Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang laporan dugaan kejahatan internasional ke Kejaksaan Agung menempatkan aparat penegak hukum pada ruang abu-abu yurisdiksi, ketika tuntutan moral global berhadapan dengan keterbatasan hukum.

Setelah sebelumnya koalisi masyarakat sipil melaporkan soal kejahatan terkait genosida di Palestina. Kini, koalisi sipil itu kembali melaporkan dugaan kasus pelanggaran HAM, kali ini terkait etnis Rohingya di Myanmar pada Senin (6/4/2026).

Langkah ini mempertegas dorongan publik agar negara hadir dalam isu kemanusiaan global, tetapi sekaligus membuka pertanyaan besar soal sejauh mana Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Perwakilan pelapor yang juga mantan Jaksa Agung (JA) Marzuki Darusman menyampaikan bahwa pengaduan ini didasari oleh perubahan hukum di Indonesia terkait yurisdiksi universal.

"Yaitu bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara lain bisa diadili di Indonesia. Itulah prinsipnya," ujar Marzuki di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Bagaimana Prosesnya?

Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menyatakan secara normatif laporan tersebut dapat bermuara pada Pengadilan HAM di Indonesia. Prosesnya dimulai dari penyidikan oleh Kejaksaan Agung hingga kemungkinan putusan pengadilan yang menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku kejahatan HAM.

Namun, dia mengakui realisasinya tidak sederhana. Sebab, penegakan hukum tersebut terbentur dengan kepentingan politik maupun hubungan diplomatik.

“Kalau yang di Israel, sekalipun kita mengecap nanti, misalnya putusan pengadilannya adalah dia penjahat perang, kita tidak bisa menangkap, wong tidak ada hubungan diplomatik,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Indonesia belum memiliki rekam jejak dalam menangani perkara kejahatan internasional melalui Pengadilan HAM. Pujiyono menyebut hingga saat ini belum ada kasus serupa yang diputus di Tanah Air.

Lebih jauh, persoalan lain muncul pada aspek teknis penegakan hukum lantaran penyidikan untuk perkara lintas negara, khususnya kejahatan HAM belum memiliki praktik baku di dalam negeri.

“Kalau untuk kasus-kasus yang melibatkan lintas negara, kita belum ada best practice dalam negerinya,” pungkasnya.

Realistis?

Pengamat hukum sekaligus Ahli Pidana menilai laporan masyarakat sipil soal kejahatan HAM lintas negara tidak realistis diusut Kejagung.

Namun demikian, laporan masyarakat sipil itu lebih merupakan bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pelanggaran HAM.

“Itu simbolik saja, supaya kejaksaan agung melek terhadap peristiwa pelanggaran HAM,” ujar Fickar kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Dia menegaskan bahwa yurisdiksi hukum pidana suatu negara pada dasarnya terbatas pada wilayah dan warga negaranya.

"Tidak bisa [menetapkan status hukum], hukum sebuah negara hanya berlaku di negara yang bersangkutan dan terhadap warga negaranya saja," tegasnya.

Senada, pengamat hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Dia menilai kewenangan Kejaksaan Agung hanya mencakup pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam wilayah Indonesia.

“Setahu saya tidak bisa. Kejaksaan hanya untuk pelanggaran berat HAM di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi.

Aan menambahkan, dalam sistem hukum internasional, penanganan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang menjadi domain Mahkamah Pidana Internasional.

Dengan demikian, laporan dugaan kejahatan internasional yang seluruh peristiwanya terjadi di luar negeri menghadapi hambatan mendasar untuk diproses secara hukum di dalam negeri.

Meski demikian, laporan masyarakat sipil tetap memiliki makna dalam konteks partisipasi publik. Aan pun mengapresiasi langkah tersebut karena mencerminkan solidaritas kemanusiaan dan kepedulian hak asasi manusia.

"Sebagai sebuah solidaritas kemanusiaan, bagus," pungkasnya.

Respons Kejagung

Di lain sisi, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya ikut prihatin dengan kejadian kejahatan HAM yang terjadi, termasuk terkait Rohingya.

Namun demikian, Anang menekankan bahwa pihaknya harus mempelajari dan menganalisis setiap laporan dari pihak manapun, termasuk Marzuki dkk.

"Bahwa terkait laporan pengaduan ini, di standar di kami Pak, setiap laporan pengaduan akan kami terima. Nanti akan ditelaah dan dipelajari. Tentunya kalau itu masuk ke Bankum, nanti kami teruskan kepada Satker terkait dalam hal ini," ujar Anang di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan korps Adhyaksa seiring dengan adanya KUHP dan KUHAP baru.

"Jadi, termasuk nanti masukan dari rekan-rekan semua terkait dengan pelaporan pengaduan HAM ini, bagaimana tindak lanjutnya dengan KUHP dan KUHP baru seperti apa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan ABK bernama Fandi Ramadhan dituntut hukuman mati dalam kasus narkoba. Kejagung Fandi mengetahui kapal tempatnya bekerja membawa sabu seberat hampir 2 ton.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa Fandi diajak oleh sang paman untuk bekerja sebagai ABK menuju Thailand selama 10 hari. Menurut Anang, keduanya mengetahui barang yang diangkut merupakan narkotika sebanyak 67 paket. Bahkan keduanya menerima bayaran.

"Di sana kemudian mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket kalau dikilogram sekitar 2 ton itu jenis sabu di tengah laut dan para terdakwa sadar dan mengetahui termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Jadi, menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan," kata Anang kepada jurnalis di Kejagung, Jumat (20/2/2026).

Anang menyampaikan bahwa tidak ada unsur paksaan untuk membawa barang haram tersebut. Dengan begitu, kata dia, tuntunan telah berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan.

Selain barang yang dibawa cukup banyak, Anang menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan internasional sehingga masuk dalam pertimbangan jaksa untuk menuntut Fandi.

Namun, Anang mengatakan pihaknya tetap menghargai proses hukum yang berlaku, seperti nota pembelaan (pleidoi) dari terdakwa. Begitupun putusan pengadilan dalam perkara ini.

"Namun demikian bagaimana perannya kan nanti ada pleidoi, tentunya kami akan menghormati nanti ada pleidoi nanti ada replik lagi nanti ada juga putusan. Nah tentunya kami akan menghormati putusan pengadilan," ujar Anang.

Sekadar informasi, Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau telah menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir dua ton yang diangkut menggunakan kapal Sea Dragon Terawa di perairan Kepri.

Dua di antaranya warga negara Thailand, yakni Weerepat Phongwan alias Mr Pong dan Teerapong Lekpradube. Kemudian empat lainnya adalah warga negara Indonesia, yakni Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir.

Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan keterangan 10 saksi dan tiga saksi ahli, dakwaan bagi para terdakwa menguat.

Adapun barang bukti yang disita berupa 67 kardus cokelat yang dibungkus plastik bening. Sebanyak 66 kardus masing-masing berisi 30 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau yang di dalamnya terdapat satu paket sabu, sedangkan satu kardus lainnya berisi 20 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau berisi sabu. Total berat bersih barang bukti tersebut mencapai 1.995.139 gram atau hampir dua ton

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memberlakukan peringatan perjalanan tingkat tertinggi di beberapa wilayah Kamboja di mana kasus penyekapan dan pelecehan terkait penipuan kerja meningkat tajam. Peringatan Level 4, yang melarang semua perjalanan untuk Gunung Bokor di Provinsi Kampot dan kota Bavet dan Poipet, yang sebelumnya berada di bawah peringatan perjalanan khusus.

Kemudian, Provinsi Sihanoukville telah dinaikkan ke Level 3, dan menyarankan warga Korea Selatan untuk meninggalkan daerah tersebut. Peringatan perjalanan khusus yang sudah ada untuk daerah lain tetap berlaku. Sementara daerah yang sebelumnya berada di Level 1, yang menyarankan untuk berhati-hati, telah ditingkatkan ke Level 2, yang menyarankan para pelancong untuk mempertimbangkan kembali untuk berkunjung.

Tingkat peringatan perjalanan untuk Kamboja telah dinaikkan untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul penyesuaian serupa pada 10 Oktober 2025. Demikian dikutip dari The Korea Herald, Sabtu (18/10/2025).

Kamboja kini menjadi perhatian serius oleh pemerintah Korea Selatan sejumlah laporan warga hilang dan lebih dari 1.000 warga Korea dikhawatirkan berada di kompleks penipuan di negara tersebut. Kondisi diperparah oleh tewasnya mahasiswa Korea Selatan yang diyakini sebagai korban operasi penipuan pekerjaan pada bulan Agustus lalu. Dalam insiden terbaru, dua warga Korea Selatan ditemukan di Sihanoukville di barat daya Kamboja dan diselamatkan oleh polisi setempat pada awal Oktober. Para korban melaporkan mereka diancam, dipukuli dan dipaksa untuk mengambil bagian dalam sebuah operasi penipuan.

Sejumlah upaya dilakukan demi menyelamatkan warganya yang diduga terperangkap di penjara scam dan antisipasi berupa peringatan dan larangan berkunjung ke beberapa zona merah kawasan Kamboja. Hampir 200.000 warga Korea Selatan melakukan perjalanan ke Kamboja pada tahun 2024, menurut pemerintah, dan sekitar 10.000 warga Korea Selatan diperkirakan tinggal di sana. Demikian melansir

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, sekitar 80 kasus masih terbuka di antara laporan-laporan tentang warga Korea yang masuk ke Kamboja dan kemudian dilaporkan hilang atau ditahan secara paksa. Kementerian tersebut menerima 330 laporan semacam pada periode Januari hingga Agustus 2025 dan 220 kasus pada tahun 2024. Namun, sebagian besar sekitar 260 kasus tahun ini dan 210 kasus tahun lalu telah diselesaikan.

Data kepolisian secara terpisah menunjukkan total 143 kasus yang melibatkan dugaan penculikan, penyekapan, atau penghilangan warga Korea Selatan di Kamboja yang dilaporkan antara tahun 2024 hingga 13 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, pihak berwenang telah memverifikasi keselamatan dan keberadaan 91 orang, sementara 52 kasus masih dalam penyelidikan.

Sementara berdasarkan data Perwakilan Kim Gunn dari Partai Kekuatan Rakyat yang beroposisi, pemerintah menerima 330 laporan tentang warga Korea yang diculik di Kamboja dari bulan Januari hingga Agustus, meningkat dari 220 laporan pada tahun 2024. Angka-angka tersebut meningkat tajam dari dua laporan penculikan pada tahun 2021, 11 laporan pada tahun 2022, dan 21 laporan pada tahun 2023.

Pada bulan Juni, Amnesty International memperkirakan, setidaknya ada 53 kamp penampungan di Kamboja. Mereka mengklaim, pihak berwenang Kamboja telah gagal menindak fasilitas-fasilitas tersebut dan kemudian membiarkan kamp-kamp tersebut terus beroperasi.

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac pada hari Rabu mengatakan, Seoul akan mencoba memulangkan sekitar 60 warga Korea Selatan yang ditahan di Kamboja pada akhir pekan ini, dan bersumpah untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengatasi masalah ini.

Wi Sung-lac menjelaskan, pemerintahan Lee Jae Myung memprioritaskan pemulangan cepat warga negara Korea yang ditangkap oleh pihak berwenang Kamboja selama operasi penumpasan pada bulan Juli dan September.

"Prioritas utama lainnya adalah untuk segera membawa kembali mereka yang keberadaannya masih belum diketahui dan yang mungkin berada dalam tahanan, melalui sistem yang aktif dan terkoordinasi dengan pihak berwenang Kamboja," tegasnya mengutip Korea Times, Sabtu (18/10).

Sebuah tim tanggap darurat tingkat tinggi dari berbagai lembaga berangkat pada hari Rabu lalu ke Kamboja untuk menangani lonjakan tawaran pekerjaan palsu dan kejahatan terkait yang menargetkan warga Korea Selatan, serta untuk mempercepat pemulangan tahanan Korea dan jenazah mahasiswa yang meninggal di sana.

Tim tersebut terdiri dari delegasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kedua Kim Jina, termasuk pejabat senior dari Badan Kepolisian Nasional, Kementerian Kehakiman dan Badan Intelijen Nasional. Di antara mereka terdapat Park Sung-joo, kepala Kantor Investigasi Nasional, yang mencerminkan keseriusan tanggapan pemerintah.

Ok Hae-sil, wakil presiden Asosiasi Korea di Kamboja, yang telah bekerja dalam operasi penyelamatan selama tiga tahun terakhir, mengatakan, ada desas-desus, beberapa kelompok telah pindah ke Myanmar, Thailand, atau Vietnam. "Dalam kasus-kasus tersebut, mereka dapat membawa para sandera Korea," imbuhnya.

Gugus tugas gabungan Korea-Kamboja mengumumkan bahwa kedua pemerintah telah sepakat untuk membangun sistem respon cepat untuk melindungi korban Korea. Mereka juga mencapai konsensus tentang pemulangan awal para tersangka warga Korea yang ditahan sehubungan dengan kejahatan tersebut.

Foto: Barang-barang sisa berserakan di sebuah ruangan di dalam kompleks, tempat Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Jina berkunjung setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk membahas masalah penipuan pekerjaan yang mengakibatkan kematian seorang mahasiswa Korea Selatan, di provinsi Takeo, Kamboja, 16 Oktober 2025. (REUTERS/ROUN RY) Barang-barang sisa berserakan di sebuah ruangan di dalam kompleks, tempat Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Jina berkunjung setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk membahas masalah penipuan pekerjaan yang mengakibatkan kematian seorang mahasiswa Korea Selatan, di provinsi Takeo, Kamboja, 16 Oktober 2025. (REUTERS/Roun Ry)