Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan penilaian kerugian negara.

Bob Hasan menyampaikan Baleg DPR telah menggelar rapat pengawasan dan evaluasi undang-undang yang berkaitan dengan putusan tersebut pada Selasa (14/4/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung olehnya bersama pakar hukum Prof. Bayu Dwi Anggono.

Menurut Bob, rapat tersebut membahas langkah lanjutan atas putusan MK yang berkaitan dengan sejumlah regulasi, termasuk Pasal 602 dan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, pembahasan juga mencakup Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pertimbangan hukum Mahkamah [Konstitusi] menyatakan bahwa jika terdapat tafsir ganda, maka merumuskan hal tersebut adalah kewenangan pembentuk peraturan,” ujar Bob dalam keterangannya.

Ia mengatakan hal itu menjadi dasar bagi DPR untuk melakukan peninjauan terhadap norma yang berkaitan dengan definisi serta penetapan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kewenangan lembaga dalam menilai kerugian negara. Salah satu isu yang muncul adalah apakah lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan penilaian tersebut.

Bob menilai lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuntan publik, maupun akademisi tidak dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum untuk menetapkan kerugian negara.

“Oleh karena itu, lembaga di luar BPK tidak dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum yang menetapkan atau memanfaatkan kerugian negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan kewenangan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan Baleg juga akan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait norma kerugian negara.

“Karena MK baru saja memutuskan BPK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara dan meminta pembentuk undang-undang untuk memberikan kejelasan norma kerugian negara, maka Baleg akan menjalankan fungsi pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait hal tersebut,” kata Martin.

Menurut Martin, langkah tersebut bertujuan memastikan tidak terjadi perbedaan pemaknaan atas frasa kerugian negara oleh aparat penegak hukum.

Ia menambahkan penerapan yang tidak seragam terhadap norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Ke depan, Baleg DPR berencana menggelar rapat kerja lanjutan terkait pengawasan dan evaluasi pelaksanaan UU Tipikor dengan mengundang BPK, BPKP, Mahkamah Agung, Ikatan Akuntan Indonesia, serta aparat penegak hukum.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman membantah pihaknya mengintervensi kasus anak buah kapal (ABK) bernama Fandi Ramadhan yang dituntut mati Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena diduga membantu menyelundupkan sabu hampir 2 ton.

Menurutnya, Komisi III menjalankan tugas berupa pengawasan sesuai amanat Undang-Undang 1945 dan menanggapi isu-isu yang beririsan dengan rasa keadilan di masyarakat.

Keterlibatan Komisi III, katanya, guna memastikan mitra kerja dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 1945, Komisi III bukan saja menilai penerapan kebijakan secara umum tapi juga menanggapi kasus aksi yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Komisi III jelas tidak mengintervensi secara teknis perkara perkara yang sedang diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi kewajiban kami memastikan pelaksanaan tugas mitra kami, aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku," katanya saat rapat dengar pendapat bersama keluarga Fandi, Kamis (26/2/2026).

Politisi Partai Gerindra itu meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur oknum JPU, Muhammad Harvian di Pengadilan Negeri Batam karena secara tidak langsung menyatakan masyarakat dan DPR mengintervensi tuntutan mati terhadap Fandi.

Dia menjelaskan bahwa DPR tidak hanya memiliki tugas membuat undang-undang, melainkan mengawasi pelaksanaan tugas penegak hukum agar dapat bersikap sesuai koridor terhadap pengadilan.

Baginya, masyarakat juga dapat menyampaikan sikapnya kepada pengadilan termasuk dalam bentuk amicus curiae atau sahabat pengadilan.

"Hal ini merupakan implementasi dari apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat dan selain menilai fakta-fakta persidangan," jelasnya.