas berfokus pada skenario krisis besar, termasuk konflik militer. Pemerintah menganjurkan setiap rumah tangga memiliki “emergency kit” dan rencana komunikasi keluarga jika jaringan telekomunikasi lumpuh.

2. Norwegia

Norwegia termasuk salah satu negara yang secara resmi membagikan brosur kesiapsiagaan nasional kepada jutaan warganya. Pemerintah Norwegia mengirimkan panduan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan jika terjadi perang, serangan teroris, bencana alam besar, atau krisis nasional lainnya.

Isi panduan tersebut sangat rinci, mulai dari cara menyimpan air bersih, persediaan makanan tahan lama, hingga tips bertahan tanpa listrik selama beberapa hari. Bahkan dijelaskan pula bagaimana masyarakat harus bersikap jika terjadi evakuasi massal atau mobilisasi militer.

Langkah ini dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap situasi keamanan di Eropa Utara, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina. Norwegia, yang berbatasan langsung dengan Rusia di kawasan Arktik, memiliki kepentingan strategis tinggi dalam menjaga kesiapan nasional.

3. Swedia

Swedia menjadi salah satu negara paling vokal dalam hal kesiapsiagaan sipil. Pemerintah Swedia bahkan memperbarui dan mendistribusikan ulang buku panduan berjudul “If Crisis or War Comes” kepada jutaan rumah tangga.

Panduan ini secara tegas menyebut kemungkinan perang dan mengajak warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada. Di dalamnya dijelaskan bagaimana menghadapi serangan udara, propaganda musuh, serangan siber, hingga gangguan distribusi logistik nasional.

Swedia menekankan konsep “total defense”, yakni kolaborasi antara militer dan sipil dalam menghadapi ancaman. Setiap warga dianggap sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Bahkan warga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi demi mencegah kepanikan massal.

4. Finlandia

Finland memiliki tradisi panjang dalam pertahanan sipil. Negara ini dikenal memiliki ribuan bunker bawah tanah yang dapat menampung sebagian besar penduduk kota-kota besar.

Pemerintah Finlandia menyediakan panduan daring dan cetak yang memuat informasi tentang perlindungan diri saat terjadi serangan militer, termasuk ancaman kimia dan nuklir. Masyarakat juga diedukasi mengenai lokasi tempat perlindungan terdekat.

Dengan sejarah panjang ketegangan dengan Rusia, Finlandia membangun budaya kesiapsiagaan sejak lama. Setelah resmi bergabung dengan NATO, negara ini semakin memperkuat sistem pertahanan sipilnya.

5. Jerman

Jerman juga telah memperbarui pedoman perlindungan sipilnya dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah federal menganjurkan warga memiliki persediaan makanan untuk setidaknya 10 hari dan air minum untuk lima hari.

Selain itu, pemerintah Jerman menekankan pentingnya kesiapan menghadapi gangguan energi, terutama setelah krisis pasokan gas di Eropa.

Buku panduan yang disebarkan memuat langkah-langkah konkret menghadapi pemadaman listrik panjang, gangguan distribusi bahan bakar, serta ancaman konflik regional.

Jerman menempatkan kesiapsiagaan sipil sebagai bagian dari strategi keamanan nasional yang lebih luas, sejalan dengan peningkatan anggaran pertahanan mereka.

6. Swiss

Meski dikenal netral, Swiss merupakan salah satu negara paling siap menghadapi skenario perang. Hampir seluruh penduduknya memiliki akses ke bunker perlindungan nuklir.

Pemerintah Swiss secara rutin memperbarui panduan perlindungan sipil, termasuk prosedur evakuasi, penyimpanan logistik, hingga langkah menghadapi serangan kimia atau radiasi. Sistem ini merupakan warisan era Perang Dingin, namun tetap relevan hingga kini.

Swiss menekankan prinsip bahwa pertahanan bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi seluruh warga negara.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa hampir semua Kepala Negara di seluruh dunia risau jika terjadi pecah perang dunia ketiga. Ia mengungkapkan kekhawatiran ini menguat saat dirinya menghadiri agenda World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Januari 2026, lalu.

“Saya baru pulang dari Eropa. Saya ketemu tokoh-tokoh dunia, saya hadir di Davos. Puluhan kepala negara hadir. Hampir semua, hampir semua merisaukan pecahnya perang dunia ketiga," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan, Indonesia sudah menentukan kebijakan politik luar negerinya adalah nonblok dan tidak berpihak kepada siapa pun.

“Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita. Percaya sama saya, no body is going to help us,” ucap Prabowo.

Prabowo kemudian mengutip pernyataan Presiden Pertama RI Soekarno yang menginginkan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) dan tidak bergantung kepada negara tertentu. “Karena itu dari awal, Bung Karno mengatakan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, meski Indonesia tidak berpihak pada siapapun apabila perang dunia ketiga pecah, tetap akan terdampak. Apalagi, bila perang dunia ketiga pecah menggunakan senjata nuklir.

“Ada simulasi, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif, mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua,” ujar Prabowo.

Bila itu terjadi, dampak perang menggunakan nuklir sangat berbahaya. Bisa membuat sinar matahari tertutup. “Karena debunya akan menutup matahari, dan menutup mataharinya tidak satu tahun, tidak dua tahun, tidak tiga tahun. Para ahli mengatakan bisa winter-nya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia,” imbuhnya.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks, termasuk potensi konflik berskala besar yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa konsep Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka tidak selalu disukai oleh sejumlah kekuatan dunia, sehingga sejak awal kemerdekaan Indonesia telah berada di tengah pusaran konflik ideologi global.

“Kita harus sadar, konsep Indonesia itu tidak disukai oleh banyak kekuatan-kekuatan di dunia. Dari mulai presiden pertama kita, Indonesia berada di tengah perang ideologi besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dunia pernah terbelah dalam blok-blok ideologi, mulai dari blok komunis hingga blok anti-komunis atau kapitalis, dan realitas geopolitik tersebut masih berpengaruh hingga saat ini

Kepala negara pun menekankan bahwa Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Konflik global seperti perang di Ukraina maupun peristiwa kemanusiaan di Gaza, menurutnya, memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi nasional.

“Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita,” tegasnya.

Dalam pengalamannya bertemu para pemimpin dunia di Eropa dan forum internasional seperti World Economic Forum di Davos, Presiden menyampaikan bahwa kekhawatiran terbesar banyak negara saat ini adalah potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga.

“Hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia III,” ungkap Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun bahkan mengingatkan tentang simulasi para ahli terkait dampak perang nuklir global, yang akan berdampak luas termasuk bagi negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

“Kalau terjadi Perang Dunia III nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Akan terjadi nuclear winter, debunya menutup matahari dan itu bisa berlangsung puluhan tahun,” jelasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat para pendiri bangsa melalui politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, non-blok, dan tidak bergabung dalam pakta militer mana pun.

“Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut garis kita bebas aktif tapi non-align, non-blok. Kita tidak akan ikut pakta militer manapun,” tegas Presiden.

Menutup arahannya, Prabowo menyampaikan filosofi diplomasi Indonesia yang mengedepankan persahabatan dan kerja sama internasional.

“Filosofi luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit,” pungkasnya

CHICAGO - Umat manusia lebih dekat dengan bencana global daripada sebelumnya, menurut sekelompok ilmuwan atom terkemuka. Komunitas internasional menghadapi berbagai ancaman mulai dari “perlombaan senjata skala penuh” hingga perubahan iklim dan bahkan patogen yang dirancang oleh AI, kelompok tersebut memperingatkan pada hari Selasa (27/1/2026).

Buletin Ilmuwan Atom menyesuaikan Jam Kiamatnya menjadi 85 detik menuju tengah malam, menggesernya lima detik ke depan untuk mencerminkan penilaian kelompok tersebut tentang bahaya yang semakin meningkat. Jam tersebut diperbarui setiap bulan Januari.

Penyesuaian terbaru ini dipicu oleh apa yang disebut kelompok tersebut sebagai kebijakan “semakin agresif, bermusuhan, dan nasionalistik” dari kekuatan-kekuatan besar yang telah mengubah persaingan di antara mereka menjadi “perlombaan senjata skala penuh.”

Konflik yang melibatkan kekuatan nuklir juga menetapkan “tren negatif” tahun lalu, kata para ilmuwan, menyebutkan permusuhan yang berkelanjutan di Ukraina, serta serangan AS dan Israel terhadap Iran sebagai sumber ketidakstabilan.

Kelompok tersebut juga mengkritik rencana AS untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal ‘Golden Dome’ yang didukung Presiden Donald Trump, dengan mengatakan hal itu kemungkinan akan memicu “perlombaan senjata berbasis ruang angkasa” baru.

Mereka juga memperingatkan Perjanjian New START Rusia-Amerika akan segera berakhir, meninggalkan Moskow dan Washington tanpa perjanjian pengendalian senjata apa pun dan mendesak kedua negara untuk “melanjutkan dialog tentang pembatasan persenjataan nuklir mereka.”

Para ilmuwan juga menyatakan respons internasional terhadap “darurat iklim” telah berubah dari “sama sekali tidak memadai menjadi sangat merusak” dan menuduh pemerintahan AS menyatakan “perang terhadap energi terbarukan.”

Kelompok tersebut juga menyebutkan beberapa alasan yang lebih eksotis untuk dikhawatirkan, seperti apa yang disebut “kehidupan cermin” – sel yang terdiri dari molekul yang disintesis secara kimia yang merupakan cerminan dari yang ditemukan di alam.

Organisme semacam itu dapat lepas kendali, memusnahkan umat manusia dan “mengganggu semua kehidupan di Bumi,” mereka memperingatkan.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan “ancaman biologis yang berbeda,” kata buletin tersebut, menambahkan bahwa AI dapat digunakan untuk merancang bakteri dan virus baru.

Jam Kiamat dimajukan sepuluh detik pada tahun 2023 dan hanya satu detik pada tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Perang dunia III dikhawatirkan dapat meletus sewaktu-waktu dalam beberapa tahun terakhir.

Ramalan pecahnya perang dunia ketiga ini mulai diperbincangkan oleh sejumlah pihak lantaran pergerakan negara-negara di dunia yang semakin memanas.

Konflik global sudah menjadi isu panas yang terus bergulir di media sosial. Mulai dari perang Israel-Palestina, Rusia-Ukraina, hingga ketegangan di wilayah Asia seperti China-Jepang dan Tailand-Myanmar.

Kemudian baru-baru ini, keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengakuisisi Greenland dan menjatuhkan Venezuela juga dapat menjadi alasan ketegangan geopolitik mulai meluas.

Mantan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut mengomentari pergerakan negara di dunia akhir-akhir ini yang dikhawatirkan menimbulkan perang dunia ketiga.

SBY menilai, tanda-tanda menuju perang besar sudah sangat jelas, mulai dari munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya blok-blok kekuatan global yang saling berhadapan, hingga pembangunan kekuatan militer dan mesin perang secara masif.

Namun, menurutnya, kesadaran dan langkah nyata komunitas internasional masih sangat minim.

Ia mengkritik sikap pasif bangsa-bangsa dunia yang dinilai tidak peduli, tidak berdaya, atau tidak mampu mencegah konflik global. Dalam konteks ini, PBB seharusnya memainkan peran sentral sebagai forum perdamaian dunia, bukan sekadar menjadi penonton atas meningkatnya ketegangan geopolitik.

Apabila perang dunia ketiga benar-benar terjadi, terdapat ramalan bahwa 10 negara ini dinilai paling aman untuk dihuni.

Aman yang dimaksudkan juga merujuk pada beberapa wilayah yang mungkin kurang terpengaruh dengan pacahnya perang.

Melansir NDTV, The Metro telah mengidentifikasi negara-negara yang dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan yang aman karena posisi geopolitiknya, netralitas militer, dan kondisi yang stabil, menawarkan tempat berlindung dalam skenario Perang Dunia III.

10 Negara Teraman Apabila Perang Dunia III Pecah

Berikut ini daftar negara yang dinilai aman apabila perang dunia ketiga Meletus.

1. Antartika

Antartika dinilai memiliki lokasi yang menjadikannya salah satu tempat teraman selama perang nuklir, dengan jarak yang sangat jauh dari kekuatan nuklir. Luasnya yang mencapai 14 juta kilometer persegi menawarkan banyak ruang untuk berlindung, meskipun iklimnya yang keras dan dingin dapat menjadi tantangan untuk bertahan hidup.

2. Islandia

Islandia secara konsisten menduduki peringkat sebagai salah satu negara paling damai, yang mana negara tersebut belum pernah berpartisipasi dalam perang skala penuh. Lokasi geografisnya yang terpencil membuatnya kurang rentan terhadap peperangan konvensional di Eropa, meskipun dampak radiasi nuklir dapat mencapainya dalam jumlah kecil.

3. Selandia Baru

Dengan sikap netral dan menduduki peringkat kedua dalam Indeks Perdamaian Global, Selandia Baru menawarkan perlindungan melalui medan pegunungannya. Kemungkinan kecil akan menjadi target dalam konflik Barat dengan Rusia, meskipun telah mendukung Ukraina secara finansial.

4. Swiss

Dikenal karena netralitasnya, terutama selama Perang Dunia II, Swiss dilindungi dengan baik oleh lanskap pegunungannya dan tempat perlindungan nuklir. Netralitas politiknya menjaganya tetap aman dari musuh, dan negara ini tidak berkontribusi pada upaya militer Ukraina.

5. Indonesia

Indonesia bisa menjadi salah satu negara teraman dari dampak perang dunia ketiga dengan mempertahankan kebijakan luar negeri netral, dengan penekanan pada perdamaian dunia. Sikap independen dan posisi geopolitiknya membuat Indonesia cenderung tidak terlibat dalam konflik global.

6. Tuvalu

Sebagai negara kepulauan kecil dengan hanya 11.000 penduduk, infrastruktur dan sumber daya Tuvalu yang terbatas menjadikannya target yang tidak diinginkan. Lokasinya di antara Hawaii dan Australia menawarkan isolasi geografis.

7. Argentina

Argentina kaya akan tanaman seperti gandum. Negara ini dapat bertahan hidup dari musim dingin nuklir, dengan pasokan makanan bahkan jika terjadi kelaparan global. Terlepas dari sejarah konfliknya, Argentina tetap menjadi tempat berlindung yang relatif aman karena sumber daya pertaniannya.

8. Bhutan

Sejak mendeklarasikan netralitas pada tahun 1971, Bhutan bisa terlindungi oleh medan pegunungan dan geografinya yang terkurung daratan. Posisi strategisnya memudahkan pertahanan dari ancaman eksternal.

9. Chili

Garis pantai Chili yang luas, yakni membentang 4.000 mil, dan sumber daya alamnya yang melimpah memberikan keamanan dan keberlanjutan. Infrastrukturnya yang maju menjadikannya salah satu negara paling maju di Amerika Selatan.

10. Fiji

Fiji yang terletak 2.700 mil dari Australia, dinilai sebagai negara terpencil yang aman karena kurangnya fokus militer dan hutan lebat menjadikannya tempat yang damai. Jumlah tentaranya yang minimal dan peringkatnya yang tinggi dalam Indeks Perdamaian Global dinilai menambah rasa aman dari efek meletusnya perang dunia ketiga.

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) bersikeras ingin mencaplok Greenland dari Kerajaan Denmark, yang sejauh ini mendapat penentangan keras dari kerajaan dan juga dari pulau terbesar di dunia tersebut. Upaya Trump ini telah membuat NATO terpecah karena Amerika dan Denmark sama-sama anggota aliansi.

Negara-negara NATO Eropa, seperti Prancis, Inggris, Jerman, Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Belanda telah "pasang badan" membela Denmark dan Greenland. Mereka telah mengerahkan tentara ke Greenland untuk latihan perang.

Bahkan, negara-negara Uni Eropa telah menggelar rapat darurat yang membahas potensi Perang Dunia III atas situasi yang terkait dengan nasib Greenland. Para pakar juga memperingatkan potensi bubarnya NATO jika Amerika nekat menginvasi Greenland demi mewujudkan ambisi Trump.

"Jika Amerika Serikat merebut Greenland tanpa persetujuan Denmark, gagasan NATO yang bersatu akan runtuh," kata Mats Nilsson, seorang analis senior di Dissident Club, kepada Russia Today.

“Tindakan Trump secara hukum sangat tidak koheren dan sangat politis, naif untuk konteks saat ini. Mungkin akan berhasil pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, tetapi sejak pertengahan abad ke-20, kedaulatan teritorial tidak dapat dipisahkan dari kehendak rakyat yang mendiaminya.”

Negara NATO berhak mengaktifkan Pasal 5 Aliansi jika diserang. Klausul Pasal 5 NATO menyatakan serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Namun, dalam kasus Greenland, ini menjadi rumit karena yang mengancam dan yang diancam sama-sama anggota NATO.

Jika AS nekat menginvasi dan merebut Greenland dari Denmark, bukan tidak mungkin Perang Dunia III akan pecah antara AS dan NATO (aliansi tanpa Amerika).

Total anggota NATO sebanyak 32 negara. Artinya, jika Amerika perang melawan NATO itu akan berarti melawan 31 negara (Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, Belgia, Belanda, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Islandia, Yunani, Turki, Polandia, Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Slovenia, Kroasia, Albania, Montenegro, Makedonia Utara, Estonia, Latvia, Lithuania, Finlandia, dan Swedia).

Pebandingan Kekuatan Militer AS vs NATO

1. Anggaran Pertahanan

•AS: USD916 miliar

•NATO tanpa Amerika: USD429,9 miliar

2. Tentara Aktif

•AS: 1,3 juta personel

•NATO tanpa Amerika: 2 juta personel

3. Tentara Cadangan

AS: 799.500 personel

NATO tanpa Amerika: 2,3 juta personel

4. Angkatan Darat

Tank

•AS: 5.652

•NATO tanpa Amerika: 6.889

Kendaraan Tempur Lapis Baja

•AS: 38.369

•NATO tanpa Amerika: 49.965

Total Artileri

•AS: 3.161

•NATO tanpa Amerika: 9.740

Artileri Self-Propelled

•AS: 1.521

•NATO tanpa Amerika: 3.194

Artileri Roket

•AS: 705

•NATO tanpa Amerika: 1.199

5. Angkatan Udara

Total Pesawat

•AS: 13.175

•NATO tanpa Amerika: 7.937

Jet Tempur

•AS: 377

•NATO tanpa Amerika: 486

Jet Multirole

•AS: 2.484

•NATO tanpa Amerika: 1.392

Pesawat Serang

•AS: 531

•NATO tanpa Amerika: 111

Helikopter

•AS: 4.928

•NATO tanpa Amerika: 2.970

Drone Tempur

•AS: 444

•NATO tanpa Amerika: 520

6. Angkatan Laut

Total Kapal Militer

•AS: Sekitar 490

•NATO tanpa Amerika: Lebih dari 1.000

Kapal Induk

•AS: 11

•NATO tanpa Amerika: 6

Kapal Perusak

•AS: 99

•NATO tanpa Amerika: 23

Kapal Selam

•AS: 70

•NATO tanpa Amerika: 78

7. Senjata Nuklir

•AS: 5.044 hingga 5.177, dengan lebih dari 1.700 dikerahkan

•NATO tanpa Amerika: 515, dengan sekitar 160 dikerahkan

Sumber: armedforces.eu/ICAN.

JAKARTA - Saat tahun 2026 dimulai, meningkatnya ketegangan geopolitik telah memperbarui minat pada mistikus Bulgaria Baba Vanga, yang konon meramalkan tahun itu akan membawa "perang dan kehancuran."

Sering disebut sebagai "Nostradamus dari Balkan," Vanga dikatakan telah meramalkan peristiwa besar seperti serangan 9/11, kematian Putri Diana, dan kebangkitan China sebagai kekuatan global.

Menurut laporan New York Post, ia dilaporkan meramalkan dimulainya Perang Dunia III pada tahun 2026 dan kontak pertama umat manusia dengan kehidupan ekstraterestrial. Hampir tiga dekade setelah kematiannya pada tahun 1996, ramalannya terus memikat khalayak di seluruh dunia.

Baba Vanga Prediksi Perang Dunia III Terjadi pada 2026

1. Siapa Baba Vanga?

Melansir Gulf News, lahir dengan nama Vangelia Pandeva Gushterova pada tahun 1911 di Strumica (sekarang Makedonia Utara), Baba Vanga kehilangan penglihatannya pada usia 12 tahun setelah badai dahsyat, yang diyakini para pengikutnya sebagai awal dari kemampuan meramalnya.

Meskipun tidak memiliki pendidikan formal, ia menjadi tokoh yang banyak dicari di Bulgaria dan sekitarnya, memberikan nasihat tentang masalah pribadi dan global. Ia terus menawarkan ramalan hingga kematiannya pada tahun 1996 di usia 85 tahun. Para pengagumnya mengklaim ia meramalkan peristiwa berabad-abad ke depan, dilaporkan hingga tahun 5079.

2. Tahun 2026 Akan Terjadi Banyak Perang

Ramalan kuno kembali muncul secara online karena pengguna media sosial menghubungkan peringatan Baba Vanga tahun 2026 tentang "perang dan kehancuran" dengan titik-titik rawan geopolitik di dunia nyata.

Perkembangan terkini yang memicu perhatian ini termasuk meningkatnya ketegangan dalam hubungan AS-Venezuela setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, perdebatan tentang intervensi dan stabilitas regional, serta protes luas di Iran yang menambah persepsi tentang kerapuhan global.

Para kritikus juga menunjuk pada Amerika Serikat yang menunjukkan minat strategis di wilayah seperti Greenland dan menimbulkan kekhawatiran atas Kolombia, serta pencegatan maritim terhadap kapal-kapal yang terkait dengan kekuatan saingan, yang semuanya telah memperkuat kekhawatiran akan eskalasi dan dibagikan secara luas bersamaan dengan dugaan ramalan Vanga di platform media sosial.

Para pengamat mencatat bahwa perkembangan ini, dikombinasikan dengan perbincangan di media sosial, telah menghidupkan kembali kekhawatiran akan potensi konflik, menggemakan peringatan Vanga.

3. Jadi Spekulasi di Dunia

Di TikTok, X, dan YouTube, dugaan ramalan Perang Dunia III dari Vanga semakin populer, seringkali mencampur teori konspirasi dengan berita dunia nyata.

Para analis memperingatkan bahwa meskipun cerita-cerita ini menyebar dengan cepat, itu mencerminkan perpaduan antara sensasi online, kecemasan geopolitik, dan daya tarik mitos, bukan bukti terverifikasi tentang perang global yang akan datang.

Prediksi Vanga untuk tahun 2026 dilaporkan meliputi:

Bencana alam: Gempa bumi besar, letusan gunung berapi, dan peristiwa iklim ekstrem yang memengaruhi wilayah luas.

Konflik global: Pecahnya Perang Dunia III di tengah ketegangan antara kekuatan besar.

Ketidakstabilan ekonomi: Konflik besar di Eropa dan gangguan keuangan global.

Peringatan ini bergema di tengah ketegangan geopolitik saat ini, memicu spekulasi online.

Rekam jejak sang mistikus: Tepat dan meleset

Serangan 9/11: “Saudara-saudara Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung-burung baja”

Bencana kapal selam Rusia Kursk (2000)

Barack Obama terpilih sebagai presiden AS

Bencana nuklir Chernobyl

Munculnya terorisme global

Kegagalan yang mencolok:

Perang Dunia III yang konon dimulai pada tahun 2010

Kemunculan alien melalui acara olahraga besar pada tahun 2025

Visi jangka panjang untuk umat manusia

Garis waktu yang diduga Vanga membentang berabad-abad ke masa depan:

2028: Manusia menjelajahi Venus untuk mencari energi

2033: Lapisan es kutub mencair secara drastis

2076: Komunisme menyebar secara global

2170: Kekeringan besar menghancurkan berbagai wilayah

3005: Perang dengan peradaban Mars

3797: Bumi menjadi tidak layak huni

5079: Akhir dunia

4. Baba Vanga Terus Mempesona

Terlepas dari sumber yang tidak dapat diverifikasi, Baba Vanga tetap menjadi ikon budaya. Dari bencana alam hingga eksplorasi ruang angkasa, geopolitik, dan skenario kiamat, ramalannya terus memikat orang-orang di seluruh dunia.

“Baik dilihat sebagai seorang mistikus atau tokoh budaya, daya tarik Vanga terletak pada kemampuannya menghubungkan hal yang tidak diketahui dengan rasa ingin tahu manusia tentang masa depan,” catat para analis.

JAKARTA - Ketegangan antara dua musuh bebuyutan Asia; China dan Jepang, kembali memanas dan memasuki fase paling berbahaya dalam beberapa dekade. Perselisihan terkait Taiwan kini berubah menjadi perang kata-kata yang mengeras, lengkap dengan ancaman militer, penarikan diplomat, hingga pengerahan senjata strategis dekat wilayah sengketa.

Beijing terang-terangan memperingatkan dunia bahwa mereka “siap berperang” di tengah komentar Perdana Menteri Jepang (PM) Sanae Takaichi, yang menyatakan Tokyo dapat merespons secara militer jika China berupaya menguasai Taiwan.

Pernyataan itu membuat Beijing marah. China memanggil duta besar Jepang, membatalkan sejumlah penerbangan, serta menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Negeri Sakura. Situasi makin memanas setelah Tokyo menegaskan rencana penempatan sistem rudal di Pulau Yonaguni—hanya 67 mil dari Taiwan.

China menuduh Jepang sengaja memprovokasi dan memperingatkan Tokyo akan membayar “harga yang mahal” jika melampaui batas.

Profesor Ashok Swain dari Universitas Uppsala menyebut situasi saat ini sebagai fase yang “sangat sensitif”. Meski perang skala penuh dianggap kecil kemungkinannya, dia menegaskan eskalasi dapat terjadi kapan saja.

“Ketika retorika politik meningkat, risiko salah langkah juga meningkat. Satu insiden kecil saja bisa memicu bentrokan militer,” ujar Swain, seperti dikutip dari The Sun, Senin (1/12/2025).

Analis militer Philip Ingram menilai Jepang kini tampil jauh lebih agresif di bawah kepemimpinan PM Takaichi.

“Jepang sedang menunjukkan kekuatan yang belum pernah ditampilkannya sejak Perang Dunia II. Dengan menempatkan kemampuan militer di garis depan, Jepang pada dasarnya sedang ‘menyodok naga China’,” katanya.

3 Pemicu yang Bisa Menyeret China dan Jepang ke Ambang Perang Dunia III

Menurut Profesor Swain, ada tiga titik bahaya yang dapat memicu eskalasi besar, bahkan perang yang menyeret kekuatan global seperti Amerika Serikat (AS)—yang artinya bisa menjadi Perang Dunia III.

1. Bentrokan Jet Tempur di Udara

Di tengah patroli intens di atas Laut China Timur, tabrakan atau manuver agresif antar-jet tempur China dan Jepang dapat memicu baku tembak spontan.

Skenario seperti ini pernah terjadi dalam sejarah—Insiden Jembatan Marco Polo 1937, yang bermula dari kesalahpahaman kecil, memicu Perang China-Jepang Kedua.

“Ketika ketegangan sudah tinggi, kecelakaan kecil bisa langsung dibaca sebagai serangan,” kata Swain.

2. Tabrakan Kapal Perang atau Kapal Penjaga Pantai

Kepulauan di dekat Taiwan; Senkaku/Diaoyu dan Yonaguni kini menjadi titik aktivitas militer intens.

Tabrakan kapal perang maupun kapal Penjaga Pantai—bahkan yang tidak disengaja—dapat memicu respons cepat dari kedua negara, yang sulit dihentikan sebelum menjadi konflik terbuka.

3. Penempatan Rudal Jepang di Dekat atau di Taiwan

Inilah “garis merah” utama Beijing.

Jika Jepang benar-benar menempatkan rudal di pulau dekat Taiwan atau, lebih buruk, di wilayah Taiwan sendiri, China hampir pasti akan bereaksi “keras dan segera”.

Tokyo berencana mengerahkan rudal Type-03 Surface-to-Air di Yonaguni sebagai pencegah serangan udara China. Rencana itu langsung disambut ancaman terbuka dari Beijing.

AS Bela Jepang, Rusia Bela China

Situasi ini menjadi jauh lebih eksplosif karena keterlibatan Amerika Serikat.

Di bawah Perjanjian Keamanan AS–Jepang, Washington wajib membela Tokyo jika terjadi serangan.

George Glass, duta besar AS untuk Jepang, menegaskan bahwa Amerika mendukung penuh Tokyo menghadapi tekanan Beijing.

Artinya, bentrokan kecil antara kapal atau jet China dan Jepang bisa berkembang menjadi konflik yang menyeret dua kekuatan nuklir dunia.

Beijing telah menayangkan video propaganda Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) berjudul “Jika Perang Pecah Hari Ini, Inilah Tanggapanku”. Sementara Jepang terus memperkuat fasilitas militernya dengan dukungan Amerika.

Taiwan menyambut langkah Jepang, menyebut pengerahan sistem pertahanan rudal di Yonaguni sebagai “kunci stabilitas” di Selat Taiwan.

Namun bagi China, penempatan itu adalah ancaman langsung yang membuka pintu konfrontasi.

Satu kesalahan kecil, satu manuver yang salah tafsir, atau satu misil yang ditembakkan di waktu yang salah—dapat menjadi percikan yang menyeret China, Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat ke dalam salah satu konflik terbesar abad ini.

AS telah mempertahankan fasilitas dan pasukan militer utama di tanah Jepang. Jika serangan China menargetkan pangkalan-pangkalannya, kemungkinan besar AS akan terseret ke dalam konflik tersebut.

Meskipun NATO tidak mempertahankan pakta pertahanan bersama Pasal 5 di kawasan Asia-Pasifik, keterlibatan langsung AS kemungkinan akan mendorong sekutu Barat untuk memberikan dukungan mereka kepada AS–dan juga Jepang.

Sementara itu, Rusia diperkirakan akan bergabung dengan sekutunya; China, dalam perang.

Meskipun Rusia dan China tidak memiliki perjanjian pertahanan bersama formal ala NATO, mereka memiliki hubungan strategis yang mendalam yang akan mendorong Moskow untuk membantu membela Beijing.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan ke Eropa guna membagi sumber daya NATO sementara Beijing terus bertempur di garis depan utama.

Di sisi lain, Iran dan Korea Utara juga berpotensi memberikan dukungan mereka kepada aliansi Rusia-China.

BERLIN - Tahun ini, Kanselir Jerman Friedrich Merz berjanji untuk membangun angkatan bersenjata terkuat di Eropa – sebuah tugas berat bagi negara yang militernya telah bertahun-tahun diabaikan.

Pemerintah koalisi berharap RUU baru yang disepakati minggu lalu akan membantu mewujudkan hal ini, memperkuat pasukan Jerman dalam menghadapi ancaman yang dirasakan dari Rusia dan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS.

Reformasi baru yang menyeluruh ini akan mendorong Jerman untuk meningkatkan jumlah tentaranya menjadi 260.000, naik dari sekitar 180.000 saat ini, ditambah 200.000 cadangan tambahan, pada tahun 2035.

Pada tahap awal, upaya ini akan berfokus pada pendaftaran sukarela, dengan insentif yang lebih besar bagi mereka yang mendaftar, termasuk gaji awal bulanan sebesar €2.600 (USD3.000) – peningkatan sebesar €450 dari tingkat saat ini.

Jika kuota baru tidak terpenuhi, pemerintah akan memiliki opsi untuk wajib militer, jika diperlukan.

Mulai tahun depan, semua pemuda berusia 18 tahun akan menerima kuesioner tentang minat mereka untuk bertugas. Bagi pria, menjawab kuesioner ini akan diwajibkan. Mulai tahun 2027, pria berusia 18 tahun juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan wajib.

Hal ini terjadi ketika pemerintahan Trump memperingatkan bahwa Eropa harus bertanggung jawab atas keamanannya sendiri, perang Rusia di Ukraina terus berlanjut, dan para ahli di kawasan tersebut memperkirakan Moskow selanjutnya dapat menginvasi negara NATO.

Sinyal Perang Dunia III Menguat, Jerman Berambisi Memiliki Militer Terkuat di Eropa

1. Jerman Memiliki Lokasi Geografis yang Sentral

Minna Ålander, seorang peneliti di Program Eropa di lembaga pemikir Chatham House yang berbasis di London, yakin Jerman memiliki potensi untuk memainkan peran kunci dalam pertahanan konvensional Eropa, mengingat lokasi geografisnya yang sentral.

“Jika rencana untuk mencapai jumlah personel baru terwujud, itu akan sangat bagus untuk Eropa, tetapi kemungkinan besar itu akan terjadi sekitar tahun 2030-an,” ujarnya, dilansir CNN.

Apakah ini akan cukup cepat masih harus dilihat.

BacaJuga: Maskapai Batalkan Penerbangan ke Venezuela, Akankah Invasi AS Segera Dimulai?

2. Bersiap Hadapi Serangan Rusia

Kepala Pertahanan Jerman, Jenderal Carsten Breuer, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan BBC pada bulan Juni bahwa NATO harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia dalam empat tahun ke depan – kemungkinan paling cepat tahun 2029 – dan mendesak negara-negara anggota untuk bersiap.

Menjelang RUU baru tersebut, mitra koalisi – Uni Demokratik Kristen (CDU) yang konservatif dan Uni Demokratik Sosial (SPD) yang berhaluan kiri-tengah – telah berdebat selama berminggu-minggu mengenai jenis dinas militer yang harus diperkenalkan. Salah satu idenya adalah "wajib militer ala lotere", yang akan menggunakan undian untuk memilih pemuda untuk pemeriksaan medis, dan kemudian undian lainnya untuk memanggil mereka untuk bertugas.

Proposal tersebut akhirnya dibatalkan oleh Menteri Pertahanan Boris Pistorius, yang justru mengatakan bahwa pendaftaran militer harus berpusat pada insentif seperti gaji yang lebih baik dan kompensasi finansial lainnya.

Jerman sebelumnya memiliki wajib militer bagi pria berusia 18-23 tahun, tetapi hal ini ditangguhkan pada tahun 2011 dan digantikan oleh tentara sukarela.

Kesepakatan tersebut masih perlu disetujui di Parlemen Jerman, atau Bundestag, dengan para anggota parlemen diperkirakan akan memberikan suara pada akhir tahun. Jika itu terjadi, kesepakatan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Pistorius, dari SPD, menyambut baik langkah tersebut sembari berusaha meyakinkan mereka yang terdampak. "Tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk takut," ujarnya setelah kesepakatan diumumkan pekan lalu.

"Karena pelajarannya cukup jelas: Semakin mampu angkatan bersenjata kita dalam hal pencegahan dan pertahanan, melalui persenjataan, pelatihan, dan personel, semakin kecil kemungkinan kita terlibat dalam konflik."

3. Jadi Percontohan Eropa

Pistorius menyarankan sistem militer baru Berlin dapat menjadi contoh bagi sekutu Eropa lainnya. "Semua orang memperhatikan apa yang kita lakukan," ujarnya.

“Saya berhubungan erat dengan (Perdana Menteri Prancis) Sebastian Lecornu dan penggantinya, dan, tentu saja, dengan Inggris dan negara-negara lain. … Dan model wajib militer baru kami cukup modern. Sangat modern. Dan mungkin bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain juga? Saya tidak tahu, tapi mungkin saja.”

Namun, perubahan tersebut tetap kontroversial, dengan banyak orang, terutama di kalangan politik kiri Jerman, tidak setuju dengan penerapan kembali wajib militer. Sebuah jajak pendapat Forsa yang diterbitkan oleh surat kabar Die Welt pada bulan Oktober – sebelum reformasi diumumkan – menunjukkan bahwa 80% pemilih dari partai sayap kiri Jerman, Die Linke, menentang gagasan tersebut.

Namun, Ålander yakin bahwa mencapai kuota tanpa wajib militer bukanlah hal yang mustahil, mengingat besarnya populasi Jerman.

“Jika pemerintah dan angkatan bersenjata berhasil meningkatkan persepsi angkatan bersenjata secara signifikan dan memotivasi kaum muda untuk mulai mempertimbangkan wajib militer sebagai pilihan ‘normal’, tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan partisipasi sukarela,” ujarnya kepada CNN.

Namun, ia menambahkan, “Kekhawatiran saya adalah jika wajib militer diberlakukan kepada populasi yang skeptis, hal itu dapat mendorong lebih banyak kaum muda ke ekstrem kanan dan ekstrem kiri.”

Keengganan kaum muda di Jerman untuk menjalani wajib militer sudah jelas. Berbicara kepada CNN, seorang remaja berusia 17 tahun menyadari pentingnya Jerman untuk dapat membela diri sekaligus mengungkapkan keraguannya tentang keinginan untuk berperang.

"Tentu saja penting untuk bisa membela diri. Tapi itulah mengapa kita berada di aliansi NATO. ... Saya cinta Jerman. Saya tidak akan mengatakan saya ingin berjuang untuk negara ini sekarang. ... Saya punya rencana hidup yang berbeda selain berperang," katanya.

Leonid Bekjarov, 21, mendukung peningkatan investasi di militer Jerman. "Angkatan bersenjata telah menjadi sangat lemah dan terabaikan," katanya.

Namun, ia juga mempertanyakan gagasan wajib militer. "Saya juga berpikir sangat buruk bahwa (Rusia) menyerang Ukraina. Tapi saya sangat menentang perang, dan sedikit penguatan militer adalah hal yang baik – dana telah dialokasikan untuk ini – tetapi sekarang wajib militer untuk semua orang dan harus pergi ke sana, saya pikir itu salah."

Orang lain yang berbicara kepada CNN mengungkapkan kekhawatiran bahwa pendidikan mereka akan sia-sia jika mereka dipanggil untuk bertugas.

Data resmi juga memberikan gambaran tentang opini publik Jerman. Jumlah pengajuan status penentang wajib militer telah melonjak sejak dimulainya perang di Ukraina, terutama karena pembicaraan tentang dimulainya kembali wajib militer semakin intensif. Dari awal tahun ini hingga 25 Oktober, 3.034 orang mengajukan permohonan untuk diakui sebagai penentang wajib militer, menurut catatan pemerintah – jumlah tertinggi sejak wajib militer dihentikan sementara pada tahun 2011.

4. Meningkatkan Anggaran Militer

Angkatan bersenjata Jerman, atau Bundeswehr, telah mengalami kekurangan dana kronis sejak Perang Dingin.

Selama tiga dekade setelah runtuhnya Tembok Berlin, pengeluaran militer tetap di bawah 2% dari PDB negara – di bawah target NATO – di tengah kurangnya ancaman yang dirasakan, tabu seputar kekuatan militer Jerman, dan pola pikir nasional yang sangat pasifis setelah era Nazi.

Kemudian, invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 terjadi. Di tengah seruan di Eropa untuk "siap perang", hal ini memicu perubahan signifikan dalam pandangan negara tersebut. Kanselir Olaf Scholz saat itu mendeklarasikan "Zeitenwende" – atau "periode perubahan" – yang mengarah pada pembentukan dana khusus sebesar €100 miliar ($116 miliar) untuk memodernisasi Bundeswehr.

Pada bulan Juni 2024, Jerman mengesampingkan kekhawatirannya atas sejarah militernya untuk memperingati Hari Veteran pertamanya sejak Perang Dunia Kedua, dengan undang-undang baru yang menyatakan bahwa hari tersebut harus dirayakan "secara publik dan terlihat" setiap tahun pada tanggal 15 Juni.

Pergeseran sikap ini semakin dalam setelah Merz menjabat awal tahun ini, dengan kanselir baru tersebut tidak hanya berjanji untuk mengubah angkatan bersenjata Jerman menjadi "tentara konvensional terkuat di Eropa" tetapi juga berkomitmen untuk menggandakan anggaran pertahanan guna memenuhi target-target baru NATO.

“(Presiden Rusia Vladimir) Putin hanya mengerti bahasa kekuasaan,” kata Merz saat itu.