Bisnis.com, JAKARTA - Polri memulangkan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan menjadi admin judi online di Kamboja.

Hal itu disampaikan oleh Dir Tipidter Bareskrim Polri, Moh. Irhamni saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (26/12/2025) malam. Irhamni menjelaskan kronologi pemulangan. Dia memaparkan, awalnya, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat dan informasi dari media sosial pada 8 Desember 2025.

Setelah menghimpun informasi, Bareskrim Polri bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait termasuk KBRI untuk Kamboja.

"Dari hasil koordinasi dan penyelidikan, ditemukan 9 korban, yang di antaranya 3 orang perempuan, dan 6 orang laki-laki yang berasal dari, wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara," katanya.

Dia mengatakan para korban dijanjikan bekerja di luar negeri oleh pihak ketiga atau berperan sebagai sponsor. Pihak ini menyediakan fasilitas transportasi hingga pembuatan paspor.

Dia mengungkapkan salah satu korban dijanjikan oleh suaminya untuk bekerja di Kamboja. Bahkan salah satu korban tengah mengandung usia janin 6 bulan.

Mereka diiming-imingi gaji Rp9 juta perbulan menjadi operator komputer. Namun sesampainya di sana, para korban dipekerjakan menjadi admin judi online.

"Setelah tiba di bandara Phnom Penh korban dijemput dengan taksi. Kemudian diajak selama perjalanan 4 jam. Kebetulan mereka baru pertama kali menuju Kamboja. Mereka tidak paham lokasi itu ada di mana, sehingga mereka terima-terima saja, sehingga dia dipekerjakan sebagai scammer," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika tim penyelidik terbang ke Kamboja untuk menjemput para korban, mereka telah melarikan diri dari tempat kerjanya dan melaporkan ke KBRI. Mereka juga tinggal bersama karena trauma mengalami kekerasan.

Kendati demikian tim penyelidik berhasil memulangkan para korban. Identitas mereka tidak bisa disampaikan oleh kepolisian karena faktor keamanan.

"Hari Jumat, 26 Desember 2025, Tim Penyelidik Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri, berhasil memulangkan para korban dengan selamat, dan saat ini telah berada bersama-sama dengan kita sekalian," terangnya

Dia menyampaikan anggota polisi sedang melakukan pendalaman kasus dan sudah mengantongi identitas pihak-pihak yang diduga menjadi dalang perdagangan orang atau penipuan pekerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi nirlaba internasional untuk memerangi penipuan digital, Global Anti-Scam Alliance (GASA) menyebut penipuan pekerjaan atau employment scam masuk lima besar kasus scam yang terjadi di Indonesia dalam setahun terakhir.

Berdasarkan laporan State of Scams in Indonesia 2025, diketahui bahwa 49% respondennya pernah mengalami penipuan pekerjaan. Adapun, kasus scam lain yang marak terjadi adalah investment scam, unexpected money scam, dan charity scam.

“Dari data yang kami punya, employment scam ini juga termasuk dari lima besar, jadi sekitar 49% responden itu pernah mengalami employment scam,” tutur Ketua Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Reski Damayanti dalam peluncuran GASA State of Scams 2025 Indonesia Report di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Tidak sampai di situ, Reski membeberkan dari temuan GASA sebenarnya banyak orang yang berpotensial terkena scam ini justru biasanya mengecek dahulu ke media sosial tempat lowongan kerja itu ada.

Kendati demikian, dia menegaskan itu tidak membantu sama sekali. Pasalnya, para scammer ini sengaja membuat media sosialnya seakan-akan itu resmi.

Sebab demikian, untuk mengatasi scam pekerjaan ini GASA menyarankan agar kerja sama berbagai pihak dalam melakukan upaya preventif bisa terus diperkuat.

“Misalnya, kalau memang media sosialnya ini tidak valid, mungkin akan bisa segera di-block,” saran dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mediodecci Lustarini mengaku pihaknya sudah bersinergi dengan pihak terkait.

Misalnya, dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Sinergi ini seperti melakukan aspek pencegahan dengan pemblokiran konten.

“Lebih banyak sih di Kementerian Perlindungan Migran itu, dia mengirimkan situs-situs yang disinyalir ataupun sudah diverifikasi oleh pihak kementerian tersebutyang menyebarkan informasi lowongan kerja palsu,” jelasnya.

Mediodecci menyebut bahwa Komdigi turut menerima laporan ihwal penipuan pekerjaan. Bahkan bukan hanya dari perusahaan biasa atau swasta saja, tetapi juga ada dari BUMN.

“Contoh ada BUMN baru terkait kelapa sawit, itu tiba-tiba ada situs impostor, jadi meniru situs mereka dan menyebarkan informasi lowongan yang setiap pekerja harus membayar sejumlah dana untuk bisa diterima dan dikirimkan ke lokasi-lokasi di mana perkebunan tersebut berada,” jelas dia.

Adapun, selain pemblokiran konten Komdigi juga melakukan edukasi waspada siber hingga literasi digital yang ada di Badan Litbang SDM. Harapannya, masyarakat memahami bagaimana cara mencegah scam.

“Nah pemblokiran sebenarnya mencegat, supaya tidak banyak korban, tapi kalau literasi itu kita berharap agar orang tidak menjadi korban, kira-kira seperti itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pria asal Bogor Jawa Barat (Jabar) F (26) telah menjadi korban eksploitasi oleh sindikat penipuan yang berasal dari Kamboja.

Ayah F, Firman bercerita insiden dugaan eksploitasi ini terhadi saat anaknya mendapatkan tawaran pekerjaan dari teman lamanya si Singapura.

Setelah mengurus keperluan administrasi, F kemudian bekerja di Singapura. Pekerjaan F pun terbilang lancar selama sebulan bekerja sebagai customer service di perusahaan Singapura.

“Di Singapura ditawari kerja di perkantoran. Sampai sana iya benar kerja di perkantoran sebagai customer service,” ujar Firman kepada wartawan, dikutip Senin (27/10/2025).

Namun, angan-angan mencari nafkah di negeri dengan maskot Merlion itu harus sirna. F dengan ayahnya hilang komunikasi sejak Jumat (17/10/2025). Usut punya usut, F telah berpindah tempat.

Korban mengaku diajak bepergian oleh rekannya. Namun, tahu-tahu F yang tadinya di Singapura malah tiba di perbatasan Vietnam-Kamboja di kota Bavet. Singkatnya, F dibawa ke Kamboja dan langsung dipekerjakan secara paksa untuk penipuan online.

"Dia diculik didepan toko itu dan disandara dan dijadikan pekerja paksa untuk penipuan online," ujar Firman.

Setelah beberapa hari diperkerjakan paksa, F akhirnya berhasil kabur. Caranya, saat ditugaskan untuk memesan makanan online pada (21/10/2025) malam. Keesokan harinya jam 05.00 WIB, makanan itu datang.

Dalam kesempatan itu, korban langsung memesan grab dengan tujuan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh. Namun, mimpi buruk yang dialami F belum berakhir.

Usai berhasil kabur dari cengkraman sindikat penipuan itu, korban masih mendapatkan ancaman dan teror. F kerap mendapatkan teror itu dari nomor yang tidak dikenal.

Ancaman itu seperti “B*jingan, sampai Indonesia lu enggak akan hidup gue, s*tan!” dan “Lu di mana? Mau balik atau aku kejar sampai ke Indonesia? Balik gak lu ke mess!”.

Atas kejadian ini, Firman berharap KBRI bisa segera membantu pemulangan anaknya. Terlebih karena keterbatasan biaya, Firman mengakui suliy untuk memenuhi kebutuhan anaknya di negari Champa itu.

Langkah Pemerintah

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla menyatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi untuk penanganan korban eksploitasi itu.

Berdasarkan data yang diperolehnya, F memang berangkat ke Singapura pada September 2025. Tercatat, F telah meminta pertolongan ke KBRI Phnom Penh pada (21/10/2025).

"Dit. LPMA PMI Bakum akan menyiapkan surat resmi KP2MI ke Perwakilan RI untuk bantuan penanganan permasalahan yang bersangkutan," ujar Dzulfikar dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (27/10/2025).

Adapun, Dzul juga menyatakan saat ini korban F tengah mendapatka perlindungan dari KBRI Phnom Penh dan telah mengganti nomornya secara rahasia.

"Disampaikan kepada kami, bahwa kondisi yang bersangkutan 80% aman dan ybs ganti nomor dan rahasia," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memberlakukan peringatan perjalanan tingkat tertinggi di beberapa wilayah Kamboja di mana kasus penyekapan dan pelecehan terkait penipuan kerja meningkat tajam. Peringatan Level 4, yang melarang semua perjalanan untuk Gunung Bokor di Provinsi Kampot dan kota Bavet dan Poipet, yang sebelumnya berada di bawah peringatan perjalanan khusus.

Kemudian, Provinsi Sihanoukville telah dinaikkan ke Level 3, dan menyarankan warga Korea Selatan untuk meninggalkan daerah tersebut. Peringatan perjalanan khusus yang sudah ada untuk daerah lain tetap berlaku. Sementara daerah yang sebelumnya berada di Level 1, yang menyarankan untuk berhati-hati, telah ditingkatkan ke Level 2, yang menyarankan para pelancong untuk mempertimbangkan kembali untuk berkunjung.

Tingkat peringatan perjalanan untuk Kamboja telah dinaikkan untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul penyesuaian serupa pada 10 Oktober 2025. Demikian dikutip dari The Korea Herald, Sabtu (18/10/2025).

Kamboja kini menjadi perhatian serius oleh pemerintah Korea Selatan sejumlah laporan warga hilang dan lebih dari 1.000 warga Korea dikhawatirkan berada di kompleks penipuan di negara tersebut. Kondisi diperparah oleh tewasnya mahasiswa Korea Selatan yang diyakini sebagai korban operasi penipuan pekerjaan pada bulan Agustus lalu. Dalam insiden terbaru, dua warga Korea Selatan ditemukan di Sihanoukville di barat daya Kamboja dan diselamatkan oleh polisi setempat pada awal Oktober. Para korban melaporkan mereka diancam, dipukuli dan dipaksa untuk mengambil bagian dalam sebuah operasi penipuan.

Sejumlah upaya dilakukan demi menyelamatkan warganya yang diduga terperangkap di penjara scam dan antisipasi berupa peringatan dan larangan berkunjung ke beberapa zona merah kawasan Kamboja. Hampir 200.000 warga Korea Selatan melakukan perjalanan ke Kamboja pada tahun 2024, menurut pemerintah, dan sekitar 10.000 warga Korea Selatan diperkirakan tinggal di sana. Demikian melansir

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, sekitar 80 kasus masih terbuka di antara laporan-laporan tentang warga Korea yang masuk ke Kamboja dan kemudian dilaporkan hilang atau ditahan secara paksa. Kementerian tersebut menerima 330 laporan semacam pada periode Januari hingga Agustus 2025 dan 220 kasus pada tahun 2024. Namun, sebagian besar sekitar 260 kasus tahun ini dan 210 kasus tahun lalu telah diselesaikan.

Data kepolisian secara terpisah menunjukkan total 143 kasus yang melibatkan dugaan penculikan, penyekapan, atau penghilangan warga Korea Selatan di Kamboja yang dilaporkan antara tahun 2024 hingga 13 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, pihak berwenang telah memverifikasi keselamatan dan keberadaan 91 orang, sementara 52 kasus masih dalam penyelidikan.

Sementara berdasarkan data Perwakilan Kim Gunn dari Partai Kekuatan Rakyat yang beroposisi, pemerintah menerima 330 laporan tentang warga Korea yang diculik di Kamboja dari bulan Januari hingga Agustus, meningkat dari 220 laporan pada tahun 2024. Angka-angka tersebut meningkat tajam dari dua laporan penculikan pada tahun 2021, 11 laporan pada tahun 2022, dan 21 laporan pada tahun 2023.

Pada bulan Juni, Amnesty International memperkirakan, setidaknya ada 53 kamp penampungan di Kamboja. Mereka mengklaim, pihak berwenang Kamboja telah gagal menindak fasilitas-fasilitas tersebut dan kemudian membiarkan kamp-kamp tersebut terus beroperasi.

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac pada hari Rabu mengatakan, Seoul akan mencoba memulangkan sekitar 60 warga Korea Selatan yang ditahan di Kamboja pada akhir pekan ini, dan bersumpah untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengatasi masalah ini.

Wi Sung-lac menjelaskan, pemerintahan Lee Jae Myung memprioritaskan pemulangan cepat warga negara Korea yang ditangkap oleh pihak berwenang Kamboja selama operasi penumpasan pada bulan Juli dan September.

"Prioritas utama lainnya adalah untuk segera membawa kembali mereka yang keberadaannya masih belum diketahui dan yang mungkin berada dalam tahanan, melalui sistem yang aktif dan terkoordinasi dengan pihak berwenang Kamboja," tegasnya mengutip Korea Times, Sabtu (18/10).

Sebuah tim tanggap darurat tingkat tinggi dari berbagai lembaga berangkat pada hari Rabu lalu ke Kamboja untuk menangani lonjakan tawaran pekerjaan palsu dan kejahatan terkait yang menargetkan warga Korea Selatan, serta untuk mempercepat pemulangan tahanan Korea dan jenazah mahasiswa yang meninggal di sana.

Tim tersebut terdiri dari delegasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kedua Kim Jina, termasuk pejabat senior dari Badan Kepolisian Nasional, Kementerian Kehakiman dan Badan Intelijen Nasional. Di antara mereka terdapat Park Sung-joo, kepala Kantor Investigasi Nasional, yang mencerminkan keseriusan tanggapan pemerintah.

Ok Hae-sil, wakil presiden Asosiasi Korea di Kamboja, yang telah bekerja dalam operasi penyelamatan selama tiga tahun terakhir, mengatakan, ada desas-desus, beberapa kelompok telah pindah ke Myanmar, Thailand, atau Vietnam. "Dalam kasus-kasus tersebut, mereka dapat membawa para sandera Korea," imbuhnya.

Gugus tugas gabungan Korea-Kamboja mengumumkan bahwa kedua pemerintah telah sepakat untuk membangun sistem respon cepat untuk melindungi korban Korea. Mereka juga mencapai konsensus tentang pemulangan awal para tersangka warga Korea yang ditahan sehubungan dengan kejahatan tersebut.

Foto: Barang-barang sisa berserakan di sebuah ruangan di dalam kompleks, tempat Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Jina berkunjung setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk membahas masalah penipuan pekerjaan yang mengakibatkan kematian seorang mahasiswa Korea Selatan, di provinsi Takeo, Kamboja, 16 Oktober 2025. (REUTERS/ROUN RY) Barang-barang sisa berserakan di sebuah ruangan di dalam kompleks, tempat Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Jina berkunjung setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk membahas masalah penipuan pekerjaan yang mengakibatkan kematian seorang mahasiswa Korea Selatan, di provinsi Takeo, Kamboja, 16 Oktober 2025. (REUTERS/Roun Ry)