Pengadilan perdagangan Amerika Serikat (AS) memutuskan tarif impor global 10 persen yang diberlakukan Presiden Donald Trump tidak sah secara hukum atau ilegal.

Pengadilan menilai kebijakan tarif menyeluruh tersebut tidak memiliki dasar yang tepat dalam undang-undang perdagangan AS era 1970-an.

Putusan itu dikeluarkan Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (7/5) waktu setempat dalam gugatan yang diajukan sejumlah pelaku usaha kecil. Gugatan tersebut menantang kebijakan tarif global Trump, yang mulai berlaku pada 24 Februari lalu.

Majelis hakim memutus perkara dengan suara 2 banding 1. Dua hakim menyatakan kebijakan tarif Trump tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan pemerintah, sementara satu hakim menilai keputusan memenangkan penggugat terlalu dini untuk diambil.

Dalam gugatan tersebut, para pelaku usaha kecil menuding pemerintahan Trump mencoba mencari celah hukum baru untuk mempertahankan kebijakan tarif impor setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan tarif lain yang diberlakukan Trump pada 2025.

Kala itu, MA menyatakan tarif yang diterapkan dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act melampaui kewenangan presiden.

Sebagai respons, Trump kemudian menggunakan Pasal 122 Trade Act 1974 dalam kebijakan tarif baru pada Februari lalu. Aturan itu memungkinkan pemerintah AS mengenakan tarif sementara hingga 150 hari untuk mengatasi defisit neraca pembayaran serius atau mencegah pelemahan dolar AS.

Namun, pengadilan menilai kondisi ekonomi yang dijadikan alasan Trump tidak memenuhi syarat penerapan aturan tarif tersebut.

Pemerintahan Trump sebelumnya berdalih AS menghadapi defisit perdagangan barang yang besar, mencapai US$1,2 triliun per tahun, serta defisit transaksi berjalan sekitar 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, sejumlah ekonom dan pakar hukum perdagangan menilai AS tidak sedang berada di ambang krisis neraca pembayaran. Karena itu, kebijakan tarif tersebut dianggap rentan digugat secara hukum.

Pengadilan juga menilai alasan yang digunakan pemerintah tidak cukup kuat untuk menerapkan tarif impor global secara luas terhadap berbagai produk.

Putusan pengadilan yang menganulir tarif Trump ini disambut positif oleh kalangan pelaku usaha, yang menilai tarif impor justru membebani biaya produksi dan rantai pasok global.

CEO perusahaan mainan Basic Fun! Jay Foreman menyebut keputusan pengadilan menjadi kemenangan penting bagi perusahaan-perusahaan AS yang bergantung pada manufaktur global.

"Tarif yang tidak sah membuat bisnis seperti kami lebih sulit bersaing dan berkembang," kata Foreman dalam pernyataannya.

Ia juga menilai keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

"Kami terdorong dengan pengakuan pengadilan bahwa tarif ini melampaui kewenangan presiden. Putusan ini memberikan kejelasan dan stabilitas yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi rantai pasok global," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Amerika Serikat (AS) bakal meluncurkan sistem untuk pengembalian dana (refund) pungutan tarif sebesar US$166 miliar atau setara Rp2.845 triliun (asumsi kurs Rp16.988 per dolar AS) kepada para importir.

Refund dilakukan usai Mahkamah Agung AS menganulir kebijakan tarif Presiden Donald Trump pada Februari lalu karena dinilai melanggar hukum.

Berdasarkan laporan Reuters, Rabu (14/4), kemarin Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan telah menyelesaikan pengembangan tahap awal sistem refund bernama CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) yang bakal dirilis 20 April mendatang.

Sistem CAPE akan mengonsolidasikan pengembalian dana sehingga importir menerima satu pembayaran elektronik beserta bunga jika berlaku, ketimbang memproses pengembalian per transaksi impor.

Pernyataan tersebut dimuat dalam dokumen yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di New York.

Dalam dokumen dimuat per 9 April, sekitar 56.497 importir telah menyelesaikan proses untuk mendapatkan refund secara elektronik, dengan total pengembalian dana mencapai US$127 miliar atau setara Rp2.176 triliun. Lembaga tersebut menyatakan akan meluncurkan sistem pengembalian dana secara bertahap. 

[Gambas:Youtube]

Pada tahap awal, CAPE akan memproses pengembalian untuk barang impor terbaru dan transaksi yang sederhana. Pejabat Bea Cukai Brandon Lord menyebut lembaganya sedang mempertimbangkan opsi untuk memproses pengembalian pada sebagian transaksi yang terkait tarif senilai US$2,9 miliar atau Rp49,7 triliun.

Lord menyebut proses tersebut biasanya memerlukan penanganan manual, yang dapat secara signifikan meningkatkan beban kerja dan mengalihkan personel dari operasi perdagangan dan penegakan hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya dalam menerapkan tarif global secara luas berdasarkan International Emergency Economic Powers Act, Undang-undang Tahun 1977 yang diperuntukkan bagi kondisi darurat nasional.

Usai MA AS menganulir tarif Trump, para importir menggugat pengembalian dana ke Pengadilan Perdagangan Internasional.

Lebih dari 330 ribu importir membayar tarif yang dipermasalahkan pada 53 juta pengiriman barang impor, menurut dokumen pengadilan.

Banyak importir kecil khawatir biaya proses refund akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, sehingga sebagian perusahaan mempertimbangkan opsi pembiayaan kreatif terkait pengembalian dana tersebut.

Amerika Serikat (AS) bakal meluncurkan sistem untuk pengembalian dana (refund) pungutan tarif sebesar US$166 miliar atau setara Rp2.845 triliun (asumsi kurs Rp16.988 per dolar AS) kepada para importir.

Refund dilakukan usai Mahkamah Agung AS menganulir kebijakan tarif Presiden Donald Trump pada Februari lalu karena dinilai melanggar hukum.

Berdasarkan laporan Reuters, Rabu (14/4), kemarin Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan telah menyelesaikan pengembangan tahap awal sistem refund bernama CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) yang bakal dirilis 20 April mendatang.

Sistem CAPE akan mengonsolidasikan pengembalian dana sehingga importir menerima satu pembayaran elektronik beserta bunga jika berlaku, ketimbang memproses pengembalian per transaksi impor.

Pernyataan tersebut dimuat dalam dokumen yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di New York.

Dalam dokumen dimuat per 9 April, sekitar 56.497 importir telah menyelesaikan proses untuk mendapatkan refund secara elektronik, dengan total pengembalian dana mencapai US$127 miliar atau setara Rp2.176 triliun. Lembaga tersebut menyatakan akan meluncurkan sistem pengembalian dana secara bertahap. 

[Gambas:Youtube]

Pada tahap awal, CAPE akan memproses pengembalian untuk barang impor terbaru dan transaksi yang sederhana. Pejabat Bea Cukai Brandon Lord menyebut lembaganya sedang mempertimbangkan opsi untuk memproses pengembalian pada sebagian transaksi yang terkait tarif senilai US$2,9 miliar atau Rp49,7 triliun.

Lord menyebut proses tersebut biasanya memerlukan penanganan manual, yang dapat secara signifikan meningkatkan beban kerja dan mengalihkan personel dari operasi perdagangan dan penegakan hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya dalam menerapkan tarif global secara luas berdasarkan International Emergency Economic Powers Act, Undang-undang Tahun 1977 yang diperuntukkan bagi kondisi darurat nasional.

Usai MA AS menganulir tarif Trump, para importir menggugat pengembalian dana ke Pengadilan Perdagangan Internasional.

Lebih dari 330 ribu importir membayar tarif yang dipermasalahkan pada 53 juta pengiriman barang impor, menurut dokumen pengadilan.

Banyak importir kecil khawatir biaya proses refund akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, sehingga sebagian perusahaan mempertimbangkan opsi pembiayaan kreatif terkait pengembalian dana tersebut.