JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengapresiasi dukungan para tokoh nasional yang mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dia terharu atas dukungan yang diberikan sejumlah tokoh masyarakat.

Menurut dia, suara yang disampaikan para pengaju amicus curiae bukan untuk membela dirinya secara pribadi melainkan membela keadilan dan kebenaran.

"Saya terharu dan ingin mengucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang sudah bersuara. Bukan untuk membela saya ya, tapi untuk membela keadilan dan kebenaran di negeri ini," ujar Nadiem sebelum menjalani sidang lanjutan dengan agenda replik Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Menurut Nadiem, dukungan yang datang dari kalangan aktivis antikorupsi maupun pakar hukum menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak yang dapat ditimbulkan apabila dirinya dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut.

"Ini akan punya efek yang begitu negatif, preseden yang begitu negatif terhadap berbagai macam pengadaan, investasi, pelaporan pajak, dan pelaporan kekayaan yang jujur," katanya.

Nadiem secara khusus menyoroti pelaporan kekayaan yang menurutnya dilakukan secara terbuka dan jujur. "Bisa bayangin gak? Kalau pelaporan kekayaan saya yang jujur digunakan sebagai senjata hukum untuk uang pengganti, ya sudah, berakhir, nggak akan ada yang melaporkan kekayaannya lagi setelah kasus ini," ujarnya.

"Jadi kepada amicus curiae dan tokoh-tokoh yang menyuarakan kebenaran, saya ingin apresiasi sebesar-besarnya. Dan ini semoga majelis hakim terbuka ya hati nurani dan juga terbuka pemikirannya mengikuti fakta persidangan, betapa janggalnya bahwa hampir seluruh komunitas antikorupsi sangat cemas dengan kasus ini dan menyuarakan," sambungnya.

Karena itu, Nadiem berharap majelis hakim menjatuhkan putusan bebas murni. Putusan tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

"Saya harap keputusan bebas murni bisa tercapai bukan untuk saya, tapi untuk negeri ini, untuk kepastian hukum, untuk keadilan dan kebenaran di negeri ini. Pesannya kepada generasi muda, profesional, pejabat jelas negara Indonesia masih berbasis keadilan, masih berbasis kebenaran," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 21 tokoh nasional mengajukan amicus curiae dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat Nadiem. Dokumen sahabat peradilan telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu pengaju amicus curiae, ekonom sekaligus mantan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi mengatakan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

JAKARTA - Pengamat hukum pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menegaskan seorang terdakwa tidak dapat bertindak sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya sendiri. Menurut Edi, konsep amicus curiae diperuntukkan bagi pihak di luar para pihak yang berperkara untuk memberikan pandangan atau pendapat hukum kepada majelis hakim guna membantu proses pemeriksaan perkara.

“Kami melihat status amicus curiae untuk terdakwa Nadiem Makarim kurang tepat. Alasannya, terdakwa tidak bisa menjadi amicus curiae dalam perkara yang sedang dijalaninya. Sesuai ketentuan hukum, sahabat pengadilan harus berasal dari pihak luar yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut,” katanya di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dosen Pascasarjana tersebut menjelaskan, sebagai terdakwa, Nadiem Makarim tetap memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembelaan diri selama proses persidangan berlangsung.

“Sesuai ketentuan hukum, hak terdakwa adalah memberikan keterangan sebagai terdakwa, menghadirkan saksi yang meringankan, menyampaikan pledoi atau nota pembelaan, serta menggunakan seluruh hak pembelaan yang diatur dalam KUHAP. Semua hak tersebut merupakan mekanisme yang benar dan dijamin dalam proses peradilan pidana,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) itu menambahkan, praktik amicus curiae selama ini bertujuan membantu hakim memperoleh perspektif tambahan dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat, pakar, maupun lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu hukum yang sedang diperiksa.

Karena itu, kata Edi, kedudukan terdakwa dan amicus curiae memiliki peran yang sangat berbeda. Terdakwa merupakan pihak yang sedang diadili, sedangkan amicus curiae adalah pihak luar yang memberikan pandangan hukum secara independen kepada pengadilan.

“Kami meminta para penegak hukum agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai konsep ini. Kita menghormati hak setiap terdakwa untuk melakukan pembelaan diri secara maksimal dalam persidangan. Namun, terdakwa tidak dapat menempatkan dirinya sebagai sahabat pengadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya,” tegas mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

JAKARTA - Istilah amicus curiae mendadak menjadi perhatian publik setelah muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Sedikitnya 21 tokoh nasional diketahui mengajukan diri sebagai amicus curiae atau “sahabat pengadilan” dalam perkara tersebut.

Secara sederhana, amicus curiae adalah pihak di luar perkara yang memberikan pandangan, pendapat, atau kajian hukum kepada majelis hakim. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau sahabat pengadilan.

Dalam praktik hukum, pihak yang mengajukan amicus curiae bukanlah terdakwa, jaksa, penggugat, maupun tergugat. Mereka biasanya berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pegiat antikorupsi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh publik yang merasa suatu perkara memiliki dampak luas bagi kepentingan masyarakat atau perkembangan hukum di Indonesia.

Pendapat yang disampaikan melalui amicus curiae memang tidak mengikat hakim. Namun, dokumen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dalam kasus Chromebook, dokumen amicus curiae diajukan menjelang sidang pleidoi atau nota pembelaan Nadiem Makarim. Sejumlah tokoh seperti Basuki Tjahaja Purnama, Goenawan Mohamad, hingga Todung Mulya Lubis disebut ikut menandatangani dokumen tersebut.

Mereka menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut individu Nadiem Makarim. Tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan publik.

Dalam kajian yang disampaikan ke pengadilan, para pengaju amicus curiae menyoroti pentingnya membedakan antara kebijakan publik yang dianggap gagal dengan tindakan pidana korupsi.

Kasus Chromebook sendiri bermula dari proyek pengadaan laptop berbasis Chrome OS di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019-2023 dengan nilai anggaran mencapai hampir Rp10 triliun.

Kejaksaan Agung menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut, termasuk dugaan pemaksaan penggunaan Chromebook meski sebelumnya disebut tidak efektif untuk sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Jaksa diketahui menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta uang pengganti triliunan rupiah. Di sisi lain, tim kuasa hukum dan sejumlah pihak yang mengajukan amicus curiae menilai dakwaan tersebut masih menyisakan perdebatan hukum terkait unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur memperkaya diri sendiri.

Meski begitu, keberadaan amicus curiae tidak otomatis membuat terdakwa dibebaskan. Majelis hakim tetap akan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim dalam proses peradilan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman membantah pihaknya mengintervensi kasus anak buah kapal (ABK) bernama Fandi Ramadhan yang dituntut mati Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena diduga membantu menyelundupkan sabu hampir 2 ton.

Menurutnya, Komisi III menjalankan tugas berupa pengawasan sesuai amanat Undang-Undang 1945 dan menanggapi isu-isu yang beririsan dengan rasa keadilan di masyarakat.

Keterlibatan Komisi III, katanya, guna memastikan mitra kerja dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 1945, Komisi III bukan saja menilai penerapan kebijakan secara umum tapi juga menanggapi kasus aksi yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Komisi III jelas tidak mengintervensi secara teknis perkara perkara yang sedang diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi kewajiban kami memastikan pelaksanaan tugas mitra kami, aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku," katanya saat rapat dengar pendapat bersama keluarga Fandi, Kamis (26/2/2026).

Politisi Partai Gerindra itu meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur oknum JPU, Muhammad Harvian di Pengadilan Negeri Batam karena secara tidak langsung menyatakan masyarakat dan DPR mengintervensi tuntutan mati terhadap Fandi.

Dia menjelaskan bahwa DPR tidak hanya memiliki tugas membuat undang-undang, melainkan mengawasi pelaksanaan tugas penegak hukum agar dapat bersikap sesuai koridor terhadap pengadilan.

Baginya, masyarakat juga dapat menyampaikan sikapnya kepada pengadilan termasuk dalam bentuk amicus curiae atau sahabat pengadilan.

"Hal ini merupakan implementasi dari apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat dan selain menilai fakta-fakta persidangan," jelasnya.