Bisnis.com, JAKARTA — Krisis kemanusiaan di Gaza kini menyeret Indonesia ke pusaran tekanan diplomatik yang semakin kompleks.

Penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur tak hanya menguji kapasitas perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan ruang gerak diplomasi Indonesia di tengah absennya hubungan resmi dengan Israel.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bergerak cepat membangun jalur komunikasi tidak langsung melalui Turki, Yordania, Mesir, hingga sejumlah perwakilan RI di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Namun, terbatasnya akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan membuat proses verifikasi kondisi WNI berlangsung tidak mudah.

Di saat bersamaan, tekanan publik domestik dan solidaritas internasional terhadap Palestina terus membesar, mendorong Indonesia mengambil posisi diplomatik yang lebih aktif di forum global.

Insiden di Mediterania Timur tersebut juga membuka kembali perdebatan mengenai legitimasi intersepsi kapal sipil di perairan internasional, perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata, hingga efektivitas hukum humaniter internasional dalam menghadapi operasi militer Israel di sekitar Jalur Gaza.

Pemerintah Indonesia menghadapi situasi diplomatik yang tidak sederhana setelah lima WNI dilaporkan ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza melalui jalur laut Mediterania Timur.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui pemerintah masih mengalami keterbatasan akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan. Dalam keterangannya di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026), Sugiono mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan mitra diplomatik Indonesia di kawasan.

Menurut Sugiono, komunikasi intensif telah dilakukan dengan pihak-pihak di Turki dan Yordania untuk memastikan kondisi para WNI. Pemerintah juga mengapresiasi langkah para relawan Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Namun situasi menjadi rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Seluruh proses perlindungan warga negara pun harus ditempuh melalui jalur diplomasi tidak langsung.

“Kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki,” ujar Sugiono.

Ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel membuat Indonesia harus mengandalkan jaringan diplomatik negara ketiga. Dalam situasi seperti ini, peran perwakilan RI di kawasan Timur Tengah menjadi sangat strategis.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman sebelumnya mengungkapkan pemerintah telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas negara untuk menangani kasus tersebut.

Menurut Dudung, terdapat sembilan WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang tergabung dalam misi GSF 2.0. Dari jumlah itu, lima WNI ditangkap militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar Siprus dan Mediterania Timur. Pemerintah memandang situasi keempat WNI tersebut masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi serupa.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen perjalanan WNI disita oleh otoritas Israel.

Selain itu, dukungan medis dan skema pemulangan darurat turut dipersiapkan. Dalam praktik diplomasi internasional, mekanisme seperti ini dikenal sebagai protecting power mechanism, yakni penggunaan negara ketiga sebagai mediator hubungan konsuler ketika dua negara tidak memiliki hubungan diplomatik langsung.

Indonesia juga bergabung bersama sembilan negara lain yang mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk intersepsi Israel terhadap GSF. Negara-negara tersebut meliputi Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol.

Koalisi diplomatik ini menunjukkan bahwa isu GSF tidak lagi dipandang sebagai persoalan bilateral Israel-Palestina semata, melainkan telah berkembang menjadi isu internasional terkait perlindungan sipil dan kebebasan navigasi.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak blokade Gaza diberlakukan Israel pada 2007, berbagai misi bantuan kemanusiaan laut berulang kali mengalami intersepsi. Kasus paling dikenal terjadi pada 2010 ketika kapal Mavi Marmara yang membawa relawan internasional dicegat militer Israel dan memicu krisis diplomatik besar dengan Turki.

Tekanan terhadap pemerintah Indonesia juga datang dari kelompok masyarakat sipil. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nani Afrida menilai pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur.

AJI menyoroti adanya jurnalis Indonesia dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Menurut Nani, perlindungan terhadap jurnalis harus menjadi bagian penting dari diplomasi Indonesia.

“Jurnalis yang meliput misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun target intimidasi militer,” kata Nani.

AJI juga meminta pemerintah memaksimalkan jalur diplomasi melalui negara-negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap Israel seperti Turki, Mesir, dan Yordania. Selain itu, DPR RI didorong memanfaatkan forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk membangun tekanan global.

Organisasi tersebut bahkan telah menghubungi sejumlah lembaga pers internasional seperti International Federation of Journalists, IFEX, dan Forum Asia untuk menggalang solidaritas internasional bagi jurnalis Indonesia yang ditahan.

Menurut data Committee to Protect Journalists (CPJ), konflik Gaza menjadi salah satu perang paling mematikan bagi jurnalis dalam dua dekade terakhir. Hingga awal 2026, lebih dari 150 pekerja media dilaporkan tewas sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023.

Kasus GSF juga memperlihatkan dilema diplomasi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia konsisten mendukung Palestina sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Namun di sisi lain, absennya hubungan diplomatik dengan Israel membuat ruang gerak pemerintah dalam perlindungan WNI menjadi lebih terbatas dibanding negara-negara yang memiliki akses langsung.

Direktur Eksekutif Global Insight Forum Teuku Rezasyah menilai Israel berpotensi memanfaatkan insiden ini sebagai instrumen tekanan diplomatik terhadap Indonesia.

Menurut Teuku, keselamatan WNI dapat digunakan untuk membangun persepsi bahwa hubungan diplomatik langsung dengan Israel penting bagi perlindungan warga negara. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu membangun sikap bersama dengan negara-negara lain yang warganya juga ditahan.

“Indonesia perlu berkonsultasi dengan PBB dan 21 negara yang anggotanya ditahan Israel demi sebuah sikap bersama yang kompak dan berbasis hukum internasional,” ujar Teuku.

Di luar aspek diplomatik, kasus GSF juga memunculkan perdebatan hukum internasional mengenai legalitas intersepsi kapal sipil di laut. Pertanyaan utama yang mengemuka adalah apakah intersepsi dilakukan di wilayah yurisdiksi Israel atau di perairan internasional.

Jika intersepsi terjadi di laut internasional, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Namun Israel selama ini berargumen bahwa blokade laut Gaza merupakan bagian dari operasi keamanan untuk mencegah masuknya senjata ke wilayah Hamas.

Di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza, insiden GSF memperlihatkan bahwa jalur bantuan sipil internasional menuju wilayah tersebut kini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga telah berubah menjadi arena pertarungan diplomasi, hukum internasional, dan geopolitik global.

Berikut nama sembilan WNI yang ditangkap militer Israel

1. Herman Budianto Sudarsono relawan dari Dompet Dhuafa
2. Ronggo Wirasanu relawan dari Dompet Dhuafa
3. Andi Angga Prasadewa relawan dari Rumah Zakat
4. Asad Aras Muhammad relawan dari Spirit of Aqso
5. Hendro Prasetyo dari Smart 171
6. Bambang Noroyono, jurnalis Republika
7. Thoudy Badai Rifan Billah, jurnalis Republika
8. Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo
9. Rahendro Herubowo kontributor iNewsTV, Beritasatu, CNN

Bisnis.com, JAKARTA - Israel menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Somaliland, memicu kecaman keras dari Somalia yang menilai langkah itu sebagai serangan terhadap kedaulatannya.

Melansir Reuters pada Minggu (28/12/2025), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan, pihaknya akan segera menjalin kerja sama dengan Somaliland di sektor pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi.

Dalam pernyataannya, Netanyahu juga menyampaikan selamat kepada Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, memuji kepemimpinannya, serta mengundangnya untuk berkunjung ke Israel.

Netanyahu menegaskan bahwa deklarasi tersebut sejalan dengan semangat Abraham Accords, yang diinisiasi mantan Presiden AS Donald Trump pada 2020 dan membuka hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Menurut pernyataan resmi Israel, Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, dan Presiden Abdullahi telah menandatangani deklarasi bersama pengakuan timbal balik.

Abdullahi menyatakan bahwa Somaliland akan bergabung dalam Abraham Accords sebagai langkah menuju perdamaian regional dan global. Ia menambahkan bahwa pemerintahnya berkomitmen membangun kemitraan, meningkatkan kesejahteraan bersama, serta mendorong stabilitas di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Namun, Pemerintah Somalia mengecam keras langkah Israel tersebut, menyebutnya sebagai tindakan melanggar hukum dan serangan langsung terhadap kedaulatan nasional. Somalia menolak segala bentuk pengakuan terhadap Somaliland.

“Pemerintah federal menegaskan akan mengambil langkah diplomatik, politik, dan hukum yang diperlukan sesuai hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan, persatuan, dan batas-batas yang diakui secara internasional,” demikian pernyataan kantor Perdana Menteri Somalia.

Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud melalui platform X menyebut pengakuan tersebut sebagai agresi ilegal dan bertentangan dengan norma hukum serta diplomasi internasional.

Uni Eropa turut menyerukan penghormatan terhadap keutuhan Somalia serta mendorong dialog konstruktif antara Mogadishu dan Somaliland guna menyelesaikan perbedaan yang sudah berlangsung lama.

Mesir menyatakan Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty telah menghubungi menlu Somalia, Turki, dan Djibouti untuk membahas situasi yang mereka nilai berbahaya di Tanduk Afrika pasca langkah Israel tersebut.

Para menteri menegaskan dukungan penuh terhadap persatuan dan integritas teritorial Somalia serta memperingatkan bahwa pengakuan wilayah pemisah dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Uni Afrika pun menolak segala bentuk pengakuan terhadap Somaliland dan kembali menegaskan komitmen terhadap keutuhan Somalia.

Nigeria dalam pernyataannya di X menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan yang dianggap melemahkan tatanan konstitusional Somalia, dan mendesak negara lain untuk tidak mengakui kemerdekaan wilayah mana pun dari Somalia.

Somaliland yang merupakan bekas protektorat Inggris telah menikmati otonomi efektif sejak 1991, ketika Somalia dilanda perang saudara. Meski relatif stabil, wilayah tersebut belum mendapatkan pengakuan internasional dari negara mana pun hingga langkah Israel hari ini.

Selama bertahun-tahun, Somalia secara aktif melobi komunitas internasional menolak pengakuan terhadap Somaliland.

Pemerintah Somaliland berharap langkah Israel akan membuka jalan bagi negara lain untuk mengikuti, sehingga meningkatkan posisi diplomatik serta akses pasar global.

Pada Maret lalu, baik Somalia maupun Somaliland membantah laporan adanya tawaran dari Amerika Serikat atau Israel untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah buka suara soal sikap Indonesia dalam potensi normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai syarat aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya mengejar target menjadi anggota penuh OECD pada 2027. Alasannya, mekanisme penerimaan anggota baru OECD yang mewajibkan persetujuan bulat (unanimous decision) dari seluruh negara anggota, termasuk Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa proses keanggotaan memang membutuhkan persetujuan mutlak dari seluruh anggota. Kendati demikian, terkait isu Israel, dia menegaskan posisi Indonesia tetap berpedoman pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Keanggotaan tentu membutuhkan unanimous keputusan dari anggota yang lain. Terkait [Israel], Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB. Apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia [berjalan]," ujarnya menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12/2025).

Airlangga menekankan tidak ada perubahan sikap atau pernyataan lain di luar koridor kebijakan luar negeri yang telah digariskan Kepala Negara. Artinya, normalisasi hubungan hanya dimungkinkan apabila syarat penyelesaian konflik Palestina terpenuhi.

"Jadi, tidak ada statement lain kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB," tegasnya.

Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan sikap resmi Indonesia dalam forum Konferensi PBB pada Selasa (23/8/2025).

Kala itu, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengakui keberadaan negara Israel dan mendukung jaminan keamanannya, dengan syarat mutlak Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina dan menghentikan agresi militer.

"Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel," ungkap Prabowo.

Sementara itu, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD.

"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi, kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka usai rapat dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12/2025).