Pengadilan perdagangan Amerika Serikat (AS) memutuskan tarif impor global 10 persen yang diberlakukan Presiden Donald Trump tidak sah secara hukum atau ilegal.

Pengadilan menilai kebijakan tarif menyeluruh tersebut tidak memiliki dasar yang tepat dalam undang-undang perdagangan AS era 1970-an.

Putusan itu dikeluarkan Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (7/5) waktu setempat dalam gugatan yang diajukan sejumlah pelaku usaha kecil. Gugatan tersebut menantang kebijakan tarif global Trump, yang mulai berlaku pada 24 Februari lalu.

Majelis hakim memutus perkara dengan suara 2 banding 1. Dua hakim menyatakan kebijakan tarif Trump tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan pemerintah, sementara satu hakim menilai keputusan memenangkan penggugat terlalu dini untuk diambil.

Dalam gugatan tersebut, para pelaku usaha kecil menuding pemerintahan Trump mencoba mencari celah hukum baru untuk mempertahankan kebijakan tarif impor setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan tarif lain yang diberlakukan Trump pada 2025.

Kala itu, MA menyatakan tarif yang diterapkan dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act melampaui kewenangan presiden.

Sebagai respons, Trump kemudian menggunakan Pasal 122 Trade Act 1974 dalam kebijakan tarif baru pada Februari lalu. Aturan itu memungkinkan pemerintah AS mengenakan tarif sementara hingga 150 hari untuk mengatasi defisit neraca pembayaran serius atau mencegah pelemahan dolar AS.

Namun, pengadilan menilai kondisi ekonomi yang dijadikan alasan Trump tidak memenuhi syarat penerapan aturan tarif tersebut.

Pemerintahan Trump sebelumnya berdalih AS menghadapi defisit perdagangan barang yang besar, mencapai US$1,2 triliun per tahun, serta defisit transaksi berjalan sekitar 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, sejumlah ekonom dan pakar hukum perdagangan menilai AS tidak sedang berada di ambang krisis neraca pembayaran. Karena itu, kebijakan tarif tersebut dianggap rentan digugat secara hukum.

Pengadilan juga menilai alasan yang digunakan pemerintah tidak cukup kuat untuk menerapkan tarif impor global secara luas terhadap berbagai produk.

Putusan pengadilan yang menganulir tarif Trump ini disambut positif oleh kalangan pelaku usaha, yang menilai tarif impor justru membebani biaya produksi dan rantai pasok global.

CEO perusahaan mainan Basic Fun! Jay Foreman menyebut keputusan pengadilan menjadi kemenangan penting bagi perusahaan-perusahaan AS yang bergantung pada manufaktur global.

"Tarif yang tidak sah membuat bisnis seperti kami lebih sulit bersaing dan berkembang," kata Foreman dalam pernyataannya.

Ia juga menilai keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

"Kami terdorong dengan pengakuan pengadilan bahwa tarif ini melampaui kewenangan presiden. Putusan ini memberikan kejelasan dan stabilitas yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi rantai pasok global," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan mekanisme penerapan tarif Presiden Donald Trump sebagai ilegal memicu respons beragam dari sejumlah negara mitra dagang negeri Paman Sam. Sejumlah agenda diplomatik dan sikap kebijakan pun disesuaikan, seiring langkah Trump mengumumkan tarif global baru 15% pascaputusan tersebut.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026) para pejabat perdagangan India memutuskan menunda perjalanan ke Amerika Serikat yang semula bertujuan merampungkan kesepakatan sementara. Pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung pekan ini akan dijadwal ulang ke waktu yang belum ditentukan. Penundaan dilakukan setelah kedua negara mempelajari dan mengevaluasi perkembangan serta implikasi kebijakan tarif terbaru. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Perdagangan dan Industri India belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan yang diajukan.

Sebagai konteks, setelah keputusan pengadilan keluar pada Jumat, Presiden Trump memberlakukan tarif global baru sebesar 10%, lalu menaikkannya menjadi 15% sehari kemudian. Sebelumnya, awal bulan ini, India telah mencapai kerangka kerja sementara dengan AS, di mana bea masuk barang India dipangkas menjadi 18% dari 25% dan bea masuk tambahan yang bersifat menghukum dihapus.

Sementara itu, Australia menyatakan akan 'mempertimbangkan semua opsi' menyusul pemberlakuan tarif 15% terhadap impor barang asing oleh AS.

Menteri Perdagangan Australia Don Farrell menegaskan pemerintahnya menentang tarif yang dinilai tidak beralasan. Pihaknya tengah bekerja sama dengan kedutaan besar di Washington untuk menilai implikasi serta menelaah langkah lanjutan putusan pengadilan. Di bawah rezim tarif sebelumnya, Australia dikenai tarif dasar 10%. Tarif awal 10 persen dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sementara waktu efektif tarif 15% belum diumumkan.

Dari Jepang, kritik keras datang dari kalangan partai berkuasa. Itsunori Onodera, tokoh senior Partai Demokrat Liberal, menyebut kebijakan tarif AS sebagai kekacauan nyata. Dalam siaran langsung Fuji TV, Onodera menilai situasi tersebut berpotensi mengganggu kepastian usaha. Ia menolak kemungkinan Jepang meminta negosiasi ulang perjanjian perdagangan, dengan alasan inti kesepakatan sebelumnya yakni penurunan tarif otomotif tidak tercakup dalam putusan pengadilan terbaru.

Onodera menekankan bahwa sektor otomotif merupakan sumber ekspor terbesar Jepang sekaligus penopang lapangan kerja dan investasi. Menurut dia, negosiasi ulang apa pun memerlukan pembahasan yang menyeluruh dan cermat. Komentar Onodera menjadi pernyataan publik pertama dari anggota senior Partai Demokrat Liberal setelah putusan Mahkamah Agung AS tersebut.

Gejolak tarif ini terjadi menjelang rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ke Washington untuk bertemu Trump dan menegaskan kelanjutan kesepakatan perdagangan. Perjanjian yang disepakati musim panas lalu menurunkan tarif otomotif menjadi 15% dari 27,5%, sebagai imbalan komitmen investasi senilai US$550 miliar di Amerika Serikat.

Sejumlah proyek awal yang diumumkan pekan ini mencakup infrastruktur data, terminal minyak laut dalam, serta fasilitas produksi berlian sintetis untuk semikonduktor, seluruhnya berbasis di AS.

Meski demikian, Onodera mengingatkan potensi dampak lanjutan bagi dunia usaha. Ia menilai wajar jika perusahaan meminta pengembalian biaya tarif, namun keputusan rinci akan ditentukan pengadilan. “Saya khawatir bisnis akan semakin menjauh dari AS jika situasi domestik di sana tetap kacau seperti ini,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Amerika Serikat (AS) memberikan perintah terkait kasus penyusupan mata-mata Israel pada WhatsApp. AS melarang spyware Pegasus milik perusahaan NSO Group untuk menargetkan platform milik Meta itu.

Hakim Pengadilan Distrik AS Phyllis Hamilton menjatuhkan perintah pengadilan permanen untuk upaya pembobolan NSO Group. Selain itu memberikan keringanan pada ganti rugi dari US$167 juta (Rp 2,7 triliun) menjadi hanya US$4 juta (Rp 66,3 miliar) saja.

Pihak Meta juga telah buka suara terkait keputusan tersebut. Mereka mengapresiasi keputusan dari kasus yang sudah berjalan selama enam tahun.

"Keputusan hari ini melarang pembuat spyware NSO menargetkan WhatsApp dan pengguna global kami lagi," kata kepala WhatsApp Will Cathcart, dikutip dari Reuters, Senin (20/10/2025).

"Kami mengapresiasi keputusan yang muncul setelah enam tahun ligitasi yang meminta pertanggungjawaban NSO pada tindakan yang menargetkan masyarakat sipil," dia melanjutkan.

Pegasus milik NSO merupakan software yang digunakan untuk memata-matai para korbannya. Selama bertahun-tahun, alat ini dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Keputusan ini akan berdampak buruk pada NSO yang menjadikan WhatsApp sebagai salah satu target terbesarnya. Sebelumnya, perusahaan pernah mengatakan perintah larangan menargetkan WhatsApp bisa membahayakan dan bahkan memaksa perusahaan gulung tikar.

NSO sendiri menyambut baik pengurangan ganti rugi sebesar 97%. Perusahaan juga akan meninjau keputusan dan menentukan langkah selanjutnya.

Mereka menambahkan produknya memerangi kejahatan serius dan teorisme. Keputusan pengadilan juga disebut tidak akan berdampak pada pelanggan yang akan terus menggunakan teknologinya membantu melindungi keselamatan publik.