Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyebut pengakuan Israel atas Somaliland dinilai sebagai "invasi terang-terangan".

Somalia pun memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan sebagai basis bagi Israel untuk melancarkan perang regionalnya.

Dalam pidato di hadapan sidang gabungan darurat parlemen pada Minggu (28/12/2025) dikutip dari Al Jazeera, Presiden Hassan Sheikh Mohamud mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan "pelanggaran terbesar" terhadap kedaulatan Somalia dalam sejarah negara itu dan menyebut Israel sebagai "musuh".

“Saya mendorong rakyat Somalia untuk tetap tenang dan mempertahankan persatuan serta kemerdekaan negara kita, yang sedang menghadapi invasi terang-terangan ini,” katanya.

Para anggota parlemen dengan suara bulat mengesahkan resolusi yang menyatakan pengakuan Israel sebagai “batal demi hukum” meskipun langkah tersebut sebagian besar bersifat simbolis mengingat Somalia tidak mengendalikan Somaliland sejak menyatakan kemerdekaan pada tahun 1991, yang tidak pernah diterima oleh Somalia.

Resolusi tersebut memperingatkan bahwa individu atau lembaga yang melanggar kedaulatan Somalia akan menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan hukum pidana negara dan hukum internasional.

Mohamud kemudian menuduh Netanyahu sedang mencoba mengimpor konflik Timur Tengah ke Somalia. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan sebagai pangkalan militer untuk menyerang negara lain.

Ia mendesak warga Somalia untuk mengesampingkan “persaingan suku dan regional” untuk menghadapi apa yang ia gambarkan sebagai “ancaman eksistensial” terhadap persatuan negara.

“Kita perlu menggabungkan kebijaksanaan dan kekuatan kita untuk mempertahankan keberadaan dan kedaulatan kita,” kata presiden, seraya menyerukan para pemimpin Somaliland untuk memasuki negosiasi yang bermakna guna menjaga integritas teritorial Somalia.

Perdana Menteri Somalia Hamza Barre mengatakan kepada Al Jazeera Arabic bahwa Israel “sedang mencari pijakan di Tanduk Afrika” dan menyerukan agar Israel mengakui dan menerima negara Palestina sebagai gantinya.

Kata Presiden Somaliland

Membela langkah Israel, Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, yang dikenal secara lokal sebagai Cirro, mengatakan pada Jumat bahwa pengakuan Somaliland “bukan ancaman, bukan tindakan permusuhan” terhadap negara-negara tetangga.

Ia mengatakan negaranya “sangat berakar pada nilai-nilai Islam tentang moderasi, keadilan, dan hidup berdampingan” dan tidak mewakili aliansi yang menentang negara atau komunitas Islam mana pun.

Bisnis.com, JAKARTA - Israel menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Somaliland, memicu kecaman keras dari Somalia yang menilai langkah itu sebagai serangan terhadap kedaulatannya.

Melansir Reuters pada Minggu (28/12/2025), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan, pihaknya akan segera menjalin kerja sama dengan Somaliland di sektor pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi.

Dalam pernyataannya, Netanyahu juga menyampaikan selamat kepada Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, memuji kepemimpinannya, serta mengundangnya untuk berkunjung ke Israel.

Netanyahu menegaskan bahwa deklarasi tersebut sejalan dengan semangat Abraham Accords, yang diinisiasi mantan Presiden AS Donald Trump pada 2020 dan membuka hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Menurut pernyataan resmi Israel, Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, dan Presiden Abdullahi telah menandatangani deklarasi bersama pengakuan timbal balik.

Abdullahi menyatakan bahwa Somaliland akan bergabung dalam Abraham Accords sebagai langkah menuju perdamaian regional dan global. Ia menambahkan bahwa pemerintahnya berkomitmen membangun kemitraan, meningkatkan kesejahteraan bersama, serta mendorong stabilitas di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Namun, Pemerintah Somalia mengecam keras langkah Israel tersebut, menyebutnya sebagai tindakan melanggar hukum dan serangan langsung terhadap kedaulatan nasional. Somalia menolak segala bentuk pengakuan terhadap Somaliland.

“Pemerintah federal menegaskan akan mengambil langkah diplomatik, politik, dan hukum yang diperlukan sesuai hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan, persatuan, dan batas-batas yang diakui secara internasional,” demikian pernyataan kantor Perdana Menteri Somalia.

Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud melalui platform X menyebut pengakuan tersebut sebagai agresi ilegal dan bertentangan dengan norma hukum serta diplomasi internasional.

Uni Eropa turut menyerukan penghormatan terhadap keutuhan Somalia serta mendorong dialog konstruktif antara Mogadishu dan Somaliland guna menyelesaikan perbedaan yang sudah berlangsung lama.

Mesir menyatakan Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty telah menghubungi menlu Somalia, Turki, dan Djibouti untuk membahas situasi yang mereka nilai berbahaya di Tanduk Afrika pasca langkah Israel tersebut.

Para menteri menegaskan dukungan penuh terhadap persatuan dan integritas teritorial Somalia serta memperingatkan bahwa pengakuan wilayah pemisah dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Uni Afrika pun menolak segala bentuk pengakuan terhadap Somaliland dan kembali menegaskan komitmen terhadap keutuhan Somalia.

Nigeria dalam pernyataannya di X menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan yang dianggap melemahkan tatanan konstitusional Somalia, dan mendesak negara lain untuk tidak mengakui kemerdekaan wilayah mana pun dari Somalia.

Somaliland yang merupakan bekas protektorat Inggris telah menikmati otonomi efektif sejak 1991, ketika Somalia dilanda perang saudara. Meski relatif stabil, wilayah tersebut belum mendapatkan pengakuan internasional dari negara mana pun hingga langkah Israel hari ini.

Selama bertahun-tahun, Somalia secara aktif melobi komunitas internasional menolak pengakuan terhadap Somaliland.

Pemerintah Somaliland berharap langkah Israel akan membuka jalan bagi negara lain untuk mengikuti, sehingga meningkatkan posisi diplomatik serta akses pasar global.

Pada Maret lalu, baik Somalia maupun Somaliland membantah laporan adanya tawaran dari Amerika Serikat atau Israel untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke kawasan tersebut.