Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menegaskan latar belakang penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara rangkap jabatan yang menjerat Mohammad Hisabul Huda, seorang guru honorer SDN Brabe 1 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, bukanlah didasarkan atas belas kasihan aparat penegak hukum maupun tekanan yang meluas dari publik usai kasus tersebut viral di berbagai media.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo menjelaskan pemberhentian terhadap pengusutan kasus tersebut termaktub dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print 238/M.5.42/FD.2/02/2026 tertanggal 25 Februari 2026, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Wagiyo mengungkapkan alasan pihaknya melakukan penghentian terhadap pengusutan kasus tersebut antara lain adalah terjadinya pemulihan terhadap keuangan negara yang telah dibayarkan sepenuhnya oleh Hisabul Huda, yakni jumlah keseluruhan gaji atau honor selama ia menjabat sebagai pendamping lokal desa (PLD) sejak 2019-2025 sebesar Rp118.860.000.

"Pak Kajati memerintahkan kepada Kajari Probolinggo terkait dengan penanganan perkara ini dihentikan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan pertimbangan, pertama tentu bahwa telah ada pemulihan keuangan negara. Meskipun kecil, tetapi kerugian keuangan negara sebesar Rp118 juta. Jadi, hari Senin sudah dibayarkan," beber Wagiyo saat ditemui awak media di Kantor Kejati Jawa Timur, Rabu (25/2/2026).

Alasan kedua, beber Wagiyo, Korps Adhyaksa mempertimbangkan penyetopan pengusutan kasus tersebut didasarkan pada rasa keadilan. Menurutnya, tersangka telah menyadari seluruh kesalahannya yang melakukan tindakan pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran PLD.

"Jadi, tersangka ini menyadari kesalahannya, dan dia menyadari betul kesalahan dengan memalsukan dokumen, keterangan kepala sekolah, dan [surat] pernyataan," tambahnya.

Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, Wagiyo membeberkan latar belakang Hisabul Huda untuk merangkap jabatan sebagai guru honorer di sekolah negeri serta menjabat sebagai tenaga PLD adalah semata-mata agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan perkara itu.

"Hal itu dilakukan bukan dengan niat untuk memperkaya diri. Itu yang kita menjadi pertimbangan. Semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini jadi pertimbangan Pak Kajati, maka memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo karena administrasinya di sana ya," ucapnya.

Selanjutnya mengenai persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa latar belakang kasus yang menjerat Hisabul Huda dihentikan penyidikannya karena belas kasihan, Wagiyo menyatakan hal tersebut tidaklah benar.

"Rasa kasihan? Oh, bukan. Jadi, tidak dikenal itu kalau di [penegekan hukum] itu. Jadi, tadi saya bilang demi tegaknya hukum dan keadilan. Jadi, tujuan penegakan hukum kan ada kepastian, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Lalu, yang kedua bahwa kenapa kita juga [lakukan SP3] karena memang keuangan kerugian keuangan negara sudah dipulihkan," jelasnya.

Selain itu, terkait anggapan bahwa penyidikan perkara tersebut dihentikan oleh aparat penegak hukum karena viral hingga desakan luas oleh publik, Wagiyo menyatakan bahwa kasus tersebut awalnya diproses berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat.

"Tentu kita melihat perkembangan pemberitaan, perkembangan yang ada di masyarakat gitu kan karena sebenarnya gini, ini juga perkara kan laporannya juga kan dari masyarakat. Kenyataannya nggih ya. Jadi, jangan salah ini bukan apa, semua kan ini ada aspirasi masyarakat. Nah, tentu kita banyak pertimbangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menghentikan pengusutan kasus guru honorer di SDN Brabe 1 Kecamatan Maron, Probolinggo, Mohammad Hisabul Huda.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penghentian penyidikan ini dilakukan karena mengedepankan keadilan restoratif.

"Perkara ini dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ujar Anang saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, alasan pengusutan perkara ini dihentikan lantaran Huda tidak mengetahui soal larangan aturan mengenai gaji yang didapat ketika rangkap jabatan.

Ditegaskan Anang, seharusnya jika seseorang tidak boleh mendapatkan gaji yang bersumber dari APBN maupun APBD jika merangkap jabatan.

"Memang khusus dana desa ini terkait dengan sarjana pendamping itu, tidak boleh merangkap jabatan yang satunya berasal sumbernya dari dana APBD atau APBN. Nah, dia tuh tidak mengetahui, intinya cari side job," imbuhnya.

Adapun, alasan pertimbangan penghentian penyidikan lainnya yakni Huda telah mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan dalam perkara ini, yakni sebesar Rp118 juta.

Terlebih, kata Anang, saat ini Huda juga telah dibebaskan dari rumah tahanan pada Jumat (20/2/2026).

"Harus persuasif. Apalagi sekarang dia sudah mengembalikan dan sudah kita keluarkan dari hari Jumat kemarin. Kita cepat respon tadi itu dan sudah diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," pungkasnya.

Sekadar informasi, Huda ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo atas kasus rangkap jabatan sebagai guru honorer SD dan perangkat desa.

Huda menjabat sebagai pendamping lokal desa di Desa Brabe sejak 2019 dengan besaran gaji sebesar Rp2,2 juta. Secara total, gaji dari jabatannya sebagai perangkat desa mencapai Rp118 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua tersangka dalam kasus dugaan fitnah, pencemaran, dan penghasutan ijazah Jokowi.

Keduanya adalah Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL). Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan penerbitan SP3 pada 14 Januari 2026.

"Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Budi menjelaskan alasan penghentian penyidikan setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Budi menyampaikan untuk tersangka lainnya, proses hukum tetap berjalan di mana penyidik telah melimpahkan berkas tersangka RSN, RHS, dan TT kepada Jaksa Penuntut Umum pada 13 Januari 2026.

“Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum,” jelasnya.

Budi menyampaikan bahwa penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan saksi, ahli, serta pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka lainnya.